Ditemukan 2424 data
111 — 18
Indriyanto Seno Adji, dapat mempergunakan pengertianperobuatan melawan hukum secara materiel yang terdapat atau berasal dari HukumPerdata.
4786 — 10545
memperhitungkandan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentinganorang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan finansialpemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hukumitu.Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulinkan haknya sesuaidengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan.Kejujuran yang menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritasdan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanyakeseimbangan itu semuanya akan siasia belaka.Selain itu. menurut pendapat Indriyanto
161 — 29
Indriyanto Seno Adji). Perhatikan pula putusan Mahkamah AgungNomor 572 K/Pid/2003 ;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan inikemudian dalam lapangan hukum pidana dikenal sebagai Strafbarehandeling (perbuatan secara melawan hukum).
RYAN ASPRIMAGAMA, SH
Terdakwa:
AGUS SALIM ALIAS AGUS BIN DJAMHARI S
156 — 52
Menimbang, bahwa Bahwa unsur secara melawan hukum dalam tindakpidana korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006tanggal 25 Juli 2006, harus dipandang sebagai secara melawan hukum dalampengertian formil, artinya bahwa perbuatan yang dapat dihukum menurut pasalini hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundangan atauhukum yang tertulis, dengan kata lain perbuatan melawan hukum formil ini lebihdititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan(Vide : Indriyanto
128 — 52
Dengan kata lain, perouatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai : Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada ; Tidak memiliki kewenangan
1.PANJI WIJANARKO, SH
2.INDRA SUMARNO, SH
Terdakwa:
ASEP SUKANDAR Bin ANDANG
149 — 58
DiaditMedia, Jakarta, 2006 dalam Mahrus Ali, Azas, Teori dan Praktek HukumPidana Korupsi, UII Press, Yogyakarta, 2013);Menimbang, bahwa lebih lanjut, Indriyanto Seno Aji menyatakandalam hukum administrasi Negara, wewenang adalah kemampuan untukmelakukan tindakan hukum public atau kKemampuan untuk bertindak yangdiberikan oleh undangundang. Penyalahgunaan wewenang dalam hukumadministrasi Negara pengertiannya adalah dalam 3 tiga bentuk yaitu;1.
84 — 26
Indriyanto Senoaji, SH.dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamistanggal 12 Februari 2004 halaman 517518, 572); Menimbang, bahwa akan tetapi sesuai Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 003/PUUIV/2006 tanggal Senin, 24 Juli 2006 secara melawan hukumdalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil saja,yaitu dalam pengertian yang bersifat onwetmatig; Menimbang, bahwa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebutPutusan Mahkamah Agung Nomor : 2065 K/Pid/2006
61 — 8
Sebagaimana dikutipoleh Indriyanto Seno Adji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun2001, menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku actual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah Law visibility, yaitu perbuatan korupsiitu sulit terlihat karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan normal yangrutin, melibatkan professional dan sistem organisasi yang kompleks ;Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr. Satjipto Rahardjo, SH.
133 — 47
Indriyanto Seno Adji, SH, MH.
86 — 39
Indriyanto Seno Adji (lihat, dalam Putusan MARI Nomor977K/PID/2004 tanggal 10 Juni 2005, him. 196197. Lihat juga, Putusan MARI Nomor979K/PID/2004, tanggal 10 Juni 2005, him. 8688), bahwa menyalahgunakankewenangan dalam hukum pidana, khususnya dalam Tipikor tidak memilikipengertian yang eksplisitas sifatnya.
HARY WIBOWO, SH., MH
Terdakwa:
HELMI Bin M. YUSUF
81 — 16
Demeersemen dalam doktrin ini apabila suatu pengertiantidak ditemukan ekplisitasnya dalam hukum pidana, maka hukum pidana dapatmenggunakan pengertian dan kata yang sama yang terdapat atau berasal dariHalaman 134 dari 168 Putusan Perkara Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN.Ptkcabang hukum lainnya (Indriyanto Seno Adji, Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana, CV.
54 — 13
Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukan ; Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji menguraikan unsurunsur Pasal 3sebagai berikut menyalahngunakan kewenangan sebagai bestanddeel delict dannydengan tujuan menguntungkan ...... sebagai element delict. Bestanddeel delictselalu berhubungan dengan perbuatan yang dapat dipidana (strafoare handeling),sedangkan element delict itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidanaatau tidak.
238 — 160
terhadap 2 pekerjaan DEDSungai Mamberamo dan Urumuka namun tahapan selanjutnya saksi sudah tidakmengikuti lagi, untuk 2 pekerjaan yaitu DED PLTA Sungai Mamberamo danUrumuka tidak ada dilakukan pelelangan;Bahwa dokumen penawaran yang dilakukan perusahaan LAMUSI DIDI terdiridari berkasberkas lengkap dan prestasinya sedangkan kontrak ditandatanganioleh pengguna Anggaran dan perusahaan pemenangan pekerjaan, kontraktersebut diantarkan kepada Janes Johan Karubaba dan disimpan di ruang kerjasaksi;Bahwa EKO INDRIYANTO
195 — 132
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditandaHalaman 134 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJMtangani oleh Drs.
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditanda tanganioleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak,dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 377.790 biayapemeriksaan sebesar Rp 19.000 dan biaya pengawasansebesar Rp 19.000, beserta 1 lembar denah bangunan.e 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 181 / IMB / 2010, tanggal 8 Nopember 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahPemasakan Aspal an. WAHYUDANI yang ditanda tangani olehDrs.
Yani Rt. 03 DesaMaburai (RUKO) senilai Rp 1.387.800, tanggal 26 November2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selakuBendahara Penerima.e 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an.AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jin. FlamboyanA.3 No. 13 Rt. 09 Kel.
AGUS NOVI INDRIYANTO yang ditanda tanganioleh Drs. ASLI YAKIN, M.Si selaku Camat Murung Pudak,dengan rincian biaya sempadan IMB sebesar Rp 377.790 biayapemeriksaan sebesar Rp 19.000 dan biaya pengawasansebesar Rp 19.000, beserta 1 lembar denah bangunan.3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Camat Murung PudakNomor : 645 / 181 / IMB / 2010, tanggal 8 Nopember 2010tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan RumahPemasakan Aspal an. WAHYUDANI yang ditanda tangani olehDrs.
Yani Rt. 03 DesaMaburai (RUKO) senilai Rp 1.387.800, tanggal 26 NovemberHalaman 1023 dari halaman 1210 Putusan Nomor : 1/PID.SUSTPK/2017/PT.BJIM2010 yang diterima dan ditandatangani oleh KAMSIAH selakuBendahara Penerima.e 1 (satu) lembar Tanda Terima Uang Sempadan IMB No. 180 an.AGUS NOVI INDRIYANTO yang beralamat di Jin. FlamboyanA.3 No. 13 Rt. 09 Kel.
68 — 18
Dengan kata lain, perbuatanmenyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memilikikewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatukedudukan / jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah ataumenyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;Menimbang, bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwamenyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai: Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain daripadaKewenangan yang ada; Tidak memiliki Kewenangan
ANDI YAPRIZAL, SH
Terdakwa:
A. JOHANSYAH Bin Alm MUHAMMAD HASAN
172 — 41
pidanakorupsi setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, harus dipandang sebagai secara melawan hukumHalaman 151 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Smrdalam pengertian formil, artinya bahwa perbuatan yang dapat dihukum menurutpasal ini hanyalah perbuatan yang bertentangan dengan perundangundanganatau hukum yang tertulis, dengan kata lain perbuatan melawan hukum formil inilebih dititik beratkan pada pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan (Vide: Indriyanto
66 — 18
Indriyanto Seno Adji memberikan pengertianpenyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero danWaline dalam kaitannya detournement de pouvoir dengan Freis Ermessen,penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3(tiga) wujud yaitu:1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakantindakan yangbertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentinganpribadi, kelompok atau golongan;2.
82 — 27
Indriyanto Seno Aji, scientificEvidence dalam proses Pembuktian, 2007, hlm 14) Menimbang, bahwa menurut Indrianto Seno Aji , antara perbuatanmelawan hukum dengan penyalahgunaan kewenangan adalah berbedasatu. dengan lainnya, walau sebenarnya dalam penyalahgunaankewenangan, tersirat juga adanya perbuatan melawan hukum. ( Prof. Dr.Indrianto Seno Aji, S.H., M.H., Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara danHukum Pidana, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441).
51 — 17
., Advokad/Pengacara/Panasihat Hukum, yang berkantor pada Kantor Advokat &Pengacara INDRIYANTO,SH.,MH & PARTNERS beralamat JI.
50 — 39
Indriyanto Seno Adji, SH.MH ; Korupsi Kebijakan AparaturNegara dan Hukum Pidana ; CV. Diadit Media ; hal 427)Menimbang, bahwa dari pendapat Para Ahli Hukum, (R. Wiyono danDrs.