Ditemukan 2424 data
Urut Berdasarkan
Register : 28-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 21-08-2017
Putusan PN PALU Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal Tanggal 9 Maret 2017 — Drs. ARIFIN H. TARIMA
111 — 18
111 — 18
Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakan pengertianperobuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari HukumPerdata.
Register : 26-01-2015 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel. Tanggal 16 Februari 2015 — Komisaris Jenderal Polisi Drs. BUDI GUNAWAN, SH., Msi., VS Komisi Pemberantasan Korupsi/ KPK cq. Pimpinan KPK
4786 — 10545
4786 — 10545
memperhitungkandan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentinganorang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansialpemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukumitu.Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulinkan haknya sesuaidengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritasdan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanyakeseimbangan itu semuanya akan siasia belaka.Selain itu. menurut pendapat Indriyanto
Register : 30-11-2010 — Putus : 02-05-2011 — Upload : 10-03-2015
Putusan PN TOLITOLI Nomor 142/Pid.Sus/2010/PN Tli Tanggal 2 Mei 2011 — - SUPARDI LAHALEKE, S.E, MM
161 — 29
161 — 29
Indriyanto Seno Adji). Perhatikan pula putusan Mahkamah AgungNomor 572 K/Pid/2003 ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan inikemudian dalam lapangan hukum pidana dikenal sebagai Strafbarehandeling (perbuatan secara melawan hukum).
Register : 21-01-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 18 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
156 — 52
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
156 — 52
Menimbang, bahwa Bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindakpidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, harus dipandang sebagai secara melawan hukum dalampengertian formil, artinya bahwa perbuatan yang dapat dihukum menurut pasalini hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan atauhukum yang tertulis, dengan kata lain perbuatan melawan hukum formil ini lebihdititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan(Vide : Indriyanto
Register : 15-12-2016 — Putus : 02-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 105 /Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 2 Juni 2017 — MOCHAMAD TAUFAN BHARATA Bin JAUHARI SASTRAADMAJA
128 — 52
128 — 52
Dengan kata lain, perouatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai : Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada ; Tidak memiliki kewenangan
Register : 08-04-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 23 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
149 — 58
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
149 — 58
DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek HukumPidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakandalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untukmelakukan tindakan hukum public atau kKemampuan untuk bertindak yangdiberikan oleh undangundang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukumadministrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;1.
Register : 07-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 25 Mei 2015 — ANDI SONI MANGGABARANI Bin ANDI AZIS EPPE MANGGABARANI
84 — 26
84 — 26
Indriyanto Senoaji, SH.dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamistanggal 12 Februari 2004 halaman 517518, 572); Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukumdalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja,yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig; Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebutPutusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006
Putus : 10-02-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 14 /Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm. Tanggal 10 Februari 2012 —
61 — 8
61 — 8
Sebagaimana dikutipoleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun2001, menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatan korupsiitu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yangrutin, melibatkan professional dan sistem organisasi yang kompleks ;Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
Register : 05-06-2014 — Putus : 15-04-2015 — Upload : 07-07-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp Tanggal 15 April 2015 — Drs. H. ZULKARNAIN KARIM, MM
133 — 47
133 — 47
Indriyanto Seno Adji, SH, MH.
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 29 Juli 2019 — Ir. Yudi Wahono, Dess Bin Alm Radi
86 — 39
86 — 39
Indriyanto Seno Adji (lihat, dalam Putusan MARI Nomor977K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, him. 196197. Lihat juga, Putusan MARI Nomor979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwa menyalahgunakankewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak memilikipengertian yang eksplisitas sifatnya.
Register : 03-05-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk Tanggal 20 September 2018 — Penuntut Umum:
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
HELMI Bin M. YUSUF
81 — 16
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
HELMI Bin M. YUSUF
81 — 16
Demeersemen dalam doktrin ini apabila suatu pengertiantidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dariHalaman 134 dari 168 Putusan Perkara Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptkcabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana, CV.
Putus : 11-02-2016 — Upload : 23-09-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 11 Februari 2016 — Ir. RR. SRI RAHAYU SW., MM ;
KEJAKSAAN NEGERI MOJOKERTO
54 — 13
54 — 13
Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan ; Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal 3sebagai berikut menyalahngunakan kewenangan sebagai bestanddeel delict dannydengan tujuan menguntungkan ...... sebagai element delict. Bestanddeel delictselalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafoare handeling),sedangkan element delict itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidanaatau tidak.
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST. Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi
- BARNABAS SUEBU
238 — 160
238 — 160
terhadap 2 pekerjaan DEDSungai Mamberamo dan Urumuka namun tahapan selanjutnya saksi sudah tidakmengikuti lagi, untuk 2 pekerjaan yaitu DED PLTA Sungai Mamberamo danUrumuka tidak ada dilakukan pelelangan;Bahwa dokumen penawaran yang dilakukan perusahaan LAMUSI DIDI terdiridari berkasberkas lengkap dan prestasinya sedangkan kontrak ditandatanganioleh pengguna Anggaran dan perusahaan pemenangan pekerjaan, kontraktersebut diantarkan kepada Janes Johan Karubaba dan disimpan di ruang kerjasaksi;Bahwa EKO INDRIYANTO
Register : 17-01-2017 — Putus : 20-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 1/PID.SUS-TPK/2017/PT BJM Tanggal 20 Maret 2017 — Drs. ASLI YAKIN M.Si Bin ARSI YUSMAN
195 — 132
195 — 132
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditandaHalaman 134 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMtangani oleh Drs.
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditanda tanganioleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak,dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 377.790 biayapemeriksaan sebesar Rp 19.000 dan biaya pengawasansebesar Rp 19.000, beserta 1 lembar denah bangunan.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 181 / IMB / 2010, tanggal 8 Nopember 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahPemasakan Aspal an. WAHYUDANI yang ditanda tangani olehDrs.
Yani Rt. 03 DesaMaburai (RUKO) senilai Rp 1.387.800, tanggal 26 November2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selakuBendahara Penerima.e 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an.AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jin. FlamboyanA.3 No. 13 Rt. 09 Kel.
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditanda tanganioleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak,dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 377.790 biayapemeriksaan sebesar Rp 19.000 dan biaya pengawasansebesar Rp 19.000, beserta 1 lembar denah bangunan.3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 181 / IMB / 2010, tanggal 8 Nopember 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahPemasakan Aspal an. WAHYUDANI yang ditanda tangani olehDrs.
Yani Rt. 03 DesaMaburai (RUKO) senilai Rp 1.387.800, tanggal 26 NovemberHalaman 1023 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJIM2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selakuBendahara Penerima.e 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an.AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jin. FlamboyanA.3 No. 13 Rt. 09 Kel.
Register : 27-04-2016 — Putus : 27-07-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg Tanggal 27 Juli 2016 — Drs. SYIFA YULIANTON ABADI, MM
68 — 18
68 — 18
Dengan kata lain, perbuatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai: Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada; Tidak memiliki Kewenangan
Register : 21-10-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smr Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
172 — 41
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
172 — 41
pidanakorupsi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, harus dipandang sebagai secara melawan hukumHalaman 151 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdalam pengertian formil, artinya bahwa perbuatan yang dapat dihukum menurutpasal ini hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundanganatau hukum yang tertulis, dengan kata lain perbuatan melawan hukum formil inilebih dititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan (Vide: Indriyanto
Putus : 26-01-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 26 Januari 2017 — - Yuniar BateâÃÂÃÂe
66 — 18
66 — 18
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.
Register : 13-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN KUPANG Nomor 17./Pid.Sus.TPK/2015/PN.KPG Tanggal 27 Juli 2015 — BASONDEN PEING BASO dan MUHAMMAD THAYEB ABDULLAH
82 — 27
82 — 27
Indriyanto Seno Aji, scientificEvidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14) Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatanmelawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbedasatu. dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaankewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr.Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara danHukum Pidana, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441).
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
51 — 17
51 — 17
., Advokad/Pengacara/Panasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat &Pengacara INDRIYANTO,SH.,MH & PARTNERS beralamat JI.
Putus : 19-05-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 12/PID.SUS/TPK/2014/PN.KPG Tanggal 19 Mei 2014 — - PETRUS K.U. DEMU, ST.
50 — 39
50 — 39
Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono danDrs.