Ditemukan 6228 data
MIRNA EKA MARISKA
Terdakwa:
ABDUL KADIR Bin CALE
90 — 37
menunjuk konsuitan peremana untuk membuat perencanaanterdiri dari rancang bangun / gambar kapal, spesflkasi tekhnis, RAB(Rencana Anggaran Biaya) kemudian seluruhnya di asistensi olehKementerian Kelautan dan Perikanan, setelah disetujui baru mulaiproses lelang; Bahwa adapun pihak yang ditunjuk deh Dinas Kelautan danPerikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai konsultanperencana oleh PT.
Pilar Artha Nugraha dan jasa yang dibutuhkanberupa membuat gambar rancang bangun Kapal, spesifikasi tekhnis,RAB (Rencana Anggaran Biaya); Bahwa PT. Pilar Artha Nugraha selaku konsultan perencanalebin dari 1 (Satu) kali di asistensi oleh Kementerian Kelautan danPerikanan hingga rancang bangun Gambar kapal, spesifikasi teknis,RAB disetujui untuk dapat memulai proses lelang; Bahwa setelah rancang bangun /gambar kapal, spesifikasitekhnis, RAB dan lainnya dari PT.
dan rancang bangun kapal secara umumdijeiaskan dalam pedoman umum pembangunan Kapal Perikanan(INKAMINA); Bahwa Syarat tekhnis bahan material: untuk bahan kayu jeniskayu kelas awet Il dan kelas kuat Il, sedangkan untuk bahan fiberglass menggunakan bahan marine fiber glass; Bahwa Rancang bangun kapal minimal ada beberapa desainantara lain: rencana umum atau (general arranggement), rencanakonstruksi (construction profile), rencana garis (lines plan), penampangpelintang (midship section), rencana ruang
Pilar Artha Nugraha selakukonsultan perencana dl asistensi lebih dari 1 (Satu) kali oleh Kelautandan Perlkanan gambar, spesifikasi tekhnis, RAB disetujui untuk dapatDimulai proses lelang;setelah gambar, spesifikasi tekhnis, RAB dan lainnya dari PT.
AGUS ZALDANI); Bahwa untuk spesifikfsi tekhnis yang setelah disetujui olehKementerian Kelautan dan Perikanan adalah panjang seluruhnya (LOA)18.55 m, panjang Garis Air (LWL) 15.00 m, lebar seluruhnya 41.83 m,tinggi 2.25 m, saat kapal 1.71 m, dengan main engine 218 HP; Bahwa ke7 (tujuh) Kapal INKAMINA yang dibuat oleh PT.
85 — 40
Serka Ismail NRP. 3920532451270 yang ditanda tangani oleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinenya positif mengandung Methamphetamine (Ectasy) dan Amphetamine (Shabu-shabu) termasuk Narkotika Golongan I. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara. 6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).7. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
Bahwa atas pengakuan tersebut selanjutnya Terdakwadan Saksi3 di bawa ke kantor Polrestabes untukdilakukan penyidikan yang didahului pemeriksaan urineawal di Unit Pelaksana Tekhnis Balai kesehatanPemerintah Provinsi Jawa Barat baik Terdakwa danSaksi3 positip mengandung Amphetamine.10. Bahwa oleh karena Terdakwa anggota Militer makaTerdakwa dan barang bukti diserahkan ke Denpom III/5Bandung untuk penyidikan lebih lanjut.14keterangannya.Menimbang :Saksilll11.
Serka IsmailNRP. 39205324 52270 yang ditanda tangani olehManager tekhnis laboratorium kimia kesehatanlingkungan Sdri.
tidak dapat digunakan dalam terapi,serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkanketergantungan.Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukandipersidangan maka terungkap faktafakta hukum sebagaiberikut :Bahwa benar sesuai hasil pemeriksaan dari UnitPelaksana Teknis Balai Kesehatan Pemerintah Provinsi JawaBarat, Nomor: 02/Lap.NP/IX/ Il tanggal 9 September 2011yang ditandatangani oleh Tuti Rustina NIP 1959011419810220001 selaku Manager Tekhnis
Serka IsmailNRP.3920532452270 yang ditanda tangani olehManager tekhnis laboratorium kimia kesehatanlingkungan......lingkungan Sdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001dengan hasil pemeriksaan narkoba bahwa Terdakwaurinnya positip mengandung Methamphetamine(Ecstasy) dan Amphetamine (Shabushabu) termasuknarkotika Gol.
Serka Ismail NRP. 3920532451270 yang ditanda tanganioleh Manager tekhnis laboratorium kimia kesehatan lingkunganSdri. Tuti Rustina NIP 195901141981022001ldengan hasilpemeriksaan narkoba bahwa Terdakwa urinenya positifmengandung Methamphetamine (Ectasy) dan Amphetamine(Shabushabu) termasuk Narkotika Golongan I.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.426. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,(lima belas ribu rupiah).7.
107 — 50
Karena itu meskipun Pengadilan dapat memahami kemungkinanadanya berbagi kesulitan Tekhnis bagi Penggugat yang tidak berlatar pendidikanatau pekerjaan di bidang hukum untuk memperbaiki gugatannya dalam satukesempatan perbaikan, namun Pengadilan juga tidak dapat membiarkanpemeriksaan perkara ini menjadi berlarutlarut, Karena itu dalam perkara ini,Pengadilan tidak dapat lagi memberi kesempatan lain kepada Penggugat untukmemperbaiki gugatannya.Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat mengandungcacat
219 — 53
olehTergugat 1 dengan SK sebagai Humas Yarsi dan sampai sekarang tidak ada beritaatau suatu kepastian, toh sukasuka mereka saja melaksanakannya/sehingga..............2006sehingga akibatnya merugikan dan merusak nama baik Penggugat, seperti adapenilaian dari masyarakat bahwa Penggugat berada di dalam, akan tetapi paraTergugat menganggap Penggugat berada di luar Yarsi Sumbar, padahalPenggugat telah bekerja dengan baik sebagai amanah dalam menjalankan tugas.Namun Tergugat 1 tidak pernah membuat petunjuk tekhnis
ini kami mohon kepadaPengadilan Negeri Bukittinggi untuk menentukan hari persidangan danmemanggil para pihak, selanjutnya memeriksa perkara ini dengan menjatuhkanputusan dalam pokok perkara yang amarnya sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya.Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan No: 23/ KPTS/YARSI/ 03/ 1987 tertanggal 28 oktober 1987 tersebut.Menyatakan Tergugat 1 tidak bertanggung jawab, telah lalai dan tidakmenjalankan tugasnya membuat petunjuk tekhnis
119 — 10
bahwa kegagalan pembangunan Reservoir 3000 M3 IPA KarangAnyar telah dilakukan sesuai dengan perintah / petunjuk dari Tergugat sertaperkebangan pelaksanaan dan perpanjangan waktu dan penambahan biaya danvolume pekerjaan tentang Pembangunan Reservoir 3000 M3 Karang Anyar (P6),Buku Dereksi PDAM Tirta Musi Palembang (P7) dan berdasarkan Notulen Rapat70tanggal 20 Oktober 2010 (P11) dan laporan perkembangan pembangunan Reservoir3000 M3 IPA Karang Anyar (P12) maka penambahan volume galian tanah danAudit Tekhnis
Pembangunan Reservoir 3000 PDAM Tirta Musi Palembang (P16).Pekerjaan Pembangunan Reservoir 3000 M3 IPA Karang Anyar telah dilaksanakanoleh Penggugat sesuai dengan petunjuk tekhnis dari Tergugat ;Menimbang, berdasarkan bukti T4, T5, dan T9 bahwa berdasarkan rapatkoordinasi yang dipimpin oleh pihak Tergugat guna menemukan pemecahan masalahyang dihadapi tersebut pada tanggal 16 Februari 2011, 28 Februari 2011, 25 Mei2011, 23 Agustus 2011, 07 Oktober 2011, 03 November 2011, 27 Januari 2012 dantanggal
04 Juni 2012 untuk menentukan tindakan apa yang harus dilakukanPenggugat dilapangan sehingga apa yang telah dilakukan oleh Penggugat telahmemenuhi peraturan yang telah disepakati bersama ;Menimbang, berdasarkan hasil telaah dari BPKP (P9) atas pekerjaanpembangunan reservoir 3000 M3 IPA Karang Anyar pada PDAM Tirta MusiPalembang dan Audit Tekhnis Pembangunan Reservoir PDAM Tirta MusiPalembang dari Fakultas Tekhnis Universitas Negeri Sriwijaya (UNSRI) Palembang.Bahwa kerusakan atau kegagalan pekerjaan
14 — 10
Bahwa dikarenakan sesuai tekhnis pengajuan penetapan permohonanperubahan nama di Pengadilan Negeri Denpasar yaitu 1 (satu)permohonan untuk 1 (satu) nama, maka diajukanlah permohonan secaraterpisah untuk 2 (dua) orang anak Para Pemohon ;5. Bahwa adapun permohonan penetapan perubahan nama yang diajukanPara Pemohon untuk anak pertama adalah yaitu dari ABBY SATRIOKENAYAHalaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 249/Pat.P/2014/PN Dpsmenjadi bernama GEDE ABBY SATRIO KENAYA ; 6.
Terbanding/Tergugat IX : SURYANTO
Terbanding/Tergugat XXIV : H. M. JAUHARI, S. Kes
Terbanding/Tergugat VII : SUMARYONO
Terbanding/Tergugat XXII : LATIPAH ANUN
Terbanding/Tergugat V : RAHMAT HIDAYAT
Terbanding/Tergugat XX : MUSABBIHAN, S.H
Terbanding/Tergugat III : SUHARTI
Terbanding/Tergugat XVIII : SRI MULIANI
Terbanding/Tergugat I : MALHATUN
Terbanding/Tergugat XVI : PAUZAN B. A
Terbanding/Tergugat XIV : HJ. PATIMAH Istri Alm H. HASBI KHAIR
Terbanding/Tergugat XII : HARTINI HARITANI
Terbanding/Tergugat X : SRI SUMANGGA RIATI
Terbanding/Tergugat XXV : MASHURI
Terbanding/Tergugat VIII : RAHAYU PRAPTI
Terbanding/Tergugat XXIII : M. MUZAKKIR
Terbanding/Tergugat VI : YAYANG MUHAMMAD ABDUSSAYAKUR
Terbanding/Tergugat XXI : MUQODDISAN
Terbanding/Tergugat IV : ZOHRIAH, S. Pd
Terbanding/Tergugat XIX : APRILIA MUPRIHAN
Terbanding/Tergugat II : SUNGKONO
Terbanding/Tergugat XVII : IMANIAR ISLAMI
Ter
46 — 38
selanjutnya dalam petitum 4 gugatan Penggugat,maka menyatakan bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat atasdasar hak yang tidak sah ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan milikPenggugat, maka penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat harus dinyatakan tidak sah sehingga petitum 4 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan petitum 5gugatan Penggugat, oleh karena tanah sengketa milik Penggugat hal tersebutadalah masalah tekhnis
MTRkepada Penggugat, sedangkan tanah bangunan GONOREJO alias Pak Lekadalah masalah terhadap tekhnis Penggugat, maka hal tersebut di serahkankepada kebijaksanaan Penggugat dan tidak perlu di cantumkan dalam amarputusan ini, sehingga dengan demikian petitum 7 gugatan Penggugat dapatdikabulkan dengan di perbaiki Amar petitumnya ;Menimbang, bahwa mempertimbangkan petitum 8 gugatan Penggugat,Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Dwangsom atau Astereinte hanyamungkin terhadap perbuatan yang harus di lakukan
110 — 38
Bahwa Penggugat di diskualifikasi dan atau di nyatakan tidak lulus dalamEvaluasi Administrasi dan tekhnis dengan alasan, kualifikasi tidak sesuaiPutusan Perkara Nomor: 10/G/2016/PTUN.ABN Halaman 11 dari 75 Halaman15.16.dengan yang di isyaratkan dalam dokumen Lelang, yang di isyaratkankualifikasi usaha menengah sub kualifikasi M2; Bahwa alasan Tergugat menggugurkan Penggugat sangat bertentangandengan ketentuan Pasal 56 ayat ( 1 ) Peraturan Persiden RepublikIndonesia Nomor : 54 tahun 2010 Jo Pasal
dan penyalahgunaan wewenang ( Vide Pasal 81 ayat ( 1 ) huruf bdan c ) yang telah menimbulkan pemberlakuan kriteria yang diskriminatifdan / atau pertimbangan yang tidak Objektif; Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberitahukan dan atau mengundangPenggugat untuk mengikuti tahapan Pembuktian Kualifikasi sebagai ruanguntuk melakukan Evaluasi terhadap kelengkapan Administrasi, kewajaranharga, dengan meneliti dan menilai konsistensi rincian / uraian analisa hargasatuan pekerjaan utama terhadap syarat tekhnis
Terbanding/Oditur : Sunandi, S.E, S.H.
111 — 45
Bahwa tekhnis pemeriksaan Test Urine terhadapTerdakwa dan anggota TNI AU Lanud Raja HajiFisabilillah dilaksanakan oleh anggota BNN Prov.Kepri yaitu setelan Apel Pagi seluruh anggotaLanud Raja Haji Fisabilillah dikumpulkan diLapangan Apel, selanjutnya Terdakwa dananggota Lanud Raja Haji Fisabilillah satu persatumemasuki ruang rapat Kantor Lanud Raja HajiFisabilillah untuk mengisi Form pengambilanpemeriksaan Urine Sekrening dengan caramengisi kolom nomor, nama lengkap, kode Pot,Nomor Handphone dan
Km. 12 TanjungpinangKepri seluruh anggota TNI AU Lanud Raja HajiFisabililah termasuk Terdakwa melaksanakanpemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNN Prov.Kepri.Bahwa benar pelaksanaan pemeriksaan Urineterhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillan adalahatas permintaan dari Saksi1 selaku KomandanLanud Raja Haji Fisabilillah berdasarkan Surat NomorB/301/X/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentangpermohonan bantuan untuk pelaksanaan tes Narkobaterhadap anggota Lanud Raja Haji Fisabilillah.Bahwa benar tekhnis
76 — 37
Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt,menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis
Terdakwa.Bahwa berdasarkan keterangan ahli sebagai Pengawas Farmasi danMakanan Ahli Muda Seksi Inpeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan,PERNANDA SAPRYANOKI, S.Farm, Apt, menyatakan pendapatnya bahwaterhadap barang bukti rokok yang dilihat Ahli, seperti pada rokok merkLuffman adalah produk tembakau dan berdasarkan UURI Nomor : 36 Tahun2009, Tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa pada Produk Tembakau wajibmencantumkan keterangan label berupa peringatan Kesehatan dan informasiKesehatan yang secara tekhnis
162 — 23
Spesifikasi tekhnis barang dan jasa;b. Harga perkiraan sendiri (HPS);c. Rencana Kontrak.
Peserta yang menyampaikanlebih dari 1 (Satu) penawaran yang digugurkan;Bahwa Spesifikasi Tekhnis serta jumlah barang (volume) yang PT.MAYINDO tawarkan beserta harga penawaran dalam Pengadaan Alat UjiKendaraan bermotor STATIS dan alat uji Kendaraan bermotor MOBILE / kelilingdi Dinas Perhubungan, Komunikasi , dan Informatika Kota Tanggerang SelatanTahun Anggaran 2011 yaitu, sebagai berikut:Untuk Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis: HARGASATUANNO SPESIFAKASI TEKHNIS VOLUME PENAWARAN(Rp)I.
TEKHNIS VOLUME PENAW ARAN(Rp) I. PENGADAAN ALAT UJI PKBA. ALAT UTAMA UJI KENDARAAN BERMOTOR :1.
Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa;b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS);danC. Rancangan Kontrak;Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa;Menanda tangani Kontrak;Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang / Jasa;Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;a fe &Melaporkan Pelaksanaan/ Penyelesaian Pengadaan Barang/Jasakepada PA;7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa kepadaPA dengan Berita Acara Penyerahan;8.
60 — 38
Berita Acara serah terima Pekerjaan di tanda tangani olehSaudari Megawati selanjutnya Terdakwa menemui Bendaharauntuk pengajuan pembayaran biaya Proyek 100 %, kemudian padatanggal 18 Desember 2008 terdakwa menerima pembayaranpekerjaan sebesar 100%;Bahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis
No. 39/PID.SUS/2012/PTRBahwa 5 (lima) ekor Ternak Kerbau Pejantan yang telahdiserahkan oleh Terdakwa kepada Kelompok Tani di Desa BangunPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor ternak kerbau kepada Kelompok Tani di DesaBangun
No. 39/PID.SUS/2012/PTRPurba Timur Jaya, Kecamatan Bangun Purba Kabupaten RokanHulu tidak sesuai dengan Spesifikasi sebagaimana yang telahditetapkan didalam Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan PenyaluranBantuan Ternak Kerbau dan didalam Dokumen Kontrak PerjanjianPekerjaan;Bahwa hingga sekarang ini, Terdakwa tidak ada memberikan 25(dua puluh lima) ekor Ternak kerbau kepada Kelompok Tani diDesa Bangun Purba Timur Jaya, Kecamatan Bangun PurbaKabupaten Rokan Hulu;Bahwa yang diberikan kepada Kelompok Tani di
26 — 8
Syariyah Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perihalhutangpiutang antara Pemohon Rekonvensi dengan pihak Termohon Rekonvensi ataupihakpihak lain yang terkait dengan masalah dimaksud;Bahwa sejauh ini Termohon Rekonvensi tidak memiliki hutang dengan pihak manapuntermasuk hutang mahar dengan Pemohon Rekonvensi;Bahwa Mahkamah Syariyah Bireuen juga tidak berwenang menetapkan pembagian gajiTermohon Rekonvensi setelah perceraian, oleh karena hal tersebut telah diatur UndangUndang dan peraturan tekhnis
Termohon Rekonvensi dalam kesimpulan akhirnya dipersidangan telah samasama menyetujui terkait hutangpiutang akan diselesaikan padaKepala Bagian Administrasi Polres Bireuen, dan Pemohon Rekonvensi menyatakan tidakmenuntut lagi melalui Mahkamah Syariyah Bireuen;e Bahwa terhadap eksepsi Termohon Rekonvensi yang menyatakan bahwa MahkamahSyariyah Bireuen tidak berwenang menetapkan pembagian gaji Termohon Rekonvensisetelah perceraian, oleh karena hal tersebut telah diatur dalam UndangUndang danPeraturan Tekhnis
dua) orang anak tersebut dari 1/3 (sepertiga) gaji Termohon Rekonvensikarena hal tesebut telah diatur secara tersendiri sebagaimana Pasal 8 Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilsebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan TermohonRekonvensi adalah anggota Polri yang setatusnya dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yangsecara tidak langsung terikat dengan ketentuan tersebut dan peraturanperaturan tekhnis
No. 203/Pdt.G/2011/MSBirNomor 45 Tahun 1990, dan Termohon Rekonvensi adalah anggota Polri yang setatusnyadipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yang secara tidak langsung terikat dengan ketentuantersebut dan peraturanperaturan tekhnis anggota Polri lainnya, maka Majelis Hakim menilaibahwa Majelis Hakim tidak dapat menerima atau N.O (Niet Ontvankelijke verklaard), karenaMajelis Hakim tidak berwenang menetapkan hal tersebut;Menimbang, bahwa terkait hutangpiutang baik hutang mahar sebanyak 22 (duapuluh
92 — 31
., dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) yaitu SRI ERRITA HARYANTI, SS. M.Par.
Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu : Rp. 5.887.700.000.Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi
Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu Rp. 5.887.700.000.Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi tekhnis
GHOFARISMAIL, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) yaitu ADE FAJARWIRADNATI, ST. dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaituSRI ERRITA HARYANTI, SS. M.Par.; 115 Bahwa mekanisme pelelangan kegiatan pengadaan jasakonsultanperencana (DED) pembangunan lintasan pacuan kuda dan pembangunanfasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton menggunakan metodeseleksi sederhna karena menggunakan PAGU Anggaran dibawah Rp.200.000.000.
Rp.6.593.500.000, sedangkan untuk kegiatanpembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton nilaikontraknya yaitu : Rp.5.887.700.000,Bahwa saksi tidak mengetahui proses pembuatan HPS dan spek Tekhniskarena HPS dan Spesifikasi Tekhnis , Rancanganh kontrak kewenangandari PPKom;Bahwa HPS (Harga Perkiraan Sendiri) terkait jasa rekanan pelaksanapembangunan fasilitas pendukung pacuan kuda Tegalwaton KecamatanTengaran Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 yaitu Rp.6.000.000.000,;Bahwa spesifikasi
87 — 28
Konsel =;2 (dua) lembar Laporan Pemeriksaan PengadaanSapi Bali yang dibuat oleh Sarfin Yusuf,S.St selaku tim tekhnis Panitia PemeriksaBarang ;1 (satu) lembar Photo Copy Surat PerintahTugas No. 027/115/2008 tanggal 30 Nopember2008 yang telah dilegalisir ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanGubernur Sultra No. 89 tahun 2008 tanggal 25Pebruari 2008 yang telah dilegalisir besertalampirannya ;3 (tiga) lembar Photo Copy Surat KeputusanKepala Dinas Pertanian Prov.
Sultrapernah mempunyai Proyek Pengadaan Bibit Sapi Bali ;Bahwa jabatan saksi pada Proyek Pengadaan Bibit SapiBali adalah sebagai Tim Tekhnis Pemeriksa Barang ;Bahwa setahu saksi rekanan pada Proyek Pengadaan BibitSapi itu adalah Hj.
Nuriatin, dan jumlah Bibit Sapiyang harus diadakan sebanyak 120 (seratus dua puluh)ekor, sedangkan jumlah dananya saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis PemeriksaBarang, bibit sapi yang diadakan oleh rekanan tersebuthanya 98 (sembilan puluh delapan) ekor dan masihkurang 22 (ekor) sehingga saksi melaporkan kepadaKepala Bidang Peternakan atasan saksi bahwa terdapatkekurangan sapi tersebut lalu atasan saksi KepalaBidang Peternakan segera melaporkan kepada terdakwa ;Bahwa saksi melaporkan
oleh saksiSARFIN YUSUF, S.St, tetap menyetujui untuk mencairkanseluruh anggaran pengadaan sapi tersebut sebesar Rp.429.000.000, (empat ratus dua puluh sembilan juta rupiah)yang masuk ke rekening NURLIATIN, SH tetap terdapatkekurangan sebanyak 24 (dua puluh empat) ekor sapi Balidengan total harga Rp. 104.400.000, (seratus empat jutaempat ratus ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ fakta di persidangandimana keterangan saksi Sarfin Yusuf, S.St yang menerangkanbahwa setahu saksi sebagai Tim Tekhnis
118 — 41
Desember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentudalam kurun waktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Jalan Semarak Ill Kelurahan Bentiring Kecamatan MuaraBangkahulu Kota Bengkulu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turutmelakukan perbuatan itu dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUMselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
2009sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000, (satumilyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).e Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
bulanDesember 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurunwaktu tahun 2009, bertempat di kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota BengkuluJalan Semarak III Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu KotaBengkulu atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBengkulu, baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukanperbuatan itu dengan saksi IDFIL, ST Bin (Alm) SARONI KAUM selaku PejabatPelaksana Tekhnis
Pekerjaan UmumKota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Nomor : 07/DPPKA/2009 tanggal 19Hal 13 dari 35 halaman No.22/Pid.Tipikor/ 2012/PT.Bkl.1414Februari 2009 mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modalpengadaan konstruksi jalan kegiatan rehabilitasi dan Peningkatan JalanDalam Kota Pasca Bencana Tahun 2009 sebesar Rp. 1.501.339.000, (satumilyar lima ratus satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);Bahwa terdakwa selaku Pengguna Anggaran (PA) telah menunjuk saksiIDFIL, ST selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis
55 — 2
alatKesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Sejak Tahun 2009 sampaidengan sekarang ;e Bahwa yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapandiagnosis pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dankontrasepsi untuk manusia ;e Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaanfarmasi adalah Apoteker dan dibantu oleh tenaga tekhnis
kefarmasiansebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 PP No.51 Tahun 2009 ,Tentang Pekerjaan Kefarmasian ;e Bahwa Apoteker dan tenaga tekhnis kefarmasian mempunyai keahlian dankewenangnan dalam hal pembuatan , penyediaan, penyimpana,pendistribuasian, atau penyaluran, pelayanan obat atas resep dokter,pelayanan informasi obat , dan pengamanan sediaan farmasi ;e Bahwa pada kasus posisi perkara An.
26 — 22
mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut,serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuansiapa yang menjadi ahli waris,pbenentuan bagian masingmasing ahli waris;Menimbang, bahwa tolak ukur yuridis tersebut harus difahami sesuaikeperluan hukum oleh para ahli waris sepanjang permohonan tersebut tidakPenetapan Nomor : 0399/Padt.P/2016/PA.Gtlo Hal 5 dari hal 8berlawanan dan beralasan hukum, mengingat tekhnis
85 — 19
Selanjutnya dokumen tersebut dibawa saksi SAYAARO GULOkepada Terdakwa (lll) untuk ditanda tangani namun Terdakwa (lll) selakuDireksi Tekhnis tidak mau menandatanganinya karena TIDAK pernahmemeriksa fisik proyek baik dari segi KWALITAS maupun KWANTITASdan tidak memiliki pengalaman untuk melakukan pemeriksaan fisikdilapangan. Kemudian pergi mendatangi Terdakwa (IV) Drs. ATOZISOCHIDAELI, M.SP selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.
ATOZISOCHI DAELI, M.SP. selaku Pengguna Anggaran sehinggadengan terpaksa Terdakwa ill) selaku Direksi Tekhnis Lapanganmenandatangani dokumen tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa (IV)mengatakan kepada terdakwa (Ill) bahwa Apabila dikemudian hari adamasalah maka Terdakwa (IV) akan membekap dan pasang badanterhadap masalah yang akan timbul nantinya.
Nias Barat TA.2010 TIDAK dilaksanakan sesuai denganSpesifikasi Tekhnis baik dari segi KWALITAS dan KWANTITASsebagaimana yang tertuang didalam dokumen perubahan konirak kerja /Contrack Change Order (CCO) Nomor : 641 / 04.1Add. / PPTKBid.CK.b /PU, tanggal 25 Oktober 2010 sehingga perbuatan para terdakwa telahMEMPERKAYA ORANG LAIN dalam hal ini saksi SAYAARO GULOselaku Kuasa Direktur UD. MAKMUR dan telah menimbulkan KerugianKeuangan Negara Cq.
Direksi Tekhnis :A.Tanggungjawab :Berlanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan fisikpekeraan dilapangan sesuai dengan kontrak dan addendum yaituketetapan volume, mutu dan waktu ;Tugas :.
melakukan perbuatan64MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN =eataupunSARANA YANG DIMILIKINYA selakuDIREKSI TEKHNIS LAPANGANsebagaimana dimaksud dalam ketentuan Diktum Ketiga Point II hurufB Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab.
41 — 21
dikaji dan diteliti kepemilikannya baikpemilik secara adat maupun yang punya sertifikat oleh panitia tanahyang dibentuk oleh Gubernur Papua dan setelah itu penetapan ganti rugidiajukan kepada Gubernur Papua untuk diajukan dalam anggaran APBDPropinsi Papua, bahwa berdasarkan surat keputusan panitia tanahtersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis
/PT JAP.tersebut, yang membayar ganti rugi tanah jalan Ring Road adalahPemerintah Propinsi Papua bukan Dinas Pekerjaan Umum PropinsiPapua, karena Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua hanya sebagaipelaksana tekhnis dalam proyek pekerjaan Ring Road, untuk ituseharusnya Penggugat menggugat Gubernur Papua bukan DinasPekerjaan Umum Propinsi Papua sebagai tergugat sebagaimana dalilgugatan Para Penggugat.