• .- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;- 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi

  TUMBUR SILAEN.Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama daripemegaang hak siar, maka suatu Imbaga penyiaran di daerah harusmemiliki ijin atau legalitas terlebih dahulunseperti ijin PenyeenggaraanPenyiaran (IPP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempatusaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kemudian dari PTGaruda Media Nusanatara melaakukan klarifikasi atau pengecekan kekemimfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, seteahdinyatala legal/sah kemudian

  dari PT garuda Media Nusantara mulaielakuka negosiasi nilai kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan,setelah ada kesepakatan nilai antara PT Garuda Media Nusantaradengan pemegang hak siar dan lembaga penyiaran yang inginberkontrak maka dibuatkan perjanjian kerjsa sama (PKS) sertaHalaman 6 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Japmengirimkan Invoice (tagihan) ke lembaga penyiaran yangbersangkutan dan dilakukan pembayaran oleh lembaga penyiarantersebut melalui rekening PT Garuda Media Nusantara

  ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulansetelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2Indonesia tahun 2018.Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantaramerasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaranPertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yangdisiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan ijin dariPihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar NonEkslusf, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran

  , baik embaga penyiaranpblik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupunlembaga penyiaran berlangganan yang daam melaksanakan tugas,fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ( pasal 1 angka 12 undangundang nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta ) dan setiap lembaga penyiaran akanmenhasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran( pasal 63 ayat 1 huruf c Undangundang nomor 28 tahun 2014 tentanghak Cipta ).Ahli menjelaskan bahwa :Halaman

  PT MITRA PAPUAVISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika DirjenPenyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4Januari 2017 (Asli) ;Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran BerlanggananJasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISIONDirampas untuk Negara.4.

• M E N G A D I L I

  1. Menyatakan bahwa Terdakwa MANTO SALIHIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberi kesempatan, sarana menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan

  ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;

• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu ) rangkap dokumen kesepakatan kerjasama kemitraan antara pihak PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI dengan TV KABEL MANDIRI VISION;
• 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Izin Prinsip Penyiaran yang ditandatangani oleh Sdra.MANTO.S dengan Cap PT.TANDIASA MEDIA TELEVISI;
• 1 (satu) lembar

  Komunikasi nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinanpenyelenggaraan penyiaran.Bahwa lembaga penyiaran berlangganan yang baru memiliki izin prinsippenyelenggaraan penyiaran belum diperbolehkan untuk mengoperasikan ataumenjelankan usaha penyiaran berlangganan (TV Kabel) oleh karena izin prinsippenyelenggaraan penyiaran diperuntukkan untuk uji coba siaran.Bahwa pemegang izin prinsip penyelenggaraan penyiaran berlangganan tidakdiperbolehkan memungut biaya atau iuran dari pelanggannya

  izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) adalah sebagaimanadijelaskan pada pasal 5 peraturan menteri Kominfo Nomor 38 tahun 2012 tentangtata cara pelaporan perubahan data perizinan penyiaran maka yang harusdilengkapi oleh lembaga penyiaran tersebut adalah merubah susunan pengurusyang tercantum dalam akta pendirian badan hukum dalam hal ini menjadipengurus didalam badan hukum lembaga penyiaran yang telah memiliki izinpenyelenggaraan penyiaran (IPP) dan yang kedua melaporkan perluasanjangkauan wilayah

  .> Bahwa berdasarkan UU No.32 Tahun 2002 tentang penyiaran pada pasal 25 Ayat(1) menyatakan: "Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah lembaga penyiaranberbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanyamenyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wailib terlebih dahulumemperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

  Komunikasi nomor 18 tahun 2016 tentang persyaratan dan tata cara perizinanHalaman 10 dari 27 Putusan Nomor 339/Pid.Sus/2018/PN Dglpenyelenggaraan penyiaran.Bahwa lembaga penyiaran berlangganan yang baru memiliki izin prinsippenyelenggaraan penyiaran belum diperbolehkan untuk mengoperasikan ataumenjelankan usaha penyiaran berlangganan (TV Kabel) oleh karena izin prinsippenyelenggaraan penyiaran diperuntukkan untuk uji coba sSiaran.Bahwa pemegang izin prinsip penyelenggaraan penyiaran berlangganan

  apabilaingin bergabung ke lembaga penyiaran yang telah mendapat izinpenyelenggaraan penyiaran (IPP) adalah sebagaimana dijelaskan pada pasal5 peraturan menteri Kominfo Nomor 38 tahun 2012 tentang tata carapelaporan perubahan data perizinan penyiaran maka yang harus dilengkapioleh lembaga penyiaran tersebut adalah merubah susunan pengurus yangtercantum dalam akta pendirian badan hukum dalam hal ini menjadipengurus didalam badan hukum lembaga penyiaran yang telah memiliki izinpenyelenggaraan penyiaran

• .- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;- 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi

  TUMBUR SILAEN.Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama daripemegaang hak siar, maka suatu Imbaga penyiaran di daerah harusmemiliki ijin atau legalitas terlebih dahulunseperti ijin PenyeenggaraanPenyiaran (IPP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempatusaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kKemudian dari PTGaruda Media Nusanatara melaakukan klarifikasi atau pengecekan kekemimfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, seteahdinyatala legal/sah kemudian

  dari PT garuda Media Nusantara mulaielakuka negosiasi nilai kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan,setelah ada kesepakatan nilai antara PT Garuda Media Nusantaradengan pemegang hak siar dan lembaga penyiaran yang inginberkontrak maka dibuatkan perjanjian kerjsa sama (PKS) sertamengirimkan Invoice (tagihan) ke lembaga penyiaran yangbersangkutan dan dilakukan pembayaran oleh lembaga penyiarantersebut melalui rekening PT Garuda Media Nusantara (Matrix tv),Seluru perjanjian dilakukan dengan pertemuan

  ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulansetelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2Indonesia tahun 2018.Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantaramerasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaranPertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yangdisiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan ijin dariPihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar NonEkslusf, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran

  , baik embaga penyiaranpblik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupunlembaga penyiaran berlangganan yang daam melaksanakan tugas,fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ( pasal 1 angka 12 undangundang nomor 28Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...tahun 2014 tentang Hak Cipta ) dan setiap lembaga penyiaran akanmenhasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran( pasal 63 ayat 1 huruf c Undangundang nomor 28 tahun

  PT MITRA PAPUAVISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika DirjenPenyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4Januari 2017 (Asli) ; 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran BerlanggananJasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISIONDikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalampembuktian perkara lain atas nama terdakwa BACHTIAR.SE4.

• .- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;- 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi

  TUMBUR SILAEN.Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama daripemegaang hak siar, maka suatu Imbaga penyiaran di daerah harusmemiliki ijin atau legalitas terlebin dahulunseperti ijin PenyeenggaraanPenyiaran (IPP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempatusaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kKemudian dari PTGaruda Media Nusanatara melaakukan klarifikasi atau pengecekan kekemimfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, seteahdinyatala legal/sah kemudian

  ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulansetelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2Indonesia tahun 2018.Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantaramerasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaranPertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yangdisiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan ijin dariPihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar NonEkslusf, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran

  , baik embaga penyiaranpblik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupunlembaga penyiaran berlangganan yang daam melaksanakan tugas,fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ( pasal 1 angka 12 undangundang nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta ) dan setiap lembaga penyiaran akanmenhasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran( pasal 63 ayat 1 huruf c Undangundang nomor 28 tahun 2014 tentanghak Cipta ).Ahli menjelaskan bahwa :Halaman

  Penyiaran siarang ulang yaitu tindakan untuk melakukan siarantunda atas karya siaran yang telah ditayangkan secara real timeuntuk waktu yang berbeda;b.

  PT MITRA PAPUAVISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika DirjenPenyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4Januari 2017 (Asli) ;Halaman 75 dari 69Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap... 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran BerlanggananJasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISIONDirampas untuk Negara.4.

• LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA PUSAT, cq KEPALA LPP RADIO REPUBLIK INDONESIA SEMARANG, yang diwakili oleh Direktur Utama Mohammad Rohanudin, dk. VS SUBIANTONO WIDJAJA, S.H.

• .- 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;- 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;- 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi

  TUMBUR SILAEN.Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama daripemegaang hak siar, maka suatu Imbaga penyiaran di daerah harusmemiliki ijin atau legalitas terlebih dahulunseperti ijin PenyeenggaraanPenyiaran (IPP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempatusaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kemudian dari PTGaruda Media Nusanatara melaakukan klarifikasi atau pengecekan kekemimfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, seteahdinyatala legal/sah kemudian

  dari PT garuda Media Nusantara mulaielakuka negosiasi nilai kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan,setelah ada kesepakatan nilai antara PT Garuda Media Nusantaradengan pemegang hak siar dan lembaga penyiaran yang inginberkontrak maka dibuatkan perjanjian kerjsa sama (PKS) sertamengirimkan Invoice (tagihan) ke lembaga penyiaran yangbersangkutan dan dilakukan pembayaran oleh lembaga penyiarantersebut melalui rekening PT Garuda Media Nusantara (Matrix tv),Seluru perjanjian dilakukan dengan pertemuan

  ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulansetelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2Indonesia tahun 2018.Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantaramerasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaranPertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yangdisiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan ijin dariPihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar NonEkslusf, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran

  , baik embaga penyiaranpblik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupunlembaga penyiaran berlangganan yang daam melaksanakan tugas,fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ( pasal 1 angka 12 undangundang nomor 28Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...tahun 2014 tentang Hak Cipta ) dan setiap lembaga penyiaran akanmenhasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran( pasal 63 ayat 1 huruf c Undangundang nomor 28 tahun

  PT MITRA PAPUAVISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika DirjenPenyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4Januari 2017 (Asli) ; 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran BerlanggananJasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISIONDikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalampembuktian perkara lain atas nama terdakwa BACHTIAR.SE4.

• 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;
• 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;
• 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan

  Jasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISION

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama terdakwa BACHTIAR.SE

1. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu) rupiah

TUMBUR SILAEN.Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama daripemegaang hak siar, maka suatu Imbaga penyiaran di daerah harusmemiliki jin atau legalitas terlebin dahulunseperti ijin PenyeenggaraanPenyiaran (IPP), Surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempatusaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kemudian dari PTGaruda Media Nusanatara melaakukan klarifikasi atau pengecekan kekemimfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, seteahdinyatala legal/sah kemudian dari

PT garuda Media Nusantara mulaielakuka negosiasi nilai kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan,setelah ada kesepakatan nilai antara PT Garuda Media Nusantaradengan pemegang hak siar dan lembaga penyiaran yang inginberkontrak maka dibuatkan perjanjian kerjsa sama (PKS) sertamengirimkan Invoice (tagihan) ke lembaga penyiaran yangbersangkutan dan dilakukan pembayaran oleh lembaga penyiarantersebut melalui rekening PT Garuda Media Nusantara (Matrix tv),Seluru perjanjian dilakukan dengan pertemuan

ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulansetelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2Indonesia tahun 2018.Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantaramerasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaranPertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yangdisiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan jjin dariPihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar NonEkslusf, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran

, baik embaga penyiaranpblik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupunlembaga penyiaran berlangganan yang daam melaksanakan tugas,fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 52 dari 74 Putusan Nomor509/Pid.B/2021/PN Jap...perundangundangan ( pasal 1 angka 12 undangundang nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta ) dan setiap lembaga penyiaran akanmenhasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran( pasal 63 ayat 1 huruf c Undangundang nomor 28 tahun

PT MITRA PAPUAVISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika DirjenPenyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4Januari 2017 (Asli) ; 1 (Satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran BerlanggananJasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISIONDikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalampembuktian perkara lain atas nama terdakwa BACHTIAR.SE4.

• Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)LAWAN- Marah Halim Harahap- Hj. Dharmawati Harahap- Hj. Magreta Harahap- Erna Rya Rita- Hj. Dirigito Milatani Harahap- Hj. Budiaty Fauziah Harahap- dr. Ida Syailandrawati Harahap- Isfandiary Harahap

• MENGADILI:

  I.DALAM EKSEPSI

  -Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

  II.DALAM POKOK PERKARA

  1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

  2.Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23

  Agustus Tahun 2021;

  3.MewajibkanTergugatuntukmencabut Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 550-459 Tahun 2021, Tentang Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Periode 2021-2024, Tanggal 23 Agustus Tahun 2021;

  4.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 445.000,- (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

• Penggugat:
  1.Erman Vassilly Pontoh Alias Eman
  2.Andos Alias Awal
  3.Risdianto Gonti
  4.Fetriati Gonti Alias Ati
  Tergugat:
  Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

• 1 (satu) lembar Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (PT) Nomor TDP : 2608.1.60.001374 tanggal 9 Oktober 2015, Nama Perusahaan : MITRA PAPUA VISION.PT, atas nama Penanggung Jawab : HASANUDDIN;
• 1 (satu) Lembar Izin Penyelenggaraan Penyiaran PT MITRA PAPUA VISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4 Januari 2017 (Asli) ;
• 1 (satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran Berlangganan

  Jasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISION

Dirampas untuk Negara.

TUMBUR SILAEN.Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk memperoleh kerja sama daripemegaang hak siar, maka suatu Imbaga penyiaran di daerah harusmemiliki iin atau legalitas terlebin dahulunseperti ijin PenyeenggaraanPenyiaran (IPP), surat ijin usaha perdagangan (SIUP), Surat tempatusaha (SITU), Surat Tanda daftar perusahaan (TDP), kemudian dari PTGaruda Media Nusanatara melaakukan klarifikasi atau pengecekan kekemimfo RI terkait legalitas lembaga penyiaran tersebut, seteahdinyatala legal/sah kemudian dari

PT garuda Media Nusantara mulaielakuka negosiasi nilai kontrak berdasarkan analisa jumlah pelanggan,setelah ada kesepakatan nilai antara PT Garuda Media Nusantaradengan pemegang hak siar dan lembaga penyiaran yang inginberkontrak maka dibuatkan perjanjian kerjsa sama (PKS) sertamengirimkan Invoice (tagihan) ke lembaga penyiaran yangbersangkutan dan dilakukan pembayaran oleh lembaga penyiarantersebut melalui rekening PT Garuda Media Nusantara (Matrix tv),Seluru perjanjian dilakukan dengan pertemuan

ADRIAN, dan himbauan tersebut dilakukan sebulansetelah pelaksanaan Pertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2Indonesia tahun 2018.> Bahwa Saksi membenarkan bahwa PT Garuda Media Nusantaramerasa dirugikan dengan adanya pelanggaran hak Siar penyiaranPertandingan Sepak Bola Liga 1 dan Liga 2 Indonesia tahun 2018 yangdisiarkan oleh lembaga Penyiaran lain tanpa mendapatkan jjin dariPihak PT Garuda Media Nusantara sebagai pemegang Hak Siar NonEkslusf, dimana penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran

, baik embaga penyiaranpblik, lembaga penyiaran swasta, penyiaran komunitas maupunHalaman 52 dari 69Putusan Nomor510/Pid.B/2021/PN Jap...lembaga penyiaran berlangganan yang daam melaksanakan tugas,fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan ( pasal 1 angka 12 undangundang nomor 28tahun 2014 tentang Hak Cipta ) dan setiap Iembaga penyiaran akanmenhasilkan satu produk Hak terkait yang disebut dengan Karya siaran( pasal 63 ayat 1 huruf c Undangundang nomor 28 tahun

PT MITRA PAPUAVISION dari Kementrian Komunikasi dan Informatika DirjenPenyelenggaraan Pos dan Informatika Nomor : 000333, tanggal 4Januari 2017 (Asli) ; 1 (Satu) lembar Daftar Program Siaran Lemaga Penyiaran BerlanggananJasa Penyiaran Televisi PT MITRA PAPUA VISIONDirampas untuk Negara.4.

• (Fotocopy) 1 (satu) Bundel data Proses Penunjukan Langsung pekerjaan pengawasan Pembangunan Studio Penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan oleh PPTK bidang Sekretariat tahun Anggaran 2008.41. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel data proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di kabupaten Aceh selatan Oleh Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan telematika Provinsi NAD tahun anggaran 2008.42.

  (Asli) 1 (satu) Bundel data proses pelelangan Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di kabupaten Aceh selatan Oleh Sekretariat Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan telematika Provinsi NAD tahun anggaran 2008.43. (Fotocopy) 1 (satu) Bundel dokumen kualifikasi Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT. Citra Ratu Baiduri.44.

  (Fotocopy) 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh PT. Kumudo Intan.45. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Photo Progres Pekerjaan Renovasi Studio Penyiaran Beserta Kelengkapannya di Kabupaten Aceh Selatan oleh Pelaksana PT. Ratu Musi.46. (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Kerja Syarat (RKS) pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA 2008.47.

  (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Enginer Estimate (EE) Pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA 2008.48. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulan Consultant.49.

  (Fotocopy) 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kerja (KAK) pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan.52. (Asli) 1 (satu) Eksemplar Gambar Perencanaan Pekerjaan DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulan Consultant.53. (Asli) 1 (satu) lembar Sales Contract nomor: 11/08/SC/R-C/0193 tanggal 27 November 200854. (Asli) 1 (satu) lembar invoice nomor: 01/09/R C/NP/ 0003 tanggal 06 Januari 200955. (Asli) 1 (satu) lembar Sales Invoice nomor: 2008-1646 tanggal 22 Desember 200856.

  Mitra Karya Consultantuntuk melakukan pengawasan dalam proyek renovasi radio penyiaran diKabupaten Aceh Selatan tersebut ;Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada Yusri (perkaraterpisah) untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proyekrenovasi radio penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan tersebut ;Bahwa saksi tidak tahu bagaimana Yusri (perkara terpisah) bisa memakaiCV.

  penyiaran di Kabupaten Aceh Selatan ditandatanganioleh saudara Yusri (perkara terpisah);Atas keterangan saksi ini para terdakwa tidak tahu23.

  radio penyiaran di Kabupaten AcehSelatan sesuai dengan kontraknya karena saksi tidak pernah melakukanpengawasan langsung ke lapangan ;73Bahwa foto visual pembanguan proyek renovasi radio penyiaran tersebutada diambil bukan di lokasi proyek tersebut di ambil pada proyek lain diBanda Aceh ;Bahwa sekarang ini radio penyiaran tersebut telah berfungsi dengan baikdan bermanfaat bagi masyarakat Aceh Selatan ;Atas keterangan saksi ini terdakwaI menyatakan tidak tahu dan terdakwalIImenyatakan benar ;26.

  (Asli) 1 (satu) eksemplar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Enginer Estimate (EE)Pekerjaan: DED Studio Penyiaran Aceh Selatan Oleh CV. Maulana Consultant TA2008.(Asli) 1 (satu) Eksemplar Bill Of Quantity (BQ) Pekerjaan DED Studio Penyiaran AcehSelatan Oleh CV. Maulan Consultant.

  H Djalaluddin, SE selaku KPA untuk dibuatkan SPM nya sementara dilapangan pekerjaan renovasi radio penyiaran belum selesai 100 % selesai dan ada pekerjaanyang sedang dikerjakan ;Menimbang, bahwa pengamprahan dana 100% proyek radio penyiaran tersebutsaksi Muammar Khadafi lakukan bersama dengan terdakwa I.

• Menyatakan bahwa terdakwa Sri Dewi Yulianti PGL Dewi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan Tentanag Penyiaran sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran ;2.

  BatusangkarHalaman 7 dari 26 Putusan Nomor 641/Pid.Sus/2014/PN.PdgMultimedia untuk melaksanakan usaha penyiaran siaran televisi melaluikabelkerumah rumah konsumen dengan tempat usaha penyiaran di JalanBeringinn 4 No 8 Kel. Belanti Lolong Kec. Padang Utara Kota Padang.Keegiatan penyiaran siaran televise tersebut dilakukan dengan caramengumpulkan siaran siaran televise ke dalam receiver.

  konten dan program siaranyang ditayangkan lembaga penyiaran sesuaidengan izin yang dimilikinya.Bahwa benar PT.

  Penyiaran dari Menkominfo namun perusahan tersebut telahmenyiarkannya kerumah pelanggan.Bahwa PT.

  Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajibmemperoleh izin penyelenggaraan penyiaran ;1.

  suaran TV yang dilakukansaksi lebih kurang 200 orang ;Bahwa perbuatan terdakwa yang telah meminjamkan izin perusahaankepada saksi sehingga saksi bisa melaksanakan kegiatan penyiaran,sedangkan Kegiatan penyiaran yang dilakukan oleh saksi tersebut tanpaHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 641/Pid.

• Menyatakan Terdakwa DEDI FITRA Pgl DEDI bersalah melakukan tindak pidana (telah melanggar ketentuan Tentang Penyiaran sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran)". ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASKON Pgl MASKON dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;3.

• MENGADILI:

  1. Menyatakan Terdakwa YUBIANTO Bin HUSEIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Izin Penyelenggaraan Penyiaran;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana

• Penggugat:
  Idham, S.Sos
  Tergugat:
  1.TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH SULAWESI BARAT
  2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI SULAWESI BARAT
  Turut Tergugat:
  GUBERNUR PROPINSI SULAWESI BARAT

• kegiatan penyiaran walaupunsudah memiliki IPP.

  Akan tetapi,mengacu kepada UndangUndang Penyiaran sebenarnya lembaga penyiaran hanyadibagi menjadi 4 (empat) yaitu Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga PenyiaranSwasta (in casu LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas dan Lembaga PenyiaranBerlangganan.

  Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 ayat(2) UndangUndang Penyiaran, yang berbunyi:Jasa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan olehLembaga Penyiaran Publik;Lembaga Penyiaran Swasta;Lembaga Penyiaran Komunitas; danLembaga Penyiaran Berlangganan.Untuk lebih memperjelas maka kami sampaikan bagan perbedaan dan/atau pertentangan kedua lembaga penyiaran tersebut: PERTENTANGAN LEMBAGA PENYIARAN ANTARA UU No.32/2002 DENGAN PM No.22 KRITERIA PO/INN03222002 LPPPSLPSLPPPM Fungsi Baru

  untukmenghidupkan kembali lembaga penyiaran yang bertentangan dengan UndangUndang Penyiaran dan tentunya pula Putusan No. 38/2012.

  Penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestrial meliputi:1. Penyiaran radio AM/MW secara analog atau digital;2. Penyiaran radio FM secara analog atau digital;3. Penyiaran televisi secara analog atau digital;4.

• ACO Bin ANDI SUMMA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Memperoleh Ijin Penyelenggaraan Penyiaran, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;2.

  Penyiaran (IPP) tidakdiperbolehkan melakukan usaha penyiaran dan memungut iurankepada pelanggannya sesuai ketentuan PP No. 52 tahun 2005 tentangpenyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran berlangganan Pasal 4ayat 1 Sebelum menyelenggarakan kegiatan, lembaga penyiaranberlangganan wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran danUU No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 33 ayat (1) Sebelummenyelenggarakan kegiatan, lembaga penyiaran berlangganan wajibmemperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran ;

  Penyiaran LembagaPenyiaran Berlangganane Persyaratan :Pada Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 52 Tahun 2005 tentangPenyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan,menjelaskan bahwa Lembaga Penyiaran berlanggana harusmemenuhi persyaratan sebagai berikut :a.

  dalam menyelenggarakan penyiaran TV Kabel tidakmemiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang di keluarkan olehMenteri Kominfo, sanksi pidana melanggar Pasal 58 huruf b UU RINomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;Bahwa perbuatan terdakwa melakukan penyiaran TV kabel tanpamemiliki izin penyiaran tersebut tidak dibenarkan karena melanggarUU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 33 ayat (1) Sebelummenyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperolehIzin Penyelenggaraan Penyiaran ;

  penyiaran TV Kabel tidakmemiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang di keluarkan olehMenteri Kominfo, sanksi pidana melanggar Pasal 58 huruf b UU RI Nomor32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penyiaran TV kabel tanpamemiliki izin penyiaran tersebut tidak dibenarkan karena melanggar UUNo. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran Pasal 33 ayat (1) Sebelummenyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wejib memperolehIzin Penyelenggaraan Penyiaran ; Bahwa TV Kabel berlangganan

  "Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Televisi Tanoa Memperoleh IzinPenyelenggaraan Penyiaran;Ad. 1.

• Pemilik TV Kabel RAFLI, dalam kurun waktu tahun 2010 sampai dengan hari Selasa tanggal 29 September 2015 sekira pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, bertempat di jalan Balikpapan Handil Rt.5 No.202 Kelurahan Handil Baru Kecamatan Semboja Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili, untuk penyiaran

  televisi, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa BAJURI Bin H.

  ANDA TAIB selaku Pemilik Tv Kabel Rafli yang bergerak di bidang jasa penyiaran televisi berlangganan melakukan kegiatan penyiaran dengan menggunakan alat-alat berupa Parabola metrik, Receiver merk Matrik mango warna hitam AC 90-270 v 50 Hz/60Hz, Modulator merk Matrik warna abu-abu VM-550 D, Boster merk Matrik warna abu-abu mini, trunk amplifier E (S) series, Kabel RG 11 warna hitam dan kabel RG 6 warna hitam dengan channel-channel yang ditayangkan berupa SCTV, Aswaja, RCTI, Indosiar, Dangdut, MNC

  Kominfo RI yang dimiliki oleh TV Kabel Rafli terdakwa tidak dapat menunjukkannya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kaltim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyalurkan atau mengalirkan siaran dari channel-channel yang disiarkan oleh TV Kabel Rafli yang berbentuk suara, gambar dan informasi yang diterima di program TV masing-masing para pelanggan tersebut dilakukannya tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran

  Perbuatan .............................../--------- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;M E N G A D I L I :1. Menyatakan Terdakwa BAJURI BIN H. ANDA TAIB terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;2. Melepaskan Terdakwa BAJURI BIN H.

  SDN yang propesional di bidang penyiaran.Bahwa benar yang dimaksud dengan lembaga penyiaran yaitu berdasarkan UU RINo.32 tahun 2002 pasal 1 ayat (9) tentang penyiaran adalah penyelenggara penyiaran,baik lembaga penyiaran public, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiarankomunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas,Nomor 185/Pid.B/2016/PN.TRG.

  Kukar Kaltim tersebut termasuk Lembaga PenyiaranBerlangganan dikarenakan TV KABEL RAFLI milik Sdr BAJURI telah menyiarkanmelalui kabel kepada pelanggannya dan menarik iyuran penyiaran Berdasarkan UUNo. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran Pasal 1 ayat (9) yang dimaksud denganLembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik,lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaranberlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnyaberpedoman

  penyiaran.Dari konstruksi pasal tersebut diatas jelas bahwa pelaku sebagai subjek hukum yang dapatdipidana yakni lembaga penyiaran yang dalam menyelenggarakan kegiatan penyiaran belummemperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.

  Adapun yang dimaksud dengan lembagapenyiaran dalam undangundang ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 yangberbunyi :Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik,lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaranberlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedomanpada peraturan perundangundangan yang berlakuDari bunyi ketentuan pasal tersebut, disebutkan pula mengenai penyiaran yang selanjutnyadefinisi

  Lembaga penyiaran terdiri dari lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta,lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan. Dimanaterhadap masingmasing lembaga penyiaran tersebut telah diberikan definisinya olehundangundang (vide ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 30 UU. No. 32 tahun 2002tentang Penyiaran);2s KSQIAAN cose cexmwemes comme arene een /Nomor 185/Pid.B/2016/PN.TRG. Hal. 20 dari 31 Halaman2.

• Pesona Visual Mandiri tidakdapat dijadikan dasar untuk kegiatan penyiaran berlangganan yang dilakukan olehterdakwa.

  Akhirnya kegiatan penyiaran berlangganan yang diselenggarakan olehterdakwa tersebut diketahui oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Babel,hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2013 sekira pukul 12.15 Wib olehsaksi MOHAMMAD RIDWAN bin ALI MUSTAFA selaku Ketua KPID Babel,kegiatan penyiaran berlangganan tersebut dilaporkan ke Kepolisian Daerah KepulauanBangka Beiitung.

  PANGKALPINANG MANDIRI milikterdakwa pernah mendapat surat teguran dari KPID Babel tentang himbauansegera membuat surat Izin Penyelenggaraan Penyiaran sekitar bulan September2011 tentang sosialisasi dan teguran dari KPID BABEL untuk mengurusperizinan penyiaran TV KABEL;Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan penyiaran TV KABEL kepadapelanggan pelanggan terdakwa, tetapi terdakwa ada bekerja sama dengan pihakPT.

  ;Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun tunggal, sehinggaMajelis akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 58 huruf b Undangundang Republik Indonesia Nomor 32 tahun2002 tentang Penyiaran yang unsurunsurnya sebagai berikut :1 Setiap Orang ;2 Menyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Ijin Penyelenggaraan Penyiaran;ad.1.

  dari KPI/KPID;Menimbang, bahwa berdasarkan di atas, maka unsur ke 2 MenyelenggarakanKegiatan Penyiaran Tanpa Ijin Penyelenggaraan Penyiaran menurut hemat MajelisHakim telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsurdari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah danditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidanaMenyelenggarakan Kegiatan Penyiaran Tanpa Ijin Penyelenggaraan Penyiaran dankarenanya