Ditemukan 1277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ulakan ulaan ulayat urusan ucapan usaman ukasah urasan ularan ulisan unasan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 07-06-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 189/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 7 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat : Muhammad alias Muhammad bin Saleh bertindak selaku ahli waris dari Almarhumah Aliah Binti Said Diwakili Oleh : Bonifasius Gunung, S.H.,
Terbanding/Tergugat I : Tuan Asmawi Bin Kodir Als. Asmawi Modir
Terbanding/Tergugat II : Tuan Muchtar Bin Napih Als. Muchtar
Terbanding/Tergugat III : Tuan Aseffudin selaku ahli waris dari Sanan Bin Napih
Terbanding/Tergugat IV : Ahli Waris Alm. H. IMAN BIN MILAN, yaitu Ny. Ibun Binti H. Iman, Ny. Lia Binti H. Iman, Ny. Suni Binti H. Iman, Ny. Hj. Sanih Binti Kuruh, dan Tuan H. Amjah Bin H. Iman,
Terbanding/Tergugat V : Tuan Soemali Soenanta
Terbanding/Tergugat VI : P.T. Kilap Propertindo
Terbanding/Tergugat VII : Menteri Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat VIII : PPAT Notaris Daisy Rosalina Suniadji, S.H.,
Terbanding/Tergugat IX : PPAT Notaris Helmi, S.H.,
Terbanding/Tergugat X : Bank Panin
Terbanding/Tergugat XI : Wali Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat XII : Camat Kecamatan Bekasi Selatan
Terbanding/Tergugat XIII : Lurah Pekayon Jaya
Terbanding/Turut Tergugat I : Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah II Ditjen Pajak Jawa Barat Cq. Kantor Pelayanan PBB Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia PUPR
Terbanding/Turut Tergugat III : P.T. Jasa Marga Persero Tbk
108 — 58
  • Bahwa Termohon Banding VI menolak setiap dan seluruh dalil Memori21.Banding Pemohon Banding dahulu Penggugat dalam bagian Memori BandingPemohon Banding mengenai ulasan kembali Gugatan Perbuatan MelawanHukum, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TermohonBanding VI;Bahwa Termohon Banding tidak akan menanggapi dalil dalil pengulangankembali dari Memori Banding Pemohon Banding yang diambil dariGugatannya, karena sudah cukup jelas terurai dalam Gugatan PemohonHalaman 102 dari 112 Putusan
Pengadilan PN MALANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-02-2001 — Putus : 16-10-2001 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN MALANG Nomor 20/Pdt.G/2001/PN Mlg
Tanggal 16 Oktober 2001 — AGUS MULYANTONO melawan Drs. HADI SETIAWAN,DKK
191 — 43
  • I sampai dengan XXI. 2 tersebut berisi beritaulasan dari harian koran tersebut tentang adanya Mafiagate Lembaga Peradilan110Malang, berita ulasan mana yang kebenarannya menurut hukum di persidangantidak pernah ada dibuktikan, lagi pula bukti ini tidak ada relevansinya yang dapatmendukung dalil gugatan Penggugat Rekonpensi sehingga dengaidemikian buktiPR.
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-11-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN SERANG Nomor 04/Pdt.G/2018/PN.Srg.
Tanggal 29 Nopember 2018 — Musril Chanafi, S.H. Lawan : 1. Dr. H. Tubagus Iman Ariyadi, S.Ag. M.Si. 2. H. Al Ghozali S., M.Ba. 3. Camat Kecamatan Grogol Kota Cilegon 4. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cilegon Propinsi Banten, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) 5. Camat Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon
173 — 40
  • (empat belas ribu tiga ratus tigapuluh delapan meter persegi); atas nama Tergugat (TUBAGUSIMAN ARIYADI) ,PERMINTAAN DAN PETITUM GUGATAN Berdasarkan dalil dan Faktafakta yuridish dinubungkan dengan prinsipprinsipserta pasal pasal ketentuan perundang undangan yang Penggugat uraikandiatas, cukup mendasar ulasan untuk meminta kepada Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sesuaidengan Petitum gugatan berikut:DALAM POKOK PERKARA 1.2,3.Mengabulkan gugatan Penggugat
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2016 — Upload : 27-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 173/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Maret 2016 — FU’AT KRISNANTO ; KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN
77 — 13
  • SoedarsonoKota Pasuruan menjabat sebagai Kepala Instalasi Farmasi sejak 1 Pebruari 2012 ;eBahwa Tugas saksi berdasarkan SK Pengangkatan Direktur RSUD dan SK nomorlupa tanggal Pebruari 2012 adalah : e Membuat ulasan ketersediaan perbekalan farmasi di RSUD ;e Menerima perbekalan farmasi dari distributor ;e Menyimpan perbekalan farmasi di gudang farmasi ;e Mendistribusikan perbekalan farmasi keruanganruangan rawat, poli danpelayanan resep kepasien ;e Melaporkan penggunaan perbekalan farmasi kepada Direktur
Pengadilan PN PALU Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PN PALU Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Pal
Tanggal 19 Nopember 2019 — Penggugat:
1.PT Bumi Nyiur Swalayan
2.PT. Varia Kencana
3.PT. Aditya Persada Mandiri
4.Jusuf Hosea
5.Agus Angriawan
6.Donny Salim
7.Iwan Teddy
8.Sudono Angkawijaya
9.Akas Ang
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia
2.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
3.Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
4.Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah
5.Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Sulawesi Tengah
Turut Tergugat:
Menteri Keuangan Republik Indonesia
255 — 595
  • Bahwa, walaupun telah ditegaskan tidak adanya perbuatan melawanhukum dalam peristiwa yang dipermasalahkan oleh Para Penggugattersebut, hanya demi untuk menghargai jerih payah Para Penggugat,maka masih diperlukan sedikit ulasan untuk mengetahui maksudmateri gugatan ganti kerugian oleh Para Penggugat tersebut.Pengakuan Para Penggugat yang menyatakan bahwa gugatannyaJelas dan dapat dibuktikan (poin 21), adalah sesuatu yang unik sebabmenurut pendapat Tergugat IV, gugatan Para Penggugat justrusebaliknya
Pengadilan PN LARANTUKA Perdata Tanah
Register : 12-03-2010 — Putus : 22-11-2010 — Upload : 24-08-2015
Putusan PN LARANTUKA Nomor 3/PDT.G/2010/PN LTK
Tanggal 22 Nopember 2010 — - PERDATA 1. ABDULLAH WATUNG, Penggugat I 2. EMA HJ. SITI, Penggugat II 3. EMA HJ. HASNA,Penggugat III ; 4. EMA SITI HALIMAPenggugat IV 5. YUSUF BOLI TUAN, Penggugat V ; 6. TAJUDIN NGOAPenggugat VI 1. HABSAH BEWA, Tergugat I 2. SYAHRIR BAGE, sebagai Tergugat II ; 3. MERRO BAGE, Tergugat III 4. SABON BAGE,Tergugat IV ; 5. SIMAD HUSEN / SIMAD BAGE, Tergugat V ; 6. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL INDONESIA Cq. KAKANWIL PERTANAHAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN FLORES TIMUR, beralamat di Jalan Yos Sudarso, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ; 1. SARIF BETAN, Turut Tergugat I ; 2. TAHER SUKSIN, Turut Tergugat II 3. IWAN ABUBAKAR, Turut Tergugat III ; 4. SAHRUJI HASBULLAH, Turut Tergugat IV ; 5. SIMON SAMON LAMEN, Turut Tergugat V ; 6. NURHAYATI AHMAD alias NUR SABON, Turut Tergugat VI ; 7. SALEH RAHMAN, Turut Tergugat VII ; 8. SYARIFUDIN SOMA, Tergugat VIII ; 9. RAHMAN NAMATurut Tergugat IX ;
92 — 87
  • ataumemperoleh manfaat atas bangunan ;Bahwa Sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Flores Timursebagaimana dalil Gugatan Rekonpensi angka 2 berawal dari adanya SKLandreform tahun 1967 atas nama USENG kakek Para PenggugatRekonpensi yang penuh dengan rekayasa dan manipulatif, dimana SKLandreform tersebut terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi olehPemagang Hak, seperti syarat yang terdapat pada dictum kedua dari SKLandreform tersebut yaitu : terutama pada poin b,d,e,f dan h yang bunyipasal serta ulasan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Arbitrase
Register : 12-11-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 513/PDT.G-ARB/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Desember 2012 — PT. NIKKO SECURITIES INDONESIA >< PT. BANK PERMATA, dkk
654 — 375
  • Namun sayang seribu sayang,dalam Putusannya, Termohon Pembatalan II hanya memeriksa BuktiP6 tersebut secara sekilas saja dengan ulasan minim danpertimbangan hukum yang dangkal serta hanya bersandarkan padakeyakinan, kemungkinan, asumsi atau anggapan semata, PADAHALPerkara Arbitrase tersebut bukanlah perkara pidana yang didasarkanpada unsur keyakinan hakim, tetapi perkara perdata yangpembuktiannya tunduk pada asasasas dan acara pembuktian formil.Dangkal dan minimnya pertimbangan Majelis Arbiter TermohonPembatalan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 24-05-2021 — Putus : 19-08-2021 — Upload : 20-09-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 371/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 19 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT ANEKA TAMBANG TBK Diwakili Oleh : Christien Natalia., S.H
Pembanding/Tergugat V : EKSI ANGGRAENI Diwakili Oleh : Yohan Dwi Kurniawan., S.H
Terbanding/Penggugat : BUDI SAID
Terbanding/Turut Tergugat I : BUTIK EMAS LOGAM MULIA SURABAYA I PT ANEKA TAMBANG TBK
Terbanding/Turut Tergugat II : YOSEP PURNAMA Vice President Precious Metal Sales and Marketing
Terbanding/Turut Tergugat III : ABDUL HADI AVICIENA General Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat IV : NUR PRAHESTI WALUYO Trading Asisten Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat V : YUDI HERMANSYAH Trading dan Services Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VI : NUNING SEPTI WAHYUNINGTYAS Retail Manager UBPP LM ANTAM
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT INCONIS NUSA JAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : ENDANG KUMORO Kepala BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat III : MISDIANTO Tenaga Administrasi BELM Surabaya I ANTAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : AHMAD PURWANTO General Trading Manufacturing And Service Senior Officer
1021 — 1078
  • Ketika seseorangdirugikan akibat dari wederrechtlejik persoon maka kemudian dituntutkandengan onrechmatigedaad, bermula dari perjanjian perdata, ada putusanpidana yang kemudian digugat dalam perkara perdata dalam perbuatanmelanggar hukum ganti rugi.28 Bahwa berpedoman dari faktafakta materiil yang telah diujiHakim Pidana sebagaimana diuraikan di atas, maka mengadaada danmohon ditolak saja ulasan Pembanding I/Tergugat pada KronologiMemorinya angka 13 huruf (ii), sebab pada saat itu PembandingII/Tergugat
    Sesuai keterangan Terbanding III dalam PutusanPidana No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY, format dan isi surat Bukti P15,uraian tentang tanggal, harga dan beratnya, disodorkan oleh TerdakwaHalaman 178 Putusan Nomor 371/PDT/2021/PT SBYEksi Anggraeni kepada Terdakwa Misdianto, untuk ditandatangani olehTerdakwa Endang Kumoro.Seluruh ulasan pada Memorinya pada angka 13 huruf (ii) halaman 10tersebut merupakan penyimpangan fakta hukum dan tidak sesuai denganfakta yang ditemukan dalam persidangan Putusan Pidana
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 08-09-2016 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 PK/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 September 2016 — HERLAND bin OMPO
256 — 382 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kesimpulan Dan PermohonanDari rangkaian ulasan atas Putusan Judex Juris Putusan Mahkamah AgungNo. 2441 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 10 Maret 2014 sebagaimana yangdiuraikan di atas, tampaklah adanya keadaan baru yang menimbulkandugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidangmasih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusanlepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapatditerima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebihringan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-08-2011 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 373 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 18 Agustus 2011 — IVONE FREDIKA KOE KOE NURSYAF EFFENDI
162 — 197 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Diadit Media, Jakarta, 2007 edisipertama, cetakan kedua, halaman 703);Beberapa pendapat Ahli kaitannya dengan melawan hukummemberikan ulasan sebagai berikutE.Y. Kanter, SH. dan R.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-11-2016 — Upload : 19-12-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 165/Pdt.G/2016/PN.Sby
Tanggal 22 Nopember 2016 — LIDYAWATI SOETJIPTO melawan EKO NURYANTO, SH.MH., dan SURURI, SH.MH Dkk
103 — 106
  • Sby.6.Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat IX tanggapi satu persatukarena secara yuridis sudah terbantahkan dan terjawab berdasarkan uraiandiatas baik terkait dalil eksepsi maupun terkait dalil pokok perkara, hal inisematamata supaya tidak terjadi pengulangan ulasan dalil bantahan;Bahwa, berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, Tergugat IX mohonkiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memutus perkaraini dengan menyatakan :DALAM EKSEPSI :Menerima eksepsi Tergugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-03-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2450 K/Pdt/2013
Tanggal 12 Maret 2014 — PT. Indo Multi Media, DKK VS H. Hutomo Mandala Putra
393 — 287 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa mengenai hal ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia, jauhsebelum Undang Undang Pers berlaku, telah bersikap "lebih maju",sebagaimana tercermin dalam putusannya Nomor 3173 K/Pdt/1991tanggal 28 April 1993, sebagai berikut:"Bahwa sesuai dengan landasan historis dan ideal sertafungsikebebasan pers menyampaikan kritik dan koreksi, dihubungkan dengantanggung jawab pemberitaan dan ulasan yang dikemukakan pers,kepada masyarakat dan perorangan diberi hak jawab terhadap tulisanHal. 120 dari 160 Hal.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 05-11-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 5 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.MELIYAN MARANTIKA, SH
2.IWAN DARMAWAN,S.H
3.Ngurah A.A.Pradewa A,SH
Terdakwa:
MUKHLIS RUMBIA
149 — 56
  • Kepala Seksi Pemberitaan : Muhamad Djafar SarlofKasubsi Liputan dan olahraga : Jun HehakayaHalaman 83 dari 186 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PN AmbKasubsi Pengembangan Berita : Jabatan KosongKasubsi Berita Ulasan dan Dokumentasi : Jabatan Kosongc. Kepala Seksi Teknologi dan Media Baru : Djery Moriolosu, S.PtKasubsi Teknik Studio dan Multimedia : Jabatan KosongKasubsi Sarana dan Prasarana : Jabatan KosongKasubsi Transmisi : Mezaac Rumahlaiseland.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
998 — 1771
  • Obyek Gugatan Tidak Bertentangan Dengan Asasasas UmumPemerintahan yang Baik dengan ulasan sebagai berikut:a. Asas Proporsionalitas> Secara leksikal, proporsional berarti sesuai dengan proporsi;sebanding; seimbang; berimbang.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 28-02-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 9/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
KUSNADI S Bin SOERATMADJA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
Intervensi:
1.IWAN TUNGGONO
2.IDA WIDIANINGSIH
308 — 181
  • sehingga terjadi tumpang tindihhak atas tanah, pada point huruf ( c ), kesalahan prosudur untukmemberikan hak baik penegasan atau pengakuan hak, dilihatdari asal usul riwayat tanah, kalaulah pendaftaran hak pertamakali, wajid hukumnya penelitian hak bekas tanah adat, adalah alatbukti, karena penggugat secara hak memiliki bukti yang jelas,Letter, C atas Catatan induk Buku C desa no, 804 persil 46 danpersil 54;re Bertentangan dengan PP No. 24 Tahun 1997, termuatdalam Pasal 1 ayat (8), senada dengan ulasan
Restatement Keadaan Memaksa
Author : Rahmat S.S. Soemadipradja;
Penjelasan Hukum Tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)
8021 — 27334
  • adanya negosiasi di antara para pihak dalam perjanjian
  • KesimpulanRestatement, atau menyatakan kembali apa yang merupakan kaidah hukum,tentang keadaan memaksa masih mengandalkan pada siratan yang terdapat dalambeberapa pasal KUH Perdata serta ulasan atau pendapat pakar serta baru sedikityang didasarkan pada putusan lembaga judisial karena kurangnya informasi sertapublikasi putusan lembaga judisial yang dapat digunakan sebagai bahan penelitianuntuk keperluan ini.Namun, konsep keadaan memaksa tersebut sebagaimana diuraikan dandibahas pada kajian ini, keberadaannya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Gratifikasi
Putus : 08-11-2017 — Upload : 14-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2233 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — JOHAR FIRDAUS (T1), SUPARMAN (T2)
770 — 886 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2233 K/PID.SUS/20172014), seharusnya anggaran bisa diserap dengan baik agar rodapembangunan berjalan':Saat itu SUPARMAN (Terdakwa Il) sangat aktif menerangkan danmenyampaikan ulasan dalam rapat karena saat Pak SUPARMANsudah lebih dulu (senior) karena sudah lebih dari tiga periode menjadianggota DPRD Provinsi Riau. Saksi beranggapan SUPARMAN(Terdakwa Il) lebin menguasai teknis dan materi di Banggar,sementara itu saksi sendiri anggota dewan baru berstatus PAW dariF.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 27-02-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — H. AMRAH MUSLIMIN, S.T. bin K. H. A. WAHAB SAIDY ; JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG
100 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • adalah pelanggaran administrasi;Berdasarkan hal tersebut di atas sangat ironis sekali, karena dalam perkara a quo yangnota bene secara hukum adalah perkara yang sulit pembuktiannya, namun Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) sama sekali hanya mempertimbangkankesimpulankesimpulan Jaksa/Penuntut Umum yang dikutip dari putusan Judex Facti(Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Palembang dan sisanya hanya mengutip tabeltabel dan ulasan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 10-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 500/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 21 Desember 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
94 — 75
  • (Sumber:httos://Awww.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/It4f2a062695e26/kedudukannotarissebagaituruttergugat)..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-02-2013 — Upload : 19-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 27 Februari 2013 — H. ABDUL RASYID, A.Md. bin K. H. A. WAHAB SAIDY
128 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk kegiatan pengurusan internal, kalaupun ada pelanggaran,maka pelanggaran tersebut adalah pelanggaran administrasi;Berdasarkan hal tersebut di atas sangat ironis sekali, karena dalam perkaraa quo yang notabene secara hukum adalah perkara yang sulitpembuktiannya, namun Judex Facti sama sekali hanya mempertimbangkankesimpulankesimpulan Jaksa/Penuntut Umum yang dikutip dari putusanJudex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang dan sisanya hanya mengutip tabeltabel dan ulasan