Keempat, in casu Branch Profit Tax, memilikiketerkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang) antara KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3B Indonesia Inggrissebagaimana yang dimuat dalam Article 10.7 yang menyatakan bahwa:Not with standing any other provisions of this Agreement, where acompany which is a resident of a Contracting State, having a permanentestablishment in that Contracting State, derives profits through of thepermanent establishment, such profits may be taxed (in

an addition to betax which would be chargeable on those profits if they were the profits ofa company which was a resident of that other Contracting State) inaccordance with the laws of the Contracting State, but the rate of tax soimposed shall not exceed 10 per cent of the profits of the permanentestablishment after payment of the income tax on those profits;Halaman 5 dari 11 halaman.

pajakpajaklainnya yang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, Selanjutnya Pasal 10 ayat (8) antara P3B IndonesiaInggrismenyatakan bahwa: The provisions of paragraph 7 of this Article shallnot affect the provisions contained in any production sharing contractsand contracts of work (or any similar contracts) relating to the oil or gassector or other mining sector entered into by a resident of the UnitedKingdom with the Government of Indonesia, its instrumentality, itsrelevant state

Interest arising in a Contracting State and paid to a resident ofthe other Contracting State may be taxed in that other State.2.

However, such interest may be taxed in the Contracting State inwhich it arises, and according to the law of that State, but if therecipient is the beneficial owner of the interest, the tax socharged shall not exceed 15% of the amount of the interest.Persetujuaan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraPemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Perancis :Pasal 11:(1) Bunga berasal dari salah satu Negara pihak pada Persetujuandan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya pihak padaPersetujuan

pemilik yang menikmati bunga itu, maka pajakyang dikenakan tidak akan melebihi 15 perseratus dari padajJumlah bunga itu.Bahwa berdasarkan Article 11 (Interest) Convention Between TheGovernment Of The Republic Of Indonesia And The Government OfThe Republic Of Singapore For The Avoidance of Double Taxationand The Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes onIncome And Capital (Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) Indonesia Singapura), diatur bahwa :(1) Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident ofthe other Contracting State may be taxed in that other State.(2) However, such interest may also be taxed in the ContractingState in which it arises, and according to the laws of that State,but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the taxso charged shall not exceed 10% of the gross amount.Pasal 11:(1) Bunga berasal dari salah satu Negara pihak pada Persetujuandan dibayarkan kepada penduduk Negara lainnya pihak padaPersetujuan dapat dikenakan pajak di

(Islamic State) di Suriah yang ditunjukkannya melaluitayangan slide dengan bantuan alat proyektor seperti : Luas wilayah yang telah dikuasai ISIS; Suasana Daulah Khilafah ISIS; Menunjukkan video peperangan ISIS; Pemberlakuan hukum Islam yang dilakukan dengan carapemenggalan, rajam, cambuk;Ustad Fauzan Al Ansory saat itu juga menerangkan musuhmusuh ISISdi Suriah yang harus diperangi yakni Syiah, Murtadin, PKK (PartaiKomunis Kurdi), SWAT Amerika, Rofidoh, Nusairiah.

Cara yang dapatdilakukan untuk memerangi musuhmusuh Isis di Indonesia dapatdilakukan dengan cara ditembak atau dengan ditusuk menggunakansenjata tajam;Bahwa di akhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa dibaiatoleh Ustad Fauzan Al Ansory untuk mendukung dan taat kepada DaulahHalaman 4 Putusan Nomor 26/P1D.SUS/2017/PT OKI.Isis di Suriah yang kini berganti nama menjadi IS (ISLAMIC STATE) dibawah pimpinan Syekh Abu Bakar Al Bagdadi, dengan telah dibaiatnyaTerdakwa bersama yang lainnya tersebut

Sebagai Amir Tertinggi IS (Islamic State) di Indonesia yaitu AbuBakar Baasyir dan Oman Abdulrahman (warga binaan Lapas NusaKambangan);2. Bertindak sebagai Pendakwah adalah Ustad Fauzan Al Ansory;Kemudian wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad Khairul Anam sebagaiAmir/Ketua Wilayah;Yang membawahi beberapa Mudiriyah/Kabupaten yakni antara lain :1. Mudiriyah Cirebon dijabat oleh sdr.

Dividends paid by a company which is a resident of a ContractingState to a resident of the other Contracting State may be taxed in thatother State.2.

However, such dividends may also be taxed in the Contracting Stateof which the company paying the dividends is a resident andaccording to the laws of that State, but if the recipient is thebeneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed:(a) 10% of the gross amount of the dividends if the beneficial owneris a company (other than a partnership) which holds directly atleast 25% of the capital of the company paying the dividends,(b) 15% of the gross amount of the dividends in all

The term "dividends" as used in this Article means income fromshares, Jouissance shares or "jouissance" rights, mining shares,founders shares or other rights, not being debtclaims, participatingin profits, as well as income from other corporate rights which issubjected to the same taxation treatment as income from shares bythe laws of the State of which the company making the distribution isa resident.bahwa dalam persidangan, Majelis menanyakan kepada Pemohon Bandingmengapa COD tidak disampaikan

bahwa selanjutnya Pasal 13 ayat (3b) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antaraIndonesia dan Amerika menyebutkan bahwa :"The term "royalties" as used in this Article also includes payments by a resident of one of theContracting States for the use of, or the fight to use, industrial, commercial or scientific equipment,but not including ships, aircraft or containers the income from which is exempt from tax by the otherContracting State under Article 9 (Shipping and Air Transport)"bahwa Pasal

8 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia danAmerika menyebutkan bahwa :"Business profits of a resident of one of the Contracting States shall be exempt from tax by the otherContracting State unless such resident carries on business in that other Contracting State through apermanent establishment situated therein.

If such resident carries on business as aforesaids,tax maybe imposed by that other Contracting State on the business profits of such resident but only on somuch of such profits as are attributable to the permanent establishment or are derived from sourceswithin such other Contracting State from sales of goods or merchandise of the same kind as thosesold, or from other business transactions of the same kinds as those effected, through the permanentestabtishment"bahwa Pemohon Banding mengemukakan,

Terdakwa mengikuti kelompoktersebut kurang lebih selama setahun sampai tahun 2015 dan selamamengikuti ALMANAR Terdakwa berkenalan dengan Anggota ALMANARantara lain dengan saksi DODI dan saksi JUNEDI alias JJ; Bahwa kemudian sekitar awal tahun 2015 Terdakwa bergabung denganJemaah Ansor Khilafah (JAK) Cirebon dengan Ketua AGUNGFIRMANSYAH alias AGUNG BROWNIS dan Terdakwa bergabung denganJemaah Ansor Khilafah Cirebon karena Terdakwa mengetahui JemaahAnsor Khilafah Cirebon mendukung kelompok Islamic State

Pada saat itu Terdakwa bersama Saksi JUNEDIalias JJ, Saksi ALI MAKHMUDIN alias LULU, Saksi CUNAEDI alias ABUSALMA hadir dalam acara tersebut sedangkan yang mengisi kajian USTADFAUZAN AL ANSORY bersama Asistennya yakni Saksi ALI HAMKAsedangkan Materi kajian yang diberikan USTAD FAUZAN AL ANSORImengenai perkembangan Daulah Khilafah ISIS yang kini bernama IS(Islamic State) di Suriah yang ditunjukkannya melalui tayangan slide denganbantuan alat proyektor seperti : Luas Wilayah yang telah dikuasai ISIS

Cara yang dapatdilakukan untuk memerangi musuhmusuh ISIS di Indonesia dapatdilakukan dengan cara ditembak atau dengan ditusuk menggunakan senjatatajam;Bahwa diakhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa dibaiat olehUSTAD FAUZAN AL ANSORI untuk mendukung dan taat kepada DAULAHISIS di Suriah yang kini berganti nama menjadi IS (ISLAMIC STATE)dibawah pimpinan SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI, dengan telahdibaiatnya Terdakwa bersama yang lainnya tersebut maka Terdakwa resmimenjadi warga khilafah Islamiyah

Sebagai AMIR Tertinggi IS (Islamic State) di Indonesia yaitu ABUBAKAR BAASYIR dan OMAN ABDULRAHMAN (warga binaan LapasNusa Kambangan);2). Bertindak sebagai Pendakwah adalah ustad FAUZAN AL ANSORY;Kemudian Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagaiAMIR/Ketua WILAYAH;Yang membawahi beberapa MUDIRIYAH atau Kabupaten yakni antara lain :Hal. 6 dari 21 hal. Putusan No. 2011 K/Pid.Sus/201 71).

Sebagai AMIR Tertinggi IS (Islamic State) di Indonesia yaitu ABUBAKAR BAASYIR dan OMAN ABDULRAHMAN (warga binaan LapasNusa Kambangan);2). Bertindak sebagai Pendakwah adalah ustad FAUZAN AL ANSORY;Kemudian Wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad KHAIRUL ANAM sebagaiAMIR/Ketua WILAYAH;Yang membawahi beberapa MUDIRIYAH atau Kabupaten yakni antara lain :1). Mudiriyah Cirebon dijabat oleh Sdr.

diperlakukansebagai biayabiaya yang dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak, selainitu Royalty tersebut dikbayarkan berdasarakn Technology Agreement antaraNV Bekaert SA dengan Pemohon Banding.bahwa dalam tahun 2008 Pemohon Banding laba tetapi tidak membagikandividen kepada pemegang saham, jadi pembayaran Royalty tersebutmerupakan dividen terselubung.bahwa hal ini sesuai dengan OECD model yang menyatakan Attention drawngenerally to the following case, the beneficial owner of royalties incontracting state

is a company resident in the other contracting state, all orpart of its capital held by shareholders resident outside that other state, itpractice is not distribute its profit in form of dividend and its enjoypreferential tax treatment (harus diperhatikan adanya pemegang saham yangtidak mendapatkan dividen tetapi menikmatinya dalam bentuk lain, dalam halini dalam bentuk soyalti), sehingga pendapat Pemohon Banding yangmenyatakan tidak ada satupun aturan yang melarang royalty sebagai biaya,adalah

Banding) tidaksetuju dengan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) yang mendasarkan saat terutangnya PPh Pasal 26 tersebutjuga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai denganmetode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajibanmemotong atau memungut Pajak Penghasilan;Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (TaxTreaty) Indonesia Malaysia yang menyebutkan bahwa Interest arisingin a Contracting State

and paid to a resident of the other ContractingState may be taxed in that other State", sehingga PPh Pasal 26 yangdibayarkan Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)kepada Austral Enterprises Berhad (sekarang berganti nama menjadiSime Darby Austral Holdings Berhad) terutang pada saat terjadipembayaran dan bukan pada saat pencatatan (accrual);Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa PajakFebruari s.d.

Malaysia)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Tax Treaty antar PemerintahIndonesia dan Malaysia yang disetujui tanggal 12 September 1991merupakan peraturan yang lebih tinggi dari UndangUndang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36Tahun 2008 dan peraturan perundangan di bawahnya;Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (7ax Treaty) Indonesia Malaysia, dinyatakan:Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of theother Contracting State may be taxed in that other State";Atau dalam Bahasa Indonesia berarti bahwa bunga yang berasal darisuatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepadapenduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakanpajak di Negara lain tersebut;Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)berpendapat atas accrual bunga pinjaman kepada AustralEnterprises Berhad (sekarang berganti nama menjadi Sime DarbyAustral Holdings Berhad) terutang

Putusan Nomor 1056/B/PK/PJK/2016"In the event of there being a dispute in the interpretation and theapplication of this Agreement, the English text shall prevail";Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan daripersetujuan ini maka teks dalam Bahasa Inggris yang akandigunakan;Bahwa dalam hal kata paid yang digunakan pada Interest arising ina Contracting State and paid to a resident of the other ContractingState may be taxed in that other State", Pemohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon

Bahwa Article 11 Para 1, 2, 3, 4 and 5 Tax Treaty atau Persetujuan Penghindaran16Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda,menyatakan:Article 111 Interest arising in one of the two States and paid to a resident of the otherState may be taxed in that other State.2 However, such interest may also be taxed in the State in which it arises andaccording to the laws of that State, but if the Beneficial Owner of the interest174is a resident of the other State, the tax so charged

shall not exceed 10 percent of the gross amount of the interest.Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one ofthe two States shall be taxable only in the other State to the extent that suchinterest is derived by:1 the Government of the other State, including politicalsubdivisions and local authorities thereof; orul the Central Bank of the other State; orill a financial institution owned or controlled by theGovernment of the other State, including politicalsubdivisions

and local authorities thereof; oriv any resident of the other State with respect to debtclaims guaranteed or insured by the Government of theother State including political subdivisions and localauthorities thereof, the Central Bank of the other Stateor any financial institution owned or controlled by thatGovernment.Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of theother Stares shall be taxable only in the other State if the Beneficial Ownerof the interest is a resident

of source is not obliged to give up taxing rights over interestincome merely because that income was immediatelyreceived by a residentof a State with which the State of source had concluded a convention.

The19term "Beneficial Owner " is not used in a narrow technical sense, rather, itshould be understood in its context and in light of the object and purposes ofthe Convention, including avoiding double taxation and the prevention offiscal evasion and avoidance ;b Commentary on Article 11 Paragraph 10vesaee It would be equally inconsistent with the object and purpose of theConvention for the State of source to grant relief or exemption where aresident of a Contracting State, otherwise than through

under Article 9 (Shipping and AirTransport)";Bahwa Pasal 8 ayat 1 Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:Business profits of a resident of one of the Contracting States shall beexempt from tax by the other Contracting State unless such residentcarries on business in that other Contracting State through a permanentestablishment situated therein.

unless such resident carrieson business in that other Contracting State through a permanentestablishment situated therein.

If such resident carries on business asaforesaids, tax may be imposed by that other Contracting State on thebusiness profits of such resident but only on so much of such profits as areHalaman 11 dari 36 halaman.

within that Contracting State and beneficially owned by a residentof the other Contracting State shall not exceed 15 percent of the grossamount of royalties described in paragraph 3(a) and 10 percent of the grossamount of royalties described in paragraph 3(b)";Bahwa Pasal 13 ayat 3 a Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The term "royalties" as used in this Article means payments of any kindmade as consideration for the use of, or the right

under Article 9 (Shipping and Air Transport)";Bahwa lebih lanjut Pasal 13 ayat 2 Persetujuan Penghindaran PajakBerganda (P3B) antara Indonesia dan Amerika menyebutkan bahwa:"The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived fromsources within that Contracting State and beneficially owned by a residentof the other Contracting State shall not exceed 15 percent of the grossHalaman 12 dari 36 halaman.

Pademangan, Jakarta Utara, dan menetapkan atas barang imporUnited State meat and bone meal (tepung daging dan tulang) bahan bakupakan ternak sebanyak 41,68 MT, Negara asal: United State Pos Tarif2309.90.90 yang diberitahukan dengan PIB Nomor 010724 tanggal 26September 2017 dikenakan pembebanan PPN sebesar 10%, sehinggatagihan PPN impor yang harus dibayar sebesar Rp 74.481.000,00 (tujuhpuluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada

Agung berpendapat:Alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapatdibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolakbanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP107/ WBC.09/2017 tanggal 28 Desember 2017, tentang Penetapan atasKeberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)Nomor: 000707/WBC.08/KPPMP.07/NTL/2017 tanggal 03 Oktober 2017,atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.172.5092.000; danmenetapkan atas barang impor United State

meat and bone meal (tepungdaging dan tulang) bahan baku pakan ternak sebanyak 41,68 MT, Negaraasal: United State Pos Tarif 2309.90.90 yang diberitahukan dengan PIBNomor 010724 tanggal 26 September 2017 dikenakan pembebanan PPNsebesar 10%, sehingga tagihan PPN impor yang harus dibayar sebesarRp74.481.000,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

mengadili perkaratersebut; Setelah meneliti dan memperhatikan berkas perkara permohonantersebut ;e Setelah memeriksa dan memperhatikan alat bukti surat maupun alat buktisaksi yang diajukan Para Pemohon didepan persidangan ;Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22Juni 2009 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 25 Juni 2009 dengan nomor : 534/Pdt.P/2009/PN.Sby telah mengemukakan halhal sebagaiberikut :e Bahwa Para Pemohon telah kawin sah di STATE

bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segalasesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dandipertimbangkan dalam penetapan ini ; Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sepertitersebut diatas ; Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 22 Juni 2009 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 Juni 2009 No.534/Pdt.P/2009/PN.Sby pada pokoknya mendalilkan bahwa Para pemohon telah kawinsah di State

of King pada tanggal 26 Mei 2002,namun karena kelalaian Para pemohon setelah kembali ke Indonesia ParaPemohon belum mendaftarkan perkawinan tersebut di Kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, maka untuk keperluantersebut diperlukan adanya penetapan dari pengadilanMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda P3 dan P4 dihubungkan.........P4 dihubungkan dengan keterangan saksi Tjokro Rahardjo, Tjio telah ternyata bahwaPara Pemohon telah menikah secara gereja di State

Wib, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu dalam bulan Januaritahun 2014 bertempat di Area A State Of Trance New Horizon Pantai Carnaval AncolKecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawanhukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukantanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:e =Pada hari Sabtu tanggal 15

Wib, atau setidaktidaknya pada waktuwaktu dalam bulan Januaritahun 2014 bertempat di Area A State Of Trance New Horizon Pantai Carnaval AncolKecamatan Pademangan Jakarta Utara, atau setidaktidaknya disuatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanpa hak atau melawanhukum, menggunakan Narkkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:Pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 ketika Aiptu Chandra

Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkaraTerdakwa dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik benar;e Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa;e Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;e Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 ketika saksi bersama dengan saksiChandra Brilyan dan Brigadir Wahyu Dwi Jayanto sedang melaksanakan observasiwilayah lalu mendapat informasi dari masyarakat bahwa Area A State

yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik sehubungan dengan perkaraTerdakwa dan keterangan Saksi dihadapan Penyidik benar;Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluargadengan Terdakwa;Bahwa Saksi adalah anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 maret 2014 ketika Saksi bersama dengan saksiChandra Brilyan, sedang melaksanakan observasi wilayah lalu mendapat informasidari masyarakat bahwa Area A State

Rachmatullah dan Saksi Wahyu Dwi Jayanto anggotaSatuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara sedang melaksanakan observasiwilayah, lalu mendapat informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwaArea A State Of Trance New Horizon Pantai Carnaval Ancol KecamatanPademangan Jakarta Utara sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika,atas informasi tersebut kemudian Saksi Chandra Brilyan bersama dengan Saksi M.Rachmatullah dan Saksi Wahyu Dwi Jayanto melakukan penyelidikan di lokasitetrsebut dan pada

dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang menyebabkan krediturmempunyai klaim atas asset debitur;bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding yang mendasarkan saatterutangnya PPh Pasal 26 tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuaidengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong ataumemungut Pajak Penghasilan;bahwa menurut Pemohon Banding sesuai dengan P3B Indonesia Thailand yangmenyebutkan bahwa : "Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of theother Contracting State may be taxed in that other state, sehingga PPh Pasal 26 atas bungasebesar Rp 14.192.921.234,00 yang dibayarkan Pemohon Banding kepada kantor pusat diThailand terutang pada saat terjadi pembayaran dan bukan pada saat pencatatan (accrual);bahwa ketentuan dalam P3B di atas bermakna bahwa saat pemajakan atas bunga tersebutharus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu : Bunga tersebut timbul di negara perjanjian danBunga tersebut dibayarkan kepada penduduk

Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other ContractingState may be taxed in that other State;2. However,(a). In the case of Indonesia,such interest arising in Indonesia may be taxed in Indonesia according to the lawsof Indonesia, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax socharged shall not exceed 15 percent of the gross amount of the interest";(b).

,Amerika Serikat, merupakan pembayaran royalty kepada perusahaan yangberdomisili (Tax Resident) di Amerika Serikat;bahwa berdasarkan Tax Treaty (P3B) antara Indonesia dengan Amerika Serikat,Pasal 13 ayat (1, 2 dan 3), menyebutkan :Royalties derived from sources within one of the Contracting States by a resident ofthe other Contracting State may be taxed by both Contracting States;The rate of tax imposed by a Contracting State on royalties derived from sourceswithin that Contracting State and beneficially

owned by a resident of the otherContracting State shall not exceed 15 percent of the gross amount of royaltiesdescribed in paragraph 3 (a) and 10 percent of the gross amount of royaltiesdescribed in paragraph 3 (b);a.

shall be taxable only in that Stateunless the enterprise carries on business in the other Contracting State through apermanent establishment situated therein, If the enterprise carries on business asaforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only somuch of them as is attributable to that permanent establishment;bahwa berdasarkan Tax Treaty antara Indonesia dengan Inggris, Pasal 5 ayat (3)dan Pasal 7 ayat (1) menyatakan :Pasal 5 ayat (3)The term "permanent establishment

" likewise includes:(a) a building site, a construction, assembly or installation project or supervisoryactivities in connection therewith, but only where such site, project or activitiescontinue for a period of more than 183 days;(b) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprisethrough employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose,but only where activities of that nature continue (for the same or connected project)within the Contracting State

for a period or periods aggregating more than 91 dayswithin any continuous period of twelve months;Pasal 7 ayat (1)The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that Stateunless the enterprise carries on business in the other Contracting State through apermanent establishment situated therein, If the enterprise carries on business asaforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only somuch of them as is directly or indirectly attributable

Interest arising in one of the two States and paid to a resident of theother State may be taxed in that other State.2. However, such interest may also be taxed in the State in which it arisesand according to the laws of that State, but if the Beneficial Owner of theinterest is a resident of the other State, the tax so charged shall notexceed 10 per cent of the gross amount of the interest.3.

Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in one ofthe two States shall be taxable only in the other State to the extent thatsuch interest is derived by:(i) the Government of the other State, including political subdivisionsand local authorities thereof; or(ii) the Central Bank of the other State; orHalaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor 307/B/PK/PJK/2015(iii) a financial institution owned or controlled by the Government of theother State, including political subdivisions

and local authoritiesthereof; or(iv) any resident of the other State with respect to debtclaimsguaranteed or insured by the Government of the other Stateincluding political subdivisions and local authorities thereof, theCentral Bank of the other State or any financial institution owned orcontrolled by that Government.4.

Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one ofthe other Stares shall be taxable only in the other State if the BeneficialOwner of the interest is a resident of the other State and if the interest ispaid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid inconnection with the sale on credit of any industrial, commercial orscientific equipment.5.

Commentary on Article 11 Paragraph 9the State of source is not obliged to give up taxing rights overinterest income merely because that income wasimmediatelyreceived by a resident of a State with which the Stateof source had concluded a convention.

Otoritas penerbit harus diberitahu alasanpenolakan penggunaan tarif preferensi tersebut;In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected by the customs authorityof the importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form D) shall bemarked accordingly in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form D) shall bereturned to the issuing authority within a reasonable period not exceeding sixty (60)days.

notified of the grounds for the denial of tariffpreference,bahwa dalam hal Surat Keterangan Asal/SKA (Form ID) tidak dapat diterima,sebagaimana dijelaskan dalam paragraph sebelumnya, negara pengimpor harusmenerima dan mempertimbangkan penjelasan dari otoritas penerbit dan menetapkankembali apakah Form D tersebut dapat diterima atau tidak untuk mendapatkan tarifpreferensi;In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in thepreceding paragraph, the importing Member State

should accept and consider theclarifications made by the issuing authorities and assess again whether or not theForm D application can be accepted for the granting of the preferential treatment.The clarifications should be detailed and exhaustive in addressing the grounds ofdenial of preference raised by the importing Member State.2. bahwa berdasarkan situs Kementerian Perdagangan dan Industri Malaysiaiti 2id= c0a8156f50c 650c65087b3c5 menyatakan: bahwa dalam hal adanya penolakan atau keraguan dari

Putusan Nomor 1059/B/PK/PJK/2016Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty)Indonesia Malaysia yang menyebutkan bahwa Interest arising in aContracting State and paid to a resident of the other Contracting State maybe taxed in that other State", sehingga PPh Pasal 26 yang dibayarkanPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada AustralEnterprises Berhad (sekarang berganti nama menjadi Sime Darby AustralHoldings

Malaysia) sebagaimana dimaksud dalamPasal 11 Tax Treaty antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia yangdisetujui tanggal 12 September 1991 merupakan peraturan yang lebihtinggi dari UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan perundangandibawahnya.Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Penghindaran PajakBerganda (Tax Treaty) Indonesia Malaysia, dinyatakan:Interest arising in a Contracting State

and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other State"Atau dalam Bahasa Indonesia berarti bahwa bunga yang berasal darisuatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepadapenduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakanpajak di Negara lain tersebut.Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berpendapatatas accrual bunga pinjaman kepada Austral Enterprises Berhad(sekarang berganti nama menjadi Sime Darby Austral Holdings Berhad)terutang PPh

Putusan Nomor 1059/B/PK/PJK/2016Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan daripersetujuan ini maka teks dalam Bahasa Inggris yang akan digunakan.Bahwa dalam hal kata paid yang digunakan pada Interest arising inaContracting State and paid to a resident of the other Contracting Statemay be taxed in that other State", Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) menggunakan merriamwebster dictionarydalam http://www.merriamwebster.com.

(/slamic State) di Suriah yang ditunjukkannya melaluitayangan slide dengan bantuan alat proyektor seperti : Luas wilayah yang telah dikuasai ISIS; Suasana Daulah Khilafah ISIS; Menunjukkan video peperangan ISIS; Pemberlakuan hukum Islam yang dilakukan dengan carapemenggalan, rajam, cambuk;Ustad Fauzan Al Ansory saat itu juga menerangkan musuhmusuh ISISdi Suriah yang harus diperangi yakni Syiah, Murtadin, PKK (PartaiKomunis Kurdi), SWAT Amerika, Rofidoh, Nusairiah.

Cara yang dapatdilakukan untuk memerangi musuhmusuh Isis di Indonesia dapatdilakukan dengan cara ditembak atau dengan ditusuk menggunakansenjata tajam;Bahwa di akhir kajian peserta yang hadir termasuk Terdakwa dibaiatoleh Ustad Fauzan Al Ansory untuk mendukung dan taat kepada DaulahHalaman 4 Putusan Nomor 26/P1D.SUS/2017/FT OKI.Isis di Suriah yang kini berganti nama menjadi IS (ISLAMIC STATE) dibawah pimpinan Syekh Abu Bakar Al Bagdadi, dengan telah dibaiatnyaTerdakwa bersama yang lainnya tersebut

Sebagai Amir Tertinggi IS (/slamic State) di Indonesia yaitu AbuBakar Baasyir dan Oman Abdulrahman (warga binaan Lapas NusaKambangan);2. Bertindak sebagai Pendakwah adalah Ustad Fauzan Al Ansory;Kemudian wilayah Jawa Barat dijabat oleh ustad Khairul Anam sebagaiAmir/Ketua Wilayah;Yang membawahi beberapa Mudiriyah/Kabupaten yakni antara lain :1. Mudiriyah Cirebon dijabat oleh sdr.

Bahwa di dalam ldentitas di Negara Amerika Serikat USA (United State OfAmerica) California Identification Card Nomor : A9168387, Pemohonmenggunakan nama : PEMOHON;9.

Foto copy lIdentitas di Negara Amerika Serikat USA (United State OfAmerica) California Identification Card Nomor : A9168387, Pemohonmenggunakan nama : PEMOHON, diberi tanda P7;Menimbang, bahwa semua bukti suratsurat tersebut telah diberi materaisecukupnya dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya di persidangan,sehingga bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; Menimbang, bahwa disamping bukti suratsurat tersebut, dalam mempertahankan dalildalil permohonannya, Pemohon

oleh yang dikeluarkan oleh Pegawai LuarBiasa Pencatatan Sipil di Jakarta; (bukti P3);Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P4, P5, P6 dan P7 dapatdiketahui bahwa nama Pemohon sebagaimana yang tertera dalam Buku Nikahadalah PEMOHON, yang tertera dalam Surat ljin Mengemudi (SIM A) adalahPEMOHON, yang tertera dalam Paspor Negara Republik Indonesia Nomor : A8806828, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat, adalahPEMOHON dan yang tertera dalam ldentitas di Negara Amerika Serikat USA(United State