Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pegawai negeri Penyelenggara ibadah haji Pejabat negara Wilayah negara Menghina negara Kerugian negara Arsip negara Piutang negara
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2900 — 1939
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  • Dalam konsepnegara hukum dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalamsegala bentuknya (Due Process of Law), yaitu bahwa segalatindakan penyelenggara negara dan pemerintahan harusdidasarkan atas peraturan perundangundangan yang sah dantertulis.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 16-11-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 16 Nopember 2016 — JAMAL ABDILLAH bin ABU ZAKIR
76 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 1609 K/Pid.Sus/2016dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendirisebagai berikut :Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung danmempertimbangkan halhal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :Halhal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan tindak pidana korupsi ; Terdakwa Ketua DPRD dan penyelenggara negara tidak memberikan teladandalam penyelenggaraan pemerintah yang jujur dan bebas dari korupsi ; Perbuatan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.DEDY SANTOSA, SH
2.NOVY SAPUTRA, SH
3.SYAIFUL ANWAR, SH
Terdakwa:
FIRDAUS DARWIN, ST
138 — 85
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 03-03-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mdn
Tanggal 3 Maret 2015 — - Dra. YANTI NILASARI HASIBUAN (TERDAKWA 1) - PARLAUNGAN SIMARMATA (TERDAKWA 2) - GAUL SITOMPUL (TERDAKWA 3)
39 — 17
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan dalam pemerintahan.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
917 — 1571
  • KorupsiSemarang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkaratindak pidana korupsi), berdasarkan pasal 141 huruf a KUHAPPenuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara danmembuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yangsama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkaradalam hal beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yangsama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan terhadapPenggabungan, telah melakukan atau turut serta melakukan, pegawainegeri atau penyelenggara
    Negara yang pada waktu menjalankantugas meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepadapegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kasumum seolaholah pegawai negeri atau penyelenggara negara yanglain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya padahaldiketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Terdakwa , selaku Direktur RSUD Kraton telah memberikantambahan penghasilan berupa Insentif Managerial kepada parapegawai yang
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg
Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
171 — 48
  • Sehingga harus dilihat berkurangnya uang tersebutmelanggar hukum atau tidak, kalau tidak ya tidak ada penyalahgunaanwewenang;Bahwa setiap pengadaan barang/jasa adalah Belanja sehinggapengadaannya harus tunduk pada Keppres 80 Tahun 2003;Bahwa Bupati adalah penyelenggara negara, pejabat negara, orang yangmemangku jabatan, sehingga setiap pejabat dalam hal melakukantindakan harus bertumpu pada asas Legalitas artinya harus didasarkanatas aturan perundangan dan didasarkan atas asas pemerintahan umumyang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-10-2020 — Putus : 06-05-2021 — Upload : 10-05-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 40/G/2020/PTUN.SMD
Tanggal 6 Mei 2021 — Penggugat:
PT Nunukan Jaya Lestari
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
Intervensi:
PT. ADINDO HUTANI LESTARI
1020 — 1695
  • Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruangitu diatur, pejabat yang menerbitkan jjin tidak sesuai fungsi atau tidaksesuai pemanfaatan ruang itu dipidana, jadi yang dipidana dalam konteksUU Nomor 41 Tahun 1999 adalah setiap orang yang memasuki kawasanhutan tanpa jjin jika pun akhirnya ada jin dari bupati/ walikota tapikemudian ijin tersebut tidak sesuai dengan pemanfaatan ruang makasesuai dengan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ituHalaman 177 Putusan Nomor: 40/G/2020/PTUN.SMDpidana bagi penyelenggara
    negara khusunya bupati/walikota gubernuratau menteri Sesuai kKewenangannya ;Bahwa terkait Pasal 64 ayat 1 Undangundang Nomor 30 Tahun 2014disebutkan bahwa pencabutan dapat dilakukan apabila ada cacatwewenang, prosedur dan atau substansi, apabila seorang pejabataparatur sipil negara (ASN) menerbitkan satu ijin diluar dari bataskewenangannya dia dan secara prosedur terjadi kesalahan dalampenerbitan ijinnya bahkan sampai substansinya tidak sesuai denganperuntukkannya, apakah pejabat administrasi negara
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
109 — 24
  • yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
    Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2012 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk
Tanggal 31 Januari 2013 — Saryoto, S.Pd Bin Karyo Utomo
71 — 22
  • UndangUndang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan bebas Dari KKN, Pasal 18 ayat (3) beserta penjelasannya, menyebutkanapabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya petunjuk adanya korupsi, kolusidan nepotisme, maka hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi berwenang,yaitu BPKP, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum dalam Duplik, tanggal 30 Januari 2013,menyatakan, perhitungan yang dilakukan BPKP Perwakilan DI Yogyakarta terdapat186kesalahpahaman
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-05-2016 — Putus : 23-05-2016 — Upload : 13-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 33/PID.SUS/2016/PT SBY
Tanggal 23 Mei 2016 — AMRU, S.Sos, MSi
78 — 39
  • Kata permulaan dalam kalimat rumusantindak pidana orang pada umumnya yang in casu tindak pidana korupsidisebutkan dengan perkataan "setiap orang , misalnya pasal 2, 3, 21, 22 dandapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusanpasal, misalnya pasal 5 dan 6;Halaman 163 dari 229 perkara Nomor 33/PID.SUSTPK/2016/PT SBYKedua, dengan cara menyebutkan kwalitas pribadi dari subjek hukumorang tersebut, yang ada banyak kwalitas pembuatnya seperti : pegawainegeri, penyelenggara negara pada
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-08-2016 — Putus : 12-01-2017 — Upload : 26-01-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 12 Januari 2017 — Hj. DARINI KURNIAWATI
50 — 17
  • Demikian juga dalam penjelasan Pasal 6 UndangUndang RI Nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,menyebutkan yang dimaksud dengan instansi yang berwenangtermasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan danPembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara,Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDeparteman;c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Upload : 20-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 55/Pid.B/TPK/2012/pn.jkt.pst
BUDIJANTO KURNIAWAN Bin KAMAL (Alm)
304 — 93
  • Putusan Mahkamah Agung R.I.ini ditkuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor103 K/Pid/2007.Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalampasal 1 angka 2 Undangundang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana telahdiubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 tersebut, menurut Majelis ialah siapaSaja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangkaatau didakwa melakukan suatu tindak pidana pencucian uang, baik ia pegawainegeri/penyelenggara negara maupun bukan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 04-04-2018 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 11-04-2018
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 74/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 4 Oktober 2017 — PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (disingkat PSHT) : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
1451 — 2512
  • Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukumsebagaimana dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka (1)Undangundang No. 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, danNepotisme (Undangundang No. 28/1999) adalah sebagaiberikut :Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asasdalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiapkebijakan Penyelenggara negara.12.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
83 — 45
  • Putusan Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I,tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakpidana korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara maupun bukanpegawai negeri/penyelenggara
    negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaterdakwa MOHAMAD MAKU, S.Sos dengan identitas selengkapnya diatasHalaman 343 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan pula olehsaksisaksi dan terdakwa bahwa terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan jabatan sebagai Kepala BagianTata Pemerintahan (Kabag TAPEM) Sekretariat Daerah Boalemo berdasarkanPetikan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-08-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 24-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mtr
Tanggal 10 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.RIAUZIN, SH
2.MAROLLAH,SH
3.ISMAIL, SH
4.I MADE SUTAPA
5.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH.
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR A.MALO,SH.
8.EMA MULIAWATI,SH.
9.INDRAWAN PRANACITRA
10.I WAYAN SURYAWAN, SH
11.I.A.K. YUSTIKA DEWI,SH.
12.IDA AYU PUTU CAMUNDI DEWI, SH
13.MILA MEILINDA
Terdakwa:
LALU IKHWANUL HUBBY SH
299 — 210
  • menghitung kerugian negara boleh siapa saja,termasuk hakim, tapi dalam perkembangannya berubah yaitu denganadanya SEMA No. 24 Tahun 2016 yang berwenang mendeclear adakerugian negara adalah BPK, sebenarnya SEMA tersebut bukan padasoal menghitung, SEMA tersebut merujuk kembali pada Pasal 10 UUBPK;Halaman 184 dari 331 Putusan Tipikor Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN MtrBahwa mengenai ketentuan batas waktu pengembalian yang ada dalamrekomendasi diatur dalam Pasal 20 UU No. 15 Tahun 2004, hanyaberlaku untuk Penyelenggara
    Negara.
    Tidak bisa ditafsirkan lagi, pasaltersebut sdh jelas, karena perbuatannya berkaitan dengan yangdilakukan penyelenggara Negara;Bahwa dalam proses perkara pidana, surat dakwaan merupakan acuanmutlak JPU karena memuat fakta perbuatan dan waktu, kecuali adaperkembangan baru dalam persidangan maka diserahkan kepadamajelis;Bahwa secraa spesifik yang harus dibuktikan oleh JPU adalah jikaterdakwa melanggar prinsip pengadaan barang dan jasa, apakah kontekspenyedia, apakah melanggar prinsip dalam perpres dimuat
Pengadilan PT DENPASAR Pidana Khusus
Register : 01-11-2021 — Putus : 14-12-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 6/PID.TPK/2021/PT DPS
Tanggal 14 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I WAYAN GENIP, SH
Terbanding/Terdakwa : Drs. I NYOMAN SEMPIDEN
127 — 41
  • ., MAP selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata (KegiatanPelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan Luar Negeri)(masingmasing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah), PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwa menjabat selaku PPTKProgram Kemitraan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PariwisataKabupaten Buleleng Nomor: 02/1/2020 tentang Penetapan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 12-03-2018 — Putus : 08-08-2018 — Upload : 10-10-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 19/G/2018/PTUN.BDG
Tanggal 8 Agustus 2018 — Penggugat:
1.RENNY SITI AISYAH
2.ACHMAD KEMAL PALAKKA
3.DRA IMAN HANDAYANANINGRUM
4.JOE WIE TJIN
5.ANDRI SALEH AMARALD
6.EDDY BUNTORO ISHAK
7.ADI NURULLAH
8.HARSA ARIZKI N
9.MIRZA ARIZKI N
10.TOGAR HARAPAN PANGARIBUAN
11.UMI KADARIAH WIBISONO
12.SANDRA MAHYENI
13.RR FIFI SUNITUTI
14.DRS SULAIMAN AB SH MSC
15.IR SUSANTO GUNADY
16.IR HARRY SATRIA
17.AKBAR SATRIA
18.BENNY MULJONO
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Intervensi:
PT Sentul City Tbk
360 — 431
  • Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB,;; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau; f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1552 K/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Andi Sianto alias Baba Anga
79 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • korupsi yangdikenal dengan perkara Sertifikat Ekspor, yaitu telah menggunakanwewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebutatau yang dikenal dengan detournement de pouvoir.Bahwa Penuntut Umum nyatanyata telah keliru dengan menyatakanPemohon Kasasi melanggar UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 khususnyaPasal 3 ayat 1 dan Perpres 70 Tahun 2012 khususnya Pasal 89 yangmerupakan peraturan perundangan di bidang penyelenggaraan Negara yanghanya mungkin dilakukan oleh pegawai negeri penyelenggara
    Negara yangmempunyai kewenangan publik sesuai yang diberikan oleh peraturanperundangan sebagaimana terlihat dari isi pasalnya antara lain:1.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 33_Pid_Sus_TPK_2017_PT_DKI
Tanggal 2 Nopember 2017 — 1.IRMAN 2.SUGIHARTO
355 — 255
  • ABDUL MALIK HARAMAEN, JAMAL AZIZ,MARKUS NARI, YASONA LAOLY dan 37 (tiga puluh tujuh) anggota Komisi II DPRRI lainnya serta meguntungkan korporasi yakni, Perusahaan Umum Percetakan NegaraRepublik Indonesia (Perum PNRI), PT LEN INDUSTRI, PT QUADRA SOLUTION,PT SANDIPALA ARTHA PUTRA, PT SUCOFINDO, Manajemen BersamaKonsorsium PNRI,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan, yaitu para Terdakwa menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana selaku penyelenggara
    negara yakni Terdakwa Iselaku Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dan Terdakwa II selaku Pejabatyang Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja atauPejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Direktorat Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan (PIAK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan danPencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011 s/d 2012 sekaligus sebagaiDirektur PIAK, yang karena jabatannya para Terdakwa mengarahkan untukmemenangkan suatu perusahaan tertentu
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2017 — Upload : 09-11-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 19 April 2017 — - HERIYANTO PALILATI, S.KM.,M.Kes
82 — 16
  • Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.1,tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakHalaman 272 dari 405 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara
    Negara maupun bukanPegawai Negeri/Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaTerdakwaHERIYANTO PALILATI, SKM.