menghendakinya;Menimbang, bahwa secara normatif, ketentuan tentang izin jualbenda tetap yang dikuasai oleh anakanak yang di bawah perwalian diaturdi dalam ketentuan Pasal 48 jo Pasal 52 UndangUndang PerkawinanNomor 1 Tahun 1974 yang pada pokoknya menentukan bahwa Wali tidakdiperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barangbarang tetapyang dimiliki anak yang di bawah perwaliannya atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itumenghendakinya;Menimbang, bahwa tentang tekhnis

71tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiPembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

712012Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Republiktahun tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah BagiIndonesia Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atasPeraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang PenyelenggaraanPengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum danPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentangPetunjuk Tekhnis

Biaya tenaga tekhnis sebesar Rp65.250.000,00c. Biaya tenaga pendukung sebesar Rp13.750.000,00Total sebesar Rp194.000.000,002. Biaya langsung non personil meliputi :a. Biaya operasional perkantoran sebesar Rp29.975.000,00b. Biaya penyelidikan tanah sebesar Rp36.000.000,00c. Laporan dan presentase pendahuluan / akhir sebesarRp11.375.000,00Total sebesar Rp77.250.000,003.

berdsarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwa kelaiakanperencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis, sudahdiperiksa oleh tim ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintah daerah, karenaterbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.

umum ditetapkanoleh pemerintah daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari timahli, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fisikbangunan gedung sudah melalui pertimbangan dari Tim Ahli yangmengkaji dan mengevaluasi Semua persyaratan tekhnis yang diperlukanagar persyaratan kelayakan fungsi bangunan gedung terpenuhi;Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN.

Palselanjutnya berdasarkan pasal 7, 9, dan pasal 16 UUBG, jelas bahwakelaikan perencanaan sudah mempertimbangkan persyaratan tekhnis,sudah diperiksa oleh Tim Ahli, dan sudah disahkan oleh pemerintahdaerah, karena terbukti pelaksanaan fisiknya sudah berlangsung.Kendala yang ada adalah bahwa di beberapa daerah proses penerbitanizin mendirikan bangunan tidak dilakukan sebelum dimulai pelaksanaanfisik bangunan gedung.

membahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu/merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

gedung.Pasal 1 angka 38: Gugatan perwakilan adalah gugatan yang berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakilikelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran Peraturan MenteriPekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa selanjutnya, dalam Pasal angka 1 Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

menjadi kewenangan daerah otonom;Menimbang, bahwa Pasal angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang BangunanGedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepala daerahkabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutifdaerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm) ;Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

MM dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) padaDinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan saksi AWANGARIFAINI RUDIN AS, S.T., tetap memproses pencairan dana kepada duaorang yang seolaholah mengaku sebagai pemilik tanah yaitu Terdakwa YUDIHARTONO dan SUPADI (almarhum) dan telah dicairkan dana kepada : Terdakwa YUDI HARTONO luas tanah miliknya adalah Rp4.143,/m?

Administrasi pemerintahan), saksiAWANG ARIFAINI RUDIN AS, S.T., (Kasi Industri Pangan dan Logam yangjuga selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan), saksi EDY APRIANTO(mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum), saksi HERDONI W (mewakiliKepala Bappeda), SUPARLAN (mewakili Kecamatan Bendo) dan 4 Orangstaf Disperindag Kabupaten Magetan.

Kartidjo(almarhum), saksi AWANG ARIFAINI RUDIN AS, ST (selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan pada Disperindag Kab. Magetan) sertatersangka YUDI HARTONO yang mengaku sebagai pemilik tanah dan sdr.SUPADI (Alm);Bahwa, selanjutnya Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Magetanmelakukan negosiasi harga atas dua bidang tanah tersebut. Pada saatdilaksanakan negosiasi harga, saksi Drs.

Apt Selaku Deputi IManager Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika15berkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenisNarkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Musnah/10/II/2013 /Riau/Ditresnarkoba tanggal 26 Februari 2013 pemusnahan Barang BuktiNarkotika jenis Ganja dengan berat 467,1 (empat ratus enam puluh tujuh koma

Apt Selaku Deputi IManager Tekhnis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetikaberkesimpulan; contoh barang bukti Positif mengandung Daun Ganja yang termasuk jenisNarkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun2009 tentang Narkotika;Menimbang, berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan Barang bukti Nomor : SP.Musnah/10/II/2013 /Riau/Ditresnarkoba tanggal 26 Februari 2013 pemusnahan Barang BuktiNarkotika jenis Ganja dengan berat 467,1 (empat ratus enam puluh tujuh koma satu

No. 2319 K/Pid.Sus/2010selaku Pengguna Anggaran, saksi SAMIDIN Bin MUIS selaku PejabatPelaksanaan Tekhnis Pekerjaan (PPTK), SUGIARTO, ST Bin WITOWIYONO, selaku ketua Panitia Pengadaan Barang, dan saksi MUFLI, S.Sosselaku Kontraktor / Direktur CV.

SYUKURHAMZAH selaku Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan PerlindunganMasyarakat Kota Bengkulu / selaku Pengguna Anggaran, saksi SAMIDIN BinMUIS selaku Pejabat Pelaksanaan Tekhnis Pekerjaan (PPTK), SUGIARTO,ST Bin WITO WIYONO, selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang, dan saksiMUFLI, S.Sos selaku Kontraktor / Direktur CV.

September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengannilai penawaran sebesar Rp 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah)dengan perincian :e Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis

Setelah pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik terdakwa, ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhi syaratbaik dari segi administrasi, tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadaan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung, sehinggapanitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/TX/2006tanggal 29 September 2006 mengusulkan terdakwa sebagai calon pemenang kegiatanPengelolaan

September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengannilai penawaran sebesar Rp 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah)dengan perincian :17e Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp250.000.000,e Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, dane Pembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi,tekhnis

Setelah pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan harga terhadap dokumenpenawaran milik terdakwa, ternyata penawaran terdakwa dianggap memenuhi syaratbaik dari segi administrasi, tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanahdalam, pengadan pompa air dan perlengkapannya dan pembuatan embung, sehinggapanitia pengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/IX/2006tanggal 29 September 2006 mengusulkan terdakwa sebagai calon pemenang kegiatanPengelolaan Lahan

PAJIPUTRA, Berdasarkan hasil evaluasi seluruh syaratsyarat di dalam penawaran baikdokumen administrasi aritmatik, harga serta administrasi tekhnis, dengan hargapenawaran Rp.622.000.000,(enam ratus dua puluh dua juta rupiah) ;e Bahwa di dalam Petunjuk Operasional Kerja (PKO) tidak ada disebutkan mengenaimerek mesin di dalam pengadaan dan setelah dilakukan pengadaan merk apa yangdiadakan oleh terdakwa, saksi sendiri tidak mengetahuinya ;SAKSI IIT : PEDO YOSEF, SPe Bahwa pada Tahun 2006 di Dinas Pertanian

kependudukan danPencatatan Sipil Kota Depok dengan alasan bahwa nama sebelumnya tidak sesuaidengan data yang sebenarnya karena sewaktu pengurusan paspor tersebutsemuanya diserahkan kepada orang lain, dan untuk itu pemohon ingin merubahnama Pemohon dan tanggal lahir pemohon menjadi data yang sebenarnya;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 Nomor 31 Tahun 2013 tentangPeraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasiandinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur tekhnis

praktik kefarmasian adalah pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan,pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusi atau penyaluran obat,pengolahan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayananinformasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 tentang PekerjaanKefarmasian; Bahwa pihak yang diperbolehkan untuk melakukan = praktikkefarmasian adalah Apoteker dan tenaga tekhnis

ANDRI AGUNG MAULANA bukan berprofesi sebagai Apotekerdan tenaga tekhnis kefarmasian (TTK) serta tidak memiliki ijin produksidari Kementrian Kesehatan, dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk memproduksi ataumengedarkan obat tablet warna kuning logo mf; Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik Polri cabang Semarang No. Lab : 1484/NOF/2018 tanggal 2 Agustus 2018 yang ditandatangani Ir.

ANDRI AGUNG MAULANA bukan berprofesi sebagai Apotekerdan tenaga tekhnis kefarmasian (TTK) serta tidak memiliki ijin produksidari Kementrian Kesehatan, dan tidak memiliki ijin edar dari BPOM(Badan Pengawas Obat dan Makanan) untuk memproduksi ataumengedarkan obat tablet warna kuning logo mf;Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2018/PN Pwd Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil pemeriksaanLaboratorium Forensik Polri cabang Semarang No.

Pinjaman danatersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bank untukselanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompok usahalainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagai danabergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.l tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif

Pinjamandana tersebut setelah dikembalikan, oleh UPK kemudian disetorkan ke Bankuntuk selanjutnya akan kembali disalurkan sebagai pinjaman kepada kelompokusaha lainnya sebagai tambahan modal usaha dan begitu seterusnya sebagaidana bergulir.Dimana sesuai dengan Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari KementerianDalam Negeri R.l tertanggal 5 Nopember 2008, yang menjalankan tugaspengelolaan dana program dan tugas pengelolaan dana perguliran adalah UnitPengelola Kegiatan (UPK) secara bersamasama / kolektif

MT alias YADI alias IMUL Bin LAMBERIselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatanberdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 1 Tahun 2014 tanggal 2Januari 2014 kemudian bersamasama dengan saksi SUPIAN NOOR AliasYAYAN Bin H. NASRI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) selaku Pelaksanadilapangan berdasarkan perintah lisan dari Hj.

Lulus Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut :No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EvaluasiTerkoreksi(Rp.)1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuai3 CV.

Lulus Evaluasi secara Tekhnis dengan hasil sebagai berikut : No. Nama Perusahaan Harga Hasil KeteranganPenawaran EvaluasiTerkoreksi(Rp.) Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.41dari.200 1 2 3 4 5CV. Mandiri Karya 337.190.000, Gugur Surat rekomendasiUtama dari Ditjend PHB1 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV. Karya Mandiri 344.009.000, Gugur Surat rekomendasiSafetindo dari Ditjend PHB2 Darat KementrianPerhubungan tidaksesuaiCV.

MT selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan atau Kasubbag Program DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan dansaksi Drs. HARIS KARNO, M.AP selaku pengguna anggaran atau penggunabarang atau kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen atauKepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanSelatan bertentangan dengan:1.

Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPIK ) adalahterdakwa MULYADI, ATD.

panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, CiptaKarya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku PejabatPelaksana Tekhnis

tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & BinaProgram Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HPS supervisi Ferbruari 2011Laporan hasil pelelanganPenetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 maret 2011 Lampiran

BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011ousOooNnHalaman 35 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 28 maret 2011 Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 26 maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender152/BA/PAN/ APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 maret 2011 Daftar hadir panitia 25 maret 2011 BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011 Fakta Integritas Maret 201111.

Laporan hasil pelelangan Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011 Lampiran BA Evaluasi Tekhnis

Pendudukan pada bidang KependudukanDinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimanaKeputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/ Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokokdan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok dan fungsi terdakwaNURASIH AMARIT yaitu :e Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi danPelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidangkependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis

Pendudukan pada bidang Kependudukan Dinas Tenaga KerjaKependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi (sebagaimana Keputusan Walikota Cimahi Nomor : 060/Kep. 46Ortala/ 2003 tentang Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Daerah Kota Cimahi) tugas pokok danfungsi terdakwa NURASIH AMARI yaitu :* Memimpin, mengatur, mengawasi mengendalikan kegiatan Seksi Evaluasi dan Pelaporan penduduk;e Melaksanakan rencana dan program kerja sesuai dengan kebijakan Kepala Bidang kependudukan;e Melaksanakan rencana dan petunjuk tekhnis

panitia Pengadaan sesuai dengan SK Kepala DinasPU OKU Selatan Nomor 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari2011 tentang Pejabat / Panitia Pengadaan / Unit LayananPengadaan (Procurement Unit) Pengadaan Barang / PekerjaanHalaman 3 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGKonstruksi/ Jasa Lainnya Pelaksanaan Pekerjaan PembangunanSumber Dana APBD, DAK & Adhock Bidang Bina Marga, CiptaKarya , Pengairan & Bina Program Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan selaku PejabatPelaksana Tekhnis

tanggal 28Maret 2011 dan BURHAIDI Bin IBRAHIM selaku Ketua panitiaPengadaan sesuai dengan SK Kepala Dinas PU OKU SelatanNomor : 600/008/KPTS/PU/2011 tanggal 8 Januari 2011 tentangPejabat/Panitia Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit) Pengadaan Barang /Pekerjaan Konstruksi/ Jasa LainnyaPelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Sumber Dana APBD, DAK &Adhock Bidang Bina Marga, Cipta Karya , Pengairan & BinaProgram Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering UluSelatan dan selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis

HPS supervisi Ferbruari 2011Laporan hasil pelelanganPenetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 april 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 maret 2011 Lampiran

BA Evaluasi Tekhnis 30 maret 2011OokOoaonHalaman 35 dari 83 Putusan No.13/Pid.SusTPK/2014/PT.PLGBA Evaluasi administrasi 305.a/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 28 maret 2011 Lampiran BA Evaluasi administrasi 28 maret 2011BA Evaluasi kualifikasi 254/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 26 maret 2011BA Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender152/BA/PAN/ APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 24 maret 2011 Daftar hadir panitia 25 maret 2011 BA Pembukaan Penawaran dan lampiran 25 april 2011 Fakta Integritas Maret 201111.

Laporan hasil pelelangan Penetapan pemenang pelelangan umum proyek sumberdana APBD,DAK dan DPID dinas PU BM Kab OKUS TA2011 356/PAN/ APBD/DPU/II/ OKUS/2011 / 05 April 2011BA Hasil pelelangan305.d/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 04 April 2011 Lampiran Hasil evaluasi pelelangan BA Evaluasi harga penawaran 305.c/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 01 April 2011 Lampiran BA Evaluasi harga penawaran 01 April 2011BA Evaluasi Tekhnis 305.b/BA/PAN/APBD/DPUBM/OKUS/2011 / 30 Maret 2011 Lampiran BA Evaluasi Tekhnis

Putusan Nomor 12/PID.SUSTPK/2019/PT GTO14.15.16.17.18.19.20.21.22.23:24.25:penguna anggaran/barang dan pejabat perbendaharaan satuan kerja dilingkungan kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat besertalampiran(Foto Copy).1 (Satu) eksemplar surat keputusan penerima bantuan BSPS tahun 2016di kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal 2 Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis

kabupaten/kotakegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016beserta lampiran.10 (Sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016,tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap Ilkabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS)tahun 2016 beserta lampiran.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Nomor: HK.01.02/PPPG/3131/2016

pengangkatan atasan/atasan lagsung/pembantu atasanlangsung kuasa penguna anggaran/barang dan pejabatperbendaharaan satuan kerja di lingkungan kementrian pekerjaanumum dan perumahan rakyat beserta lampiran(Foto Copy).14.1 (Satu) eksemplar surat kKeputusan penerima bantuan BSPS tahun 2016di kecamatan paguat Kabupaten Pohuwato.15.8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal 2 Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis

kabupaten/kotakegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016beserta lampiran.16.10 (Sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaanperumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016,tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap Ilkabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya(BSPS) tahun 2016 beserta lampiran.17.5 (lima) lembar Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja PenyediaanPerumahan Provinsi Gorontalo Nomor: HK.01.02/PPPG/3131

SK.MEMPERINDAGNo.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07 Februari 2007 tentang1313penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH sertaPeraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10Agustus 1999 tentang tarif atas jenis PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada DepartemenKehutanan dan Perkebunan dan peraturan MenteriKehutanan Nomor: P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei2007 tentang petunjuk tekhnis tata cara pengenaan,pemungutan, dan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan(PSDH) sebagai berikut: Kayu bulat jenis

dengan jumlah kubikasi sebanyak5,2000 M3;Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan MenteriPerindustrian dan Perdagangan nomor.SK.MEMPERINDAG No.08/MDAG/Per/2/07 tanggal 07Februari 2007 tentang penetapan harga pokok untukperhitungan PSDH serta Peraturan PemerintahNomor : 74 tahun 1999 tanggal 10 Agustus 1999tentang tariff atas jenis PNBP (Penerimaan NegaraBukan Pajak) pada Departemen Kehutanan danPerkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.18/MenhutII/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentangpetunjuk tekhnis

butir;39 (tiga puluh sembilan) paket plastic klip yang berisi obat jenisDEXTROMETHORPHAN warna kuning berlogo DMP @5 (lima) butir;Uang sebesar Rp. 40.000, (empat puluh ribu rupiah);4 (empat) bendel plastic klip transparan;1 (satu) buah toples warna Orange merk Tupperware.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaiberikut:Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Kar.K.17.0371 dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017yang ditandatangani oleh Manager Tekhnis

Apt yang kesimpulannya obatHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2017/PN PIliCarnophen yang diuji mengandung Parasetamol, Kafein, danKarisoprodole Surat Laporan Pengujian Nomor : LP.Kar.K.17.0372 dari Balai BesarPengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin tanggal 30 Maret 2017yang ditandatangani oleh Manager Tekhnis Pengujian ProdukTerapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan ProdukKomplemen yaitu Zulfadli, Drs,.

Pasal 4), dansetelah dilakukan pembayaran oleh Pihak K@adua kepada Pihak Pertama,Halaman 8 dari 28 Halaman Putupan No.0212/Pdt.G/2016/PA.KAG (2)(1)(2)(3)(4)maka secara mutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan danmelepaskan hak kepemilikan dan sacl atas objekobjek hartabersama tersebut, yang selanjutnya pihak pertama dan pihak keduamengalihkan dan melepaskan hak k@pemilikannya berdasarkanketentuan pembagian sebagaimana yang telah disepakati oleh PihakPertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis

sendirisendiri,setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani akta perdamaian inimaka Pihak pertamadan atau Pihak a. tidak akan menggugatmaupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai aktaperdamaian ini sebagaimana yang telah tertuang dalam akta perdamaianini di masa yang akan datang; Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelasanaan perjanjian ini, keduabelah pihak akan menyelesaikannya secarajmusyawarah;Bahwa untuk mendapatkan harga jual yang tertinggi (rea/ value), makaterhadap ketentuan tekhnis

KaruniaJaya juga dijadikan sebagai dasar dan disesuaikan isinya oleh saksiHeru Budi Santoso selaku PPK dalam Spesifikasi Tekhnis buku Pauddan Dasmen Agama Buddha yang akan dilakukan pengadaan ;= Bahwa selanjutnya Saksi Agustinus Joko Wuryanto selaku DirekturJenderal Bimbingan Masyarakat Buddha menerbitkan Surat Nomor :DJ.VI/Set.VI/1/KU.00/ 783/2012., tertanggal 24 Juli 2012 yang ditujukankepada saksi Heru Budi Santoso (Pejabat Pembuat Komitmen) yangmenetapkan dalam Tahun 2012 pengadaan buku pelajaran

Penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yangdiatur dalam Peraturan Presiden ;= Bahwa setelah ada TOR dan Spesifikasi Tekhnis pengadaan BukuAgama Buddha maka Saksi Heru Budi Santoso sebagai PejabatPembuat Komitmen menerbitkan nota dinas kepada Tim PokjaPengadaan dengan Ketua saksi Jumari yang isinya memerintahkan TimPokja Pengadaan agar segera mengumumkan pelelangan pengadaanjikalau semua syarat terpenuhi jalankan sesuai syarat telah terpenuhimelalui website ULP sebagai lelang ulang,