Ditemukan 1366 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pematusan pemaksaan pemaksan document dolamen doumeng dolmen dosmen
Penelusuran terkait : Palsu Pidana pemalsuan dokumen
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
Dra. NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT
160 — 29
  • Surat Penyerahan Lahan;Surat Pernyataan Tidak Sengketa dari Pemilik Lahan yang disaksikan olehketua RT dan Lurah;Menimbang, bahwa benar Terdakwa menyetujul membuat PengajuanPencairan Dana untuk pembayaran yang dibuat tanggal 10 Oktober 2012 namunatas permintaan bagian keuangan maka Surat Pengajuan Pencairan Dana dibuatseolaholah tanggal 9 OKtober 2012 sehingga terjadi pemalsuan dokumen;Menimbang, bahwa Walikota Bontang telah menerbitkan Surat KeputusanWalikota Bontang Nomor 160 Tahun 2012 tentang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 59 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 29 Juni 2016 — Drg. ANITA SYAFRIDA, M.Kes binti Zakaria
81 — 114 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Saladin Akbar) tepat janji dalam melaksanakanketerlambatannya sebagaimana isi surat pernyataan kesanggupannya olehPenyedia Barang akan tiba dalam bulan Februari 2013 tersebut ;Artinya dari fakta hukum yang ada, tidak terbukti Pemohon PK (selakuKPA) melakukan perbuatan KKN, Kecurangan, Pemalsuan Dokumen ataumelakukan hak Monopoli dalam pengadaan alat alat kesehatan ini ;Karena untuk ikut pelelangan di rumah sakit dengan mengikuti dan mengajukanpenawaran adanya didukung dari Distributor sebagaimana
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-07-2014 — Upload : 23-09-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 7 Juli 2014 — Terdakwa : Drs. EDDY BUDIONO, S., MM.
77 — 30
  • tidak benar akan menimbulkan subsidiyang tidak benar dan saksi tidak mengetahui apa indikasi penjualan yangtidak benar tersebut;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang ada tidaknya penjualan yang tidakbenar tersebut;Bahwa saksi hanya membahasakan tentang kata kata jaminan terhadapdokumen yang disampaikan para cabang dasarnya hanya melihat dokumendan saksi tidak melihat adanya duplikasi terhadap dokumen;Bahwa dalam sertifikasi benih saksi mengetahui tidak ada duplikasidokumen;220Bahwa di 6 KR tidak ada pemalsuan
    dokumen;Bahwa RKAP yang tersusun adalah kesepakatan rencana kerja yang akandilaksanakan baik oleh kantor pusat, KR dan kantor cabang/ satgas,kesepakatan kontrak management antara Direksi dengan GM dankesepakatan ini adalah untuk melaksanakan RKAP;Bahwa KR sanggup melaksanakan RKAP yang sudah disepakati;Bahwa yang menentukan jenis varietas dan volume adalah Direktur produksibaik untuk subsidi dan non subsidi;Bahwa harga kontrak antara kementrian dan PT.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 15-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Dps
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
NI LUH RAI KRISTIANTI
182 — 113
  • Bahwa pada saat itu tidak dilakukan rapat untuk membahas pinjaman keLPD Desa Adat Pecatu dan LPD Desa Adat Sading, sehingga akhirnyadilakukan pemalsuan dokumen dalam hal ini saksi tidak tahu alasanKepala LPD Drs. MADE LADRA saat itu, namun pada saat itu saksipernah menyampaikan kepada Drs. MADE LADRA, bahwa prosesHal. 79 dari 201 halaman Putusan Nomor 8/Pid.SusTPk/2019/PN.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
103 — 68
  • TRIJAYA setelahmenjadi saksi di kepolisian;Bahwa, permasalahannya adalah pemalsuan dokumen bahwapada saat saksi menjabat Kabag Administrasi Kredit (ADK) KantorCabang Khusus (KCK) dokumen kredit telah lengkap MAK, PTK,identitas dan legalitas, namun untuk keabsahan dokumen bukankewenangan saksi. Tetapi kewenangan Pejabat Kredit Lini (PKL)yaitu :RM terdiri dari Account Officer, Kabag PMK, dan Pincasus.Bahwa, Kronologis pengajuan kredit oleh CV. TRI JAYA :1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 06-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
Dede Suhandi
75 — 9
  • dalam proses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalamaturan kepegawaian yang diberikan oleh pihak yang mempunyaikewenangan menerbitkan sanksi, seperti teguran, penundaan kenaikanpangkat, pembebasan dari jabatan, dan pemberhentian, sesuai ketentuanperaturan kepegawaian.Dalam konteks pengadaan barang/jasa para pihak dapat mengambil jalurhukum dengan membuat laporan secara pidana kepada pihak yangberwenang, jika diduga terjadinya peristiwa pidana dalam pelaksanaanpengadaan barang/jasa, seperti pemalsuan
    dokumen, praktik KKN, danperbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara ;Bahwa dalam kontrak pembangunan Revitalisasi Pasar Wado pada DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah,Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015. sanksi pengalihan kontrakberdasarkan SSKK kontrak tersebut seharusnya PPK melakukanpemutusan kontrak ;Bahwa ketika terjadi keadaan Kahar, sepanjang pihak Penyedia Jasa tidakmengajukan permohonan untuk penghentian sementara waktu pelaksanaanPekerjaan
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-11-2015 — Upload : 10-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 46/Pid.Sus-TPK/PN.Srg
Tanggal 10 Nopember 2015 — H. NILLA SUPRAPTO BIN M.O.SUDARJO (Alm)
148 — 1468
  • Ada niat jahat yang terbukti dari sipelaku untuk mewujudkan perbuatannyaseperti : melakukan pemalsuan dokumen= atau kesengajaanmenyalahgunakan wewenang, sebab setelah kontrak diputus oleh PPK,pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa oleh PPK.1. Dinyatakan Wanprestasi sebab volume pekerjaan kurang 2,10%, hal initelah dipenuhi oleh terdakwa dengan membayar sebesar Rp.535.895.000, (lima ratus tiga puluh lima juta delapan ratus sembilanpuluh lima ribu rupiah) ;2.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-12-2014 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 18 Desember 2014 — Ir. SUGIYANTO, MM Bin KASIM ATMAWIJAYA
104 — 43
  • HNW benarbenar tidak mampumenyelesaikan pekerjaan yaitu menyalurkan benih kepada kelompoktani penerima bahkan terdapat pemalsuan dokumen persyaratanpencairan dana BLBU yang dilakukan oleh saksi Sutrisno dan saksiMahfudi Husodo, sehingga Negara Cq Kementerian Pertanian RIHal. 13 dari 202 halaman, Putusan No : 80/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PSTmengeluarkan uang tidak setimpal dengan prestasi yang dikerjakanoleh PT.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Umum Penipuan
Register : 14-07-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 23-01-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 155/Pid.B/2017/PN Tbk
Tanggal 11 Oktober 2017 — SUPITO ALS APING ;
152 — 92
  • JON LEI dengan Sdra RING TOHalaman 95 dari 246 Putusan Nomor 155/Pid.B/2017/PN Tbkbahwa ada pemalsuan dokumen berkas payment Voucher Invoice(taginan) 3 (tiga) vendor / PT. JAKMASTER MEDIA CYBERINDO, PT.SOLUSI ECOMMERCE GLOBAL, PT. DARTA MEDIA INDONESI,kemudian saksi mendengar Sdra.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Jajang Kusnaedi, S.Pd. Msi
58 — 22
  • dalamproses pengadaan, berlaku sanksi yang diatur di dalam aturan kepegawaianyang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi,seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, danpemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.Dalam konteks pengadaan barang/jasa para pihak dapat mengambil jalur hukumdengan membuat laporan secara pidana kepada pihak yang berwenang, jikadiduga terjadinya peristiwa pidana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,seperti pemalsuan
    dokumen, praktik KKN, dan perbuatan melawan hukum yangdapat merugikan keuangan negara ;Bahwa dalam kontrak pembangunan Revitalisasi Pasar Wado pada DinasKoperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah,Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2015. sanksi pengalihan kontrakberdasarkan SSKK kontrak tersebut seharusnya PPK melakukan pemutusankontrak ;Bahwa ketika terjadi kKeadaan Kahar, sepanjang pihak Penyedia Jasa tidakmengajukan permohonan untuk penghentian sementara waktu pelaksanaanPekerjaan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2022 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 18-09-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 3 April 2023 — Penuntut Umum:
ARIO WAHYU HAPSORO, SH, MH
Terdakwa:
1.Drs. PURWANTO bin DARMAN SARTONO
2.Drs.KINTORON, MM bin DANAWI
3.MAS,UD EFASA bin MOCH. SADUN
205 — 259
  • Nasional
  • Foto-foto survey tanah Bapangsari
  • Foto-foto penandatanganan cessie antara Yakkap I dengan PT SBP
  • 1 (satu) bendel Laporan legal fact investigasi terhadap dugaan pelanggaran s.o.p dalam kegiatan investasi land banking Yakkap I Tahun 2016 di Desa Bapangsari, Bagelan, Purworejo, Jawa Tengah dan pemalsuan dokumen surat, tanggal Juni 2017.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 28-01-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 18 Juni 2019 — SABAR STEVANUS P. SIMALANGO, S.H
251 — 78
  • Panotari Raja, dalam hal ini saksi baru mengetahui adanyapemalsuan pada saat pemeriksaan, dan Setelah saksi mengetahuipada pemeriksaan adanya pemalsuan dokumen Laporan PengujianNomor : 100/NL.24/LP/IX/2012 tertanggal 11 Oktober 2012, PT.Panotari tidak layak ditetapbkan sebagai pemenang lelang;Bahwa saksi selaku panitia pengadaan pada saat pembuktiankualifikasi ada meminta rekaman seluruh dokumen yang di uploadtermasuk Laporan Pengujian Nomor: 100/NL.24/LP/IX/201 2 tertanggal11 Oktober 2012 kepada
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 16-11-2022 — Putus : 03-04-2023 — Upload : 10-05-2023
Putusan PN SEMARANG Nomor 101/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg
Tanggal 3 April 2023 — Penuntut Umum:
ARIO WAHYU HAPSORO, SH, MH
Terdakwa:
Drs. AGUNG SOENARYO bin HARJO
406 — 59
  • Nasional,
  • Foto-foto survey tanah Bapangsari,
  • Foto-foto penandatanganan cessie antara Yakkap I dengan PT SBP,
  • 1 (satu) bendel Laporan legal fact investigasi terhadap dugaan pelanggaran s.o.p dalam kegiatan investasi land banking Yakkap I Tahun 2016 di Desa Bapangsari, Bagelan, Purworejo, Jawa Tengah dan pemalsuan dokumen surat, tanggal Juni 2017,
  • 1 (satu) bendel Rekap Data Sertifikat Tanah seluas 15 Ha,
  • 1 (satu) bendel Rekap Data Sertifikat Tanah
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - KASMAN alias KASMAN SANGAJI
352 — 137
  • percakapanmengenai permintaan uang dari pihak tertentu kepada pihak keluargaSAIPUL JAMIL;Bahwa Terdakwa sering melakukan percakapan telpon denganBERTHANATALIA RURUK KARIMAN dan SAMSUL HIDAYATULLAH;Bahwa dalam menangani perkara SAIPUL JAMIL, Terdakwa belummendapat fee lawer karena kesepakatannya fee lawyer dibayar diakhir;Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari SAMSULHIDAYATULLAH sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)sebagai uang operasional Terdakwa karena Terdakwa membuatlaporan mengenai pemalsuan
    dokumen usia korban ke Polda MetroJaya;Bahwa Terdakwa kenal IFA SUDEWI sebagai Ketua Majelis Hakimyang menyidangkan perkara SAIPUL JAMIL;Bahwa Majelis Hakim yang menyidangkan perkara SAIPUL JAMIL ada5 (lima) orang, tetapi Terdakwa tidak ingat nama anggota majelisHakim;Bahwa Panitera Pengganti yang menyidangkan perkara SAIPUL JAMILadalah DOLLY SIREGAR;Bahwa setiap sidang perkara SAIPUL JAMIL di Pengadilan NegeriJakarta Utara, BERTHANATALIA RURUK KARIMAN datang lebihdahulu dibanding anggota Tim Penasihat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-08-2014 — Putus : 05-01-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Januari 2015 — Pidana Korupsi - RIJAL ROIHAN, S.Ag
89 — 31
  • Pengabaian terhadap ayat ini menyebabkan calonpenyedia dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang,dimasukkan dalam daftar hitam sekurangkurangnya 2 (dua) tahun, dantidak boleh mengikuti pengadaan untuk 2 (dua) tahun berikutnya, sertadiancam dituntut secara perdata dan pidana.Jika prosedur evaluasi penawaran hingga penetapan pemenangdilakukan sesuai ketentuan, maka seawal mungkin dapat diketahuiadanya pemalsuan dokumen sehingga kesalahan penetapan pemenangdapat dicegah.e Bahwa dalam pelaksanaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2016 — Upload : 11-01-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Juni 2016 — GAYUS HALOMOAN PARTAHANAN TAMBUNAN
443 — 552 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • cummulatie van straffen atau penumpukanhukumanhukuman yang telah diancamkan terhadap tindakantindakanyang bersangkutan, akan tetapi bukan dalam bentuk Zuiverecurnmulatie atau penumpukan yang bersifat murni melainkan dalambentuk gernatigde cummulatie atau penumpukan yang bersifat sedang,dalam arti bahwa penumpukan hukumanhukuman itu tidak bolehterlalu berat;Bahwa menurut Wakil Jaksa Agung Darmono dalam wawancaranya diMerdeka.com (Reporter Dedi Rahmadi), menjelaskan sebagai berikutTerpidana kasus Korupsi, pemalsuan
    dokumen, penyuapan danpencucian uang.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 05-09-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Andriaman K, SH
49 — 22
  • IR. 1yang diberikan oleh pihak yang mempunyai kewenangan menerbitkan sanksi,seperti teguran, penundaan kenaikan pangkat, pembebasan dari jabatan, danpemberhentian, sesuai ketentuan peraturan kepegawaian.Dalam konteks pengadaan barang/jasa para pihak dapat mengambil jalur hukumdengan membuat laporan secara pidana kepada pihak yang berwenang, jikadiduga terjadinya peristiwa pidana dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa,seperti pemalsuan dokumen, praktik KKN, dan perbuatan melawan hukum yangdapat merugikan
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 03-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kpg
Tanggal 3 September 2021 — Penuntut Umum:
FRANSMAN R. TAMBA, SH
Terdakwa:
YOHAKIM YUVENALIS B. SIOLA, ST alias JUVEN
233 — 99
  • negarayang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang dikategorikan sebagaikejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime); Perbuatan Terdakwa sangat merugikan hak social dan ekonomi masyarakatIbu Kota Kecamatan (IKK) lle Boleng, Kabupaten Flores Timur, NusaTenggara Timur, yang sangat membutuhkan air bersih untuk keberlangsunganhidupnya Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, didasari adanyaniatberbuat jahat, yaitu dengan adanya pemalsuan
    dokumen dan keterangan ahlipalsu dalam dokumen sebagai konsultan perencanaan;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa bersikap sopan;Halaman 319 dari 326 Putusan Nomor 40/Pid.SusTPK/2021/PN Kpg@YES Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan istridan anakanakMenimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan danmeringankan Terdakwa tersebut, Majelis memandang bahwa pidana penjara yangdijatuhnkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam diktum putusan berikut
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 03-01-2018 — Putus : 12-03-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Maret 2018 — Penuntut Umum:
DODY SUKMONO, SH
Terdakwa:
TARMIZI, SH., MH
218 — 120
  • 1 (satu) bundel printout Kronologis Pemalsuan Dokumen oleh EJPS/PT EJ Indonesia.
  • 4 (empat) lembar printout electronic mail From : Dawne Lim dawne@fedsin.com.sg; Sent : 31 Juli 2015 8:04; To : Rachmadi S Permana; Subject : RE : Meeting MoM-EJFS and AMDI @ Harborfront 16/06/15; beserta lampirannya.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 15-04-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 3 September 2020 — Penuntut Umum:
1.AHMAD BAGIR, SH
2.BOBBY VIRGO SETYA SAPUTRA, SH
3.WENY F. RELMASIRA, SH
4.TONNY ROMY LESNUSSA, SH
5.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
7.JONES DIRK SAHETAPY
Terdakwa:
CUNDI, S.H., alias IBU NUNI
161 — 88
  • Pasal 36:Pihakpihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikan dari hargasebenarnya (mark up), dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian negarayang diderita oleh negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakanyang dilakukan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134 tahun 2005tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN.1.