• ) yang menyebutkan:1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilan RUPS;2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersamasamamewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruhHal 3 dari 28 Penetapan Nomor 341/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utrsaham dengan hak suara, kecuali anggaran

  Bahwa Pemohon telah mengirimkan surat permohonanpenyelenggaraan RUPS LB kepada Termohon PT.

  SIT NURBAITI, S.H., M.H., di bawah sumpahyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terdiri dari 2 (dua), yaituRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) lainnya.

  Dalam Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tahunan harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunanperseroan dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) lainnya dapatdiadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganperseroan;Bahwa mekanisme untuk penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS), yaitu Direksi menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tahunan dengan didahului pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dapat dilakukan atas

  Dewan Komisaris;(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima;(6) Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimanadimaksud pada ayat (5),a. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ayat (2)huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

• Itamaraya Gold Industri, Tbk,yang dibuat dihadapan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam dalil gugatannya pada halaman6, angka 12. ; 222 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nce ne nnn cence nnn c nnn e neeBahwa Akta No. 8 tanggal 17 Juli 2009 memuat penjabaran secara lengkap keputusankeputusan yang telah diambil secara sah oleh para pemegang saham dalam RUPS LB tanggal 30Juni 2009, yang mans segala hal yang terjadi dalam RUPS LB tanggal 30 Juni 2009 tersebuttelah dituangkan dalam Akta Berita Acara

  Dengan demikian dalilgugatan aquo dibuat berdasarkan kebohongan dan data rekayasa, dengan kata lain gugatan ParaPenggugat ini diajukan tanpa itikad baik ;Bahwa dalam RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juni 2009 itu sendiritelah diadakan secara sah menurut hukum sesuai dengan persyaratanpersyaratan dan ketentuanketentuan yang berlaku di Indonesia.

  para pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS di atas adalah parapemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hariJumat, 12Juni2009 sampai dengan pukul 16.00Bahwa berdasarkan Daftar Hadir RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa tanggal30Juni2009 Sdr.

  Kep1 79/BL/2008 tanggal 14 #4MeiBahwa dalam RUPS LB telah mengambil keputusan secara mufakat sesuai dengan pasal23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.

  I) untuk menyatakanhasil Keputusan RUPS.?.

• RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhak mengambilkeputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/ataudiwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acararapat ;(4). Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harusdisetujui dengan suara bulat. ;Bahwa dalam RUPS tersebut tegas PENGGUGAT menolak agendalain diluar yang sudah ditentukan dalam Surat perihal: PerubahanJadwal Rapat Umum Pemegang Saham PT.

  Adalah pernyataan mengadaada dari Penggugat dalamgugatannya halaman 6 paragraf pertama yang menyatakan tidakmenerima surat apapun terkait dengan rencana jadwal RUPS dimasksud.Padahal Penggugat dalam dalilnya di gugatan halaman 6 butir 8.2.menyatakan hadir dalam RUPS, dan bahkan Penggugat dalam butir 8.3.dapat menyebutkan agendaagenda RUPS, perihal surat dan tanggalsurat.

  Bagaimana Penggugat bisa hadir dalam RUPS dan mengetahuiagendaagenda RUPS jika mengklaim dalam gugatannya tidak menerimaSurat apapun terkait dengan RUPS? ;29. Bahwa berdasarkan halaman 5 butir 8.4.

  ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P4A, dan T9,merupakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

  ;Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat sekarangPembanding pada angka 4 dan angka 5 mengenai pernyataan tidak sah dantidak memiliki kKekuatan hukum RUPS yang dilakukan pada tanggal 1Nopember 2018 yang dituangkan dalam Berita Acara RUPS PT.

• ., yang dimohonkan banding, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

• Menolak gugatan Provisi Para Terbanding semula Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

• Menolak seluruh eksepsi Pembanding semula Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

• Mengabulkan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya ;
• Menyatakan bahwa RUPS-LB PT.

  RUPS, Pasal79 UU PT UU PT menjelaskan;(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnyasebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengandidahului pemanggilan RUPS;(2) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan atas permintaan:a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yangbersamasama mewakili 1/10 (Satu persepuluh) ataulebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara,kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah

  Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) PT.

  kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.

  keputusan RUPS, Direksi,dan.

  Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat.2.

• Menyatakan RUPS-LB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tertanggal 16 Januari 2020 yang dituangkan dalam Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BELAYAN INTERNASIONAL COAL Nomor 04, tertanggal 16 Januari 2020, yang dibuat oleh Tergugat IV, serta setiap dan seluruh rapat pemegang saham termasuk perubahan anggaran dasar PT.

  IJABKomisaris : Tuan SOPIANSYAHKomisaris : Tuan MURITNO RUSBANDIKomisaris : Tuan ERWIN SOEMARTO.Bahwa berdasarkan ketentuan UUPT, RUPS yang diselenggarakan olehDewan Komisaris hanya boleh membicarakan masalah sesuai yangtercantum dalam Surat Undangan RUPS.

  Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; ataub.

  Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPSsebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.Ayat (7) berbunyi : Dewan komisaris wajib melakukan pemanggilanRUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dalam jangka waktupaling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.Ayat (9) berbunyi : RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisarisberdasarkan panggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hurufb dan ayat (7) hanya membicarakan masalah yang berkaitan

  (Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa) tanpa melalui mekanisme hukum yangseharusnya, bahwa sebagaimana bukti P8 telah dilakukan RUPS dan telahdituangkan dalam risalah RUPS LB (Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa);Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DEDEN SUTEDI,penggugat tidak mengetahui adanya RUPS LB, Penggugat pergi ke Notarishanya untuk menandatangani permasalahan perubahan pembayaran penjualansaham, Penggugat juga tidak pernah dipanggil secara resmi melalui suratHalaman 27 Putusan

  tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwaPemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklandalam surat kabar, pada ayat (3) juga disebutkan Dalam panggilan RUPSdicantumkan tanggal.waktu, tempat dan mata acara rapat disertaipemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersediadikantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengantanggal RUPS diadakan;Menimbang

• Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS~ diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2). Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklandalam Surat Kabar.(3).

  Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.(4). Perseroan wajib memberikan salinan bahan sebagaimana dimaksud padaayat (3) kepada pemegang saham secara Cuma Cuma Jika diminta.(5).

  Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu palinglambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPSdiadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggalpemanggilan dan tanggal RUPS.(2).Pemanggilan RUPS dilakukan dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan dalam Surat Kabar.(3).Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat,dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di KantorPerseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPSsampai dengan tanggal

  RUPS diadakan.Halaman24 dari 38 halaman Perkara No 426/PDT/2019/PT BDG(4).

  Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan RUPS PerseroanTerbatas PT.

• RUPS itu ;Bahwa hasil dari RUPS tersebut sudah dibuat Akta Notaris ;Bahwa Terdakwa hadir dalam RUPS tersebut sampai dengan acarapemilihan calon direksi ;Bahwa saksi mengetahui dipilih sebagai direktur Utama, oleh karenadiberitahu via telephone pada hari Jumat sore ;Bahwa kedudukan terdakwa berkaitan dengan barang bukti Akte Notarisdan persetujuan ini, sebelum RUPS secara Yuridis Formal terdakwabelum diangkat, akan tetapi secara nyata sebagai Presiden Komisaris ;Bahwa secara formal PAULUS tidak menjabat

  tanggal 25 Juni 209 saksi pernahmenandatangani draft RUPS LUB ;Bahwa menurut draft RUPS LUB secara Yuridis Formal Terdakwa belumsah diberhentikan dari jabatan.

  bahwa setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 masih ada RUPS lagi ;Bahwa saksi tidak tahu apakah RUPS tanggal 12 Maret 2010 sudah ataubelum di Akta Notaris kan ;e Bahwa dalam RUPS terakhir ada perubahan pengurus perusahaan ;e Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengambil uang setelah RUPStanggal 12 Maret 2010 dari pengakuan Terdakwa sendiri ;e Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang menjadi pengurus perusahaansebelum RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;e Bahwa saksi mengetahui menjadi Komisaris Utama oleh karenamenerima

  , Terdakwa tidak memperoleh suratpemberhentian ;Bahwa saksi tidak menerima hasil RUPS ;Bahwa saksi tidak bisa menerima isi dari hasil RUPS oleh karena RUPSbelum berkekuatan hukum bahkan RUPS tanggal 12 Maret 2010 diajukanke Pengadilan Negeri Tegal menanyakan keabsahan RUPS tersebut ;Bahwa setelah RUPS tanggal 12 Maret 2010 ada RUPS lagi pada tanggal20 Mei 2011 25 Mei 2011 yang menolak RUPS tanggal 12 Maret 2010 ;Bahwa saksi tidak tahu setelah RUPS tanggal 25 Mei 2011 masih ada lagiRUPS atau tidak

  Dan sepanjang terdakwa bisamembuktikan bahwa uang yang diambil adalah untuk keperluanperusahaan, maka perusahaan harus mengembalikan kepada teradakwa ;e Bahwa RUPS ada pihak yang tidak memberikan kuasa, dengan demikianRUPS ini cacat hukum, oleh karena itu Akta Notaris atas RUPS ini tidakmengikat. ( Ditunjukkan kepada saksi RUPS tanggal 12 Maret 2010 ) ;e Bahwa Terdakwa pada saat RUPS hadir, akan tetapi sebelumpengambilan keputusan melakukan walk out, maka Terdakwaharusdiberitahu mengenai hasil rapat

• dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.14.

  (selanjutnya disebut sebagai RUPS 29 September)16.

  berdasarkan keputusan RUPS, selanjutnya Tergugat kembalimelakukan pemanggilan RUPS melalui surat Nomor: 47/S/KHARRR/VIII/2020tertanggal 29 Agustus 2020 untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 2September 2020 bertempat di Kantor Hukum H.

  A Rustam Ritonga, SH., MH &Rekan, dimana pemanggilan RUPS tersebut hanya berjarak 4 (empat) hari daritanggal diadakannya RUPS dengan tidak jelas menyebutkan agenda mataacara rapat, sehingga bertentangan dengan Pasal 82 UndangUndang Nomor40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa:(1) Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14(empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.(2) Pemanggilan RUPS

  dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau denganiklan dalam Surat Kabar.(3) Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mataacara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakandalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukanpemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.Selanjutnya pada 11 September 2020 Tergugat kembali melakukanpemanggilan RUPS untuk melaksanakan RUPS pada tanggal 29 September2020 bertempat di Kantor Perseroan dengan tidak jelas

• Tentang permohonan diajukan kepada Pengadilan Negeri Bekasi;Bahwa organ perseroan terbatas yang memiliki kKewajiban untukmenyelenggarakan RUPS, baik itu RUPS Tahunan maupun RUPS lain(untuk selanjutnya disebut RUPSLB) adalah direksi.

  Nomor 3570 K/Pdt/201616.17.18.19.RUPS (vide Pasal 80 ayat (2) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007).RUPS hanya boleh membicarakan mata acara rapat sebagaimana yangditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 80 ayat (5));Bahwa penetapan pemberian izin penyelenggaraan RUPS dari KetuaPengadilan Negeri bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum mengikat(vide Pasal 80 ayat (6) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas).

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan/atau;b.

  mengenai:a) Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorum kehadirandan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS,serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan undangundang ini atau anggaran dasar dan atau;b) Perintah yang mewajibkan direksi dan/atau dewan komisaris untuk hadirdalam RUPS;Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak dapat menyatakan bahwaTermohon Kasasi/Termohon telah menyelenggarakan

  RUPS sehinggapermohonan RUPS dengan mata acara yang lebin khusus dari ParaPemohon Kasasi/Para Pemohon menjadi tidak beralasan hukum;Bahwa dengan adanya pengakuan menyepakati tidak perlu menyampaikanlaporan keuangan tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 dari TermohonKasasi/Termohon.

• Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57. Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.Akta Personal Guarantee No. 66AAO TE *o a0 5. Dh1.2.

  Gadai Saham No. 54Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

  No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64Akta Personal Guarantee No. 65m.

  AktaKuasa RUPS No. 53d. Akta Gadai Saham No. 54ATT Testo Ao oDHalaman 15 dari 81halPutusan No. 142/Pdt.G/2013/PN.JKT.SELAkta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63Akta Personal Guarantee No. 64. Akta Personal Guarantee No. 65m.

  Akta Kuasa Jual No. 52Akta Kuasa RUPS No. 53. Akta Gadai Saham No. 54. Akta Kuasa Jual No. 55Akta Kuasa RUPS No. 56. Akta Gadai Saham No. 57Akta Kuasa Jual No. 58Akta Kuasa RUPS No. 59Akta Personal Guarantee No. 63. Akta Personal Guarantee No. 64.

• Pemanggilan RUPSLB yang demikian tidakmemenuhi persyaratan diadakannya RUPS sebagaimana diatur padaPasal 82 ayat (1) UU PT, yang menetukan bahwa pemanggilan RUPSharus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal diadakannya RUPS ;Bahwa, berdasarkan Pasal 82 ayat (5) UU PT, apabila pemanggilanRUPS tidak memenui persyaratan sesuai Pasal 82 ayat (1) UU PT, makakeputusan pada RUPS tersebut hanya dapat sah jika seluruh pemegangsaham dengan hak suara hadir dan keputusan tersebut disetujui dengansuara bulat

  MaxymitraMandiri tersebut dan saksi saat itu belum bekerja di perusahaan tersebut; Bahwa, saksi tidak mengetahui diadakan RUPS; Bahwa, saksi bekerja di perusahaan tersebut sebagai Kepala Pabrik GulaPT. MLS; Bahwa, saksi sebagai kepala Pabrik gula PT. MLS yang terpisah dariperusahaan lainnya; Bahwa, saksi tidak mengetahuinya ada RUPS PT.

  Maxymitra Mandiri; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS, dan yang saksi ketahui parapimpinan perusahaan lagi rapat RUPS, dan yang hadir saat itu Sdr GatotSewandono, dan adanya anakanak dari sdr.

  Sarah Yenny Sugialam, setelah isterinyameninggal dunia dan sebagai gantinya saksi tidak mengetahuinya; Bahwa, saksi tidak mengetahui adanya pertemuan antara sdr GatotSewandono dengan Ahl waris Abraham Gitono Sugialam; Bahwa, adanya inisiatif RUPS sejak + 7 bulan yang lalu; Bahwa, hasil dari RUPS, bubar begitu saja; Bahwa, saksi tidak tahu ada RUPS dan saksi berada di luar ruanganRUPS dan saksi hanya bicara dengan anakanak Sdr Abraham GitoSugialam dan saksi tidak ikut RUPS; Bahwa, pabrik ada di daerah

  Apakah benar sudah pernah diadakan RUPS namun tidakmencapai quorum untuk yang kedua kalinya ?

• dan oleh karena tidak ada kesepahaman tentangmekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkan ruangantersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris yangmemberhentikan PENGGUGAT sebagai Direktur perseroan

  dapat bertindak sendirisendiri, melainkanberdasarkan keputusan Dewan Komisaris10.2 RUPS diselenggarakan tidak memiliki agenda yang jelas,dilaksanakan tidak sesuai dengan tata cara pelaksanaan RUPS:Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenangyang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Sesuaidengan peraturan perundangundangan.Termasuk dalam wewenang RUPS adalah untuk menunjukanggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, memutuskanuntuk menerima atau menolak laporan Dewan Komisaris

  RUPSterdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa(RUPSLB).Bahwa PARA TERGUGAT telah memanipulasi faktafakta dalamNotulen Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.BORNEO KARUNIA MANDIRI (BKM), sebagai berikut : PARA TERGUGAT telah mencantumkan nama PENGGUGATpada halaman 2 point 3 Notulen, dan mempersepsikanPENGGUGAT sebagai pihak yang memberi kuasa kepadaTERGUGAT II untuk membuat pernyataan atas keputusanrapat, sedangkan fakta PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20

  Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

  tanggal 28 September 2018 yang tertuangdalam Surat Pernyataan Berita Acara Rapat RUPS PT.

• memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketuapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Pasal 80 ayat (3) UU PTPenetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) memuatjuga ketentuan mengenai:a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang

  persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai denganatau tanpa terikat pada ketentuan Undangundang ini atauanggaran dasar; dan/ataub. perintah yang mevajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS.Penjelasan Pasal 80 ayat (8) UU PTYang dimaksud dengan penetapan pengadilan mengenai kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS adalah khusus beraku untuk RUPS ketiga,sedangkan untuk RUPS perlama dan RUPS kedua ketentuan kuorumkehadiran

  Pradiksi Gunatama mengajukan permohonan kePengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk RUPS yang ke tiga,supaya para pemegang saham hadir dalam RUPS ketiga tersebut ;Bahwa bahwa saat akan mengadakan RUPS yang pertama danyang kedua, pihakpihak pemegang saham sudah diundang olehPT.

  LtdTanggal Agustus 2016 ( Copy dariFoto Copy ) ;Foto Copy Pengumuman RUPS kepadaPT.

  Pradiksi Gunatama telah mengadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Kedua dengan agenda yang sama denganRUPS Pertama namun RUPS Kedua tidak memenuhi kuorum kehadirankarena PT. Minerindo Lestari (20%) dan Trisuryo Garuda Nusa Pte.

• Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5(lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu.""Pasal 16"1 ."2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangkawaktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untukmemberhentikan sewaktuwaktu."

  "(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima.

  Pada tanggal 18 Maret 2021, Pemohon melalui kuasanya sekali lagimelakukan kunjungan kepada Alamat Terdaftar Termohon untukmenyampaikan surat Permintaan RUPS kepada Direksi (Lihat Bukti P6)dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

  i:"Pasal 80"(3) Penetapan Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud padaayat (2) memuat juga ketentuan mengenai:"a. bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, kuorumkehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat,sesuail dengan atau tanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;"Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan

  kepada Direksi (BuktiP6) dan surat Permintaan RUPS kepada Dewan Komisaris.

• Menetapkan jangka waktu pelaksanaan RUPS Luar Biasa PT Kedaung Industrial.Ltd. tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;5. Memerintahkan Para Pemohon dan Para Termohon untuk patuh dan tunduk pada Penetapan ini;6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya;7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalampermohonan ini sejumlah Rp.2.716.000,-(dua juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah );

  RUPS tahunan;b.

  ):RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan keputusanmusyawarah untuk mufakat berdasarkan suara setuju dari jumlah suarayang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang;Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) dan (4) Anggaran Dasar Perseroan,ketentuan mengenai kuorum dan keputusan RUPS mengacu padaketentuan kuorum dan keputusan RUPS yang diatur dalam Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;Bahwa ketentuan Pasal 86 Undangundang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan

  Pengambilan keputusan RUPS wajib dilakukan dengan menghitunghak suara dari Almarhum PEMEGANG SAHAM .

  Kedaung belum pernahmengadakan RUPS termasuk untuk menentukan Direksi dan Komisarisyang baru;Bahwa pada tahun 2015 pernah ada RUPS atas permintaan pemegangsaham atas nama ahli waris IBU PEMOHON Il kemudian PT.

  AgusNursalim; Bahwa Mantan Komisaris hadir dalam RUPS Luar Biasa PT.

• Bahwa, hal tersebut sejalan pula dengan ketentuan UU PT yaitupada Pasal 80 ayat (1) yang mengatur:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalamPasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Halaman

  Bentuk RUPS, mata acara RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham, jangka waktu pemanggilan RUPS, KuorumKehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPS, serta penunjukan ketua rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar;Maka, dikarenakan hal yang dimohonkan dan agenda RUPS ini bersifatsangat penting demi kelancaran operasional Perseroan dimana organDireksi dan Dewan Komisaris telah berakhir masa jabatannya, sSesuaiamanat

  Bentuk RUPS adalah RUPS Luar Biasa;2. Kuorum kehadiran RUPS Luar Biasa dimaksud yaitu lebih dari 1%dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan;3. Jangka waktu pemanggilan RUPS Luar Biasa adalah 14 (empatbelas) hari setelah tanggal penetapan izin dari Ketua PengadilanNegeri;4.

  Citra Sari Makmuradalah ingin segera menyelenggarakan RUPS ; Bahwa PT. Citra Sari Makmur saat ini masih beroperasi ; Bahwa PT.

  dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang sahamyang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanPerseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan RUPS tersebut.

• Gusher Tarakan, Hendrik Hakimseperti telah disebutkan pada butir 12, kembali mengundangpara pemegang saham untuk menghadiri RUPS (Rapat PemegangSaham) termasuk Gusti Syaifuddin, tetapi RUPS ini tidakmencapai korum ;Bahwa pada tanggal 28 Sepetember 2006, Antoni Bangun,SH selaku kuasa Presiden Direktur PT. Gusher Tarakanmengirim surat Panggilan kepada para pemegang saham untukmenghadiri RUPS luar biasa PT.

  Penyelenggaraan RUPS luar biasatanggal 6 Oktober 2006 tidak sah danmerugikanparapenggugat.a.

  Para Tergugat melanggar kesepakatan tentangpenyelenggaraan RUPS dan audit yang telah disepakatitanggal 22 Agustus 2006.a.Bahwa penyelenggaraan RUPS tanggal 30 Agustus 2006oleh paraHal. 14 dari 45 hal. Put.

  itu) merupakan perbuatan yangmelanggar hukum, yaitu) RUPS tanpa melakukan = auditatas PT.

  No. 741PK/Pdt/2009Bahwa perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar itu dilakukandalam RUPS luar biasa yang tidak sah atau yang tidakmemenuhi syarat korum yangditentuk an oleh Pasal 25 ayat (1) Anggaran DasarPerseroan ;Bahwa disamping itu, RUPS tentang perubahan Pasal 4Anggaran Dasaritu. dipimpin oleh seorang yang tidak berhak menjadiketua RUPS,sehingga keputusan RUPS tidak sah ;c.

• Nomor 2180 K/Pdt/2017Pemegang Saham tidak mau hadir pada rapat RUPS PT Sac Nusantara,padahal faktanya UndanganUndangan RUPS tersebut yang denganalasan sudah dikirim (entah dikirim kemana ?)

  Nomor 2180 K/Pdt/2017isinya menolak permohonan jjin korum yang diajukan oleh yangmenamakan dirinya Pengurus PT Sac Nusantara/Tergugat Keduauntuk menyelenggarakan RUPS PT Sac Nusantara/Tergugat Keduapada tahun 2008, dengan segala akibat hukumnya;Bahwa, dengan telah dibatalkan penetapan jjinijin Korum Tergugat Kedua(PT Sac Nusantara) tersebut di atas, maka demi hukum RUPS dan/atauRUPSLB Tergugat Kedua (PT Sac Nusantara) yang diselenggarakan padatahun 1997 dan tahun 1999 dan turunannya berupa RUPS dan

  ikut membantu untukmewujudkan pembuatan penandatangan aktaakta RUPS pengalihansahamsaham jatuh waris yang masih diatas namakan Tergugat Kedua(Ny.

  ) yang pernahdiadakan oleh Tergugat II yaitu: Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 11 tanggal 27 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

  Tita Ariyani, S.H., Notaris di Jakarta, dan Akta RUPS PT Sac Nusantara Nomor 12 tanggal 28 Juni 2000 yangdibuat oleh Ny.

• ITG untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan alasan Pemohon sudah mengundurkan diri dari Perseroan PT.ITG, namun atas surat permohonan tersebut Direktur Utama Perseroan PT.

  Bahwa sebagaimana ketentuan dari pasal 80 UU nomor 40 tahun2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan Dalam hal Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegangsaham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohonmelakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.Bahwa

  Bentuk RUPS Luar Biasa;b. Mata acara atau agenda RUPS sesuai dengan permohonanpemegang saham yaitu :L. Penerimaan Pengunduran diri Direktur atas nama ASIS RIYANTOper tanggal tanggal 22 januari 2019;il. Pengunduran diri saya (ASIS RIYANTO) selaku PemegangSaham Perseroan PT ITG;iil. Penjualan seluruh saham milik pribadi ASIS RIYANTO sebanyak25 lembar saham senilai Rp 25.000.000, selaku pemegang saham diperseroan PT. ITG di tawarkan kepada pemegang saham lainnya di perseroanPT. ITG;c.

  Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentangpersyaratan pengambilan keputusan RUPS;d. Menunjuk ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UUPT atau Anggaran Dasar.Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA5. Memerintahkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT. ITG wajibhadir dalam RUPS;6. Menetapkan hari, tanggal dan tempat Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa di tempat kedudukan Pemohon;7.

  Indo Tata Graha, tertanggal 11Maret 2020, diberi tanda P4;5.Fotocopy Berita Acara Penyerahan, atas nama Asis Riyanto,tertanggal 19 Maret 2020, diberi tanda P56.Fotocopy Surat Terima Tanggapan RUPS, tertanggal 07 April2020, diberi tanda P6;Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 48/Pat.P/2021/PN SDA7.Fotocopy Tanda Terima Surat Tanggapan RUPS, tertanggal 07April 2020, diberi tanda P7;8.Fotocopy Surat Tanggapan Kedua RUPS, tertanggal 22 Juni2020, diberi tanda P8;Menimbang, bahwa surat bukti

• dan PARA TERGUGAT terjadi perdebatanbeberapa waktu lamanya dan oleh karena tidak ada kesepahamantentang mekanisme RUPS maka PENGGUGAT akhirnya meninggalkanruangan tersebut dan meminta penundaan RUPSnya;Namun alangkah terkejutnya PENGGGUGAT, karena pada tanggal 23Oktober 2018 PENGGUGAT mendapatkan informasi dari TERGUGAT IVbahwa telah berlangsung RUPS yang pada pokoknya menyatakan padatanggal 28 September 2018 telah diselenggarakan RUPS perseroandengan keputusannya menegaskan keputusan dewan komisaris

  PENGGUGAT telah meninggalkanruangan RUPS pada Pukul 10.20 WIB.

  Melarang PARA TERGUGAT atau Kuasanya, PENGURUS perseroan yangditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkait lainnya untukHal 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 70/PDT/2019/PT PTKmelaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28 Oktober 2018 sebagaimanatertuang dalam Akta Berita Acara Rapat PT.

  Bahwa kewenanganTergugat IV selaku Notaris hanya terbatas pada penilaian terhadapdokumen yang diserahkan oleh para penghadap, terutama menyangkutpihakpihak yang berwenang mengadakan RUPS dan dipenuhinya atautidak kuorum RUPS sesuai dengan porsi kepemilikan saham dari parapemegang saham. Sedangkan mengenai pihakpihak yang diundangdalam RUPS dan isi RUPS itu sendiri, bukanlah kewenangan dariTergugat IV untuk menyelidikinya, melainkan kewenangan dari organ PTterkait selaku badan hukum.

  DALAM PROVISI1.Melarang PARA TERGUGAT atau) Kuasanya, PENGURUSperseroan yang ditunjuk oleh RUPS perseroan dan/atau pihak terkaitlainnya untuk melaksanakan isi Keputusan RUPS tanggal 28Oktober 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Berita Acara RapatPT.