Ditemukan 1136 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sangging sintung sinung singgang senggung singging singgun singung sanggung singkung sunggung
Penelusuran terkait : Pencurian sawit Titik singgung tindak pidana korupsi dengan tindak pidana lain
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 20-12-2019 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 217/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 23 April 2020 — Penggugat:
Yohanis Ranggang Sampun
Tergugat:
1.Lembang Randanan Aliasb Papa Indah
2.PAULUS BANDASO
111 — 63
  • Padawaktu itu persoalan sawah sengketa tidak pernah di singgung dalampembicaraan, jadi nanti setelah Penggugat Konvensi tidak dapat membayarutangutangnya maka ia memutar balikkan fakta bahwa sawah sengketadigadaikan kepada ayah Para Tergugat Konvensi sampai PenggugatKonvensi mau melunasi utangnya, dengan harapan agar bisa berlindungpada Perpu No.56/1960 Pasal 7 ayat 1 untuk melunasi utangnya;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 07-06-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 28-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/TUN/2016
Tanggal 28 Juli 2016 — I. PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG dalam hal ini diwakili BUPATI TANGERANG., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG VS MUHAMMAD GUNTUR SUAIB;
69 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi Kewenangan Absolut;Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat halaman 3 point3.3sampai dengan 3.5 dalam gugatannya secara subtansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenaiyang berhak atas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang dirasamilik Penggugat berdasarkan Perjanjian Bersama Bersyarat Dalam RangkaKerja Sama Peremajaan Pasar dan Terminal Teluknaga Nomor
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-01-2015 — Putus : 02-06-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 19/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 2 Juni 2015 — H. IRIANTO MAHFUD SIDIK SYAFIUDDIN Alias YANCE
131 — 22
  • Sama sekali tidak ada kalau menggunakanlogika itulah kebijakan kalau memang bisa dipidana atau dikriminalisasikankenapa Presiden memberikan gaji ke13 tidak dituntut saja, jadi saya137berpendirian atau berpendapat tidak bisa dikriminalisasikan atau dipidakansebuah kebijakan sepanjang memenuhi 3 unsur utama yang sayakemukakan tadi.Bahwa Apabila ada satu perkara tindak pidana Korupsi yang sekarangdisidangkan itu ternyata ada garis singgung diantaranya ada persoalanperdata ada persoalan hukum Administrasi
    Negara yang dikedepankanuntuk dipersidangkan, apabila ada beberapa garis singgung tadi baikdalam segi ada tindak pidana korupsinya kemudian hukum administrasinegaranya dan maupun dari hukum perdatanya, dalam hal ini adalahperjanjian, maka Menjadi satu hal yang perlu mendapat perhatian yangsungguh sungguh mengenai administrative penalow karena berkembangdemikian dengan pesat apa yang dimaksud dengan administrativepenalow termasuk contoh contoh berbagai peraturan perundang undangan yang subtransinya
    rangka yang lebih besar kepentingan umum yang lebihbesar dalam keadaan darurat ketika di hadapkan kewajiban Hubungandengan kewajiban umumnya pasti terkait dengan kepetingan umum jadikalau melaksanakan sebagai seorang pejabat yang terkait public jadisesungguhnya dalam hubugannya kepetingan umum adalah sesuatu ituyang umum yang harus diutamakan.151Bahwa terhadap kejahatan luar biasa seakan bertumpu dalam rangkatindak pidana korupsi pada saat kasus dalam pengadaan tanah pltusumeradem ketika ada garis singgung
    adanya tindak pidan korupsi adanyapoternsi kerugian Negara oleh seseorang pidana menurut pasal 2 ayat 1dan pasal 3 jelas dalam undangundang tindak pidana korupsi ditujukankepada pegawai negeri dan penyelenggara, maka ditujukan kepadapegawai yang bertanggung jawab dia mengurus uang terkait kerugiankeuangan Negara atas dasar pemikiran itu ada titik singgung terkaitdengan masalah administrasi keuangan Negara, yang kedua kalau pasal 2dan 3 terkait melawan hukum didalam pasal 2 maka perbuatan melawanhukum
    Audit internal yangintisarinya adalah supaya penggunaan uang dibawah manajemeneksekutif presiden itu digunakan sesuai dengan maksud dan tujuan sesuaidengan anggaran yang kedua ketika dia laporan dia akan mengolokanaudit supaya nanti laporan presiden untuk bisa untuk disahkan kepadaBPK itu benar benar setelah memperoleh mandat atau setelah diperiksaoleh auditor dari BPKP jadi ujungnya seperti itu sekarang terkait denganBPK menurut ahli tadi sudah singgung BPKlah yang sampai hari iniberdasarkan undang
Pengadilan PA LIMBOTO Perdata Agama
Register : 16-09-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 15-11-2019
Putusan PA LIMBOTO Nomor 470/Pdt.G/2016/PA.Lbt
Tanggal 26 Oktober 2016 — Penggugat melawan Tergugat
21 — 1
  • Yang menjadi titik singgung dalam perkaraini adalah apakah tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan suatukeadaan rumah tangga yang nyaman atau tidak.
Pengadilan PN KENDARI Perdata
Register : 16-05-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 08-12-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 27 Nopember 2019 — EVA PUTRI LAWAN MURNI MUNDU
96 — 28
  • berwenang mengadili perkara a quokarena Penggugat mendalilkan kepada bukti P1, P4, P5, P7, P8, yangmenyebutkan Kota Kendari, dan begitupun Tergugat yang mendalilkan bahwaHalaman 16 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 36/Pdt.G/2019/PN Kadibukan kewenangan Pengadilan Negeri Kendari dengan mendasarkan kepadabukti T4, T7, T11, T12, T13;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi yangdiajukan oleh Tergugat telah memasuki Materi Pokok Perkara;Menimbang, bahwa sebagaimana telah majelis singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 11-02-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3282 K/Pdt/2015
Tanggal 11 Februari 2016 — H. TB. NURDIN AB VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, CQ. GUBERNUR ACEH, CQ. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH
68 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena dalamgugatannya tidak menyebutkan apa hubungan hukum Penggugatdengan Tergugat III kaitannya dengan petitum tersebut;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntutHalaman 13 dari 30 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 14-10-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 342 K/TUN/2014
Tanggal 14 Oktober 2014 — SURYA ABBAS SYAUTA vs. TITIN MARSITIN, DK
108 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 342 K/TUN/2014Alasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukum yang diutarakandalam isi posita gugatan Penggugat adalah gugatan yang secara substansial materipermasalahannya sangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak keperdataan dari kepemilikan tanah, yang diakui milik Penggugatakan tetapi berdasarkan data yang ada pada Tergugat tercatat atas nama Surya AbbasSyauta dan secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 14-08-2017 — Putus : 14-09-2017 — Upload : 19-06-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 13/PID.TPK/2017/PT BNA
Tanggal 14 September 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HELMI ABDUL AZIZ, SH
Terbanding/Terdakwa : T. SUFRI MUNAWAR Bin T. MUKHTAR
86 — 30
  • sekali tidak berperan ataubukan pihak yang ikut berperan mengeluarkan SPMK tersebut sehingga tidakada alasan hukum untuk dinyatakan Tergugat III telah melakukan perbuatanmelanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 10 Penggugat mohon agar Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran Rp.1.816.000.000, dalam APBA 2017 dan APBA Perubahan atau dalam APBAberikutnya, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA mana yangsesungguhnya dimaksud oleh Penggugat.Sebagaimana telah Tergugat III singgung
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 11-07-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 92/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 15 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : H. JAMALUDDIN IBRAHIM
Terbanding/Tergugat I : MUHAMMAD TANG
Terbanding/Tergugat II : AHLI WARIS ALI MUCHTAR
Terbanding/Tergugat III : H. HAMSYAH HT
41 — 24
  • Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan keduadan ketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulitumpamanya;ayat 3, ia dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak di tuntutatau memberikan lebih dari pada yang dituntut;penjelasan ayat ke 3melarang hakim untuk menjatuhkan Keputusan atas perkara yang tidakdigugat atau meluluskan yang lebih dari pada yang digugat, sepertimisalnya apabila seorang penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 06-06-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 23-08-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 267 K/TUN/2012
Tanggal 6 Agustus 2012 — DISAN Bin H. BALOK, DKK vs I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR, II. DJA SARLIM SINAGA, DKK;
60 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menyangkuttentang Kompetensi/Kewenangan Absolut antara Badan Peradilan TataUsaha Negara dengan Badan Peradilan Umum ;Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah keliru dan melakukanpenerapan hukum yang salah dalam pertimbangan hukumnya tersebut, yangsecara salah menerapkan hukum dalam hal :a Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah terjebak dalam mengadilipersoalan keperdataan karena adanya dalildalil yang berkaitan dengankepemilikan oleh Para Penggugat atau oleh Tergugat Intervensi, sebagaititik singgung
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 10-08-2009 — Putus : 26-10-2009 — Upload : 08-11-2011
Putusan PN MAMUJU Nomor 202/Pid.B/2009/PN.Mu
Tanggal 26 Oktober 2009 — WAHYUDI alias UDI Bin BAHRUN dan TAMING Bin PATTE
70 — 27
  • tindakan Roni dan Sallang yang memukulkepala Urre memakai batu dan menikam tubuh korban hingg akhirnyakorban meninggal dunia, dan pada saat yang sama dan di tempatyang sama, terdakwa I dan terdakwa II hanya melihat kejadiantersebut tanpa menghalangi tindakan Rooni dan Sallang serta tidakpula memberikan bantuan sewajarnya kepada korban;Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan pembujukan(uitlokking ) yang berupa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Idan terdakwa II terutama menemui titik singgung
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perjanjian
Register : 30-08-2017 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 6/Pdt.G.S/2017/PN Bna
Tanggal 13 September 2017 — PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Wilayah Banda Aceh diwakili oleh Moren Widya Putri SH DKK Lawan: ROHANA
106 — 14
  • Bahwa dalam petitum point 11 halaman 8 dan 9 gugatan penggugat, jugameminta Tergugat Ill untukmemenuhi tuntutannya terkait ganti rugi bunga BankPemerintah 13 % pertahun, tuntutan mana adalahmeruapakan tuntutan tanpadasar hukum dan karenanya seluruhnya haruslah ditolak. .Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIl adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dihukum untukmenetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatifyang
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-09-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 311/PDT/2020/PT MKS
Tanggal 18 Nopember 2020 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : Nurlia Binti Bora
Terbanding/Pembanding/Penggugat : Andhika Bin Marzuki
Terbanding/Tergugat II : A. Adriani Binti Amiruddin
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Jeneponto
64 — 35
  • pertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan NegeriJeneponto sudah sangat tepat dan benar menurut Hukum.Bahwa pemeriksaan setempat yang di lakukan oleh Majelis Hakim tingkatpertama adalah sudah tepat dan benar karna sebelum masuk pada pokokperkara majelis Hakim tingkat pertama karna Jabatannya(secara ex officio)perlu terlebin dahulu mencermati dalildalil TERBANDING/PENGGUGATdengan obyek tanah sengketa tersebut apakan sudah memenuhi syaratformal suatu gugatan atau belum.Bahwa = menyangkut Batasbatas yang di singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-12-2010 — Upload : 16-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 330 PK/Pdt/2009
Tanggal 31 Desember 2010 — PT. LOKA RAHAYU PLYWOOD INDUSTRIES dk ; CHIN HSIANG ELECTRICITY & MACHINERY CO PTE LTD dk
127 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pernah terbuktiberdasarkan fakta fakta persidangan ;Dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkanhukum, seharusnya Judex Facti mendasarkanpertimbangannya pada keberadaan mesin mesin yang menjadiobjek sengketa bukan pada hal lain yang dapat merugikanrasa keadilan Pemohon semula Tergugat ;Bahwa keberatan Pemohon semula Tergugat sangat beralasankarena tentang Metal Detector yang pada saat Pemeriksaansetempat tidaklah ditemukan dan saksi saksi tidak adayang tahu, sama sekali tidak disinggung singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-03-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3327 K/Pdt/2015
Tanggal 23 Maret 2016 — WIWIN TEDDY VERNANDO VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, DKK
61 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat III dinukumuntuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena Tergugat Ill adalahlembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secara perdata, karena masalahperdata adalah masalah yang menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum publik yang memilikihubungan perdata dengan person atau Badan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-09-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 46/Pdt.G/2017/PN.Sby
Tanggal 20 September 2017 — Drs. H. ALI MUKTAMAR Dkk melawan H. SIGIT PRASETYO Cs
30 — 5
  • Sulaiman Rasyid sebagai Imam Sholat Rawatib dan Ibrahim sebagai MuadzinMasjid Al Falah Surabaya;Bahwa pada pertemuan tersebut telah dibahas dan di singgung tentang adanya istilahImam Badal/Imam Pengganti yang telah diungkapkan oleh Prof. DR. H.M.
Pengadilan PN TONDANO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-09-2018 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN TONDANO Nomor 249/Pdt.G/2018/PN Tnn
Tanggal 25 Juni 2019 — AGUSTINA POLI,dkk MELAWAN YENNI SONGON,dkk
142 — 5
  • orang tua para Penggugat yaituGerson Singon dan Agustina Poli ;Menimbang, bahwa dalam jawabannya sangkalan yang diajukan paraTergugat terutama atas tanah dimana para Penggugat mendirikan bangunan rumahadalah tanah kintal tersebut merupakan warisan yang belum dibagi oleh anakanak/ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis dimana baik para Penggugatmaupun para Tergugat merupakan ahli waris dari Willem Singon dan Adelina Anis ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkantitik singgung
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2441 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — Ir. H.T. SAIFUL BAHRI vs PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH, Dkk
42 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam petitum point 11 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran ... dst;Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat III adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah massalah yang menyangkutantara pribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 24-07-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 244/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 28 Agustus 2019 — Pembanding/Tergugat I : BASRI
Pembanding/Tergugat II : YADING
Terbanding/Penggugat : MARI
58 — 16
  • Rahman mengatakan obyek sengketa pertma kali dibuka padatahun 1950an sedangkan Gugatan penggugat mengatakan pada zamanbelanda, kemudian tidak ada satupun saksi yang mengatan diatas obyeksengketa terdapat kuburan yang ada saksi menjelaskan dekat dari obyeksengketa, adapun bekas rumah kayu milik Beka yang di singgung olehMajelis Hakim akan tetapi tidak ada hubungannya dengan obyeksengketa karena letaknya bukan diatas obyek sengketa ;Bahwa pertimbanagan Majelis Hakim keliruh dan sangat merugikan ParaTergugat
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Umum Penggelapan
Register : 05-07-2018 — Putus : 02-08-2018 — Upload : 11-08-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 157/PID.B/2018/PT PBR
Tanggal 2 Agustus 2018 — Rajadi alias Han Oi Raya alias Awie Tongseng alias Ting Han Wie;
90 — 40
  • Dari contoh tersebut dapatdilihat betapa dekainya titik singgung antara pasal tindak pidana yang satudengan yang lain dalam suatu peristiwa pidana, antara keduanya terjalin titiksinggung yang bisa meragukan dalam suatu peristiwa pidana.