Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
MUHSIRIN ALS BONGKEL BIN PULAN
407
  • ., LebihSubsidair melangar pasal 115 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang.
Register : 11-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 14-01-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 9/G/2018/PTUN.KPG
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
NURIMAN SANTOSO
Tergugat:
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN
9939
  • Bahwa atas tindakan Tergugat menerbitkan Surat Bupati Timor TengahSelatan Nomor: BKPP.867/375/3/2017, Perihal : Penahanan Gaji PegawaiASN tertanggal 23 Mei 2017 maka terbukti telah bertentangan dengan Asaskepastian hukun dan Asasasas Umum Pemerintahan Yang Baik dimanakeputusan tersebut telah melangar prinsip Negara hukum dan hakhak wargaN@ Qala 222 nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn neces9.Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terhadapHalaman 6 dari 59
Register : 28-09-2020 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA BONDOWOSO Nomor 1404/Pdt.G/2020/PA.Bdw
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
10511
  • Almarhum memberikan surat wasiat kepada Penggugatselaku anak kandungnya dari semua harta peninggalan tidak bolehdijual dan hanya dibagi waris kepada semua ahliwarisnya, namun saatini Tergugat bersama suaminya Turut Tergugat V, dan Tergugat Il,secara sepihak menguasai harta warisan pada objek sengketa V, danobjek sengketa VII dengan menawarkan kepada orang lainmengesampingkan Hak Penggugat sebagai ahliwarisnya, dengan caramelawan hak berupaya untuk memidanakan Penggugat denganmenyangka Penggugat melangar
Register : 18-09-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 33/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 13 Februari 2014 — ROSAD bin BUSTAN vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
181133
  • benama ALI bin Muhamad yaitu masyarakat,melaporkan peristiwa diduga, melakukan halhal yang menurunkan harkat martabat Polri,menyalahgunakan wewenang dan menyalah gunakan barang, uang atau surat berhargamilik dinas (SENPI) sehubungan dengan pasal 5 huruf (a), pasal 6 huruf (q), (t) danmelanggar kode etik dan profesi Polri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, melanggarpasal 5 huruf (a) pasal 10 ayat (1), dengan melanggar implementasi prisip dan standar HakAsasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas, melangar
Register : 29-01-2007 — Putus : 29-11-2007 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1418/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel.
Tanggal 29 Nopember 2007 —
614454
  • berbeda baikklasifikasi perbuatan maupun ketentuan perundangundangan yang dilanggarnya, oleh karena itupelanggaran dalam tindak pidana terorisme pada pasal 15 jo pasal 7 Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang No. tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UndangUndang No.15 tahun 2003 merupakan cakupan atau meliputi, mencerminkan terbuktinya pula pasalpasallain dari UndangUndang yang dilanggar, namun UndangUndang perbuatan tindak pidanaJDterorisme mempunyai makna pengertian bukan hanya sekedar melangar
Putus : 22-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Mei 2014 — NY. TUTI SULASTRI VS P.T. DUA BINTANG PADI, DKK
3622 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Akan tetapi PPJB itu diajukan sebagai bukti di persidangandan anehnya dipertimbangkan oleh Hakim, bukankah hal inimerupakan perbuatan melangar hukum, karena telahmempertimbangkan bukti fiktif?Mengapa Hakim Banding ikut menyatakan hal itu sudah tepatdan benar?
Register : 27-08-2020 — Putus : 11-09-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 68/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 11 September 2020 — Pembanding/Penggugat : SUBADI
Terbanding/Tergugat I : PT. ARRTU PLANTATION
Terbanding/Tergugat II : MUHAIMIN alias MUHAI
Terbanding/Turut Tergugat : Cq. Kepala Kantor Pertanahan BPN Kabupaten Ketapang
133224
  • Bahwa PENGGUGAT mendalilkangugatan atas dasar perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)yang dilakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGGUGAT, sedangkandalam fundamentum petendi PENGGUGAT tidak mampumenjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yang telahdilakukan TERGUGAT I, yang melanggar hukum, melangar hak subjektifPENGGUGAT, yang bertentangan dengan kepatutan dan kesusilaanyang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yang menimbulkan kerugiankepada PENGGUGAT sehingga didalilkan oleh PENGGUGAT sebagaisuatu
Register : 17-04-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 23-04-2019
Putusan PN KOTABARU Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Ktb
Tanggal 14 Maret 2019 — Penggugat:
PT INDONESIA BULK TERMINAL
Tergugat:
1.H. Anwar alias Haji Nuar
2.Suhardi
3.Syahrani
4.Syamsul Bahri
5.Hendry
6.Muhammad Juhaini Ikhsan
7.Suriansyah
8.Jaliansyah
9.Yusran
10.M. Syarif
11.Wardiansyah
11618
  • Ketentuanketentuan mengenai penyelesaian yangdiadakan oleh Menteri Agraria dan Pengusaha Daerahsebagai dimaksud dalam pasal 3 dan 5 dapat memuatancaman pidana dengan hukuman kurungan selamlamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak Rp5000. terhadap siapa yang melangar atau tidakmemenuhinyab. UU No.2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum1.
Putus : 01-05-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 35/Pid.B/2014/PN.MSH
Tanggal 1 Mei 2014 — Jaksa Penuntut: ROBERT O.DAMANIK, SH. Terdakwa: HAMDANI ROLOBESSY ALIAS DENOX ALIAS DANI
3120
  • terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Register : 01-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 8 Juni 2016 — PT LESTARI RAMIN MEMBANGUN LAWAN APAN DONIS, DKK
10024
  • Maka berdasarkan hal hal yang telah kami (Tergugat dan tergugat II)sampaikan , serta tidak adanya ITIKAD BAIK Pengugat melaksanakan MEDIASIdan itu berarti Penggugat telah melangar PERMA No.1 Tahun 2016 maka kamimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara nomor. 16 / Pdt.G / 2016 / PN.PIk untuk memutuskan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnyaMenyatakan Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona) danKurang
Register : 13-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
503175
  • ;Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah pejabatpemerintah yang menjabat sebagai Kepala Desa GrobogKulon yang merupakan bawahan dari Tergugat,seharusnya diberikan solusi dan memberikan pelindunganhukum, bukan malah diberikan Surat KeputusanHal 22 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGPemberhentian yang tidak sesuai prosedur dan tidakmemiliki kepastian hukum yang cenderungpenyalahgunaan Wewenang; Bahwa Tergugat telah melangar Asas Tertibpenyelenggaraan Pemerintahan, Tergugat dalammenerbitkan
Register : 19-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 35/Pdt.G/2018/PN SNG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
1.Hj INTAN SEPTIANI, SE
2.HARTONO, S.Pd.
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq HAMID
2.Ketua Panwas Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq. YAYA SUNARYA
3.Panitia Pemilihan Kades Cq Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Subang
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa Desa Pamanukan Cq INO SUTRISNO
2.PJS Kepala Desa Pamanukan Desa Pamanukan Cq EDI SUWARDI
3.Camat Kec Pamanukan Kab Subang
4.PLT Bupati Kab Subang
5.JAMALUDIN
6.ALIMIN
7.UNANG HIDAYAT
15928
  • Bahwa Panitia Pilkades Pamanukan dalam tahapan sosialisasi kurangmaksimal terbukti penyebaran kartu undangan untuk pemilih sebagianbesar baru dibagikan H1 atau Hari Selasa siang sampai malam danmasih banyak masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tidak mendapatundangan ini memperlihatkan kesalahan Panitia yang melangar tahapanPilkades sehingga ini berdampak dengan kehadiran yang hanya 58%,dan panitia mencetak kartu Suara dan kartu undangan mengunakan dataHal. 18 dari 51 Putusan Nomor 35/Padt.G/2018
Register : 19-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 488/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 19 September 2019 — Pembanding/Penggugat : WEBTOGO GMBH Diwakili Oleh : WILOPO HUSODO SH
Terbanding/Tergugat : PT ASIA QUATTRO NET
234116
  • Bahwa lIsi pertimbangan putusan judex factie Pengadilan negeri JakartaSelatan halaman 73 s/d 79 tidak melangar syarat formil sahnya suatu putusanberdasarkan perundanganundangan yang berlaku;2. BahwaTerbanding/Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengandalil argumentasi yang diuraikan Pembanding/terbanding semula Penggugatpada angka 4 s/d 8 halaman 4 s/d 5 memori banding;3.
Register : 27-02-2023 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ARMANIAH
2.BEKTI SYARWONO
3.DJOKO SUSILO, S.T.
4.MISINAH
5.USMAN EFFENDI
6.VICKY STANDLY PAATH
7.JANTJE PANGAJOW
8.FADJAR RAMADHANI
9.NARNO
10.VERONICA LAURENCIA SURIYATI
11.LINDA BUDIARTI, SE
12.SUMARNI
Tergugat:
KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN
9191
  • MENGADILI

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsiTergugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum;
    1. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah pemilik sah atas tanah yang
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
15070
  • adalah,12 SPPGR, Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat PenagihSPPGR pada tanggal 22 September tahun 2011, dan juga tergugattidak Pernah menerbitkan SPPGR pada tahun 2015Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat untukSeluruhnya, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh tergugat dalampersidangan.Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalam menerbitkann objeksengketa adalah melawan hukum, cacat yuridis, serta melangar
Upload : 13-11-2014
Putusan PN MASOHI Nomor 34/Pid.B/2014/PN.MSH
Jaksa Penuntut: ROBERT O.DAMANIK, SH. Terdakwa: FAJRI ROLOBESSY ALIAS AYAH ALIAS ARI
3819
  • terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Register : 26-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 71/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
INDRA SETIAWAN Bin BURHAN
578
  • . : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua: melanggar Pasal 111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga :melangar Pasal 127 huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang NarkotikaMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebin dahulu dakwaanalternatif
Putus : 12-03-2012 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN MENGGALA Nomor 16/Pdt.G/2011/PN-MGL
Tanggal 12 Maret 2012 — CHANDRA HARTONO, SH lawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Cq. Kepala Kepolisian Resort Tulang Bawang
6635
  • Satria tidak dilakukan penahanan olehTergugat.10.Bahwa PENGGUGAT datang ke Polres Tulang Bawang (TERGUGAT) untuk klarifikasimengenai adik kandung yang ditahan oleh PENGGUGAT (Polres Tulang Bawang)berikut barang bukti 1 unit kendaraan dan minyak solar, minyak tanah yang termasukdalam poin tersebut diatas . tibatiba PENGGUGAT langsung diperiksa dan dikeluarkansurat penangkapan serta surat penahanan tanpa jelasnya duduk permasalahannya,TERGUGAT langsung menuduh PENGGUGAT telah melangar pasal 53,Pasal
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. EPIVANA HULAU
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
8417
  • Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalam Rekonvensimenyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasama antara Tergugatd.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugat d.R tertanggal 12April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
31073
  • danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar