Ditemukan 11433 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 10-03-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 8 April 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : AMRI RAHMANTO SAYEKTI, SH
Terbanding/Terdakwa I : PITAYA Als PITOYO Bin GUNAWAN. Alm
Terbanding/Terdakwa II : LASDI Als LASDI Bin NGATIJAN
145 — 118
  • ,MH, Ruby Cahyadi, SH Advokatpada Departemen Hukum dan HAM Partai Golkar Kampar, beralamatdi Jalan A.Yani Nomor 41 Bangkinang, Gedung Golkar Kamparberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2020 dan telahdidaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor60/SK/TPK/2020/PN Pbr tanggal 23 September 2020;Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkansurat Perintah/Penetapan penahanan oleh:1.
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-02-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 13/Pid.B/2016/PN.Kph
Tanggal 2 Juni 2016 — BIDORA alias DORA Bin HASAN SAHRI
81 — 44
  • DEDI tidak pernahmenandatangani Surat Rekomendasi partai;Bahwa Sdr.
Pengadilan PN BONTANG Perdata Khusus
Register : 21-12-2016 — Putus : 21-07-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 28/Pdt.G/2016/PN Bon
Tanggal 21 Juli 2017 — - M. JERI MAULANA lawan - Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
174 — 56
  • Saksi ANDI MUSTARI,.S.H, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun2004 sampai dengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi C DPRD KotaBontang dari Fraksi Partai Golkar;Bahwa Saksi menjadi Anggota DPRD dari tahun 2004 sampai dengan 2009di bidang pembangunan dan lingkungan hidup;Bahwa mekanisme pekerjaan bermula dari pengusulan aspirasi darimasyarakat maka anggota Dewan yang melakukan reses dan reses
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Penipuan
Putus : 03-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN GARUT Nomor 35/Pid.B/2016/PN Grt
Tanggal 3 Maret 2016 — LINDA SUSILAWATI ALIAS SUSI BINTI (Alm) DINI
39 — 24
  • Asep Rahmat ;e Bahwa saksi mengenal terdakwa ketika pemilihan Presiden Tahun 2014 karenasamasama meliput hasil suara untuk partai yang sama ;e Bahwa penipuan tersebut berawal pada saat itu terdakwa mendatangi saksi danberkata bahwa terdakwa memiliki akses untuk pengadaan DO LPG dari salahHalaman 17 dari 29 Putusan Nomor 35/Pid.B/2016/PN.Grt18satu SPPBE yang ada di Leuwigoong yaitu PT.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-03-2015 — Upload : 28-12-2015
Putusan PT SEMARANG Nomor 10/Pdt/2015/PT SMG
Tanggal 2 Maret 2015 — Drs. HERU SUPRIYONO, M.Pd melawan JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA di Jakarta Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang
64 — 22
  • dibantu dan bisa menyalurkan beasiswa", maka syarat yang tercantum dalamisi memo menjadi tidak berlaku, karenatelah berubah menjadi perintah lisan dariatasan Terdakwa dan II ;Bahwa oleh karena terdakwa dan II adalahPegawai Negeri Sipil (PNS) yang secarahirarki kepegawaian wajib taat terhadap"perintah" Walikota Semarang sebagaiatasannya dan berwenang menjalankankebijakan maka memo tanggal 5 Pebruari2003 yang disusul dengan telepon dariWalikota yang meminta agar bea siswadisalurkan melalul jalur partai
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 18-10-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 366/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 9 Desember 2019 — Pembanding/Penggugat I : H. AWALUDDIN, SE,MS
Pembanding/Penggugat II : ALIMUDDIN DG RURUNG
Terbanding/Tergugat I : BOBY SUNARDY EDWAR
Terbanding/Tergugat II : NY. KIE EMILY
Terbanding/Tergugat III : NY. SILVIA
Terbanding/Tergugat IV : GERSONG LOSUH
Terbanding/Tergugat V : MUHAMMAD ZAMBRONI, SE
Terbanding/Tergugat VI : IR. CHRIS STOFORUS YUHANNES
Terbanding/Tergugat VII : HENGKY NURTANIO
Terbanding/Tergugat VIII : AHMAD, STT
Terbanding/Tergugat IX : FHAN ELY
Terbanding/Tergugat X : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR.
111 — 69
  • Sulawesi Selatan, kepalakantor BPN Kota Makassar.Bahwa selain instasi tersebut diatas tembusan somasi disampaikan pihakyang menguasai tanah penggugat yang sedang melakukan aktifitaspenghuni tersebut yakni Pimpinan Bank BNI Cabang Makassar, (BNI UnitRatulanggi) pimpinan wilayah partai Gerindra, pemilik toko Rabbani danseluruh penghuni kompleks tanah di Jalan Dr.Ratulangi No.47 (lama) 53Kota Makassar.Bahwa kantor Bank BNI Unit ratulanggi yang berada diatas tanahbersertifikat Nomor :11/1974 seluas 262
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 19-02-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 43/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Mauliate Sitompul Diwakili Oleh : Suplinta Ginting, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Juriati Lumban Gaol
Terbanding/Turut Tergugat : Sabaruddin Siregar
89 — 44
  • TERBANDINGbenar berbatasan dengan tanah milik orangtuanya saksi yangbernama Pahala Rajagukguk; Sedangkan tanah sebelah Utara Tergugat Juriati Lumban Gaolberbatasan dengan tanah milik Murni Sinaga; Adapun lebar ukuran tanah milik TERBANDING/TERGUGAT daribatas tanahnya sebelah Selatan sampai ke batas Utara sekitar60M2; Saksi tidak pernah mengetahui adanya Jual Beli antara MauliateSitompul dengan Sabarudin Siregar; Saksi tidak mengenal Sabaruddin Siregar, namun saksi mengenalMauliate Sitompul samaam ketua PAC Partai
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 30-01-2019 — Putus : 24-07-2019 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 13/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 24 Juli 2019 — Penggugat melawan Tergugat
199 — 174
  • Pasal250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil berbunyi sebagai berikut :PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945;b. dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan dan /atau pidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN CIREBON Perdata
Register : 20-11-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 84/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 24 Nopember 2015 — Perdata Pengugat: - JONI AMAN tergugat: - FERI HARIANTO - KARTIKA RIA - Kepolisian Resort Cirebon Kota Cq. Satlantas Polres Cirebon Kota Cq. Kantor Samsat Cirebon
302 — 68
  • Mengenai hal ini, menurut Yahya Harahap berpendapatbahwa dalam penyelesaian suatu perkara, tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga yang tidak ikut menjadi pihak dalam perkara.Prinsip kontrak partai (party contract) yang digariskan Pasal 1340 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menegaskan perjanjian Halaman 28 dari 28, perkara nomor 84/Pdt.Plw2015/PN.Cbn.hanya mengikat kepada para pihak yang membuatnya, berlaku jugadalam proses penyelesaian perkara, hanya mengikat pihakpihak
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 18-05-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 01-07-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 86/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 28 Juni 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
78 — 59
  • Pasal 1338 ayat(1) KUHPerdata) sehingga perbuatan Penggugat yang mendudukkanTurut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo jelas merupakanperbuatan yang tidak berdasarkan hukum error in persona, sebabbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata;Selengkapnya Pasal 1340 ayat (1) KUHPerdata:Suatu penanjian hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya;Selengkapnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata:Semua peranjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-11-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 26-07-2019
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 89/G/2014/PTUN.MKS
Tanggal 29 April 2015 — Penggugat:
ANDI PATURUSI BIN BUNDU
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG
133 — 84
  • Surat Gugatan Penggugat salah alamat (tidak memenuhi syaratformil Karena partai/pihak yang diperatunkan tidak lengkap).Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidakmemenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatanterhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selakuTergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertipikat hak miliknomor : 179/Desa Samaenre Kecamatan Mattiro SompeKabupaten Pinrang atas nama H.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perjanjian
Putus : 23-10-2017 — Upload : 21-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 395/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 23 Oktober 2017 — Tn. GATOT DWI SUKARNO, SH melawan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
76 — 30
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai kontrak yangdigariskan oleh Pasal 1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantumdalam bukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian danPutusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2004, Halaman439) sehingga gugatan Penggugat dapat dikatakan error inpersona;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-11-2011 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1578 K/Pdt/2011
Tanggal 28 Nopember 2011 — PEMERINTAH RI Cq. PERUM BULOG Cq. PERUM BULOG DIVRE SULAWESI TENGGARA vs ALWI LIE
98 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perlawanan kurang pihak (exeptie plurium litis consortium);Bahwa sebagaimana yang dapat dilihat dan dibaca dalam suratperlawanan Pelawan, cukup jelas bahwa bentuk perlawanan yang diajukanbukan dalam bentuk Partai Verzet melainkan dalam bentuk DerdenVerzet, yaitu Perlawanan Pihak Ketiga ( I.c Alwi Lie sebagai Pelawan)terhadap pelaksanaan (sita eksekusi) putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI tanggal 27 Desember 2005 No. 556 PK/PDT/2002yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkara perdata,
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Badan Peradilan Peradilan TUN
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
1412 — 475
  • Tentang : Peradilan Tata Usaha Negara
  • Hakim sebagai pegawai negeri,dilakukan oleh Menteri Kehakiman.Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak bolehmengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TataUsaha Negara.Pasal 14Untuk dapat diangkat menjadi Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara,seorang calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut :warga negara Indonesia;bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;setia kepada Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Putus : 30-06-2014 — Upload : 16-10-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 67/PDT.G/2013/PN.TPI
Tanggal 30 Juni 2014 — -SELLY (Penggugat) -AMINUDIN (Tergugat I) -ERMA (Tergugat II)
82 — 13
  • adanya hutang Tergugat I sebesar Rp 300.000.000, ( tiga ratusjuta rupiah ) berdasarkan Surat Pengakuan Hutang tertanggal 28 April 2011 yangdibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sehingga dalil Penggugatmenarik Tergugat II dalam permasalahan ini adalah keliru sama sekali karenaTergugat II tidak termasuk pihak di dalam perjanjian tersebut sehingga tidakmempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dalam kasus yang diperkarakan ini.Tindakan Penggugat ini tidak sesuai dengan prinsip partai
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-12-2016 — Putus : 24-07-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 862/Pdt.Plw/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Juli 2017 — R, SUHENDRA ISKANDAR, SE, Beralamat di Jalan Moch.Kahfi I, Komplek Town Hous, Jagakarsa-Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syofyansori,SH & Partners berkantor di Jl.Letjen Suprapto No.504 J,Lt.III-Jakarta Pusat berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum dengan Nomor Register 3565/SK/HKM/XI/2016 tertanggal 06-12-2016 selanjutnya disebut sebagai -------------------------------PELAWAN ;
96 — 60
  • Menimbang, bahwa akta pengakuan dengan jaminan dan surat k'membebankan Hak Tanggungan yang ditandatangani Pelawan, Istri Peledan Terlawan dihadapan Terlawan II adalah Akta Otentik yang bersifat psdimana syarat sahnya akta otentik yang bersifat partai tersebut harus memesyarat sebagai berikut :1.
Pengadilan PTUN KENDARI TUN
Register : 23-08-2019 — Putus : 20-12-2019 — Upload : 20-05-2020
Putusan PTUN KENDARI Nomor 33/G/2019/PTUN.KDI
Tanggal 20 Desember 2019 — Penggugat:
BRIPTU BAKRI
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI TENGGARA
259 — 110
  • Kepolisian Negara Republik Indonesiadiberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian NegaraRepublik Indonesia apabila: a. meninggalkan tugasnya secara tidaksahdalamwaktulebih dari 30 (tiga puluh) harikerjasecaraberturutturut; b. melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapatmerugikan dinas Kepolisian; c. melakukan bunuh diri dengan maksudmenghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal duniasebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau d. menjadianggota dan/atau pengurus partai
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Tanah
Register : 05-11-2018 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 26/Pdt.G/2018/PN.Psb
Tanggal 20 Juni 2019 — -ABDUL SOHAR -Lawan -RUMSI, Cs
465 — 157
  • Tindakan Penggugat bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdata yangmenyebutkan : Persetujuan hanya berlaku antara pihakpihak yang membuatnya.Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidakdapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yangditentukan dalam pasal 1317.Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum Majelis Hakim dalamperkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat s.d IV danmenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 23-03-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 20/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
3.MUSTAIN
4.RUDI HARTANTO SANDRO
Tergugat:
KEPALA DESA SIALANG AGUNG
129 — 37
  • Bukan pengurus partai politik;i. Bukan anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;j. Mendapatkan izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negerisipil;k. Berkomitmen untuk bekerjasama dengan kepala desa;. Sanggup bekerja penuh waktu sebagai perangkat desa dan memberikanpelayanan yang baik kepada masyarakat;m.
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 19-12-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PN KISARAN Nomor 465/Pid.B/2013/PN-KIS
Tanggal 19 Desember 2013 — Herman Johanes als Kocu Parapat
41 — 7
  • PartaiBulan Bintang dimana Terdakwa sebagai pendukung dan Terdakwakemudian mengajak saksi sebagai Tim Suksesnya dan pembicaraan ituberlangsung hingga lepas magrib.e Bahwa sekitar pukul 20.00 wib lalu Jumadi menghubungi Terdakwa danmenanyakan posisi Terdakwa, kemudian Terdakwa menjawab sedang beradadi rumah Gondrong (yang dimaksud adalah saksi), lalu Jumadi mengatakanakan bertemu Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Jumadi datang ke rumahsaksi.e Bahwa kemudian Terdakwa bercerita dengan Jumadi mengenai Partai