Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 140
  • dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan membatalkan atau tidak berharga surat anjuran DinasTenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor Nomor567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sahterhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan Mengundurkan Diri TanpaPesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
150 — 70
  • adalah,12 SPPGR, Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat PenagihSPPGR pada tanggal 22 September tahun 2011, dan juga tergugattidak Pernah menerbitkan SPPGR pada tahun 2015Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat untukSeluruhnya, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh tergugat dalampersidangan.Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalam menerbitkann objeksengketa adalah melawan hukum, cacat yuridis, serta melangar
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 19-08-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 25-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 488/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 19 September 2019 — Pembanding/Penggugat : WEBTOGO GMBH Diwakili Oleh : WILOPO HUSODO SH
Terbanding/Tergugat : PT ASIA QUATTRO NET
234 — 116
  • Bahwa lIsi pertimbangan putusan judex factie Pengadilan negeri JakartaSelatan halaman 73 s/d 79 tidak melangar syarat formil sahnya suatu putusanberdasarkan perundanganundangan yang berlaku;2. BahwaTerbanding/Pembanding semula Tergugat tidak sependapat dengandalil argumentasi yang diuraikan Pembanding/terbanding semula Penggugatpada angka 4 s/d 8 halaman 4 s/d 5 memori banding;3.
Pengadilan PN SUBANG Perdata
Register : 19-12-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN SUBANG Nomor 35/Pdt.G/2018/PN SNG
Tanggal 15 Mei 2019 — Penggugat:
1.Hj INTAN SEPTIANI, SE
2.HARTONO, S.Pd.
Tergugat:
1.Ketua Panitia Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq HAMID
2.Ketua Panwas Pilkades Serentak Desa Pamanukan Cq. YAYA SUNARYA
3.Panitia Pemilihan Kades Cq Kepala Dinas Pemerintahan Desa Kabupaten Subang
Turut Tergugat:
1.Badan Permusyawaratan Desa Desa Pamanukan Cq INO SUTRISNO
2.PJS Kepala Desa Pamanukan Desa Pamanukan Cq EDI SUWARDI
3.Camat Kec Pamanukan Kab Subang
4.PLT Bupati Kab Subang
5.JAMALUDIN
6.ALIMIN
7.UNANG HIDAYAT
159 — 28
  • Bahwa Panitia Pilkades Pamanukan dalam tahapan sosialisasi kurangmaksimal terbukti penyebaran kartu undangan untuk pemilih sebagianbesar baru dibagikan H1 atau Hari Selasa siang sampai malam danmasih banyak masyarakat yang sudah terdaftar di DPT tidak mendapatundangan ini memperlihatkan kesalahan Panitia yang melangar tahapanPilkades sehingga ini berdampak dengan kehadiran yang hanya 58%,dan panitia mencetak kartu Suara dan kartu undangan mengunakan dataHal. 18 dari 51 Putusan Nomor 35/Padt.G/2018
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 22-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 20-K/PM.III-19/AD/I/2021
Tanggal 8 April 2021 — Oditur:
FRANKY MAMBRASAR, S.H.
Terdakwa:
Hijrah Saputra
202 — 130
  • Irian, DistrikKarubaga, Kabupaten Tolikara, atau ditempat lain,setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer IIl19 Jayapura,telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengansengaja dan terbuka melangar kesusilaanDengan caracara sebagai berikut :a.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 12-01-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 22/PDT/2017/PT BDG
Tanggal 21 Maret 2017 — Pembanding/Tergugat : CORNEL SIBORO Diwakili Oleh : CORNEL SIBORO
Terbanding/Penggugat : YULFITA
40 — 35
  • ., Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalammempertimbangkan positaposita maupun petitumpetitum gugatan penggugat, telahmelanggar syaratsyarat putusan, sebagaimana telah ditentukan dalam undangundang atau Hukum Acara Perdata, sedangkan putusan yang melangar UndangUndang adalah putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah harusdibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan PutusanMajelis Hakim Tingkat pertama, baik mengenai pertimbanganpertimbangan tentangposita gugatan,
Pengadilan PN LUBUK SIKAPING Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN LUBUK SIKAPING Nomor 10/Pid.B/LH/2019/PN Lbs
Tanggal 18 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Ondri Putra pgl On
89 — 17
  • MERANTI yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unittruck Mitshubisi Colt Diesel PS 125 warna kepala dan bak kuning dengannomor polisi BA 9165 DE tidak memiliki surat surat atau dokumen yangsyah; Bahwa menurutpendapat saksi membawa kayu olahan jenis Kelompok MERANTI yang saksilakukan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit truck Mitshubisi Colt Diesel PS125 warna kepala dan bak kuning dengan nomor polisi BA 9165 DE tanpadisertai atau dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah, adalahperbuatan yang melangar
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. EPIVANA HULAU
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
84 — 17
  • Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalam Rekonvensimenyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasama antara Tergugatd.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugat d.R tertanggal 12April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1180 K/Pdt.Sus-BPSK/2017
SUPRIYANTO VS PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL TBK. KANTOR CABANG PEMBANTU PASAR BARU-RANTAUPRAPAT
65 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • .06/2013 Tahun 2013 masih diakui sebagai peraturanperundangundangan yang berlaku, sehingga jelas Peraturan MenteriKeuangan adalah bukan Perundangundangan adalah penafsiran yangsangat keliru;Disamping hal tersebut di atas, bahwa proses lelang eksekusi Haktanggungan oleh Pemohon Keberatan sudah memenuhi semuapersyaratan maupun proses yang ditentukan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku sehingga Lelang dapatdilaksanakan oleh KPKNL walaupun tidak ada peminat sah secarahukum dan tidak melangar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-11-2020 — Putus : 01-12-2020 — Upload : 22-12-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 39/Pid.Pra/2020/PN Bdg
Tanggal 1 Desember 2020 — Pemohon:
YUTINDARA MULYADI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
182 — 42
  • BuktiT25 Ep.1/11/2018 atas nama MAYKEL YONATHAN yang disangka melangar, Pasal 378 dan atau 372 KUHP untuk dilengkapi (P19) kepadaKapolrestabes Bandung, tanggal 30 November 2018;Foto copy Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor : B / 148.a/1/ 201926. Bukti T 26 / Reskrim, tanggal 06 Januari 2019 atas nama tersangka MAYKELYONATHAN kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;Foto copy Pengembalian Berkas perkara ke dua Nomor : B568 /97.
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pencurian
Putus : 01-05-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 35/Pid.B/2014/PN.MSH
Tanggal 1 Mei 2014 — Jaksa Penuntut: ROBERT O.DAMANIK, SH. Terdakwa: HAMDANI ROLOBESSY ALIAS DENOX ALIAS DANI
31 — 20
  • terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
503 — 175
  • ;Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah pejabatpemerintah yang menjabat sebagai Kepala Desa GrobogKulon yang merupakan bawahan dari Tergugat,seharusnya diberikan solusi dan memberikan pelindunganhukum, bukan malah diberikan Surat KeputusanHal 22 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGPemberhentian yang tidak sesuai prosedur dan tidakmemiliki kepastian hukum yang cenderungpenyalahgunaan Wewenang; Bahwa Tergugat telah melangar Asas Tertibpenyelenggaraan Pemerintahan, Tergugat dalammenerbitkan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2016 — Putus : 08-06-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 16/Pdt.G/2016/PN Plk
Tanggal 8 Juni 2016 — PT LESTARI RAMIN MEMBANGUN LAWAN APAN DONIS, DKK
100 — 24
  • Maka berdasarkan hal hal yang telah kami (Tergugat dan tergugat II)sampaikan , serta tidak adanya ITIKAD BAIK Pengugat melaksanakan MEDIASIdan itu berarti Penggugat telah melangar PERMA No.1 Tahun 2016 maka kamimemohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara nomor. 16 / Pdt.G / 2016 / PN.PIk untuk memutuskan sebagai berikut:DALAM EKSEPSIMengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II untukseluruhnyaMenyatakan Gugatan Penggugat Salah Orang (Error In Persona) danKurang
Pengadilan PN TANJUNG PANDAN Pidana Khusus
Register : 19-03-2019 — Putus : 28-03-2019 — Upload : 25-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN Tdn
Tanggal 28 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
186 — 31
  • Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 280 ayat (1) huruf h;4.
    Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahuibahwa terdapat larangan untuk melakukan kampanye dengan menggunakanfasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 06-03-2014 — Putus : 23-06-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/G/2014/PHI/PN.BDG
Tanggal 23 Juni 2014 — SONY SULISTRIYANA; SIGIT SUGIHARTO; ATAM TAMIMI; HENY SULISTIYAWATI; SUKENDAR; L AWAN; PT. DREAM SENTOSA INDONESIA;
85 — 11
  • yang dimohonkan oleh Penggugat ;3.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara iniDALAM REKONPENSI1.Menolak dalildalil Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan membatalakan dan/atau menyatakan tidak sah dan/atau tidakberharga surat anjuran dinas tenaga kerja dan transimigrasi kabupatenKarawang Nomor 565/6966/HIS ;Menyatakan sah dan berharga atas penerbitan Surat Pemberhentian Kerja281/HRDDSI/X1/2013 tanggal 26 November 2013 ;Menyatakan Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensiterbukti melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Waris Islam
Putus : 20-12-2017 — Upload : 27-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 702 K/Ag/2017
Tanggal 20 Desember 2017 — 1. HENNI ROHATI binti MACHMUD, , dkk vs 1. H. ASLIANTO bin MACHMUD, dkk
140 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikualifikasai sebagai gugatan yang mengandungcacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard) adalah pertimbangan hukum tersebut oleh Judex Facti MahkamahSyariyah Aceh dalam memutus perkara yang dimohon kasasi ini cukupkeliru atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebabputusan Mahkamah Agung tersebut yang dikutip oleh Judex FactiMahkamah Syariyah Aceh bukanlah perkara kewarisan, untuk itu JudexFacti Mahkamah Syariyah Aceh salah menerapkan atau melangar
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata
Register : 16-08-2018 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 564/Pdt.Plw/2018/PN Jkt.Brt
Tanggal 20 Nopember 2019 — Penggugat:
SUNARYO
Tergugat:
1.PT. BANK BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR Cabang Panglima Polim
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kantor Wilayah DJKN Jawa barat
240 — 21
  • Memerintahkan Kepada PARA TERLAWAN dan TERLAWANlluntuk tidak melakukan LELANG dengan Melangar Hukum atas (SHM)NO.02602/Meruyung atas nama SUNARYO tanpa Fiat Ketua Pengadilansepanjang mengenai 1 (Satu) bidang tanah yang tercantum dalampetitum diatas;7.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 05-05-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 210/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat I : JUSTER KASIM SARAGIH
Pembanding/Penggugat II : MUSLIM
Pembanding/Penggugat III : EKO DJOKO WIDODO
Pembanding/Penggugat IV : SARIAMAN POERBA
Pembanding/Penggugat V : RUBYEM NILAWATI
Pembanding/Penggugat VI : MARYAM
Pembanding/Penggugat VII : ELLY NAPITUPULU
Pembanding/Penggugat IX : BISRIYAH
Pembanding/Penggugat X : HJ. RISWANI HANIM
Pembanding/Penggugat XI : HJ. DEMES SUWARNI
Pembanding/Penggugat XII : ENDANG SURIYANTI
Pembanding/Penggugat XIII : ERMA KEUMALA
Pembanding/Penggugat XIV : YULIE ASTUTI
Pembanding/Penggugat XV : SUMIATI
Pembanding/Penggugat XVI : UMMI KALSUM NASUTION
Pembanding/Penggugat XVII : HJ.ERNAWATI SUDJARNI
Pembanding/Penggugat XVIII : YULIMAR TANJUNG
Pembanding/Penggugat XIX : SULIYATI
Pembanding/Penggugat XX : WAGINTEN
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANI EVELINA SIMANJUNTAK
Pembanding/Penggugat XXII : ANNI ARIYANTI
Pembanding/Penggugat XXIII : ROHAENY
Pembanding/Penggugat XXIV : LINA
Pembanding/Pe
69 — 55
  • Tentang gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) Bahwa dalil gugatan para penggugat tidak jelas dapat menguraikanperbuatan melangar hukum atau perbuatan yang bertentangan denganketentuan hukum apa yang telah dilakukan tergugat III terhadap parapenggugat atau setidaktidaknya alasan secara hukum.Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2020/PT MDNBahwa dalam dalil gugatan para penggugat menyatakan padapokoknya para penggugat pemilik atas tanah seluas + 8 Ha (delapanhektar) atau
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum
Register : 14-01-2020 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 5/PID/2020/PT BBL
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : AFRIDEL, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : H. EDDY SOFYAN
156 — 103
  • Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang di susun secara kombinasi atau gabungan yang terdiri dari empatdakwaan yaitu kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua Subsider melangar pasal 263 ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana atau kedua primer melanggar Pasal 264ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua subsider melanggarpasal 264 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.