Ditemukan 9369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : investasi
Penelusuran terkait : Audit investigasi/special audit investigasi yang independent
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-05-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 253/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 3 Mei 2018 — SUGIARTO als SUGIK bin MUCH. IKSAN ; KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO
103 — 35
  • Melakukanklarifikasi/konfirmasi/peninjauan fisik ke lapangan dan meminta keterangankepada pihakpihak terkait bersama penyidik Polres Probolinggo Kota.Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan buktibukti yang diperoleh.Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan menuangkanhasilnya dalam laporan hasil audit Penghitungan Kerugian Keuangan negara;Bahwa Audit penghitungan kerugian keuangan negara telah Ahli laksanakansesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor PER1314/K/D6/2012 tentang PedomanPenugasan Bidang Investigasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1713 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 19 April 2016 — Pemohon Kasasi II: Ir. H. SUWONO THALIB, M.Si ; Pemohon Kasasi I: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan
163 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim, bahwa besaran jumlah kerugian yangdicantumkan Penuntut Umum didalam surat Dakwaannya yaitu sebesarRp18.303.467.389,00 (Delapan Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Juta EmpatRatus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)atau setidaktidaknya kurang lebih sejumlah uang tersebutPerhitungan Kerugian Negara senyatanya hanyalah didasarkan atas asumsipenuntut umum, oleh karena penetapan jumlah potensi kerugian Negaratersebut, ternyata tidak didasarkan dan disertai atas audit investigasi
    menyebutkan,Permintaan bantuan perhitungan kerugian Negara dariKejaksaan Agung dapat diajukan oleh Kejaksaan Tinggi atau KejaksaanAgung kepada Pimpinan BPK, kemudian Pasal 4 Ayat (1) menyebutkanpula,"Apabila dalam pemeriksaan BPK terungkapkan halhal yang didugamengandung unsur tindak pidana, maka BPK sesuai kewenangannyamenyerahkan hasil pemeriksaan kepada Penegak WHukum, termasukKejaksaan Agungnonn= Menimbang, bahwa urgensi adanya penetapan jumlah potensikerugian Negara yang didasarkan atas audit investigasi
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-09-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 55/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 7 Januari 2015 — H. SAMSIAR BIN SAMSU
61 — 19
  • pekerjaan yang dilampirkan dengan berita acara pemeriksaan fisik dankemajuan pekerjaan, dimana dokumen pencairan dana ini ahli lihat sudahlengkap; Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan Negara ini, ada disampaikankepada pimpinan BPKP kemudian oleh BPKP diberikan kepada Penyidikdan ahli tidak bisa memberikan saran tentang kerugian Negara ini; Bahwa ahli tidak tahu, apakah masih ada saksi yang diperiksa oleh penyidiksetelah pemeriksaan ahli dan perhitungan kerugian keuangan Negara; Bahwa biasa audit investigasi
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2014 — Putus : 30-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plg
Tanggal 30 Desember 2014 — Drs. ERRY ASYARI Bin ASMY MAKKA
119 — 12
  • kredit tahun 2012 yangmengatasnamakan Miko Restiawan dan kawankawan;e Menghitung jumlah pencairan dana atas rekening talangan bunga yang telahdilakukan oleh BNI 46 Cabang Lubuklinggau atas pemberian kredit tahun2012 yang mengatasnamakan lima belas orang nasabah;e Menghitung jumlah kerugian keuangan negara;Halaman 75 dari 137 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.PlgeBahwa ahli menghitung kerugian keuangan negara tersebut, dengan caramengevaluasi dan ada pemeriksaan yang langsung; Bahwa berdasarkan hasil investigasi
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2012 — Putus : 25-02-2013 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 65/PID.SUS/TPK/2012/PN.8dg.
Tanggal 25 Februari 2013 — NANA MULYANA, S.Ag, M.Pdi Bin IDRUS
105 — 20
  • (ketua Tim) dan DADDYSIJRYADI (anggota Tim) ;Bahwa benar melakukan audi investigasi dengan prosedur audit dilakuandengan cara langkahlangkah audit mencakup :1. Mengumpulkan dokumendokumen yang dapat digunakan sebagai bahanpenghitungan kerugian Keuangan Negara yang ada pada Kepolisian ResorCirebon Kota dan buktibukti lain yang relevan dengan permasalahantersebut.2. Mempelajari, mengevaluasi, menguji, menganalisa dan menyimpulkandokumendokumen berikut kelengkapannya.3.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 13-05-2014 — Upload : 19-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 13 Mei 2014 — Pidana Korupsi - MARIA ELIZABETH LIMAN.
292 — 125
  • Bahwa saksi pernah menerima datadata dari Soewarso terkait dengandaftar namanama perusahaan yang menjual kuota import.Bahwa, kemudian data tersebut saksi serahkan kepada Dirjen Peternakandan Kesehatan Hewan pak Syukur Irwantoro, dan kepada Irjen pak Azisuntuk mengivestigasi hal tersebut.Bahwa berdasarkan hasil investigasi Dirjen dan Irjen yang dilakukan olehimportir nakal adalah menjual Surat Persetujuan Import (SPI), bukansurat Rekomendasi Import yang menjadi domain Kementerian Pertanian.Bahwa saksi
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 07-10-2019
Putusan PN PALU Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 26 September 2019 — Penuntut Umum:
PALUPI WIRYAWAN SH
Terdakwa:
ADRIANUS Alias ANUS
112 — 33
  • Yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negara menurut Undang undang Republik Indonesia Nomor 1. tahun 2004 tentangPembendaharaan Negara pasal 1 angka 22 yang dimaksud denganKerugian Keuangan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hokum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan hasil audit, terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugiankeuangan daerah/Negara.Penyebab sehingga dari hasil pemeriksaan Audit Investigasi dalam
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 28-01-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PT AMBON Nomor 1/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 3 Maret 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : TATA IBRAHIM,SE.,M.M.alias TATA bin IBRAHIM LAWANG Diwakili Oleh : HAMDANI LATURUA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
487 — 267
  • Sudah merupakan fakta bahwa peristiwa yangmenimbulkan perkara atau dakwaan dan tuntutan pidana terhadapTerdakwa/Pembanding berasal muasal dari terjadinya sirkulasi keuanganyang tidak sehat pada BNI Cabang Ambon, dan dilakukan Investigasi olehSatuan Kerja Audit Intern (SKAI) melakukan audit internal, yang pelakuutamanya adalah SAKSI FARADIBA YUSUF.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 12-01-2015 — Upload : 28-05-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 72/Pid.Sus/2014/PN.Bdg
Tanggal 12 Januari 2015 — DEDE HUTMAN DJUNAEDI
110 — 13
  • dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa kewajiban yang dijadikan milik negara berhubungandengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22disebutkan bahwa Kerugian Negara / Daerah adalah kekurangan uang, suratberharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai. 222o,,Sedangkan berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang Investigasi
    DeputiBidang Investigasi BPKP, kerugian kKeuangan negara adalah berkurangnya kekayaannegara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluarkemampuan manusia (force majeur).Bahwa Dasar penugasan melakukan penghitungan Kerugian Keuangan Negara atasperkara tersebut adalah adanya Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi NomorB326/0.2.25
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
254 — 149
  • . + Diklat Investigasi Hambatan Kelancaran Pembangunan, 2004 Eskalasi, dan Klaim.6. Diklat Money Laundering. 20047. = Peran Politisi dan SLM dalam Upaya Mencegah dan 2005 Penanggulangan Korupsi.8. . Diklat Ahli Pengadaan Nasional. 2008 9. Diklat Manajemen Keuangan Negara. : 200810. Diklat Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Manajemen 2008Aset Daerah.11. Pelatinam serta Tata Cara Prosedur Pelaksanaan Barang 2008dan Jasa Pemerintah.12.
    Menyusun Konsep Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian KeuanganNegara kemudian direviu secara berjenjang oleh Pengendali Teknis,Koodinator Bidang Investigasi dan Kepala Perwakilan, selanjutnyadinetkan/difinalkan.Bahwa Ahli pernah melakukan Audit Dugaan Tindak Pidana Korupsi atasPelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Fakfak Tahun 2020, kemudian hasil audittersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan KerugianKeuangan Negara Dugaan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 13-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 23 Maret 2020 — Penuntut Umum:
RENOL WENDI SH
Terdakwa:
DERI CAHYADI BIN BUKHARI
147 — 112
  • Jabatan Fungsional Auditor yangdiperankan sebagai Ketua Tim tersebut adalah sesuai denganPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor danAngka Kreditnya, Ahli yang diperankan sebagai Ketua Tim memilikitugas sebagai berikut:o Melaksanakan suatu penugasan audit kinerja;o Melaksanakan suatu penugasan audit atas aspek keuangantertentu;o Melaksanakan suatu penugasan audit tujuan tertentu;o Melaksanakan suatu penugasan auditkhusus/investigasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 PK/Pid.Sus/2011
Tanggal 14 Mei 2014 — dr. NAZMIL FUAD HARAHAP, M., Kes
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No.198 PK/Pid.Sus/201 1buktibukti surat yang disita oleh Penyidik, sehingga kalau dalam melakukanperhitungan kerugian Negara BPKP melakukan standar investigasi, yaitumengecek kebenaran ada tidaknya barang yang diterima oleh user, sertamelakukan perhitungan terhadap buktibukti yang belum disita oleh Penyidikyang ada pada Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu (bukti T.6 s/dbukti T.24), sudah pasti tidak ditemukan adaya kerugian Negara dalam perkaraini sebagaimana laporan hasil penyelidikan yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-06-2015 — Putus : 19-11-2015 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 67/PID.Sus/TPK/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 19 Nopember 2015 — Pidana Korupsi - BARNABAS SUEBU
281 — 160
  • sebagai pelaksanasedangkan SKPDSKPD hanya sebagai juru bayar;Bahwa terkait siapa pihak yang bertanggung jawab hal tersebut dikaitkandengan peraturan perundangundangan yaitu UU No.1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara, PP No.58 tahun 2005, PP No.60 tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Internal;Bahwa di BPK ada Pemeriksaan Laporan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja,dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu;Bahwa Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu itu ada beberapa macamdiantaranya adalah Pemeriksaan Investigasi
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 26 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — PRIYO ADI SANTOSA, SE
140 — 83
  • keuangannegara dalam pengadaan barang/jasa;Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan,atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsungmerugikan negara;Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikanuntuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabatdan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahuiatau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.Bahwa terdapat penulisan tempat pada LHP Investigasi
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-06-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 11/Pid.Tipikor/2013/PN Tte
Tanggal 22 Oktober 2013 — RAHIM MUHAMMAD, SH
139 — 84
  • Kepala Ispektorat atauKepala Bawasda sejak tahun 2003 s.d 2008;= Bahwa tugas Bawasda adalah pengawasan di bidangpemerintahan, yaitu meliputi : pemerintahan,pembangunan, keuangan termasuk keuangan yang berasaldari APBD dan APBN yaitu apabila Gubernur memberikankewenangan untuk mengawasi; Bahwa keuangan dari APBD, maka Bawasda setiap tahunmelakukan peta pengawasan, yaitu koordinator nyaadalah Irjen Depdagri, Irprov, BPK; Bahwa benar menurut saksi Bawasda jika diperintah dariGubernur dapat melakukan investigasi
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
250 — 145
  • Dengan diterbitkannya Putusan MK Nomor: 31/PUUX/2012tanggal 23 Oktober 2012 tersebut, maka MK mengakuikewenangan BPKP dalam melakukan audit investigasi yangmenguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan auditinvestigasi berdasarkan Keppres 103 Tahun 2001 dan PP No60 Tahun 2008. BPKP dan BPK masingmasing memilikikewenangan untuk melakukan audit berdasarkan peraturan. Bahwa Pemohon telah keliru memahami mekanismepenetapan tersangka dengan pembuktian unsur kerugiannegara.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-Tpk/2015/PN Gto
Tanggal 20 Nopember 2015 — - ANTON POTUTU
172 — 40
  • Rusli Patra), sebagai Pihak Kedua, dengan nilaikontrak sebesar Rp. 8.339.059.194,80 (termasuk PPN), dengan jangka waktupelaksanaan selama 180 hari kalender;Bahwa sesuai prosedur atau SOP di Bidang Investigasi BPKP sebelumdilakukan audit, dilakukan ekspose oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Gorontalokepada Auditor Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo atas KasusPembangunan Gedung Rektorat IAIN, tujuannya untuk menilai apakah adaunsur/indikasi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara,karena
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-11-2014 — Putus : 23-03-2015 — Upload : 30-09-2015
Putusan PN PADANG Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Maret 2015 — DESRIL YANI PASHA
68 — 12
  • Kalaumasih kurang kami akan meminta kembali kepada Penyidik untuk melakukankonfirmasi kepada pihak terkait;Bahwa Standar audit yang ahli terapbkan dalam kasus ini dari UndangUndangNomor 1 tahun 2004 tentang kerugian Negara, Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 9 tahun 2006, Peraturan Menteri PAN tahun 2008, dan Peraturan KepalaBPKP tentang Pedoman Pemeriksaan Bidang Investigasi;Bahwa Prosedur yang dilakukan dengan cara memeriksa dokumen yang terkaityang diperoleh dari Penyidik.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-02-2013 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 62/PID.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 14 Februari 2013 — - RIADI FITRA
113 — 12
  • . ; Bahwa kualifikasi yang ahli miliki adalah Keahlian dibidang Akuntansi,Auditing dan Keuangan.Tugas ia sebagai Auditor antara lain :105e Melakukan audit atau Audit Operasional;e Audit Umum (General Audit);e Audit Kinerja;e Audit dengan tujuan tertentu (Audit Investigasi,audit Perhitungan Kerugian KeuanganNegara), Pemberian Keterangan Ahli dan tugastugas lain yang diberikan Pimpinan.Bahwa ruang lingkup penugasan dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) iniadalah : Menghitung nilai kerugian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2016 — Putus : 08-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Bdg.
Tanggal 8 Desember 2016 — DYAN RUDIYANTO
101 — 21
  • ArtijoAlkostar, SH, LLM dalam Makalah yang berjudul : Korupsi Sebagai ExtraOrdinary Crim hal. 9 mengatakan : Dalam perspektif hakim, pembuktianadanya kerugian negara akan didasarkan pada halhal yang relevan secarayuridis yang muncul secara sah dipersidangan, antara lain perhitungan atauhasil audit investigasi dari pihak yang berkompten misalnya BPK, BPKP atauinstitusi resmi yang memiliki keahlian dalam hal menentukan kerugian Halaman 144 dari 154 halaman, Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2016/PN.