Ditemukan 1136 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-01-2019 — Upload : 08-02-2019
Putusan PTUN MANADO Nomor 30/G/2018/PTUN.Mdo Tanggal 4 Januari 2019 — Penggugat:
GEERTRUIDA SOPHIE VAN SLOOTEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
214 — 62
GEERTRUIDA SOPHIE VAN SLOOTEN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MANADO
214 — 62
Putusan Perkara Nomor : 30/G/2018/PTUN.Mdosecara khusus, dan bersifat final yaitu keputusan tersebut tidak lagimemerlukan persetujuan atasan Tergugat ;Menimbang, bahwa selain itu terhadap objek sengketa yangmerupakan Sertipikat Hak atas tanah yang mengandung bahwasengketa tata usaha negara tersebut termasuk dalam ruang lingkuppertanahan yang memiliki titik singgung antara ragam HukumAdministrasi dengan ragam hukum lain seperti Hukum Perdata, makaMajelis Hakim dalam melakukan pengujian terhadap keabsahan
Register : 10-08-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 11/G/2018/PTUN.BL Tanggal 5 Desember 2018 — Penggugat:
LUKIMIN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.RIDWAN STEFANUS
2.DRG. KOSASIH KURNIA
214 — 179
LUKIMIN
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Intervensi:
1.RIDWAN STEFANUS
2.DRG. KOSASIH KURNIA
214 — 179
Apabila terjadi sengketaatas Sertipikat dengan basis Keputusan Deklaratoir maka pengujianPeradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya menjadi tidak absolut,karena masih terdapat titik singgung antara Peradilan Perdata;2.8. Bahwa bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Obyek Sengketaberdasarkan pengakuan Penggugat awalnya adalah milik Penggugatyang diperoleh dari hibah dari orang tua Penggugat sebagaimanadimaksud pada angka 1 hlm. 4 Gugatan;2.9.
Register : 08-05-2017 — Putus : 04-08-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan MS BIREUEN Nomor 180/Pdt.G/2017/MS.BIR Tanggal 4 Agustus 2017 — PEMOHON
Vs
TERMOHON
23 — 13
23 — 13
Prinsipnyatermohon bukan ingin mengelak dengan uang 2 juta tersebut, akan tetapiNampak sekali kelembutanya sebagai seorang pria yang berparas waria.Belum lagi kalau termohon singgung dengan dana sertifikasi yang takpernah termohon lihat saat itu. Padahal dana sertifikasi sebanyak 12 juta,tapi termohon sebagai seorang istri tidak pernah dapat.
Putus : 18-05-2015 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 18 Mei 2015 — PT CITRA SURYA ABADI PRIMA VS 1. IBNU HASYIM, DKK
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perusahaan;Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Tidak Saksama Dalam MemberikanPertimbanganPertimbangan Putusan (Onvoldoende Gemotiveera);Bahwa Sebagai patokan umum untuk mengatakan putusan Judex Factionvoledoende gemotiveerd, apabila pertimbangan yang singkat dan kabur,diambil kesimpulan menolak atau mengabulkan gugatan tanpa didasari dandidukung oleh alat bukti yang meenuhi batas minimal pembuktian Padaumumnya suatu putusan suatu putusan yang dikategori onvoledoendegemotiveerd, sering bertitik singgung
Putus : 21-01-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2309 K/Pdt/2015 Tanggal 21 Januari 2016 — AFNIDA DJOENED, BSc
melawan
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH
dan
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq. GUBERNUR ACEH, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH, dk
46 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung, fungsi Tergugat IIIa. 1.10.a. 1.11.adalah pengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepadaTergugat Ill dihukum untuk menetapkan dan mengesahkananggaran, karena Tergugat III adalah lembaga legislatif yangtidak dapat dituntut secara perdata karena masalah perdataadalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi (privat)dalam lapangan harta kekayaan, atau Badan Hukum Publikyang memiliki hubungan perdata dengan persoon atau Badanhukum lainnya;Bahwa Tergugat
Putus : 25-04-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2444 K/Pdt/2015 Tanggal 25 April 2016 — DEDI MULYADI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA, Cq GUBERNUR ACEH, DKK
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat Ill adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat Illdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karenaTergugat Ill adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut secaraperdata karena masalah perdata adalah masalah yg menyangkut antarapribadi ke pribadi (privat) dalam lapangan harta kekayaan, atau BadanHukum Publik yang memiliki hubungan perdata dengan person atauBadan hukum lainnya;Maka menurut Tergugat III
Putus : 24-04-2012 — Upload : 28-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 584 PK/Pdt/2010 Tanggal 24 April 2012 — TO ATIONG Alias ABENG vs. IWAN CHK alias CHE YAM
62 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Olehkarena hal itulah maka Pengurus Koperasi Baradmil datang ke Dumaidan diselesaikan di Hotel Wisata (akan Tergugat singgung pula padaangka 7 dibawah) ;Maka berdasarkan dalil jawaban Tergugat seperti tersebut diatas,sudah selayaknya terhadap Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima ;.
Putus : 03-12-2013 — Upload : 20-03-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 240/PID.B/2013/PN.BLG Tanggal 3 Desember 2013 — MAROLE SIAGIAN
59 — 28
59 — 28
UnsurDengan mak ntukorang lain seakanakan Surat itu asli dan tidak dipalsukan;Menimbang, bahwa dalam kasus sekarang ini, sesuai denganfakta yang terungkap di persidangan seperti telah di singgung ataudi pertimbangkan di atas bahwa surat Pelepasan Hak/ Ganti RugiTanah tertanggal 22072011 yang dibuat oleh terdakwa telahdigunakan oleh terdakwa untuk meyakinkan saksi BobbySimanjuntak bahwa terdakwa seakanakan benar membeli tanahdari saksi Osner Simanjuntak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut
Putus : 04-03-2014 — Upload : 02-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2013 Tanggal 4 Maret 2014 — PT. EKA CHEMICALS INDONESIA VS JULIANTY NJO
149 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
149 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Judex Factiterbukti kurang pertimbangan karena keliru dalam menerapkan hukum pembuktian,sebagaimana dalil ini sesuai dengan Putusan MA No : 317K/Pdt/1987 tanggal 19 April1990 menyebutkan pada tingkat kasasi putusan Judex Facti dinyatakan onvoldoendegomotiveerd yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian.
Register : 19-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA Pangkalan Balai Nomor 745/Pdt.G/2020/PA.Pkb Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
147 — 46
147 — 46
Benar ada pertengkaran sangat besar kami,sudah saya singgung dalam kronologi pengusiran. Tapi itusebetulnya sudah selesai, dan merupakan satu2nya pertengkaranyang kami selesaikan dengan dialog/pembahasan sambil bertatapanyang disertai suara/kalimat super mesra. Maka aneh untuk mendadakdibuka kembali oleh istri saya, kecuali karena memang kebeletmeladeni masuknya laki2 lain si aziz itu;8. DIDAMAIKAN DAN DINASEHATI KELUARGA Bohong besari.
Register : 14-01-2016 — Putus : 02-02-2016 — Upload : 17-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 1/Pra.Pid/2016/PN Gst Tanggal 2 Februari 2016 — MERCYANI TELAUMBANUA Als INA FANI LAWAN Presiden Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Cq. Kepala Kepolisian Resor Nias
217 — 50
217 — 50
dengar dari Bapak Elikana Hia bahwa ia adamendapat informasi dari Fajar Waruwu alias Ama Fani bahwa adapenambahan Kuota masih ada sisipan CPNS tahun 2013 sehingga Fajarwaruwu menjanjikan kepada Bapak Elikana Hia dapat mengurusmemasukan sisipan pada CPNS 2013 tersebut ;Bahwa pada sekitar bulan tanggal 8 Februari 2014 Fajar Waruwu aliasAma Fani pernah datang kerumah Elikana Hia alias Ama Wewein di JalanPelita damai No 6 Gunungsitoli saksi mendengar pembicaraan antaraFajar Waruwu dengan Elikana Hia di singgung
Register : 27-11-2014 — Putus : 30-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 247/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 30 April 2015 — 1. TITIN, 2. ISMAIL, DKK;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
77 — 64
77 — 64
Dengansisi ganda tersebut, sengketa Tata Usaha Negara dengan Sertifikat Tanahsebagai objek sengketa terdapat titik singgung kewenangan yangbersumber dari 2 (dua) aspek hukum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha Negara ini,bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Bangunan,maka mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang Undang No. 51Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untukmemeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa a quo ;2.
Register : 18-03-2013 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 05/Pdt.G/2013/PN.Tbh Tanggal 6 Juni 2014 — - KOPERASI SUMBER KEMAKMURAN (Penggugat).
- P.T. SUMATERA RIANG LESTARI (Tergugat).
85 — 9
85 — 9
sebagai suatuperbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, melanggar haksubyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, serta bertentangan dengan asaskepatutan, ketelitian, serta sikap hatihati yang seharusnya dimiliki oleh si pelaku,sehingga perbuatanperbuatan tersebut membaca kerugian pada orang lain danmewajibkan orang yang karena kesalahaanya untuk mengganti kerugian yangMenimbang, bahwa dari halhal tersebut di atas Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok perkara tentang titi singgung
Register : 15-06-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PURWOREJO Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Pwr Tanggal 27 Juli 2021 — Penggugat:
SURJO
Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
2.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta
186 — 44
SURJO
Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
2.Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta
186 — 44
Tidak diperkenankan misalnya, apabila atas tuntutan yangpertama ia memberikan keputusan meluluskan, sedangkan tuntutan kedua danketiga tidak ia singgung sama sekali karena persoalannya sulit umpamanya;Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalilnyatelah mengajukan bukti berupa bukti P1 sampai dengan P16 dan SaksiSaksiyaitu 1. Saksi SUTRASNO, dan 2.
Upload : 03-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 K/PDT/2011 PT. BANK DANAMON, TBK. CAB. JEMBER; FAUZIE ISKADAR
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
berpendapatbahwa dalam praktek Kuasa Mutlak selalu mengandungperkosaan dan manipulasi terhadap debitor yang lemahekonominya, selain itu bertentangan dengan Pasal 1320 ke 4KUH Perdata yang berakibat perjanjian batal demi hukum ;Adapun dasar dan alasan penolakan Pemohon Kasasi Ill terhadappertimbangan Putusan Judex Facti tersebut di atas adalah sebagaiberikut:a) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 10 Mei 2010,Nomor : 245/PDT/2010/PT.SBY, dikategorikan onvoldoendegemotiveerd yang bertitik singgung
Putus : 23-08-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1453 K/Pdt/2016 Tanggal 23 Agustus 2016 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH
VS
Hj. Dra. MUSLIHAH ISMAIL THAIB, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT Mon Mata Raya
Dan
1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, cq GUBERNUR ACEH, cq KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH,
2. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
53 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
53 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
15 halaman 5, berupa gantikerugian atas keterlambatan sisa pembayaran, gugatan dan tuntutanmana merupakan penggabungan gugatan yang terdiri dari tuntutan sisapekerjaan dan tuntutan kerugian atas akibat keterlambatanpembayaran sisa pembayaran, hal mana menjadikan gugatan a quomenjadi kabur dan tumpang tindih, karenanya gugatan a quo haruslahditolak atau dinyatakan kabur (obscuur libel) sehingga haruslahdinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);Sebagaimana telah Tergugat Ill singgung
Register : 05-01-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0056/Pdt.G/2018/PA.Pdg Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 4
23 — 4
Pemohon tetapmenyalahnyalahkan Termohon terus, sedangkan kesalahan yangdari Pemohon tidak ada di singgung sama sekali.10. Pada saat itu karena Termohon kesal disalahsalahkanterus dan Pemohon juga tidak mau mengakui perbuatannya yangtelah berselingkuh itu, Termohon memperlihatkan bukti fotoPemohon dengan wanita lain yang selama ini dekat denganPemohon ternyata anak magang yang pernah magang di kantorPemohon setahun yang lalu, ternyata hubungan mereka ini Sudahlama.
Putus : 14-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 885 K/PID/2016 Tanggal 14 Nopember 2016 — ANISHA PUTRI;
78 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
78 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 885 K/PID/2016berdasarkan asumsiasumsi kerugian yang dikemukakkan oleh keduasaksi tersebut:Dengan demikian, perkara ini bertitik singgung atau saling bertindihdengan sengketa perdata (Pre Judisial Geschiel/ Pra Yudisial)sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun1981, bahwa dipandang perlu untuk diputuskan ketentuan perdatanyaterlebin dulu sebelum di pertimbangkan penuntutan pidananya, sehinggaselayaknya terlebin dahulu pemerikasaan atas dugaan tindak pidana iniharus melalui
Putus : 30-06-2015 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 136 K/Pdt/2015 Tanggal 30 Juni 2015 — MARUDUT SIMANJUNTAK vs DYAH SUSILOWATI, S.H, Dkk
104 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
104 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
kembalinyabangunan rumah Jalan Sindoro Nomor 9 A Jakarta Selatan seperti sebelumterbitnya Akta Nomor 1, tanggal 28 November 2004 (kembali ke status quo)akan tetapi hilangnya hak atas hunian rumah tersebut jelas merupakankerugian materiil bagi Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;48.Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat tersebut sangat crusial untuk dibuktikan olehPemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat mengingat hal manaadalah merupakan titik singgung
Putus : 02-08-2017 — Upload : 14-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 865 K/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 2 Agustus 2017 — ALEX ADAM NANGOY, VS PT. MSA INDONESIA
81 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga tidak berdasar Judex Factimenyatakan gugatan tidak dapat diterima, hanya sematamata adatitik singgung mengenai Direktur. Sedangkan, Pemohon Kasasi telahmenempuh prosedur UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004;Halaman 25 dari 35 hal. Put. Nomor 865 K/Pdt.SusPHI/2017f. Bahwa fakta yang diajukan Pemohon Kasasi dalam prosespersidangan a quo adalah fakta yang bernilai pembuktian. Faktatersebut konkret dan relevan yakni jelas dan nyata disengketakanyakni perselisihan hak uang pensiun.