lokal Pasaman Barat dengan jumlahRp.39.725,000, (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima riburupiah);27.1(satu) rangkap Dasar Pelaksanaan dan Pengelolaan Kegiatan ProsesPerkuliahan Calon Mahasiswa PPKHB Universitas Bung Hatta KelompokBelajar Pasaman Barat bulan Oktober 2011 ;28.1(satu) rangkap Surat Pernyataan bersama mahasiswa PPKHB UniverstasBung Hatta Pasaman Barat tahun Akademik 2011 tentang Pernyataan akanmematuhi semua peraturan yang telah disepakati bersamabaikadministrasi maupun Tekhnis

lokal Pasaman Barat dengan jumlahRp.39.725,000, (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima riburupiah);27.1(satu) rangkap Dasar Pelaksanaan dan Pengelolaan Kegiatan ProsesPerkuliahan Calon Mahasiswa PPKHB Universitas Bung Hatta KelompokBelajar Pasaman Barat bulan Oktober 2011;28.1(satu) rangkap Surat Pernyataan bersama mahasiswa PPKHB UniverstasBung Hatta Pasaman Barat tahun Akademik 2011 tentang Pernyataan akanmematuhi semua peraturan yang telah disepakati bersamabaikadministrasi maupun Tekhnis

KoperasiMadani dan Surat Kepala Dinas Kabupaten BerauNomor : 522.201/414/DKBII tanggal 02 Agustus2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Permohonan IPKAn. Koperasi Madani yang ditandatangani oleh DR.Ir. H. ACHMAD DELMY, M.Agr (dilakukan penuntutansecara terpisah).e Bahwa selanjutnya permohonan Koperasi Madanitersebut didisposisi oleh Ir. H.

KoperasiMadani dan Surat Kepala Dinas Kabupaten BerauNomor : 522.201/414/DKBII tanggal 02 Agustus2004 perihal Pertimbangan Tekhnis Permohonan IPKAn Koperasi Madani yang ditandatangani oleh DR.Ir. H. ACHMAD DELMY, M.Agr (dilakukan penuntutansecara terpisah).Bahwa selanjutnya permohonan Koperasi Madanitersebut didisposisi oleh Ir. H.

34B, 34C,34D, 35A, 35B, 35C, 35D, 36A, 36B, 36C, 36D, 37B, 37C,37D, 39A dan 39Bdengan total luas keseluruhan sekitar + 633 Ha yang berada HGU No. 01 tahun2001 tanggal 28 Februari 2001 an Penggugat yang di terbitkan oleh BadanPertanahan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ilir.29303117Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar, maka sudah seharusnyaselama proses pemeriksaan perkara ini dilakukan harus tetap dilakukanpengelolaan terhadap tanaman sawit yang ada diatas lahan sengketa sesuaidengan tekhnis

Hal ini dapatterjadi karena :a Pemeliharaan yang tidak memenuhi tekhnis perkebunan atau bahkan tidakdirawat akan berdampak pada matinya tanaman sawit dimaksud.b Panen yang tidak sesuai aturan (sembarang) atau bahkan panen illegal olehpihak yang tidak berhak dapat juga mengakibatkan matinya tanaman sawitdimaksud.c Kurangnya atau bahkan tidak adanya pemupukan selama proses pemeriksaanoleh pengadilan dapat mengakibatkan tanaman sawit kekurangan makananyang dapat mengakibatkan pada matinya tanaman sawit

Rizki Permata dinyatakan sebagai pemenang, tidak ada yangmengajukan sanggahan;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidakkeberatan;Saksi BUSTAMAM, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaanpembangunan Baliho di Kota Sabang yang diangkat oleh Kepala Dinas Komunikasi danInformatika kota Sabang yakni Derryansyah Kandou;Bahwa secara umum tugas saksi selaku Pejabat Pelaksana

Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitumenyusun rencana pengadaan barang dan jasa, menyiapkan kontrak dan melaporkankepada pengguna anggaran;Bahwa yang menjadi pengguna anggaran adalah Derryansyah Kandou;Bahwa saksi tidak memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa, namun saksi ditunjukoleh kepala dinas karena tidak ada orang lain;Bahwa anggaran untuk pekerjaan pemasangan baliho bersumber dari APBK Sabang yangmasuk ke Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Sabang;Bahwa perusahaan yang dinyatakan

tersebut, kenyataannya pada saatitu progres fisik baru mencapai 48 %, penghitungan progres senilai 65,23 %setelah ditambah dengan material on site (MOS).Bahwa sampai dengan batas akhir pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember2016, pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji KanwilKemenag Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak selesaidikerjakan lalu Kemudian dilakukan Adendum penambahan waktu pekerjaanselama 90 hari kerja, tanpa terlebin dahulu turun ke lapangan melakukanjustifikasi tekhnis

Nomor 6/PID.SUSTPK/2020/PT JMB itu progres fisik baru mencapai 48 %, penghitungan progres senilai 65,23 %setelah ditambah dengan material on site (MOS).Bahwa sampai dengan batas akhir pekerjaan yaitu tanggal 31 Desember2016, pekerjaan revitalisasi dan pengembangan asrama haji KanwilKemenag Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2016 tersebut tidak selesaidikerjakan lalu Kemudian dilakukan Adendum penambahan waktu pekerjaanselama 90 hari kerja, tanpa terlebin dahulu turun ke lapangan melakukanjustifikasi tekhnis

DAU setelah dikurangi belanja rutin Kabupaten dandibagi secara proporsional ke tiaptiap Desa, besaran ADD adalah minimal 10% daridana perimbangan;e Bahwa maksud dan tujuan ADD adalah program pemerintah, yang berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 adalah untuk mempercepat pembangunandesa;e Bahwa pembelian sepeda motor inventaris desa yang dibeli dari dana ADD seharusnyadiatasnamakan pemerintah desa karena sepeda motor tersebut milik pemerintah DesaTegalasri, dan apabila ada hambatan tekhnis

DWISETIAWAN Alias RISKY Bin SURIPNO yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiterdakwa di persidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaanPenuntut Umum dimana yang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehatjasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

FENDI Alias PICU AliasAMEN dari cara membeli namun terdakwa tidak mengetahui sdr.FENDI Alias PICU Alias AMEN membeli dari siapa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat yangdibuat dan di tanda tangani oleh Manager Tekhnis ; Ketut Ayu Sarwetini, Aptdan Berita Acara Pengujian pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 yang dibuatdan ditandatangani oleh Ayu Sarwetini, Apt dan Riski Prananto, S.Farm Aptsebagai Balai Pengawasan Obat dan Makanan Pontianak yang sesuai denganLP163/N/PLPol/

Bahwa audit tersebut dilakukan sejak tanggal 8 Agustus 2011 s/d.tanggal 26 Agustus 2011 oleh Tim yang terdiri dari :28Pengendali Tekhnis : Suranto, SE. Msi.Ketua Tim : Chusnan.Anggota : Makmur.Bahwa audit dilaksanakan berdasarkan Standar Audit AparatPengawasan Fungsional Pemerintah (SAAPFP), dengan caramelakukan pemeriksaan dokumendokumen/buktibukti pendukung, danmelakukan klarifikasi pada pihakpihak terkait antara lain pengurus UPKPNPM Mandiri Kec.

No. 197 K/Pid.Sus/201260tempat dibangun Pasar Hewan tersebut sangat rendah sehingga tidakmemungkinkan untuk dikerjakan sebagaimana gambar dan RAB karenatanahnya mempunya elevasi sangat rendah, sehingga Volume Fondasi yangdicantumkan dalam RAB hanya setinggi 60 cm sangat tidak sesuai dengankeadaan tanah dilokasi pembangunan secara tekhnis untuk melaksanakanpekerjaan pembangunan Pasar Hewan tersebut pihak rekanan memohondilakukan perubahan dengan penambahan Volume Pondasi menjadi 120 cmdan 90 cm, Maka

Perencanaan InstitutTeknologi Surabaya dan berdasarkan hasil test tersebut dari 20 biji pavingyang telah diambil secara acak oleh pihak lembaga independent tersebut secarateknis keseluruhan paving masuk dalam mutu K400.2122Za242Bahwa berdasarkan hasil uji pemeriksaan kuat tekan concrete paving yangtelah dilakukan oleh laboratorium beton dan bahan bangunan InstitutTeknologi Sepuluh Nopember, dengan nomor 331TPav02/LB3/X/'13,tertanggal 4 Oktober 2013, tersebut secara pengujian mutu dapat di simpulkansecara tekhnis

Jadikalau didaerah itu ada yang namanya retribusi;Bahwa tekhnis pelaksanaan pemungutan PNBP di masingmasing Kementerian,sebenarnya kita bisa kembali lagi kepada pemungutan PNBP dan hal ini samadengan di pajak, didalam pajak ada dikenal istilah pungutan pajak Self AssessmentSystem (SAS), Official Assesment System (OAS) dan With Holding. Kalau selfAssesment itu si wajib pajak menghitung sendiri, melapor dan menyetor.

Manusia Polri angka 5 huruf b, yang memilikikewenangan untuk menerbitkan surat keputusan PTDH untuk pangkat Aiptu kebawah adalah Kapolda;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripda dengan Jabatan Brig SAT SABHARA, di kesatuan PolresNagan Raya (vide Bukti P3=Bukti T28), dalam hal ini wilayah Polres NaganRaya tersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis

Dwi Jaya, kalau audit BPK semua para pihak dipanggil,intinya bahwa kami hanya melaksanakan LHABPK dan Instruksi Gubernur saja; Bahwa Saksi hanya dilibatkan pada proses unmizing saja, kalau menyangkutprosedur lelang kewenangan ULP dan menyangkut tekhnis kewenangan bagianSaksi selaku PPK;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan masingmasing Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 November 2018, dan untukmempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebutsebagaimana

danpersyaratan pendirian, pendirian apa pendirian bangunan kecuali kalauHalaman 40 dari 72 Halaman Putusan Nomor 146/Pdt.G/2017/PN Mtrizin operasional izin aktifitas ittukan beda lagi, itu izin pendirian dan izinbangunan;Bahwa kalau memang tidak memenuhi izin operasional sebuahaktifitas pondok tentu itu ada teguran dari pejabat yang berwenang,kalau itu sifatnya kewenangan dari Walikota maka Walikota yangmenegur, kalau itu sudah didelegasi kepada Departemen Agama makaDepartemen Agama atau Dinas Tekhnis

membangun Jety/ Dermaga, Terdakwa berkonsultasi denganDinas Lingkungan Hidup Kota Bima dan menanyakan mengenai perizinanpembangunan Jety/Dermaga tersebut, dimana DLH Kota Bima menjelaskan untukmembangun Jety/ Dermaga, terdakwa harus memiliki UKL/ UPL untuk selanjutnyadiajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB;Bahwa setelah adanya UKL / UPL maka selanjutnya sekitar akhir bulan Februari2020 UKL/UPL tersebut diajukan ke Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB untukdibahas lebih lanjut bersama instansi tekhnis

Berdasarkan UndangUndangNomor 36 tahun 2003 tertanggal 18 Desember Tahun 2003, menugaskanPejabat Bupati Samosir untuk membentuk Perangkat Daerah yang meliputiSekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan lembaga tekhnis daerah, dan unsurperangkat daerah yang lain dengan mempertimbangkan kebutuhan dankemampuan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Menindaklanjuti Surat permohonan masyarakat melalui 7 kelompokmasyarakat Desa Partungko Naginjang tertanggal 12 November 2003, danhasilnya pada

. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan Mutu Sarana PendidikanIslam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam TA 2010 tanggal 27 Juli 2010.202122232422627282930313233343036Spesifikasi

Agama tahun 2010 (Pagu Ese.I dan Ese.II)Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.181920212223242526ZT28293031323334Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis

No. 2272 K/Pid.Sus/201414617181920212D,2024226Zed2829303132,33Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan

No. 2272 K/Pid.Sus/201421017181920212D,2024226Zed2829303132,33Fotocopy Surat Direktur Pelaksana Anggaran kepada para masingmasingKPA Satker No. $5333/PB.2/2010 tanggal 20 Juli 2010 perihal Revisi DIPATA 2010 APBNP Lingkup Kementerian Agama beserta lampiran DIPA TA2010 Nomor : 0006/02504.1/2010.Fotocopy Petunjuk Operasional Kegiatan Direktorat Pendidikan MadrasahDirektur Pendidikan Islam TA. 2010.Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/479/2010tentang Pembentukan Tim Tekhnis Peningkatan

Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkandokumen pendukung antara lain:v Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasiT.A 2009v RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkanBahwa benar Secara tekhnis penyusunan anggaran untukpenggunaan sisa target PNBP dilakukan oleh Kepala BagianPerencanaan, termasuk dalam menyusun RAB, saksi sendiri tidakpaham apakah sudah menyebutkan luasan tanah atau hargatanahnya, hanya saja yang saksi tahu pada saat saksimenandatangani surat Nomor: 606

NENGAH NAWA menerangkan bahwa dia pernah dihubungi olehsaksi secara lisan untuk membuatkan surat keterangan hargatanah di Desa Jinengdalem, adalah keterangan yang tidak benar,karena terkait dengan tekhnis pengusulan revisi DIPAdilaksanakan oleh Kabag Perencana sehingga saksi tidakmengurusi halhal detail terkait dengan kelengkapan pengusulan,apalagi sampai meminta surat kepada Kades Jinengdalem.> Bahwa benar hasil atau jawaban pusat tentang pengusulan revisiDIPA saat itu selanjutnya saksi mendapatkan

M.Ak untuk membahas usulan DIPArevisi tersebut ke Jakarta ke tim Dirjen Anggaran, dalamHal 124 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpspembahasan tersebut intinya adalah memverifikasi data dukungyang disyaratkan oleh Dirjen Anggaran untuk terbitnya DIPArevisi, dan saat itu hasil verifikasi sudah terpenuhi, dan akhirnyarevisi DIPA ke7 Tahun 2010 turun dan ditetapkan pada tanggal25 November 2010.Bahwa benar pada saat mengajukan usulan ulang tersebut,urusan tekhnis tersebut saksi tidak

PNBP 2010 revisi setelah ditambahkandengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasipenggunaan penerimaan PNBP tahun anggaran yang lalu; Copy DIPA Undiksa 2010 revisi terakhir (ke5) Data pendukung RKAKL PNBP revisi penambahan pagu 2010Bahwa benar anggaran yang diusulkan untuk pengadaan tanahdalam RKAKL sebagai data dukung dalam surat tersebutditerangkan sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan 34.210m2.Anggaran belanja tanah permeternya sebesar Rp.200.000/m2atau Rp.20.000.000/are.Bahwa benar tekhnis

Masalah tersebut antara lain belumbisa mencetak Flow Chart, RTGS belum bisa interface, penerapan PSAK 50dan PSAK 55, dan permasalahan pada transaksi ATM.2) Terdapat 4 permasalahan core banking syariah yang harus diselesaikan olehPT SCC.3) Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidak sesuai dengan kondisiaktual.e Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 dilaksanakan pembayaran tahap VIIsebesar Rp 1.196.800.000, kepada PT Sigma Cipta Caraka.

Masalah tersebut antara lain belumbisa mencetak Flow Chart, RTGS belum bisa interface, penerapan PSAK 50dan PSAK 55, dan permasalahan pada transaksi ATM.2) Terdapat 4 permasalahan core banking syariah yang harus diselesaikan olehPT Sigma Cipta Caraka.3) Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidak sesuai dengan kondisiaktual.e Bahwa ternyata system CBS dari PT SCC juga bermasalah di mesin IBMAS 400 seri 820 sehingga PT Bank Jateng terpaksa membeli mesin baruIBM AS 400 seri P V senilai Rp 35 milyar

Terdapat 252 item spesifikasi tekhnis yang tidaksesuai dengan kondisi aktual.halaman 137 dari 160 Putusan Nomor 118/Pid.SusTPK/2014/PN Smg.e Bahwa pada tanggal 30 Desember 2011 dilaksanakan pembayaran tahap VIIsebesar Rp 1.196.800.000, kepada PT Sigma Cipta Caraka atas kebijakandari Direksi, maka kelangsungan perjanjian CBS antara BPD Jateng denganPT Sigma Cipta Caraka di closing pada tanggal 30 Desember 2011 melaluiBerita Acara Penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Dirut PTBPD dan Presdir