atas nama HowardGenial ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila Sertipikat Tanahmenjadi Objek Sengketa yang dipersengketakan, terdapat ttik singgung denganPeradilan Umum, namun apabila yang dipersoalkan oleh Penggugat bukantentang hak keperdataan atas tanah, melainkan prosedur penerbitan Sertipikatoleh kantor pertanahan apakah mengandung cacat yuridis, karena diterbitkansecara bertentangan dengan aturan hukum yang menjadi dasar penerbitanSertipikat, sehingga Hakim Pengadilan Tata Usaha

TUNMedan.llustrasi : jika demikian halnya maka seseorang akan leluasamembuat Sertifikat cukup dengan membuat suratpermohonan, yang kemungkinan besar dapat kabulkanbegitu saja oleh BPN sebagaimana terjadi dalam perkara aquo, lalusekalipun ada kekeliruan nyata dalampenerbitannya dan(jika itu) misalnya diajukan untukdibatalkan), tidaklah tepat selalu harus terlebih dahulumenilai titik singgung kepemilikan keperdataan publik.Adalah jauh lebih baik dan lebih tepat memandangpermasalahan yang sedemikian

Artinya, tidaklah tepatmelulu hanya melihat titik singgung hubungan antara PerdataUmum dengan Perdata Tata Usaha Negara hingga menungguadanya putusan perdata umum dalam perkara aquo, sebabterbukti dengan jelas dan terang secara prosedural danHal. 64 dari 88 hal. Put.

Sikap batin jahat dari PejabatPemerintahan yang mewarnai kebijakan diskresioner yang dikeluarkannyadan mengakibatkan kerugian kKeuangan negara, merupakan indikator telahterpenuhinya unsur Tipikor sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 3UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Berdasarkan uraian tersebut di atas, terdapat titik singgung antara hukumadministasi negara dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:a.

HATTAALI dalam Seminar tentang Titik Singgung Wewenang Antara Mahkamah Agungdan Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukumdan Peradilan Mahkamah Agung RI, Kamis 13 November 20014menyampaikan bahwa Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnyamemiliki Kewenangan untuk melakukan interpretasi terhadap ketentuan dalamundangundang dalam rangka menemukan kaidah hukum yang terkandung didalamnya, terkait dengan perkara yang menjadi kKewenangannya.

Siratarata Alas Tonga;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, ternyata objekperkara seluas 44,63 Ha yang didalilkan oleh Para Penggugat dalamgugatannya tidak memiliki titik singgung dengan areal lahan dengan areal lahanSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 03 tertanggal 8 Januari 2016 danSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 04 tertanggal 29 Februari 2016;"Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara seluas + 44,63 Ha yangdidalilkan oleh Para Penggugat tidak mempunyai titik singgung dengan areallahan

lahan Para Pembanding 64 Ha, danseluas 44,63 Ha dirampas Terbanding , maka terdapat sisa lahansekitar 13,37 Ha, ternyata Para Pembanding tidak dapatmembuktikan dimana lokasi dan batasbatas iahan seiuas 19,37Ha tersebut, dan apa yang ditanami Para Pembanding di ataslahan sisa tersebut;Bahwa kemudian sebagaimana pertimbangan hukum Judex Factiyang didasarkan dari bukti surat dan bukti saksi yang diajukan ParaPembanding, maka telah diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:1.Bahwa tidak terdapat titik singgung

pada halaman 25 27 memori bandingnya, Para Pembandingmengemukakan dalildalil yang terkesan sangat meyakinkan, sehinggaseolah olah tanah Para Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik No.1 s/d 32 (vide bukti surat bertanda P5 s/d P36) tumpang tindih dengantanah milik Terbanding dengan alas hak Sertipikat Hak Guna BangunanNo. 03 dan 04, namun fakta persidangan justru membuktikan sebaliknya,dimana antara lahan Para Pembanding dengan lahan yang dikuasai dandiusahai Terbanding tidak terdapat titik singgung

Nomor 3373 K/Pdt/2017C.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas karena gugatan Penggugatmenitik beratkan/nempermasalahkan pada titik singgung mengenai SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara Nomor 519/102/IL.BP2T/2011tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemberian ljin Lokasi Kepada PTBhandawibawa Asih Untuk Keperluan Perolehan Tanah Seluas + 6.000.000m?

Oleh sebab itu Turut Tergugat memohon agar gugatan yangdiajukan oleh Penggugat sudah seharusnya ditolak atau setidaktidaknyatidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) oleh Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas karena posita maupun PetitumPenggugat mempermasalahkan/menitikberatkan pada titik singgung dariperbuatan tata administrasi negara yang merupakan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara, tetapi gugatan Penggugat diajukan

No. 37 K/TUN/2012Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat :mengenai alasanalasan kasasi ad. 1 s/d. 12:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenaJudex Facti dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar yaitu tidaksalah menerapkan hukum, karena titik singgung penentu untuk terbuka jalanpengujian terhadap keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara obyeksengketa adalah siapa yang paling berhak atas tanah yang diatasnyaditerbitkan Keputusan Tata Usaha

Sebagaimana telah Tergugat III singgung, fungsi Tergugat II adalahpengawasan dan fungsi legislasi, maka mustahil kepada Tergugat IIIdihukum untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran, karena TergugatIll adalah lembaga legislatif yang tidak dapat dituntut perdata karenamasalah perdata adalah masalah yg menyangkut antara pribadi ke pribadi(privat) dalam lapangan harta kekayaan.

Titik singgung yang paling mungkin terjadidalam kasus yang seperti itu adalah gugatan perdata TUNdengan gugatan perdata hak milik atau PMH.

R dananakanaknya, hak para Penggugat untuk menuntut tanahsengketa telah lewat waktu (rechtsverwerking);Exceptio doli mail (exceptio doli presentis)Bahwa sebagaimana telah Tergugat singgung dan uraikanpada bagian eksepsi error in persona surat jawaban Tergugat tertanggal 5 Mei 2014 ini, dengan merujuk apa yang menjadiketentuan dari isi Pasal 1 dan Pasal 2 Surat Perjanjian KerjaSama Pembangunan dan Pengelolaan Hotel di Jalan Ir.

Bahwa namun demikian di dalam perkembangannya antara perbuatanwanprestasi dengan PMH tidak jarang terjadi titik singgung ataubercampur secara linear (konvergensi), misalnya seorang pengembangsuatu perumahan yang sudah berjanji menjual unit rumah tertentukepada seorang pembeli ternyata menjualnya kepada orang lain, halmana menyebabkan seorang Penggugat sulit menghindari uraianmengenai terjadinya wanprestasi dan PMH sekaligus di dalam positagugatannya;Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama

mendengar Termohon menangis di kamar dan kejadian nya di malamhari; Bahwa saat saksi menanyakan kepada Termohon, Termohonmenyampaikan Termohon di pukul, ditendang dan di jambak oleh Pemohon; Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon melakukan KDRT terhadapTermohon; Bahwa Termohon biasanya sholat berjamaah di musholah rumah bersamasaksi dan Pemohon;Putusan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Pso 32Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, kami yangmenanggung kebutuhan seharhari bahkan pernah di singgung

tersebut sehingga tidak ada alasan hukum untuk dinyatakanTergugat III telah melakukan perbuatan melanggar hukum;Bahwa dalam petitum point 7 Penggugat mohon agar Tergugat Illdihukum untuk membahas dan mengesahkan anggaran..Rp458.180.000 (empat ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluhribu rupiah) dalam Qanun APBA 2017 dan APBA perubahan atau dalamAPBA murni, petitum mana sangatlah tidak tegas, dalam APBA manayang sesungguhnya yang dimaksud oleh penggugat ;Sebagaimana telah Tergugat III singgung

Bahwa dalil Penggugat point 6 dan 11 yang pada pokoknya menyatakanPenggugat tidak diberi pesangon sesuai dengan ketentuan pasal 156ayat 1 Undangundang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaanadalah dalil yang cenderung mengaburkan dan mengarahkan faktahukum.Perlu kami tegaskan sebagaimana yang telah kami singgung sebelumnyadi point 810 dalam eksepsi jawaban ini, jika memang Penggugat inginmenuntut haknya sebagai pekerja (i.c hak pesangon sebagaimana yangtelah diatur dalam pasal 156 UndangUndang

, dimana tuntutan demikian adalah menjadi haksepenuhnya dari Penggugat untuk menuntutnya, dan terlepas dari suatukeharusan bagi Penggugat untuk menguraikan sejauhmana nafkah lampautersebut digunakan untuk apa oleh Penggugat, oleh karenanya alasaneksepsi Tergugat dinilai tidak beralasan sehingga patut untuk ditolak;Menimbang, bahwa dengan memerhatikan alasan eksepsi kedua dariTergugat dinilai tidak jelas maksud dan tujuannya mengenai akibat hukumdari kerugian yang dialami Penggugat, dimana titik singgung

memberikan fasilitaspembiayaan/ leasing kepada Penggugat, dimana Tergugat sebagaiLessor/Kreditur dan Penggugat sebagai Lessee/Debitur sedangkanberdasarkan berdasarkan Akta No. 75 tanggal 24 Juni 1994(Perjanjian Bank Garansi), Panin Bank (Sekarang Tergugat Il)memberikan fasilitas penerbitan bank garansi kepada Penggugat,dimana Tergugat II sebagai Pemberi Fasilitas/Kreditur dan Penggugatsebagai Penerima Fasilitas/Debitur;Bahwa kedudukan Tergugat Il sebagai Agen Jaminan PemberiFasilitas sebagaimana di singgung

ketentuan tersebut diatas dapatditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan oleh pemerintah daerah menurut asas otonomi dan tugaspembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dan Kepala Daerah untukpemerintahan Kabupaten adalah Bupati sedangkan Camat merupakan bagiandari pemerintah Daerah yang berkewajiban bertanggung jawab kepadabupati/wali kota melalui sekretaris Daerah;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebutdiatas dapat disimpulkan adanya titik singgung

Peradilan Tata Usaha Negara Jis.UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 danUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UndangUndangPutusan No. 18/G/2013/PTUNTPI 4 dari63Peradilan Tata Usaha Negara), dan yang selebihnya termasuk jenis eksepsi lainsebagaimana dimaksud pasal 77 ayat (3) UndangUndang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa Tergugat mengajukan alasan yang mendalilkan yangpada pokoknya: Bahwa secara subtansial, materi permasalahan hukum dalamgugatan Penggugat sangat menitikberatkan pada titik singgung

., yangmerupakan Hakim Agung Mahkamah Agung R.I dalam tulisannya yangberjudul Hubungan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuanmenerangkan bahwa ada 2 (dua) titik singgung antara wanprestasidengan tindak pidana penipuan, yaitu ketika adanya unsur penipuandalam membuat persetujuan perjanjian dan ketika pelaksanaanperjanjian terdapat itikad buruk dari debitur untuk merugikan kreditur,maka perbuatan tersebut merupakan tindak pidana penipuan, tetapisepanjang tidak ada unsur penipuan dan itikad buruk, makapelanggaran

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 950 K/Pdt/1987 bertanggal28 Februari 1989, dalam pertimbangan hukumnya menyebutkanHalaman 37 dari 40 Putusan Nomor: 575/Pdt/2020/PT MDNBahwa terlihat titik singgung antara alasan Neit OnvaldoendeGemotiveerd dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian,Pada kasus ini Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan Jjelasdan seksama bagian mana keterangan para saksi itu salingbersesuaian, maka Makamah Agung membatalkan putuan tersebut.g.

konsepsual dan normanorma yang terkait denganpembuktian sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan segala sesuatu yang terkait dengan pembuktian sengketa dalam pokokperkara untuk menentukan sikap dapat tidaknya dikabulkan gugatan Penggugat semula;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara teliti surat gugatanPenggugat dan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dipersidangan, makaMajelis berpendapat bahwa yang menjadi sentral dan titik singgung

Eksepsi Kewenangan Absoluta) bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwa hukumyang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial materi permasalahannya sangatmenitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhak atasobjek hak keperdataan dari kepemilikan tanah yang merasa milikPenggugat, akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan SuratKeputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak MilikNomor 161/Tanjung Pasir;b) bahwa sebagaimana Pasal