Ditemukan 1165 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : id.b inab iing ir.m ijeb ii.a ii.h ii.m ii.i ii.n
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 01-07-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340 K/Pdt/2013
Tanggal 1 Juli 2013 — HENDRIK HAKIM dk ; GUSTI SYAIFUDDIN, SH dk
126 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pihak Tergugat: Hendrik Hakim selaku TERGUGAT I Steven Hakim selaku TERGUGAT II.b. Objek yang dipersengketakan dalam perkara gugatan Nomor 07/Pdt.G/ 2007/PN.Trk, juga sama dengan objek yang dipersengketakan dalam perkara gugatan aquo yaitu mengenai penyelenggaraan RUPS Luar Biasa PT. Gusher Tarakan tanggal6 Oktober 2006 yang didasarkan pada Penetapan Ketua Pengadilan Negeri TarakanNomor 11/Pdt.P/2006/PN.Trk tanggal 27 September 2006.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 11-03-2015 — Upload : 13-01-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 196 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — NAZARSYAH, S.STP. bin MUHAMMAD SEMAN
133 — 153 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KARSIM ALAMRIEdari jabatan lama Asisten Administrasi Eselon II.b sebagai Pj. SekretarisDaerah Kabupaten Bulungan Eselon II.A;1 (satu) lembar copy dan lampiran Petikan Keputusan Gubernur KepadaDaerah Tingkat Kalimantan Timur Nomor 813.3/10882SK/Peg/1986tanggal 19 Agustus 1986 tentang Pengangkatan CPNS atas nama Drs.SUGIONO;1 (satu) lembar Nota Dinas Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IIBulungan Nomor 811.3/3078/PegII/1986 tanggal 3 Desember 1986tentang Penempatan Tugas CPNS atas nama Sdr. Drs.
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 21-02-2012 — Putus : 02-07-2012 — Upload : 24-08-2012
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 03/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 2 Juli 2012 — DRS, BAHARUDIN ATAS. MM. DKK VS WALIKOTA PANGKAL PINANG
71 — 27
  • Verikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi; dst e Angka 9 telah ditetapkan bahwa untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, padaprinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebihtinggi ke dalam eselon yang lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon II.b)dipindahkan dan diangkat menjadi kepala sub dinas pada kabupaten/kota (eselonPoin D tentang Pemberhentian, pada angka 2 ditetapkan bahwa Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-02-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN PALU Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MUSMULIADY, SH
Terdakwa:
BAHAR LENGKAS
101 — 23
  • Tangki Septitank Skala Komunal Desa Jaya Bakti Bulan November 2018;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD Selaku BUD, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/34/BPKAD Tanggal 05 Januari 2018;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus
Register : 15-07-2022 — Putus : 24-08-2022 — Upload : 24-08-2022
Putusan PT PALU Nomor 23/Pid.Sus-.TPK/2022/PT PAL
Tanggal 24 Agustus 2022 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : MUSMULIADY, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : HENDRIK PONGDATU, ST. Diwakili Oleh : Erych W. Sohat
140 — 40
  • Tangki Septitank Skala Komunal Desa Jaya Bakti Bulan November 2018;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD Selaku BUD, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/34/BPKAD Tanggal 05 Januari 2018;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 04-02-2022 — Putus : 23-06-2022 — Upload : 28-06-2022
Putusan PN PALU Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal
Tanggal 23 Juni 2022 — Penuntut Umum:
MUSMULIADY, SH
Terdakwa:
HENDRIK PONGDATU, ST.
108 — 57
  • Tangki Septitank Skala Komunal Desa Jaya Bakti Bulan November 2018;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Penetapan Pejabat Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, PPKD Selaku BUD, Kuasa BUD dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2018 Nomor : 900/34/BPKAD Tanggal 05 Januari 2018;
  • 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Bupati Banggai tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Eselon II.b
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 12-09-2018 — Putus : 24-01-2019 — Upload : 21-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 24 Januari 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
HENDRATI
88 — 66
  • Kaur III.a, Jabatan Baru : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Selatan II.b.
  • BB No. 30 :1(satu) bundel fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Selatan Nomor : SK.821.2-672 Tahun 2017 Tentang Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 20 Nopember 2017, Nama : NUSADIAN ESA PUTRA, ST, NIP : 19830703 200901 1 005, Jabatan Lama : Fungsional Umum Dinas PU dan PR Kab.
    Bengkulu Selatan II.b, Jabatan Baru : Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kab. Bengkulu Selatan II.b.
  • BB No. 34 :1(satu) lembar fotocopy Surat Pengantar Nomor : 800/09/DPU-PR/BS/2018 tanggal 08 Januari 2018 yang ditandatangani oleh M.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 30-07-2018 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 13-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 410/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penggugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
M. SYARIF UMAR bin UMAR MUCHSIN
Turut Tergugat:
Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Pajak
120 — 98
  • Tergugat yang secara tidak layak dan menggunakancaracara tidak pantas untuk memiliki apa yang jadi milik Penggugattersebut sangat merugikan Penggugat berupa kehilangan aset negaraBarang Milik Negara berupa adalah sebidang tanah seluas 830 m2yang terletak di Jalan Kaji No. 46 RT 012 RW 007, Kelurahan PetojoUtara Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, yang mana telah tercatatdalam Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan BarangMilik Negara (SIMAKBMN) sebagai Tanah Bangunan Rumah NegaraGolongan II.b
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 24-01-2020 — Putus : 11-02-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 6/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 11 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : ACENNIUS HABEL Diwakili Oleh : MARTINUS EKOK, SH.,MH.- MATHEUS DENGGOL, SH.
Terbanding/Tergugat I : AWAL Diwakili Oleh : TOBIAS RANGGIE SH.
Terbanding/Tergugat II : PT. ADITYA AGROINDO Diwakili Oleh : SATRIA LESMANA, SH.
Terbanding/Tergugat III : MENTERI AGRARIA ATR Cq KAKANWIL BPN PROVINSI KALIMANTAN BARAT Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KETAPANG Diwakili Oleh : UTAMA SAPUTRA SH.
81 — 42
  • Ali melalui Surat Pelimpahan Lahan yang dibuat padatanggal 22 Juli 2010 antara orang tua Tergugat yang bernama Alidengan Tergugat I, sehingga inilah yang menjadi dasar Tergugat memperoleh hak atas tanah yang dilepaskan kepada Tergugat II.b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 21-09-2015 — Upload : 27-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 21 September 2015 — PT PEGADAIAN (Persero) VS 1. NY. LILIK KUSTINI, DKK
86 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Cabang Lamongan sebenarnya belum memenuhi syarat untukditetapkan sebagai penyalur kredit Krista karena: Kekurangan tenaga (SDM) dimana beban kerja cabang tidaksesuai dengan pegawai (SDM) yang ada; Tidak ada pegawai fungsional KUMK (Krista) yang dijanjikanTergugat (Direksi) dalam POK (vide hal II.B.3) pada waktukredit Krista mula disalurkan di cabang Lamongan tahun2099 (bukti P39); Manajer cabang Lamongan waktu itu (Sdr.
Pengadilan PN BANTUL Perdata
Register : 30-04-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN BANTUL Nomor 39/Pdt.G/2018/PN Btl
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
KHRISTIAWAN NURCAHYO
Tergugat:
1.PT. Nafas Sejahtera Developer Architect Contractor Trading
2.RAHMAN MULYANTO
Turut Tergugat:
1.RESMIYATI, SH., M.Kn
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL ( BPN ) KABUPATEN BANTUL
56 — 1128
  • Bantul untuk melakukan prosespemecahan tanah atas OBYEK SENGKETA tersebut.Bahwa pihak PENGGUGAT sebagai konsumen melalui kuasa hukumnyatelah mengajukan surat Klarifikasi Data Tanah No : 01/S.KL/NA/LAWFIRM/II/2018/DIY secara tertulis tertanggal 7 Februari 2018 kepada pihakTURUT TERGUGAT Il terkait perihal permintaan atau permohonan untukmengetahui status kepemilikan tanah atas OBYEK SENGKETA dan sudahsampai dimana proses pemecahan tanah atas OBYEK SENGKETA yangsedang dilakukan oleh pihak TERGUGAT II.B
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI) VS DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN;
507 — 1669 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Adapun alurpelayanannya adalah sebagai berikut (lampiran Bab II.B. halaman 1216 Bukti P16):a. Rawat Jalan1) Pasien yang mengalami/berpotensi mengalami gangguan gerakdan fungsi tubuh dapat melakukan pendaftaran secara langsung,atau melalui rujukan dari tenaga medis di poliklinik pada fasilitaspelayanan kesehatan setempat/Dokter Penanggung JawabPelayanan (DPJP), atau dari praktik mandiri (dengan membawasurat rujukan fisioterapi).
    202013.14.15.16.re18.19.20.21.22.23.24.Fotokopi Pasal 5 huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar PelayananFisioterapi; (Bukti P 13);Fotokopi Lampiran, Bab huruf B Peraturan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Standar PelayananFisioterapi; (Bukti P 14);Fotokopi Lampiran Bab II huruf A.halaman 11 Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang StandarPelayanan Fisioterapi; (Bukti P 15);Fotokopi Lampiran Bab II.B
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 01-02-2016 — Putus : 16-03-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 10/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 16 Maret 2016 — BUDI KUNTORO, beralamat di Jl. Mayor Salim Batubara No. 58-60 Kupang Teba, Bandar Lampung, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Ranto Simanjuntak, SH.MH., Jupryanto Purba, SH., dan Elizabeth Ritonga, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Ranto P. Simanjuntak & Partners, berkantor di Citylofts Sudirman Building Lantai 11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jl.K.H. Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 157/RP/&P/SKK/I/2016 tanggal 27 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
259 — 435
  • Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatassangatlah beralasan apabila yang Mulia Majelis Hakim menyatakanperbuatan TERMOHON bertentangan dengan ketentuan tersebut diatasdan dinyatakan lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalammelakukan pengawasan dan pengendalian penyidikan yang dilakukanoleh TERMOHON II.B. PERBUATAN TERMOHON II> Bahwatindakan TERMOHON II yang telah menerbitkan :Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor : S.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 05-11-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 643/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 28 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : PT. DARMEX AGRO INDONESIA
Terbanding/Tergugat I : PT. SARANA KENCANA AGUNG,
Terbanding/Tergugat II : PT. DABI AIR NUSANTARA,
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BAHANA INTI SEJAHTERA,
Terbanding/Turut Tergugat II : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
323 — 559
  • Pada perseroan PT Dabi Air Nusantara atau Tergugat Ilkepengurusan terdiri atas Dewan Komisaris dan Dewan Direksiyaitu Direktur Utama dan para Direktur, dan tidak ada atau tidakmengenal istilah Direksi Tergugat II.b.
Pengadilan PN BALIGE Perdata
Register : 12-03-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PN BALIGE Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Blg
Tanggal 14 Februari 2022 — Penggugat:
1.Juraga Situmorang
2.Lomoria Situmorang
Tergugat:
2.Juara Situmorang
3.Marudin Situmorang
4.Hotdin Situmorang
5.Jonni Johannes Situmorang
6.Imanuel Situmorang
Turut Tergugat:
6.Roy Situmorang
7.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Samosir
109 — 62
  • Kerugian materiil, yaitu Para Penggugat telan mengeluarkan biayahonorarium dan operasional Kuasa Hukum untuk mengajukan GugatanHalaman 30 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Bigini di Pengadilan Negeri Balige sebesar Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)sejumlah Rp. 459.900, (empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilanratus rupiah) untuk biaya pengukuran tanah perkara a quo yang telahdibayarkan kepada Turut Tergugat II.b
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-10-2019 — Putus : 03-03-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN BATAM Nomor 247/Pdt.G/2019/PN Btm
Tanggal 3 Maret 2020 — Penggugat:
PT.METALINDO USAHA BERSAMA
Tergugat:
1.PT. FEDERAL INVESTINDO
2.Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam BP. BATAM
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam
143 — 71
  • Oleh karena tindakan Tergugat dilakukan berdasarkanPeraturan perundangundangan yang berlaku, maka Tergugat II tidakmeiakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang di dalilkanoleh Penggugat Dengan demikian tidak terbukti adanya unsureperbuatan melawan Hukumyang dilakukan oleh Tergugat II.b.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 31-07-2018 — Putus : 01-11-2018 — Upload : 14-09-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 137/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 1 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat II : IBU SULIANA
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS YONDRI DARTO SH
Terbanding/Tergugat III : BAPAK ASAN
Terbanding/Tergugat I : PT BANK MANDIRI TBK BATAM
Turut Terbanding/Penggugat I : BAPAK HENDRI
123 — 42
  • EXTELHalaman 77 dari 92 Putusan Nomor 137/PDT/2018/PT.PBRCOMMUNICATION yaitu EDY yang tidak lain anak kandung dariPENGGUGAT dan PENGGUGAT II.b. Dalam Akta Pernyataan tertanggal 29 Agustus 2013 Nomor : 106,107 dan 108 PENGGUGAT dan PENGGUGAT II telah menyetujuiPerjanjian Kredit antara TERGUGAT dengan PT. EXTELCOMMUCATION, yaitu :1. Fasilitas Kredit Modal Kerja Revolving sebesar Rp.5.800.000.000, (lima milyar delapan ratus juta Rupiah).2.
Pengadilan PT PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-06-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PT PALU Nomor 15/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU
Tanggal 11 Juni 2014 — Drs. ALTRIS SAAJAD, MM VS JAKSA
35 — 17
  • barang-barang bukti berupa: Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Kegiatan Pemeliharaan DAM Pengendali, Desa Pasir Lamba/Toili Barat bulan Oktober 2011 yang dibuat oleh kelompok kerja ditandatangani oleh YAKOB PUDO beserta lampiran- pampirannya; Buku catatan penerimaan dan pengeluaran keuangan untuk pekerjaan DAM penahan Desa Tuntung; Foto kopy Keputusan Bupati Banggai Nomor : 821.2/21.91/BKD tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat StrukturaI Eselon II.b
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
113 — 53
  • Timur;
  • 1 (satu) buku catatan Sekaa Mekepung Ijo gading Barat (Blok Barat);
  • 1 (satu) buku absen Sekaa Mekepung;
  • Catatan tanda terima uang pembuatan rumbing Regu Ijo Gading Barat tertanggal 15 Desember 2018 yang berisi rincian jumlah uang yang diterima serta jumlah uang yang diberikan kepada Sekaa Mekepung Blok Barat;
  • Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/248/BKD/2016 tanggal 29 Desember 2019 tentang pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratama eselon II.b
    Timur;1 (Satu) buah buku kas Sekaa Mekepung Blok Timur;1 (Satu) buku catatan Sekaa Mekepung Ijo gading Barat (Blok Barat);1 (Satu) buku absen Sekaa Mekepung;Catatan tanda terima uang pembuatan rumbing Regu ljo Gading Barattertanggal 15 Desember 2018 yang berisi rincian jumlah uang yangditerima serta jumlah uang yang diberikan kepada Sekaa Mekepung BlokBarat;Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor : 821.2/248/BKD/2016 tanggal29 Desember 2019 tentang pengukuhan pejabat pimpinan tinggi pratamaeselon II.b
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 28-07-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 02-05-2018
Putusan PN PELALAWAN Nomor 18/Pdt.G/2017/PN PLW
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.SALBIAH
2.AZMAN RIZA PUTRA
3.ABRAR PERMANA
4.GITA NOVA SYARI
Tergugat:
1.KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA CQ KEJAKSAAN TINGGI RIAU CQ KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN
2.DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PEKANBARU
3.ERIZAL
4.BANU LAKSMANA, SH, LLM
5.ARRI HD WOKAS, SH. MH
86 — 44
  • sebabpenyebutan Institusi Tergugat II di dalam surat Gugatan Para Penggugattidak tepat sehingga tidak memenuhi syarat formal gugatan, karena tidakmenyebutkan hirarki secara benar dengan tidak mengkaitkan KementerianKeuangan Republik Indonesia sebagai Badan Hukum instansi Tertinggiatasan dari Tergugat Il yang berada di bawah dan bertanggung jawablangsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia denganPemerintah Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia yangmerupakan Badan Hukum Induk dari Tergugat II.b