GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, I WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMANGEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar HadirPemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SEselaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunanyang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/

GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, I NYOMANGEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiran Daftar HadirPemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SEselaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir Panitia Pengadaan Bangunanyang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2 (dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

GdeINDRA HARDIAWAN,SH selaku Anggota, 1 WAYAN AGUS PIDANA ARTHA,SHselaku Anggota, I GST KETUT BGS ERY PRABAWA,SH selaku Anggota, INYOMAN GEDE P selaku Peserta dan NUR AZIZAH selaku Peserta dan lampiranDaftar Hadir Pemilik Tanah/Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYOSAMBODHO, SE selaku Ketua Panitia pengadaan Barang/Jasa dan Daftar Hadir PanitiaPengadaan Bangunan yang ditandatangani oleh TRUSTY PRIYO SAMBODHO, SE;g 2(dua) lembar asli Berita acara Evaluasi Penawaran Tekhnis Nomor: BA.2331/BP3TKIDPS

Dalam mengirimkan surat tersebut sudah melampirkandokumen pendukung antara lain:v Rincian Kelebihan Penerimaan PNBP berdasarkan realisasiT.A 2009v RAB dan TOR penggunaan dan kegiatan yang diusulkanBahwa benar Secara tekhnis penyusunan anggaran untukpenggunaan sisa target PNBP dilakukan oleh Kepala BagianPerencanaan, termasuk dalam menyusun RAB, saksi sendiri tidakpaham apakah sudah menyebutkan luasan tanah atau hargatanahnya, hanya saja yang saksi tahu pada saat saksimenandatangani surat Nomor: 606

NENGAH NAWA menerangkan bahwa dia pernah dihubungi olehsaksi secara lisan untuk membuatkan surat keterangan hargatanah di Desa Jinengdalem, adalah keterangan yang tidak benar,karena terkait dengan tekhnis pengusulan revisi DIPAdilaksanakan oleh Kabag Perencana sehingga saksi tidakmengurusi halhal detail terkait dengan kelengkapan pengusulan,apalagi sampai meminta surat kepada Kades Jinengdalem.> Bahwa benar hasil atau jawaban pusat tentang pengusulan revisiDIPA saat itu selanjutnya saksi mendapatkan

M.Ak untuk membahas usulan DIPArevisi tersebut ke Jakarta ke tim Dirjen Anggaran, dalamHal 124 dari 340 halaman Putusan Nomor 52/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Dpspembahasan tersebut intinya adalah memverifikasi data dukungyang disyaratkan oleh Dirjen Anggaran untuk terbitnya DIPArevisi, dan saat itu hasil verifikasi sudah terpenuhi, dan akhirnyarevisi DIPA ke7 Tahun 2010 turun dan ditetapkan pada tanggal25 November 2010.Bahwa benar pada saat mengajukan usulan ulang tersebut,urusan tekhnis tersebut saksi tidak

PNBP 2010 revisi setelah ditambahkandengan kelebihan realisasi target dan sisa optimalisasipenggunaan penerimaan PNBP tahun anggaran yang lalu; Copy DIPA Undiksa 2010 revisi terakhir (ke5) Data pendukung RKAKL PNBP revisi penambahan pagu 2010Bahwa benar anggaran yang diusulkan untuk pengadaan tanahdalam RKAKL sebagai data dukung dalam surat tersebutditerangkan sebesar Rp.7.097.260.000 untuk luasan 34.210m2.Anggaran belanja tanah permeternya sebesar Rp.200.000/m2atau Rp.20.000.000/are.Bahwa benar tekhnis

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

TentangKenaikan Pangkat PNS di Lingkungan BPK RI a.n ALI SADLI.2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK Rl a.n ALI SADLI beserta lampirannya.1 (satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis

saudara Herman Taufik; Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015namun pada waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai PUOK sudahdigantikan saudara Sukril Jamil berdasarkan hasil kesepakatan MADKhusus; Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil Indentifikasi Tim SuratTugas Nomor : 090/03/ST/KRJ/2015 berisi pernyataan para Kepala Desabahwa tidak ada perguliran dana PNPM SPP TA. 2015 diwilayah mereka,dan yang menjadi pedoman didalam kegiatan PNPM SPP TA. 2015 yaituPTO (petunjuk tekhnis

lisan ke BPMPD untuk langkah apa yang diambilselanjutnya setelah itu terbit Surat Bupati Nomor 140/108/BPMPDK/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihal Laporan SPP Non prosedural yangdilakukan oleh UPK; Bahwa sepengetahuan saksi Camat Herman Taufik mempunyaikewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja dariseluruh tim UPK ; Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015peminjaman itu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompokdikarenakan bertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis

Asta Tinggi Desa Kebon AgungKecamatan Kota Kabupaten Sumenep;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Notulen RapatKegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PelaksanaanEksekusi Asta Tinggi, tanggal 17 Juli 2019;Fotokopi dari fotokopi, Surat Perintah Kepala KepolisianResort Sumenep Nomor : Sprint/1763/VII/PAM.3.3/2019,tanggal 17 Juli 2019;Fotokopi sesuai dengan aslinya, Nota Intelejen Nomor :R/NI17/V1I/2019/Satintelkam dari Kepala SatuanIntelkam, tanggal 17 Juli 2019, perihal : Hasil RapatKoordinasi Tehnis Pelaksanaan

Sulbar mengetahui proyek tersebut dan selaku Ketua Pokjapelelangan juga selaku pengelola tehnis pada pelaksanaan kegiatan proyek DITandung di Polman tersebut yang ditujuk oleh Kadis;Bahwa saksi tahu pekerjaan paket perencanaan tekhnis Peningkatan DI Tandung diPolman dari awal sudah disiapkan orang khusus guna melaksanakan proyektersebut yakni saksi Prof. DR. Ir. Lawalenna Samang, M.Eng dan DR. Ir.

Tim tekhnis meminta arahan bersifat alternatif proses atau tolak;Uraian kronologis perkara angka 10 surat gugatan Penggugat adalah benar Tergugatmengeluarkan Surat Nomor : 591/0414/DisPL&TR/II/2012 tanggal 7 Maret 2012 ;Uraian kronologis pada angka 12 surat gugatan Penggugat perlu ditanggapi sebagaiberikut, alasan penolakan perpanjangan izin lokasi Penggugat oleh Tergugat bukanhanya sebatas alasan pada uraian huruf a dan b saja, untuk lebih jelasnya lihat dandibaca obyek sengketa Surat Nomor : 591

Sehingga Penggugatmenganggap Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang telahmelanggar kesepakatan yang tertuang didalam berita acara tersebutdi atas;Bahwa adalah tidak benar Tergugat menganggap Penggugat tidakmelibatkan Dinas Tekhnis terkait (Dinas Tanaman PanganKholtikultura dan Perkebunan Kab.Sarolangun) dalam kesepakatanantara pihak perusahaan dengan masyarakat dalam memfasilitasipembangunan kebun masyarakat sesuai Pasal 15 Ayat (3) huruf cdan peserta kemitraan tidak ditetapbkan oleh Bupati Sarolangun

untukmencegah semakin berkembangnya peredaran Narkotika khususnya diwilayahKabupaten Sambas yang sudah mengkhawatirkan, karena tindak pidanaNarkotika adalah termasuk kejahatan EXTRA ORDINARY CRIME ataukejahatan yang luar biasa dan dapat merusak mental dari generasi mudaIndonesia yang merupakan generasi penerus bangsa, oleh karenanyapemberantasannya pun diperlukan peran serta dari semua pihak, sertapenanganan secara Extra Ordinary Punishment dari pihak berwenang yangsalah satunya adalah dengan menggunakan tekhnis

.> Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan Nilai SPJ Kegiatandengan Nilai Realisasi Belanja Riil, yaitu sebagai berikut : Nilai SPJ Kegiatan Rp. 198.172.500,00Nilai Realisasi Belanja Riil Rp. 147.500.000,00Selisih Rp. 50.672.500,00Selisih tersebut yaitu atas pos pos belanja :No.

Pos Belanja Selisih (Rp)Rekening1 5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan 9.950.000,00Dinas Luar Daerah2 5.2.2.22.01 Belanja Transportasi 4.750.000,00JUMLAH 14.700.000,00 Selisin tersebut merupakan koreksi atas SPJ yang tidak dapatdipertanggungjawabkan kebenaran dan kelengkapan bukti SPJ, yaituterdapat pengeluaran yang tidak didukung dengan dokumenpertanggungjawaban yang lengkap dan bukti yang sah.> Bahwa pada Kegiatan Rapat Koordinasi Tekhnis PenyelenggaraanKesejahteraan Sosial tahun 2016 terdapat perbedaan

denganmenyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikansesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukanTerdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31Januari 1986, yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagaiKepala Unit Pelayanan Tekhnis

karenakekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya,atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang dilakukan Terdakwadengan cara antara lain sebagai berikut :> Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala DaerahTingkat Jawa Tengah Nomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009 ditugaskan sebagaiKepala Unit Pelayanan Tekhnis

Penerima lis NowvatiDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revsi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Penerima lis NowatiDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) TahunAnggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17 Januari 2011.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 25 November 2011.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044 Tahun 2011 tentang Penjukan KuasaPengguna Anggaran (KPA) Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatan dan3.

Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatandan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban PengeluaranPelaksanaan Kegiatan. Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Teknis Kegiatan sesuaidengan sesuai dengan Surat Keputusan Sekretariat DPRDKabupaten Tapin No.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012 TentangPenunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan Penyediaan barang danJasa/pada tahun anggaran 2012, dalam bidang perjalanan dinasadalah sebagai berikut :a.

HUSNIE INselaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan dan diteliti Ir. H. KASUMAKANDAR, MT selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ditandatanganioleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kukar (Ir. H. HARUN NURASIDMM,MT dan Direktur PT. CITRA MANDIRI PRATAMA (ARBAYAN, ST) /Proyek pendamping.Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor:559/161/FisikPel.KB/VIII/2009tanggal 5 Agustus 2009 dengan pekerjaan Pembangunan Pelabuhan KotaBangun dengan nilai Rp. 28.416.032.000, yang diperiksa MUHD.

HUSNIEIN selaku Pejabat Pelaksanan Tekhnis Kegiatan dan diteliti Ir. H. KASUMAKANDAR, MT selaku Kepala Bidang Perhubungan Laut dan ditandatanganioleh Kepala Dinas Perhubungan Kab. Kukar (Ir. H. HARUN NURASIDMM,MT dan Direktur PT. KEMBAR JAYA ABADI (H. IMAMMUSTOFA) / Proyek Dermaga.e Bahwa untuk Proyek Jasa Konsultansi Perencanaan PembangunanPelabuhan Terpadu Kota Bangun oleh PT.

Primaboss Mobilindo ; 13. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Nomor : 523.3 / PPD / APBD / 2008 / SK-17 mengenai Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Panitia Lelang dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemeriksa Pekerjaan / Kegiatan serta Pengelola Tekhnis Kegiatan di Sub Dinas Pengembangan Perikanan Darat Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2008 tanggal 12 Februari 2008 ; 14. 1 (satu) eksemplar Foto Copy Surat Keputusan

menanda tanganpemberitahuan hak tersangka dalam penunjukan PH, bukti T 26; Fotocopy suratpemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama tersangka GUSRI EKAPUTRA sudah Lengkap ( P21 ) dari kejaksaan dengan nomor : B 2841 /N/4.14.3/Epp.1/ 09 / 2019 tanggal 27 September 2019, bukti T 27);Menimbang, selanjutnya lebih jauh terhadap penentuan perbuatanpidana kepada Pemohon maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa didalamAturan didalam menjalankan fungsi dan tugasnya, maka POLRI memilikipetunjuk tekhnis

31/G/2016/PTUNPLGBahwa Penggugat mulai bekerja di Jakarta tanggal 2 Desember 2011 ;Bahwa sebelumnya Penggugat bertugas sebagai Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan kurang lebih satu tahun; Bahwa Penggugat mulanya rajin bekerja namun kemudian hanya bekerja jika adapencairan dana ; Bahwa Penggugat mulai bermasalah semenjak menjadi PPTK dan berdasarkanAudit dari Inspektorat ; Bahwasaksi pernah memberikan surat dari Inspektorat kepada Penggugat ;Bahwa waktu Penggugat menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ;e Tahun 2001 sampai dengan 2003 sebagai staf Dinas KehutananProvinsi Sulawesi Selatan ;Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Baue Tahun 2004 sampai dengan 2016 sebagai staf Balai PengawasanPemanfaatan Peredaran Hasil Hutan (PB3HH) Wilayah Daratan DinasKehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;e Tahun 2017 sampai dengan saat ini sebagai Staf Balai PenataanKawasan hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara ;e Mengikuti pelatihan pengawas tenaga tekhnis

Bahwa Gugatan Para Penggugat yang menyatakan BPN Kotahal 42 dari 58 hal Putusan No.178/Pdt.G/2017/PN SmrSamarinda selaku Tergugat VI adalah kabur dan tidak jelas, dikarenakantidak ada alasan tekhnis dan yuridis yang salah telah dilakukan TergugatVi;4.

Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No. 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.

Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.