Bahwa, Pada saat pernikahan tersebut wali nasabnya adalah BapakMuhamad Sugandi dan saksi nikahnya bernama :2.1. Bapak Tabrani (Ketua RT Jalan Adhi Karya Pintu Air Nomor: 19, RT.002 RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, KotaJakarta Barat)2.2. Bapak Supendi (Tetangga di Jalan Adhi Karya Pintu Air Nomor: 19, RT.002 RW. 005, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, KotaJakarta Barat);dengan Mahar berupa cincin emas 1gram.

dengan calon suami pemohon:Nama : FAT Umur : tahun, agama IslamPendidikan : SMKPekerjaan : Perangkat DesaPenetapan Wali Adhol, nomor: 0020/Pdt.P/2012/ Halaman 1 dari 4PA.Pct Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yangberbunyi :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah (pejabat yang berwenang)adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali3 Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami Pemohon ..terbukti Pemohon dan calon suami Pemohon adalah penduduk yang bertempattinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Cilacap, maka perkara inimerupakan wewenang relatif Pengadilan Agama Cilacap, maka permohonanPemohon aquo secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 Surat KeteranganPemeriksaan atas nama Pemohon, terbukti Pemohon anak kandung dariseorang ayah yang bernama Ayah pemohon maka terbukti pula Pemohonwali nasabnya

als We pric rw lols >Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemashlahatan ;Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya ayah Pemohon sebagai waliadhol, maka pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamadapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, incasu Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap hal ini sesuai pasal 6ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 2 tahun 1987,yang mengatur bahwa, apabila Wali nasabnya tetap adhol, maka

menikahdengan wali hakim telah sesuai Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itupermohonan tersebut patut dikabulkan dengan memberi wewenang kepadaKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Turen Kabupaten Malang untukmenikahkan Pemohon (Purwati Ningsih binti Mesno) dengan seorang lakilakibernama Demy Erva Indriansa bin Sahri, dengan wali hakim ;Menimbang, bahwa kendati demikian, sebelum akad nikah wali hakimmeminta kembali kepada wali nasabnya

untuk menikahkan calon mempelaiwanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim tersebut (vide Pasal 6 Peraturan MenteriAgama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim);halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor: 0687/Pdt.P/2016/PA.Kab.MlgMenimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuaiketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006, dan perubahan

Tetapi jika lelaki itu tidak menikahi ibunya, maka anak itutidak bisa dinisbahkan kepadanya, (Lihat Abul Hasan AlMawardi, AlHawi AlKabir, Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, 1994 M/1414 H, cetakanpertama, juz VIII, halaman 162).Menimbang, bahwa Wahbah azZuhaili dalam AlFigh AlIslami hal. 681682, yang juga diambil alih menjadi pertimbangan majelis menyebutkan bahwa:Para ulama Madzhab sepakat, dalam hal perkawinan yang sah, bila seorangwanita melahirkan anak, anak itu bisa dihubungkan nasabnya kepadasuaminya

Bila anak lahirkurang dari enam bulan sejak terjadinya akad nikah atau persetubuhan, anakitu tidak bisa dihubungkan nasabnya kepada suami wanita yang melahirkannyaitu sebab hal ini dapat dijadikan indikasi bahwa kehamilan telah terjadi sebelumdilangsungkannya perkawinan, kecuali jika Ssuami mengakui bahwa anak yangdilahirkan itu adalah anaknya dan mengakui pula dirinyalah yang menghamiliwanita itu sebelum menikahinyaMenimbang, bahwa sesuai dengan kaidah figh yang menyatakan bahwa,wl wi Pengikut (

Mereka berdua adalah orang lain; Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon dan Pemohon IItidak terikat perkawinan dan tidak dalam pinangan dengan orang lain; Bahwa para Pemohon beragama Islam pada saat pernikahan merekadilangsungkan; Bahwa pada saat Para Pemohon menikah, yang menjadi wali nikahPemohon II adalah wali nasabnya, yaitu bapak Senreng Ngerang, yangkemudian menyerahkan kepada H.

Bahwa Para Pemohon atas amanat yang telah diberikan oleh orang tuaanak tersebut akan mengambil alin segala kewajiban orang tuanya dan tidakakan menyianyiakannya, serta akan berusaha dengan sekuat tenaga untukmensejahterakan anak tersebut lahir dan bathin, memelihara, mengasuhdan mendidiknya, membimbing dan mempertahankan keislamannya demikemaslahatan anak tersebut dengan tidak memutuskan nasabnya terhadaporang tuanya meskipun anak tersebut kini telah berada dalam penguasaansebagai anak angkat Para

Penetapan No.29/Pat.P/2019/PA.MIl1987 Tentang Wali Hakim, yaitu : Sebelum akad nikah dilangsungkan WaliHakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calonmempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agamatentang adlalnya Wali dan "Apabila Wali Nasabnya tetap adlal, maka akadnikah dilangsungkan dengan Wali HakimMenimbang, bahwa memperhatikan Pasal 7 ayat (1) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.

terpisahkan dan selanjutnyadianggap termuat dalam penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon Il adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il datang menghadapsendiri ke persidangan;Menimbang, bahwa Pemohon Il yang hadir di persidangan telahmemberikan keterangan/pengakuan yang pada pokoknya bahwa wali nikahPemohon Il atas nama Tiala sebenarnya hanya keluarga jauh yang tidakdiketahui secara pasti hubungan nasabnya

Apabilamelahirkan anak setelah enam bulan akad nikah maka nasabnya ke pria itu.Apabila kurang dari 6 bulan dari waktu akad nikah maka tidak dinasabkanpadanya kecuali apabila si pria membuat ikrar dengan mengatakan bahwaanak itu darinya dan tidak menjelaskan bahwa ita berasal dari zina.

anak yang dilahirkan oleh Pemohon Ilyang bernama Rara Erria adalah anak dari Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa selain itu, pada dasarnya seorang anak dilahirkandalam keadaan suci dan mendapatkan hak secara seimbang baik dimataTuhan maupun dimata hukum dan tujuan utama pentasyriian hukum Islamadalah untuk memelihara lima hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal,kehormatan dan keturunan;Hal 17 dari 20 Pen No 0013/Pdt.P/2014/PA.BkyMenimbang, bahwa jika anak yang bernama Rara Erria tidakditetaokan nasabnya

Wali nasabnya ada atau tidak ghaib danSalinan Penetapan Perkara 004 7/Pat.P/2016/PA.Lwb Him 7 dari 13 himjuga tidak enggan atau adhal sebagaimana persyaratan untuk menjadi walihakim Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian, ia tidakdapat menjadi wali nasab karena ketidakislamannya sesuai Pasal 20Kompilasi Hukum Islam.

Merujuk pada Pasal 4 Peraturan Menteri AgamaNomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi wali hakim untukmenikahkan mempelai wanita apabila diantaranya wali nasabnya tidakmemenuhi syarat sebagai wali. Dari keterangan kedua saksi perkara a quopernikahan Pemohon dan Pemohon Il tersebut dilaksanakan pada tanggal13 Februari 2010 di Desa Menggatai, Malaysia.

., ternyata tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mauqudatau berhalangan atau adhal, maka nikahnya dapat dilangsungkan denganwali hakim; Kompilasi Hukum Islam Pasal 23 : Wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkinmenghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib adlal atauenggan.

Dalam hal wali adlal atau enggan, maka wali hakim baru dapatbertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentangwali tersebut; Doktrin Hukum Islam dalam kitab Mughnil Muhtaj, halaman 3 yangartinya : Demikian pula dikawinkan oleh hakim, bila wali nasabnya adhol,walaupun dengan dipaksa atau enggan mengawinkan, selanjutnya dikatakan11kalau mereka enggan mengawinkan dan tidak boleh sekalikali pindahperwaliannya kepada wali yang jauh (abad); Hadits Rasulullah SAW., yang diriwayatkan

Kantor Urusan Agama kabupatenTulungagung, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana dalam Penetapan Wali Adhol, nomor: 0242/Pdt.P/2011/ Halaman 1 dari 4PA.TA Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, yangberbunyi :Artinya : Apabila terjadi perselisihan (wali enggan), maka pemerintah (pejabat yang berwenang)adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali3 Kitab Mughnil Muhtaj III yang berbunyi :Artinya : Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya

Malang;Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan ternyatawali Pemohon bukannya enggan untuk menjadi wali Pemohon, akan tetapi wallPemohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas sejak ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali Hakim, makabagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/wilayah ekstrateritorial Indonesia ternyata tidak mempunyai wallnasab yang berhak atau wali nasabnya

lahir Kuok, 01 Januari 1971 (Umur 45 tahun)AgamaPekerjaanTempat tinggaldiKecamatan Kuok Kabupaten KamparBahwa wali nasab pemohon yaitu ayah kandung telah meninggaldunia pada bulan juni 2014 sehingga wali nasabnya adalah adikkandung pemohon.Nama : Zulfirezki Wahyudi bin Asril Tempat/tglahir: Kuok, 13 Juni *999 (Umur 17 tahun)Agama : IslamPekerjaan : Pelajarism a tinggal di N. 01 Dusun Koto Semiri Desa KuokKecamatan Kuok Kabupaten Karnpar2.

Dan pada Pasal 2 Penetapan Nomor 382/Pat.P/2018/PA.Bpp 4 dari 7ayat (1) berbunyi: bagi calon mempelai wanita yang akan menikah diwilayah Indonesia atau di luar negeri/di wilayah territorial Indonesia, tidakmempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhisyarat atau mafqud atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannyadilangsungkan oleh wali hakim;Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon secara tegasmenerangkan bahwa yang menikahkan (bertindak sebagai wali) adalahKH Sayid Mahmud

Nomor 094/Pdt.P/2019/PA.Dmkagar berusaha mendekati ayah Pemohon sebagai Wali nasabnya, agarayahnya bersedia menjadi Wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil:Menimbang, bahwa oleh karena Wali nikah Pemohon bernama XXXX,tidak hadir di depan persidangan untuk di dengar keterangannya, selanjutnyapemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakannya surat permohonan pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, dengan penjelasan sebagaiberikut :e Bahwa saya sebagai pemohon tetap pada pendirian saya untuk

Nomor 094/Pdt.P/2019/PA.DmkMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohonagar berusaha mendekati ayah pemohon sebagai wali nasabnya untukbersedia menjadi wali nikah Pemohon dengan calon suaminya bernamaDevanda, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, majelis hakimtelah memanggil wali nikah Pemohon secara patut untuk didengarketerangannya, tetapi wali pemohon tidak datang menghadap di persidangantanpa alasan yang sah.

Pasal 3 Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa setiap orang yang akanmelangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepadaPegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.Menimbang, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menegaskan bahwa bagicalon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau diluar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai walinasab yang berhak atau wali nasabnya

Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesiaatau di luar negeri/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wallnasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, ataumafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkanoleh wali hakim;Menimbang, unsurunsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatuberdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Pemohon dengan calonsuami Pemohon dipandang telah memenuhi unsurunsur pelaksanaan suatuperkawinan

dalam wilayah Kantor Urusan AgamaHalaman 10 dari 12 halaman Penetapan No.108/Pdt.P/2020/PA.Ek.Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, maka Pengadilan perlu menunjukKepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, menjadiWali Hakim untuk menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon bernamaCalon Suami Pemohon;Menimbang, kendati demikian, berdasar Pasal 5 Peraturan MenteriAgama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim, sebelum akad nikahdilangsungkan, Wali Hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

untukmenikahkan calon mempelai wanita, namun apabila wali nasabnya tetap adhal,maka akad nikah dilangsungkan dengan wali hakim tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnyasebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN1

calon suaminyabernama XXXX adalah Wali Hakim yaitu Kepala Kantor Urusan AgamaKecamatan Kawedanan, atau Penghulu / Pembantu Penghulu yang ditunjukHal. 9oleh Kepala Seksi yang membidangi tugas Urusan Agama Islam pada KantorKementerian Agama Kabupaten Magetan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Agama RInomor 50 tahun 2005 Tentang Wali Hakim, sekalipun sudah ada penetapanPengadilan Agama tentang adhalnya wali, sebelum akad nikah dilangsungkanwali hakim meminta kembali kepada wali nasabnya

Apabila wali nasabnya tetap adhal, maka akad nikahdilangsungkan dengan wali hakim;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yangtimbul akibat perkara ini dibebankan sepenuhnya pada Pemohon ;Mengingat, semua peraturan perundangundangan yang berlaku danhukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;MENETAPKAN :1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2.