Ditemukan 1136 data
54 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
sengketa pernah diukur pada tahun 1982 atas permintaan KapolsekSalmon Jalesi; Yang menunjuk batas adalah Haku Mustafa; Saksi Petrus Tagus yang pada pokoknya menerangkan bahwa: la dimintai bantuan oleh Haku Mustafa untuk mengurus tanah sengketa yangpernah diserahkan kepada Polsek tahun 1962 tapi belum ada imbalannya;Berdasarkan penjelasan di atas, maka sangatlah naif jika Judex Facti sematamata mengejar bukti formil dan mengabaikan sisisisi lain dari alat bukti yangada apalagi ternyata bahwa titik singgung
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehinggagugatan yang diajukan oleh Penggugat layak untuk tidak diterima, karenatelah menyalahi hukum tata beracara yang ada;Gugatan obscuurt libel (tidak jelas dan kabur);Bahwa dalam pengajuan gugatan sebagaimana dalam surat gugatanadalah perihal gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi,akan tetapi dalam isi materi dalam posita surat gugatan Penggugat, selalumengutarakan dalam titik singgung dari halhal yang berkaitan dengan ranahhukum pidana yang harus diselesaikan menurut hukum acara
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
ZULMA AFRIANTIS
73 — 27
PAREKE, SH,.MH Bahwa Ahli sebagai Kepala Prodi llmu WHukum UniversitasMuhammadiyah Bengkulu; Bahwa Bidang Keahlian Ahli :e Hukum Tata Negara;e Hukum Administrasi Negara;e Ilmu Perundangundangan;e Teori Hukum Pembangunan;e Metode Penelitian Hukum; Bahwa titik singgung masalah perburuhan dengan UndangundangNomor 13 Tahun 2003 dimana Undangundang Nomor 13 Tahun2003 mengatur hakhak buruh dan ini diatur dalam UndangundangDasar 1945 supaya tidak bertentangan; Bahwa hakhak buruh diatur daam Pasal 27 ayat
20 — 6
Bina Mandiri, karena tidakdidukung dengan alat bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tidak dapat dibuktikan adanya titik singgung antaraPT. Bina Mandiri dengan perkara ini, sehingga tidak adarelevansinya menghubungkan perkara ini dengan PT.
103 — 89
Haji Dan Umroh tersebutbertentangan atau melanggar Peraturan PerundangUndangan yang berlaku atautidak, dan apabila tujuannya untuk ketertiban dalam penyelenggaraan haji dandibuatkan Keputusan Dirjen dalam rangkan untuk mengatur hal tersebut saya kiraBahwa Badan Pemeriksa Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) tidak berwenangmelakukan audit kerugian keuangan negara atas permintaan penyidik, karenakewenangan itu berdasarkan Pasal 23 UUD 1945 dipegang oleh Badan PemeriksanKeuangan (BPK) ; Bahwa adanya titik singgung
102 — 30
Agri Andalas terletak diSeluma Ill Blok M8, Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, KabupatenSeluma, akan tetapi secara hukum belum tentu sebagai pemiliknya ;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Bandingberpendapat, bahwa dalam perkara pidana ini bertitik singgung dengan perkaraperdata, dimana untuk menyatakan bahwa buah kelapa sawit yang diambil olehTerdakwa dan temantemannya itu perlu diputus oleh pengadilan tentang siapayang memiliki lahan perkebunan dan buah kelapa sawit di persidangan
1.HJ. DJAINABUN BINTI H. YUSIN
2.AF. WAWAN KESUMA bin ALI JAYA
3.YULI YANA binti ALI JAYA
4.MAULANA YASIN bin ALI JAYA
5.RATNA MINA binti ALI JAYA
6.NENENG SUKAESIH binti ALI JAYA
7.IPA
8.LIA SARI binti HERMAN SYUHADA
9.H. SARMAN
10.NURYAMAN bin H. SARMAN
11.SURAHMAN bin H. SARMAN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
134 — 78
Yusin, kKemudian diganti bangko menjadi Sertipikat Hak MilikNomor 00542/Wanakerta tertanggal 8 April 2002, Surat UkurNomor 485/Wanakerta/2002 tertanggal 18 Maret 2012 yangkemudian dibaliknama kepada Nona Ho HariatyBahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalam gugatannyasecara subtansial materi permasalahannya sangat menitik beratkanpada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasa
menyampaikan Duplik tanggal 27 Maret 2019yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada eksepsi dan jawabannya semula;Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsieksepsitersebut, sebagai berikut;Eksepsi tentang kewenangan absolut PengadilanMenimbang bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwamateri permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakan dalamisi posita gugatan Penggugat dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung
72 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan PENGGUGAT adalah gugatanyang secara substansial, materi permasalahannya sangat menitikberatkan pada titik singgung mengenai yang berhak atas objek hakkeperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik PENGGUGAT, akantetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata UsahaNegara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 3105/Pamulang Barat, SuratUkur
32 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
berperan atau bukanpihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat Ill telah melakukanperbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 4 halaman 8, Penggugat mohon agarTergugat III dinukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran danseterusnya, namun Penggugat tidak cermat, karena dalam gugatannyatidak menyebutkan apa hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat Illkaitannya dengan petitum tersebut;a.1.8.Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
20 — 3
Di dalamKHI (kompilasi hukum islam) juga di singgung di dalam Pasal 8597yang inti nya menyatakan Harta bersama suami isiri, yaitu hartabenda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi hartabersama suam1 istri;7.
19 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
dapat diterima adalah keliru, karena dalamhukum perdata amar petitum tersebut adalah menyatakan petitumgugatan dikabulkan atau petitum gugatan ditolak, tidak menyatakangugatan tidak dapat diterima, jadi Pengadilan Tinggi Bengkulu salahmenerapkan hukum dalam putusannya, mohon amar putusan itudibatalkan dalam hukum tidak ada aturan tentang ada setidaknya kaitanyang erat atau ada kaitannya dengan wewenang Badan Peradilan yanglain yang diatur dalam hukum adalah bahwa suatu perkara mungkinpunya titik singgung
Terbanding/Penggugat I : SABIN
Terbanding/Penggugat II : NYOMI
Terbanding/Penggugat III : BINAH
Terbanding/Penggugat IV : YAHMAN
Terbanding/Penggugat V : WARIKEM
Terbanding/Penggugat VI : WARNO
Terbanding/Penggugat VII : Suwaji
Terbanding/Penggugat VIII : DJAINEM
Terbanding/Penggugat IX : WIWIK WIYANTI
Terbanding/Turut Tergugat I : Pemerintah Desa Banaranwetan
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Bagor
Terbanding/Turut Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN NGANJUK
Turut Terbanding/Tergugat II : SEMI
Turut Terbanding/Tergugat III : MASIRAN
50 — 36
Dan dasar hukum pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk dalam putusan selanya, juga benar.Karena dalam ketentuan UndangUndang tentang Peradilan Agama, maupunKompilasi Hukum Islam di Indonesia, tidak terdapat ketentuan yang mencabutkewenangan peradilan umum untuk mengadili perkara perbuatan melawanhukum (sebagaimana gugatan Penggugat tercantum dalam petitum nomor 3),sehingga terjadi intercept (titikk singgung) antara kewenangan peradilan agamadengan kewenangan peradilan umum.
31 — 7
Bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas dengan berpedoman terhadapperbuatan Terdakwa yang diuraikanOditur Militer dalam surat dakwaannyamerupakan suatu perbuatan yang yangterjadi menimbulkan suatu akibat danakibat yang timbul itu meliputi ataubertitik singgung dengan beberapaketentuan pasal pidana yang hampirsaling berdekatan cara melakukantindak pidana tersebut yaitu pasal 351Ayat (1) KUHP dan pasal 352 Ayat (1)KUHP.5.
52 — 22
Dakwaan subsidarits diajukanapabila peristiwa tindak pidana yang terjadi menimbulkan suatu akibat, dan akibatyang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pasalpidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut ;o= Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan subsider tersebut, maka MajelisHakim memulai pemeriksaan dari dakwaan pertama atau primer, apabila dakwaanprimer sudah terbukti dalam persidangan, pemeriksaan tidak perlu lagi dilanjutkanpada dakwaan
91 — 25
Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh),mempermasalahkan titik singgung terhadap tata kerja yangseharusnya dilakukan oleh Tergugat selaku pejabat TUN, dalam halini Tergugat tidak melaksanakan tugas sesuai dengan AsasAsasHal. 8 Putusan No. 401/Pdt.G/2016/PN.
Terbanding/Tergugat : DENY WIDJAJA SANTOSO
Terbanding/Turut Tergugat I : MAYA SARI
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG KOTA BADAN PERTANAHAN NASIONAL CQ KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
38 — 17
Gugatan yang demikian inimerupakan masalah perdatayang menjadi wewenang dan harusdiajukan lebih dulu ke Peradilan Umum, yang akan menentukanSiapa pemilik sebenarnya dan tanah sengketa tersebut, Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PengadilanDalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Edisi 2007) halaman 858 AA;Titik Singgung Antara Pengadilan TUN Dengan Pengadilan Negeri,b.
1.BAMBANG WIJONO HANDRIJATMOKO
2.RATNA SUSILOWATI SURYA SAPUTRA
3.RATNA SULISTIYOWATI
Tergugat:
1.PT. BINTANG HASTA PUTRA
2.RATNA TJINDRIJAWATI, S.E
3.BAMBANG WISANDJOJO WINARTO SURYO SAPUTRO
4.BAMBANG WIJONO HINDARKO
5.BAMBANG WIJANARKO
6.RATNA TIENAWATI WINARTO SURYO SAPUTRO
7.Notaris IRWAN ISMURATNO, SE, SH, M.Kn
8.Notaris WAHYU FITRI WIBOWO, SH, M.Kn
155 — 23
sekali tidak disinggung dan tidak dirubah dalam akta tersebutmaka gugatan para penggugat terhadap akta ini memang patut dinyatakankabur.Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyebutkan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut. oleh karena kedudukan parapenggugat tidak di singgung
sekali tidak disinggung dan tidak dirubah dalam akta tersebut makagugatan para penggugat terhadap akta ini memang patut dinyatakan kabur.Bahwa gugatan yang diajukan oleh para penggugat adalah gugatan perbuatanmelawan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 1365 KUHPerdata yangmenyebutkan bahwa tiap perbuatan hukum yang membawa kerugian kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya tersebut menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut. oleh karena kedudukan parapenggugat tidak di singgung
93 — 9
Ketika Termohon singgung dan bertanya mengapa ia lebih senangmenghabiskan waktu dengan dunia mayanya, Pemohon malah menjawab ia lebihsenang menghabiskan waktu dengan dunia maya dari pada dengan saya haltersebut membuat Termohon kecewa dan emosi, padahal semenjak pertamamenikah hingga dikaruniai dua orang anak Termohon selalu berusaha memberikanperhatian yang lebih buat keluarga hingga Termohon mengorbankan kesenanganpribadi untuk kepentingan suami dan anakanak.
SOEWITO OETOMO
Tergugat:
1.JOKO SUSILO
2.SUYAMI
3.DEDY IRAWAN
79 — 7
sengketa lain dalamperkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenaiobyek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilandalam lingkungan Peradilan Umum;2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud padaayat (1) yang subyek hukumnya antara orang orang yang beragamaIslam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agamabersama sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49;Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan Undang Undangtersebut diatas, maka titik singgung
48 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
,dalam buku: Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasidan Peninjauan Kembali Perkara Perdata; Penerbit Sinar Grafika;Cetakan Pertama, Januari 2008 halaman 343, menerangkan:Pada umumnya suatu putusan yang dikategori onvoeldoendegemotiveerd, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapanhukum pembuktian. Faktafakta yang ditemukan dalam persidangantidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan komprehensif.