Ditemukan 1168 data
BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
Terdakwa:
JHON ARAMPAYAI alias Jon Alias JHONO
145 — 84
tangkat kematianibu, anak dan lansia mencapai 8090 persen atau 20 orang perbulan angkakematian;e Kelima: Berkurangnya arus uang atau perputaran uang kartal di Pasar atau ditangan masyarakat menyebabkan banyak sektor ekonomi yang turun drastisterlinat pada jualan sayur, ikan dan buah yang berdampak pada pedagangpengumpul dan mamamama Papua di Pasar Aroro lroro Serui terancam mati;e Keenam: Tonny Tesar dan Frans Sanadi segera mempertanggung jawabkan84 orang PNS/ASN pada jabatan karier Eselon II,A, II.B
170 — 73
., Selaku Kasi Penyidikan pada Kantor WilayahHalaman 77 dari 116 Putusan Nomor 116/PDT/2018/PT.PLG.Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan Kepulauan BangkaBelitung sebagai Tergugat II.b) Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan akibat dari Laporanatau. Pengaduan dari Tergugat Il, berkas perkara besertaPenggugat pada tanggal 19 Maret 2015 telah dilimpahkan ke pihakTurut Tergugat.c) Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan akibat dari Laporanatau.
158 — 119
Rincian perhitunganvolume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B sertarekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton VolumeNo Uraian Pekerjaan Sak Setelah Analisa Selisihcco Terpasanga (2) (3) (4) (5) (6) Halaman 31 dari 309 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN.KPG PEKERJAAN PEMBANGUNAN I. TRESTLE (44 X 6) m21.Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2m m? 8.10 8.10 2. Pembuatan Poer Beton m? 29.95 29.95 Pembuatan Balok Beton 45/703.
Rincian perhitunganHalaman 80 dari 309 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2015/PN.KPGvolume pekerjaan ini dapat dilihat pada Lampiran II.B sertarekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton VolumeNo. Uraian Pekerjaan Sat. Setelah Analisa Selisihcco Terpasang(1) (2) (3) (4) (5) (6)I PEKERJAAN PEMBANGUNAN. TRESTLE (44 X 6) m21. Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2 m m? 8.10 8.10 2. Pembuatan Poer Beton m? 29.95 29.95 Pembuatan Balok Beton 45/703.
Rincian perhitungan volume pekerjaan ini dapat dilihatpada Lampiran II.B serta rekapitulasi hasil pada Lampiran II.A.1Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pekerjaan Volume Beton VolumeNo. Uraian Pekerjaan Sat. Setelah Naaliga Selisihcco Terpasang(1) (2) (3) (4) (5) (6)7 PEKERJAAN PEMBANGUNAN TRESTLE (44 X 6) m21. Beton Isi Tiang Pancang Isian = 2m m? 8.10 8.10 2. Pembuatan Poer Beton m? 29.95 29.95 Pembuatan Balok Beton 45/703. (melintang dan memanjang) m? 26.33 26.33 4.
67 — 26
Verikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi; dst e Angka 9 telah ditetapkan bahwa untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, padaprinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebihtinggi ke dalam eselon yang lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon II.b)dipindahkan dan diangkat menjadi kepala sub dinas pada kabupaten/kota (eselonPoin D tentang Pemberhentian, pada angka 2 ditetapkan bahwa Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil
Terbanding/Pembanding/Tergugat II : TITI KUSWATI Diwakili Oleh : Jubaedah, SH
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat III : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk CABANG CIREBON
Terbanding/Penggugat : PT. SIANTAR HARUM SUKSES
Terbanding/Tergugat I : DENI Alias DENI DAMORA
Terbanding/Turut Tergugat II : MOH.MAMNUN
Terbanding/Turut Tergugat IV : PT. BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk CABANG CIREBON
Terbanding/Turut Tergugat V : PT. BANK BNI SYARIAH CABANG CIREBON
Terbanding/Turut Tergugat VI : NOTARIS dan PPAT ACHMAD NAWAWI, S.H., M.Kn
Terbanding/Turut Tergugat VII : BPN KABUPATEN CIREBON
140 — 72
Bahwa meskipun TERGUGAT dan TERGUGAT II telah membuatpernyataan untuk menyerahkan agunan tanah dan bangunan a quokepada PENGGUGAT, namun selama hutang TERGUGAT II kepadaTURUT TERGUGAT III belum lunas, maka tetap terikat sebagai ObjekHak Tanggungan guna jaminan pelunasan hutang TERGUGAT II.b.
MUSMULIADY, SH
Terdakwa:
BAHAR LENGKAS
94 — 23
Tangki Septitank Skala Komunal Desa Jaya Bakti Bulan November 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD Selaku BUD, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/34/BPKAD Tanggal 05 Januari 2018;
- 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
268 — 216
Surat Rekomendasi Permohonan Hak No. 010/1.711.1/1994 tertanggal 3Januari 1994 atas nama TERGUGAT II.b. Surat Oper Garap disegel tertanggal 13 November 1989 atas namaTERGUGAT Il.c. Surat Rekomendasi Permohonan Hak No. 09/1.711.1/1994 tertanggal 3Januari 1994 atas nama TERGUGAT I.. Menyatakan PENGGUGAT satusatunya yang berhak atas uang konsinyasiganti rugi pembangunan Jalan Tol Ruas DepokAntasari terletak di JI. Pasir(Kampung Setu) RT. 005 RW. 006 Kel. Ciganjur, Kec.
Terbanding/Tergugat I : PT. ERA SAKTI WIRAFORESTAMA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK JAMBI PELAYANGAN
Terbanding/Tergugat III : KEPALA KANTOR WILAYAH DJP SUMATERA BARAT DAN JAMBI
122 — 70
Desember 2016 yang dilakukan oleh KPP Pratama JambiPelayangan in casu Tergugat II.b.
451 — 80
G/ 1998 / PN LSM tanggal 8 Maret 1999 tersebut diatas ;Bahwa selanjutnya benar terhadap ke 5 (lima) Sertifikat bidang tanah pada poin 10huruf a, b, c, d dan e tersebut juga telah dilakukan perubahan sehingga sekarangmenjadi :a Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 420, Kelurahan Harjosari II,Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, d/h Sertifikat Hak Guna BangunanNomor : 351 / Harjosari II d/h Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 5 /Harjosari II.b Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 457, Kelurahan Harjosari
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
HENDRATI
83 — 54
Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b.
- BB No. 30 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005, Jabatan Lama : Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab.
Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.
- BB No. 34 :1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M.
84 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cabang Lamongan sebenarnya belum memenuhi syarat untukditetapkan sebagai penyalur kredit Krista karena: Kekurangan tenaga (SDM) dimana beban kerja cabang tidaksesuai dengan pegawai (SDM) yang ada; Tidak ada pegawai fungsional KUMK (Krista) yang dijanjikanTergugat (Direksi) dalam POK (vide hal II.B.3) pada waktukredit Krista mula disalurkan di cabang Lamongan tahun2099 (bukti P39); Manajer cabang Lamongan waktu itu (Sdr.
30 — 15
barang-barang bukti berupa: Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan DAM Pengendali, Desa Pasir Lamba/Toili Barat bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh kelompok kerja ditandatangani oleh YAKOB PUDO beserta lampiran- pampirannya; Buku catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pekerjaan DAM penahan Desa Tuntung; Foto kopy Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.91/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat StrukturaI Eselon II.b
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
107 — 46
Timur;
- 1 (satu) buku catatan Sekaa Mekepung Ijo gading Barat (Blok Barat);
- 1 (satu) buku absen Sekaa Mekepung;
- Catatan tanda terima uang pembuatan rumbing Regu Ijo Gading Barat tertanggal 15 Desember 2018 yang berisi rincian jumlah uang yang diterima serta jumlah uang yang diberikan kepada Sekaa Mekepung Blok Barat;
- Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/248/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2019 tentang pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.b
Timur;1 (Satu) buah buku kas Sekaa Mekepung Blok Timur;1 (Satu) buku catatan Sekaa Mekepung Ijo gading Barat (Blok Barat);1 (Satu) buku absen Sekaa Mekepung;Catatan tanda terima uang pembuatan rumbing Regu ljo Gading Barattertanggal 15 Desember 2018 yang berisi rincian jumlah uang yangditerima serta jumlah uang yang diberikan kepada Sekaa Mekepung BlokBarat;Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/248/BKD/2016 tanggal29 Desember 2019 tentang pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratamaeselon II.b
1.Juraga Situmorang
2.Lomoria Situmorang
Tergugat:
2.Juara Situmorang
3.Marudin Situmorang
4.Hotdin Situmorang
5.Jonni Johannes Situmorang
6.Imanuel Situmorang
Turut Tergugat:
6.Roy Situmorang
7.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
93 — 42
Kerugian materiil, yaitu Para Penggugat telan mengeluarkan biayahonorarium dan operasional Kuasa Hukum untuk mengajukan GugatanHalaman 30 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bigini di Pengadilan Negeri Balige sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)sejumlah Rp. 459.900, (empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilanratus rupiah) untuk biaya pengukuran tanah perkara a quo yang telahdibayarkan kepada Turut Tergugat II.b
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
83 — 42
sebabpenyebutan Institusi Tergugat II di dalam surat Gugatan Para Penggugattidak tepat sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, karena tidakmenyebutkan hirarki secara benar dengan tidak mengkaitkan KementerianKeuangan Republik Indonesia sebagai Badan Hukum instansi Tertinggiatasan dari Tergugat Il yang berada di bawah dan bertanggung jawablangsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia denganPemerintah Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia yangmerupakan Badan Hukum Induk dari Tergugat II.b
KHRISTIAWAN NURCAHYO
Tergugat:
1.PT. Nafas Sejahtera Developer Architect Contractor Trading
2.RAHMAN MULYANTO
Turut Tergugat:
1.RESMIYATI, SH., M.Kn
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) KABUPATEN BANTUL
53 — 1122
Bantul untuk melakukan prosespemecahan tanah atas OBYEK SENGKETA tersebut.Bahwa pihak PENGGUGAT sebagai konsumen melalui kuasa hukumnyatelah mengajukan surat Klarifikasi Data Tanah No : 01/S.KL/NA/LAWFIRM/II/2018/DIY secara tertulis tertanggal 7 Februari 2018 kepada pihakTURUT TERGUGAT Il terkait perihal permintaan atau permohonan untukmengetahui status kepemilikan tanah atas OBYEK SENGKETA dan sudahsampai dimana proses pemecahan tanah atas OBYEK SENGKETA yangsedang dilakukan oleh pihak TERGUGAT II.B
489 — 1518 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adapun alurpelayanannya adalah sebagai berikut (lampiran Bab II.B. halaman 1216 Bukti P16):a. Rawat Jalan1) Pasien yang mengalami/berpotensi mengalami gangguan gerakdan fungsi tubuh dapat melakukan pendaftaran secara langsung,atau melalui rujukan dari tenaga medis di poliklinik pada fasilitaspelayanan kesehatan setempat/Dokter Penanggung JawabPelayanan (DPJP), atau dari praktik mandiri (dengan membawasurat rujukan fisioterapi).
202013.14.15.16.re18.19.20.21.22.23.24.Fotokopi Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar PelayananFisioterapi; (Bukti P 13);Fotokopi Lampiran, Bab huruf B Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar PelayananFisioterapi; (Bukti P 14);Fotokopi Lampiran Bab II huruf A.halaman 11 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang StandarPelayanan Fisioterapi; (Bukti P 15);Fotokopi Lampiran Bab II.B
Terbanding/Tergugat I : AWAL Diwakili Oleh : TOBIAS RANGGIE SH.
Terbanding/Tergugat II : PT. ADITYA AGROINDO Diwakili Oleh : SATRIA LESMANA, SH.
Terbanding/Tergugat III : MENTERI AGRARIA ATR Cq KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG Diwakili Oleh : UTAMA SAPUTRA SH.
74 — 28
Ali melalui Surat Pelimpahan Lahan yang dibuat padatanggal 22 Juli 2010 antara orang tua Tergugat yang bernama Alidengan Tergugat I, sehingga inilah yang menjadi dasar Tergugat memperoleh hak atas tanah yang dilepaskan kepada Tergugat II.b.
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
110 — 98
Tergugat yang secara tidak layak dan menggunakancaracara tidak pantas untuk memiliki apa yang jadi milik Penggugattersebut sangat merugikan Penggugat berupa kehilangan aset negaraBarang Milik Negara berupa adalah sebidang tanah seluas 830 m2yang terletak di Jalan Kaji No. 46 RT 012 RW 007, Kelurahan PetojoUtara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang mana telah tercatatdalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan BarangMilik Negara (SIMAKBMN) sebagai Tanah Bangunan Rumah NegaraGolongan II.b
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
NURSILAWATI
140 — 101
Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru :Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.BB No. 34 : 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor800/09/DPUPR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatanganioleh M.
Bengkulu Selatan II.b, JabatanBaru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu SelatanII.b.BB No. 34 : 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor :800/09/DPUPR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatanganioleh M.