ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, makaMajelis berpendapat bahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsursetiap orang dalam delik pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambahdan diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subyek hukum berupa orangperseorangan atau korporasi dimana orang perseorang meliputi orang dalampredikat sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara

Negara maupun orang dalampredikat bukan sebagai Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara atau swastamaupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Penuntut Umumtelah menghadapkan Terdakwa SOLIKHUN al.

1 butir3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinyasetiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwamelakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau penyelenggaranegara maupun bukan pegawai negeri atau penyelenggara

negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap didepan persidanganperkara ini dapat diketahui bahwa Terdakwa Evy Noviyanti ,S.E., alias Evy bintiDrs.

Eddy Suud adalah sebagai orang perorangan yang bukan sebagai pegawainegeri atau penyelenggara negara;Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan secara online melaluiteleconfren (daring), Terdakwa Evy Noviyanti ,S.E., alias Evy binti Drs. EddySuud membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum didalam SuratDakwaan dalam perkara ini.

ribu tiga puluh sembilan dollar Singapura) danUSD72.727,00 (tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh dollar AmerikaSerikat) atau setidaktidaknya sejumlah itu, kepada pegawai negeri ataupenyelenggara negara, yaitu kepada AMRAN HI MUSTARY selaku Kepala BalaiPelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara serta kepada ANDITAUFAN TIRO, MUSA ZAINUDDIN, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI danBUDI SUPRIYANTO, masingmasing selaku anggota Komisi V DPR RI, denganmaksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara

negara tersebut berbuat atautidak berbuat dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitudengan maksud agar AMRAN HI MUSTARY, ANDI TAUFAN TIRO, MUSAZAINUDDIN, DAMAYANTI WISNU PUTRANTI, dan BUDI SUPRIYANTOmengupayakan proyekproyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyekpembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara serta menyepakatiTerdakwa sebagai pelaksana proyek tersebut, yang bertentangan dengan kewajibannyasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor

Yani Widiyani, BE, S.Sos) pada32Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Karawang (masingmasing diproses dalam berkasperkara terpisah), Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji,padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmenggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yangbertentangan dengan kewajibannya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengancaracara antara lain sebagai berikut :e Bahwa

Republik IndonesiaNomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tentang Pengoperasian Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan NegeriSemarang dan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, Pengadilan TinggiSemarang dan Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 17 Desember 2010masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiSemarang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai PegawaiNegeri atau penyelenggara

negara pada waktu manjalankan tugas telahmenggunakan tanah Negara di atasnya terdapat hak pakai, seolaholahsesuai dengan peraturan perundangundangan, telah merugikan orangyang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebutbertentangan dengan perundangundangan, yang dilakukan dengan caraantara lain sebagai berikut := Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 821.2/027/XIII/2009 tanggal 30 Januari 2009, Terdakwa telah diangkat menjadi KepalaDinas Perindustrian dan Perdagangan

uraian mengenai pembuktian unsur delik, unsurmenyalahgunakan wewenang, kesempatan, sarana yang ada padanya karenakedudukan atau jabatan merupakan delik larangan (commision) bukan deliktidak melakukan atau ommision, sedangkan unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi menegaskan bahwaperbuatan melawan hukum ini harus merupakan perbuatan dengankesengajaan dengan maksud (opzet als oogrmerk).Bahwa sebagai Konsultan Pengawas, Pemohon Kasasi bukanlahpegawai negeri, penyelenggara

Negara, atau pejabat publik yang menerima gajidari Negara.

Sebagaimanadimasukkan dalam pengertian penyelenggara negara secara tegas oleh UUNo.28/1999 (Pasal 2), maka tidak diragukan lagi bahwa keputusan itu harusdiartikan secara luas, bukan saja vonis akhir terhadap pokok perkara ataumateri perkara, melainkan segala jenis putusan (termasuk dengan yang berisipenetapan, atau beschikking) yang diperlukan dalam tindakan formaslitastertentu, Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atauf.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang di dalam daerahnya tindakpidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut sertamelakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanberlanjut yakni memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu berupa uang kuranglebin sebesar SGD600.000,00 (enam ratus ribu dollar Singapura), kepadaPegawai Negeri atau Penyelenggara

Negara yaitu Eko Darmayanto danMohammad Dian Irwan Nuqisra selaku Penyidik Pegawai Negeri SipilPerpajakan, dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau PenyelenggaraNegara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yaituagar Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nugisra menghentikanpenyidikan perkara Pajak PT.

Kecamatan Klampok,Kecamatan Susukan, Kecamatan Mandiraja, Kecamatan Sigaluh, KecamatanBanjarmangu, Kecamatan Madukara, Kecamatan Rakit, Kecamatan Wanadadi KabupatenBanjarnegara, atau setidak tidaknya disuatu tempat tertentu dimana Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa, mengadili danmemutus perkara tindak pidana korupsi, melakukan, turut serta melakukan,serangkaian perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaiPegawai Negeri atau penyelenggara

negara dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain, secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor : 821.2 / 21161 / 1986

Sebagaimanadimasukkan dalam pengertian penyelenggara negara secara tegas oleh UUNo.28/1999 (Pasal 2), maka tidak diragukan lagi bahwa keputusan itu harusdiartikan secara luas, bukan saja vonis akhir terhadap pokok perkara ataumateri perkara, melainkan segala jenis putusan (termasuk dengan yang berisipenetapan, atau beschikking) yang diperlukan dalam tindakan formaslitastertentu, Adami Chazawi, dalam bukunya Hukum Pidana Korupsi diIndonesia, Edisi Revisi, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, halaman

terbitnya SK KAKANPERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015 memperhatikan perlindunganatas Hak Asasi Pribadi, Golongan dan Rahasia Negara khususnyakepada Tergugat II Intervensi selaku pemilik dari 4 (empat) unit/oukusatuan rumah susun Hunian Apartemen Slipi/SHMASRS ApartemenSlipi.ProporsionalitasDengan Terbitnya SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015telah membuktikan bahwa Tergugat telah menjalankan keseimbanganHalaman 45 dari 221 halaman Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUNJKTPAGE46antara hak dan kewajiban penyelenggara

Negara dimana Tergugatdengan segera menerbitkan SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR No.2272/2015 pasca inkracht Putusan PTUN No. 182/2012 dan memberikansalinan kepada Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian(PPRSH) Apartemen Slipi yang sah sebagaimana Putusan Pengadilan didalam point 4 diatas.ProfesionalitasDengan Terbitnya SK KAKAN PERTANAHAN JAKBAR NO. 2272/2015telah membuktikan bahwa Tergugat telah menjalankan Profesionalitasdimana Tergugat dengan segera menerbitkan SK KAKANPERTANAHAN JAKBAR No

PidanaKorupsi adalah merupakan Extra Ordinary Crime yang mempunyaikekhususan (asas specialitas) baik dari subyeknya maupun dari TindakPidana yang dilakukan, sehingga Terdakwa dalam Tindak pidana Korupsiharus diadili dengan dakwaan yang tepat dalam penerapan dakwaanperkara korupsi yakni sebagai berikut:Pada awalnya semangat lahirnya Undangundang Tindak Pidana Korupsisebagai tindak Pidana khusus ditujukan menjerat Penyelengara Negarabaik PNS maupun bukan PNS karena bocornya APBN/APBD diakibatkanulah para penyelenggara

Negara yang berkolaborasi/bekerjasamadengan pihak swasta, sehingga dirumuskanlah pasal 3 UndangundangNo. 31 Tahun 1999 jo Undangundang U No. 20 Tahun 2001;Unsur melawan hukum di dalam Pasal 2 Undangundang No. 31 Tahun1999 Jo 2 Undangundang No. 20 Tahun 2001 sangat luas cakupannyadan dapat menjerat setiap perbuatan yang diatur di dalam pasalpasalyang berikutnya; sebagai contoh, perbuatan menyalahgunakan wewenangatau jabatan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atauperbuatanperbuatan

Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukumdan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yangmenyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;Hal 161 Putusan Tipikor Nomor 175/Pid.Sus/TPK/2016/PN.

waktuwaktu laindalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 bertempat di kantor Direktorat Perkapalan danKepelautan pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI, JalanMedan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UUNomor 46 Tahun 2009, sebagai pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerimahadiah atau janji padahal diketahui dan patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atauyang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabantannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikute Bahwa terdakwa HUSKE DWI GUSTIAN Bin RAJA HUSIN selaku Kepala SeksiStandarisasi dan Sertifikasi pada Direktorat Perkapalan dan Kelautan mempunyaitugas pokok

Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e.

ditaati oleh pemerintah, dimanaKetetapanketetapan Pemerintah dalam bidang Hukum AdministrasiHal 101 dari 201 hal Putusan nomor : 16/G/2013/PTUN TPITidak boleh bertentangan dengan kesadaran hukum umum tentangpemerintahan yang baik serta larangan bagi Pemerintah untuk bertindaksewenangsewenang dalam membuat suatuketetapan;2 Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 53 ayat 2 huruf b UU tentangperadilan TUN, yang dimaksud dengan asas asas umum pemerintahanyang baik adalah meliputia Kepastian hukum;b Tertib Penyelenggara

Negara; c Keterbukaan;d Proporsionalitas;e Profesionalitas ;f Akuntabilitas;Sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme; Bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilanggar oleh KementerianKehutanan dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.463/MenhutII/2013 Tanggal 27 Juni 2013 adalah sebagai berikut :a Asas Kepastian Hukum);Bahwa Kemenhut dalam menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan

Laica Marzuki, S.H. dalamtulisannya yang berjudul "Pemberlakuan Undangundang Nomor 30 Tahun2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Konteks PerkembanganKompetensi Peradilan Tata Usaha Negara RI" menyatakan bahwa :"Tindakan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyaberkenaan dengan perbuatan penguasa yang melanggar hukum(onrechmatige overheidsdaad) menurut Pasal 1365 BW Ind tidak lagimenjadi kompetensi absolut Peradilan Umum tetapi telah menjadikompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang berhak menentukanada tidaknya kerugian keuangan negara tidak hanya dapat dilakukan olehBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) saja, akan tetapi dapat juga dilakukanoleh lembaga lain seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratsebagaimana termaksud dalam Penjelasan Pasal 6 UndangUndang Nomor30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, danJaksa Penuntut Umum pun dapat melakukan