Organ PT adalah Direksi Komisaris RUPS dan organ Perum adalahHalaman 19 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby20DireksiDewan PengawasWalikota. Dokumen rencana, anggaran, programkerja disampaikan direksi kepada RUPS untuk badan hukum berbentukPT.

Abdul Latief ChaledBahwa benar perusahaan tidak pernahmelakukan Rapat Umum PemegangSaham (RUPS) ;Bahwa benar sekitar bulan Juni 2011bertempat di rumah KediamanWalikota Batu pernah diadakan rapatintern persiapan pendirian PT.

Batu WisataResource ;Bahwa benar selama saksi bekerja diPT.BWR tidak pernah ada RUPS ;Bahwa setahu saksi PT.

BWRbelum mendapat pengesahan namunsetoran modal sudah ada ;Bahwa menurut Ahli, direksi bertindakdi luar RUPS merupakan tanggungjawab pribadi ;Bahwa tindakan pribadi direksi diluarRUPS merupakan tanggung jawabpribadi sehingga menimbulkankerugian negara ;Bahwa apabila perusahaan belumdisahkan maka direksi tidak bolehbertindak apapun ;Bahwa AD/ART saja belum bisadilakukan aktifitas /kegiatan ;= Bahwa belum diadakan RUPS dalamPT.

keluar masuk ;Halaman 99 dari 136 Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby100= Bahwa kegiatan keluar masuknya uangharus dipertanggungjawabkan padaRUPS ;= Bahwa RUPS harus ada setahun sekali,pelaporan pertanggungjawaban direksipada dewan komisaris, jika tidak adamaka PT tersebut harus dilihat jikabulan ke 17 belum ada RUPS harussegera diadakan RUPS ;= Bahwa yang wajib melaksanakanRUPS adalah direksi, bisa juga dewankomisaris yang meminta dilakukanRUPS ;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah

Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di Kantorperseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang sahamterhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan;.

Akta No.51 tersebut dan Aswad meminta agarSyaharani dan saksi mau menandatangani akta No.51 perbaikantersebut dan Aswad juga menyampaikan akan menghubungi danmenghadirkan semua pihak yang terlibat dalam penandatanganan aktaNo.51 perbaikan tersebut, akan tetapi Aswad tidak memenuhi janjinyatersebut untuk menghadirkan pihakpihak yang terkait akta No.51tersebut ;bahwa Syahrani juga menceritakan kepada saksi, bahwa Syahrani saatbertemu dengan Notaris Khairu Subhan, S.H., saat Syahrani mengantarhasil RUPS

KPBnomor 51 tanggal 15 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris KhairuSubhan, S.H., di Samarinda tersebut ; bahwa saksi tidak hadir dalam RUPS PT. KPB di hadapan Notaris AneDjoenardi, S.H., MBA Notaris di Jakarta ; bahwa saya tidak tahu siapa saja yang hadir dalam RUPS tersebut ; bahwa saya tidak tahu siapa yang meminta diadakannya RUPS PT. KPB; bahwa saya tidak hadir dalam RUPS PT.

Taufik Surya Darma dan ArdiansyahMuchsin hadir dalam RUPS, karena saya tidak hadir saat RUPS tersebut;Menimbang, bahwa atas pembacaan keterangan saksi tersebut di atas,terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;3210. Kritipal Singh Raheja bin Balbir Singh ; bahwa pemegang saham PT. KPB adalah OORJA (Batua) Pte Ltdmemiliki saham sebanyak 2.500 lembar saham setara dengan 50 % darisusunan kepemilikan saham, PT.

Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);10. Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Saham-saham, No. 16 tgl 22 Maret 2010 (sudah dilegalisir);11. Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);12. Fotocopi Faktur Tagihan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903 tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);13. Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

Batam.Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan Surat KeteranganTerdaftar (sudah dilegalisir);e Fotocopi SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember2010 (sudah dilegalisir);e Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudahdilegalisir);e Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudahdilegalisir);e Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegalisir);e Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009 (sudahdilegalisir);e Fotocopi Akta Risalah RUPS

Fotocopi Akta Risalah RUPS Luar Biasa, No. 15 tgl 22 Maret 2010(sudah dilegalisir);10.Fotocopi Akta Pemindahan Hak Atas Sahamsaham, No. 16 tgl 22Maret 2010 (sudah dilegailisir);11.Fotocopi Faktur Tagihan Uang Muka UWTO, No. Faktur A.0040030903tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);12.Fotocopi Faktur Taginan Biaya Pengukuran, No. Faktur B.0044030903tanggal 24 Maret 2009 (sudah dilegalisir);13. Fotocopi Faktur Tagihan Pelunasan UWTO, No.

PTR10.11.12.13.Fotocopi NPWP No. 02.041.516.2215.000 dan Surat Keterangan Terdaftar(sudah dilegalisir);Fotocopi SIUP No. 0339/PerindagBTM/PB/XI/2010 tgl 5 Nopember 2010(sudah dilegalisir);Fotocopi TDP No. 041015207618 tgl 5 Nopember 2010 (sudah dilegalisir);Fotocopi SKDU No. 475/DOM/517/LB/VII/2010 tgl 12 Juli 2010 (sudahdilegalisir);Fotocopi Ijin Prinsip OB No. 102/IP/KA/L/4/2009 (sudah dilegailisir) ;Fotocopi Penetapan Lokasi No. 29020209 tanggal 30042009 (sudahdilegalisir);Fotocopi Akta Risalah RUPS

Pemegang saham atau Rapat Umum Pemegang Sahara (RUPS)sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana telah diubahdengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 danPerseroan Terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh NegaraRepublik Indonesia ;2ne nnn cnn n nn nnn nnn nnn nnn nncnnnb.

"Bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dinyatakan bahwa :"Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham Perserodimiliki oleh negara dan bertindak selaku pemegang saham pada Persero dan perseroan terbatas dalam hal tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh negaraBahwa dari uraian Pasal yang terdapat Perjanjian Kerja Bersama telah terang dan jelas,dalam pemberian Pesangon Terlawan Tersita haruslah mendapatkan Persetujuan

Industri SandangNusantara pasal 11 ayat 2 huruf a angka 4 mensyaratkan Direksi harus mendapatkanpersetujuan RUPS untuk menetapkan penghasilan bagi pekerja yang melebihikewajiban yang ditetapkan peraturan perundangundangan ;Untuk itu, Direksi dan Pekerja menetapkan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (2) PerjanjianKerja Bersama, yang mengatur bahwa Pelaksanaan Pasal 72 ayat 1, Pasal 73 ayat 1dan Pasal 74 ayat 1, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan PemegangBerdasarkan hal tersebut, sangat jelas

Pemegang Saham/RUPS Perseroan, maka Pasal 72 ayat 1 PerjanjianKerja Bersama tidak dapat dilaksanakan ;8. Bahwa asetaset sebagaimana tercantum dalam Surat Pengadilan HubunganIndustrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya No.18/Eks/2012/PHI.Sby joNomor 263 K/Pdt. Sus/2011 Jo. Nomor : 82/G/2010/PHI. Sby adalah sebagaiberikut : 222222222 nen n nnn ene enn nen nnn n nen nneeA. Berita Acara Eksekusi Tertanggal 18 Desember 2012, Asetaset yangtereksekusi berupa : 22222 nono n nnn nnn nnn nn1.

Surat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, NomorS466/MBU/2012 tanggal 23 Agustus 2012, Perihal BesaranUang Santunan bahwa selaku Pemegang Sahara / RUPS PT.Industri Sandang Nusantara (Persero), kami belum pernahmemberikan persetujuan terhadap besaran uang pesangonPHK sebesar 75 kali penghasilan terakhir terhadap karyawanPT. Industri Sandang Nusantara (persero) dipabrik teks Tegal,Patal Cilacap, dan Patal Grati.

Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP KU/IV/2007., tanggal07 Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 031/BUMD JBS/XI/2007., tanggal 12 November2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. TanjungJabung Power No. 033/BUMD JBS/XII/2007., tanggal 04 Desember2007 perihal Analisa PLTG ;Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur UtamaPT.

., tanggal01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, RencanaKerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung BaratSakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMDJabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung JabungBarat Nomor : 045/BUMD JBS/IX

No. 126 PK/Pid.Sus/201383 Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung JabungPower tanggal 16 Maret 2008 ;84 Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang BeritaAcara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;85 Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentangAddendum Jual Beli Saham ;Dikembalikan kepada Drs. H.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Hal. 33 dari 50 hal. Put.

., tanggal 01Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerjadan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat SaktiHolding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD Jabung BaratSakti dalam RUPS tahun 2007 ;Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung BaratNo. 027/BUMD JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal AuditBPKP;Hal. 41 dari 50 hal. Put.

ANDALAN BUMI SEMESTA, selainitu tidak ada RUPS/RUPSLB PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahankesalahanHal 8 dari22 hal Put Nomor 172/PDT/2016/PT.DKIsebagaimana yang didalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakanTergugat dalam kapasitasnya sebagai Direkrtur pada PT.

ANDALAN DUNIA SEMESTA) tersebutmengalami kemajuan bahkan mendapatkan nilai keuntungan denganbertambahnya modal dan aset hingga pada tahun 2009 Tergugatmenyerahkan kembali perusahaan tersebut melalui RUPS pada tanggal 2Desember 2009 sebagaimana termaktuob dalam Akta Nomor 5 Berita AcaraPerseroan Terbatas PT. ANDALAN DUNIA SEMESTA, tertanggal 2 Desember2009, yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris ESTHER DANIAR ISKANDAR,SH. Penyerahan mana disaksikan oleh Bapak SURYA (selaku owner/pemilikPT.

Halini membuktikan bahwasanya Penggugat berupaya cuci tangan denganmenuduh Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,karenanya Tergugat mensomir Penggugat atas dalilnya point 3 dan point4 tersebut di atas. 20520 222 02 son one nanoBahwa fakta hukum tidak ada RUPS yang menyatakan bahwa Tergugattelah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yangdidalilkan Penggugat terkait dengan tindakantindakan Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Direktur Utama pada Penggugat, dan terlebih lagiTergugat

Bahwa dalil Penggugat point 6 tersebut di atas adalah dalil yangmengadaada karena tidak berdasar hukum karena tidak ada hasil auditdari akuntan publik independen yang menyatakan perusahaan(Penggugat) menderita kerugian sebesar Rp 184.568.963.904, (seratusdelapan puluh empat milyar lima ratus enam puluh delapan juta sembilanratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat rupiah) dan tidak adapula pernyataan keputusan rapat dalam RUPS perusahaan yangmenyatakan kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan

Dengan kata lain, untuk menentukan adanya suatu kerugian harusdisahkan terlebih dahulu melalui RUPS dan audit akuntan publik.Bilamana Penggugat tidak dapat membuktikan adanya perbuatanmelawan hukum atau sebaliknya tidak ada kerugian akibat langsung yangtimbul dari perbuatan melawan, maka sudah selayaknya Gugatan a quoditolak karena tidak berdasarkan hukum.

Pemberi Kuasa kepada LAW OFFICE DANIALSYAH & ASSOCIATES) adalah sebagai Direktur Utama dad PT.Multigrafindo Mandin, yang diangkat berdasarkan Rapat Umum ParaPemegang Saham (RUPS) PT. Multigrafindo Mandiri tanggal 26Halaman 10 dan 36Putusan PH! Nomor:183Pat. SusPHI/2016JPN ManJanuari 2016, sesuai Akte Berita Acara Rapat PT.

pekerja/ouruh dalam satu perusahaan, sesuai amanatPasal 56 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang =Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;Menimbang, bahwa setetiah menetiiti secara seksama datiti gugatanPenggugat dalam kaitannya dengan bukti T4, diperoleh fakta bahwa sesuaiAkta Notaris BERTA SIANIPAR, SH, SpN Nomor 7 tanggal 26 Januari 2016,ternyata kedudukan Penggugat sebagai Direktur Utama PT.Multigrafindo Mandirdiberhentikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS

Organ Perseroan adalah Rapat UmumPemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris", dan ayat (5) "Direksi adalahOrgan Perseroan yang berwewenang dan bertanggungjawab penuh ataspengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksuddan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluarPengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi diangkat sebagaiDirektur Utama PT.Multigrafindo Mandiri pada Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS

), dengan demikian Penggugat tidak lagi bekerja pada perusahaanTergugat, karena jabatan Direktur Utama adalah merupakan Organ Perseroansebagaimana diatur dalam pasal 94 ayat (1) "Anggota Direksi diangkat olehRUPS", dan ayat (8) "Anggota Direksi diangkat dalam waktu tertentu dan dapatdiangkat kembali", serta pada pasal 105 UndangUndang Nomor 40 tahun 2007Tentang Perserotan Terbatas yang berbunyi "Anggota Direksi dapatdiberhentikan sewaktuwaktu berdasarkan keputusan RUPS denganHalaman 26 dad 30Putusan

Pengurusanpengurusan ini diamanatkandalam Anggaran Dasar dan didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi"Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditertukan dalamundangundang ini dan/atau Anggaran Dasar";Menimbang, bahwa Penggugat diberhentikan melalui Rapat UmumPemegang Saham Perseroan, dan

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 26 April 2019, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2017;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2017, yang diselenggarakan pada tanggal 11 April 2018 Pukul 14.05 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 13 Maret 2020 mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2018;

Zainal Muttaqin kepada Rachman Ainul Muttaqin untuk menghadiri RUPS Tahunan tahun 2018, yang diselenggarakan pada tanggal 26 April 2019 Pukul 09.35 Wita;

Duta Manuntung yang disampaikan dalam RUPS tertanggal 8 April 2021, mengenai pelaksanaan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahun 2019;

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300 (tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat pada Berita Acara Rapat PT. ANUGRAH DARI ALAM Akta Notaris No. 07/13 September 2008 pada Notaris HENDRIK PRIYANTO, SH, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;3. Membebankan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300(tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat padaBerita Acara Rapat PT.

ANUGRAH DARI ALAM sebanyak 300(tiga ratus) saham, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tanggal 13 September 2008, sebagaimana tercatat padaBerita Acara Rapat PT. ANUGRAH DARI ALAM Akta Notaris No.07/13 September 2008 pada Notaris HENDRIK PRIYANTO, SH,Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Pekanbaru;3.

Menyatakan Barang bukti berupa: Surat Perjanjian peryataan Modal Nomor O0MOA/ATDPB/VIII/2017, tanggal 18 Agustus 2017; Surat Peryertaan Modal Nomor 0O001MOA/ATDPB/IX/2017,tanggal 11 September 2017; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kndi Jakarta Pusat; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kndi Jakarta Pusat; Cek Bank BCA Nomor DR 818220

2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana; Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS

Menetapkan barang bukti berupa :Surat Perjanjian peryataan Modal Nomor OOMOA/ATDPB/VIII/2017,tanggal 18 Agustus 2017; Surat Peryertaan Modal Nomor 0001MOA/ATDPB/IX/2017,tanggal 11 September 2017; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 33 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn diJakarta Pusat; Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS Nomor 35 tanggal 20September 2017, dibuat dihadapan Notaris Yenny Widjaja, SH., M.Kn diJakarta Pusat;= Cek Bank BCA Nomor DR 818220

2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Lembar Bukti setoran Bank BCA, tanggal 25 September 2017,sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah); Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 25 September 2017, ttd Yan Suryana; Kwitansi tanda terima dari Indra, sejumlah Rp1.000.000.000,00(satu milyar rupiah); tanggal 26 September 2017, ttd Yan Suryana;Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 14/Pid/2020/PT.DKI Akta Peryataan Keputusan Diluar RUPS

NurmudaCahaya Akta Nomor 38 tanggal 29052008, pasal 11 ayat (4) dan (7) huruf(d) dengan tegas diatur tata cara pengunduran dan mekanisme pengisianlowongan direksi yaitu melalui RUPS dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) harisejak terjadi pengunduran diri selaku direksi tersebut.

Atau dengan kata lain PasalHal 39 dari 92 Putusan Perdata No.149/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Tim106 ayat (8)nya menyatakan bahwa "dalam hal jangka waktu 30 (tigapuluh) hah telah lewat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)tidak diselenggarakan, atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan,pemberhentian sementara tersebut menjadi BATAL.Dengan demikian atas dasar ketentuan Anggaran Dasar PT.

NurmudaCahaya Akta Nomor 38 tanggal 29052008, pasal 11 ayat (4) dan(7) huruf (d) dengan tegas diatur tata cara pengunduran danmekanisme pengisian lowongan direksi yaitu melalui RUPS dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hah sejak terjadi pengunduran diriselaku direksi tersebut.

Nurmuda Cahaya Akta Nomor 38 tanggal 29052008, pasal 11ayat (4) dan (7) huruf (d) dengan tegas diaturtata cara pengunduran dan mekanisraepasgislaeJowongan direksi yaitumelalui RUPS dalam jangka waktu 30fttga puluh) hari sejak terjadipengunduran diri selaku direksi tersebut.

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriPangkalpinang di atas, dalam mempertimbangkan kedudukan TermohonKasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah mengesampingkan hasilRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang merupakan organ tertinggidalam perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas.

Hal ini sesuaidengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mengatur:Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS,adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidakdiberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yangditentukan dalam undangundang ini dan/atau anggaran dasar:4.

Bahwa hasil RUPS sebagaimana telan Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Tergugat ajukan sebagai bukti T.7 (Akta Nomor 95 tanggal21 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Sahamyang dibuat oleh Notaris Arry Supratno, S.H) telah menyatakan dengantegas:Memutuskan; untuk tidak memberikan pelunasan serta pembebasantanggung jawab (acquit et de charge) kepada anggota Direksi danDewan Komisaris yang lama sampai dengan Rapat Umum PemegangSaham Perseroan yang akan diadakan khusus untuk itu:Sesuai

dengan RUPS tersebut sangat jelas dan tidak terbantahkan,meskipun telah terjadi perubahan kepengurusan PT Koba Tin namunperubahan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab Terbanding/Penggugat sebagai Presiden Direktur yang lama sebagai PenanggungPajak PT Koba Tin;5.

Merujuk ketentuanketentuan di atas sangat jelas dan tidak terbantahkan,kedudukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang tidakdilepaskan pelunasan serta pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) sesuai dengan RUPS dan Berita Acara Serah Terima BeritaAcara Serah Terima Kepengurusan PT Koba Tin tanggal 16 Maret 2016maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sesuai denganPasal 1 angka 5 dan Pasal 97 ayat (3) Undang Undang PT juncto PasalHalaman 21 dari 32 hal. Put.

Direksi wajib meminta persetujuaan RUPS untuk mengalihkan ataumenjadikan jaminan utang atau sebagian besar kekayaanPerseroan.b. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak bolehmerugikan Pihak Ketiga yang beritikad baik.2.

Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau,b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yangberkaitan satu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan

Pasal 61 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentang PerseroanTerbatas, dikutip sebagai berikut:(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadapPerseroan ke pengadilan apabila dirugikan karena tindakanPerseroan yang dianggab tidak adil dan tanpa alasan yang wajarsebagai akibat keputusan RUPS, Direksi dan/atau DewanKomisaris.(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dlajukankepengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan."

Direksi wayib memintapersetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utangatau sebagian besar kekayaan Perseroan.b. Perbuatan hukumsebagaimana dimaksudkan ayat 1 tidak boleh merugikan Pihak Ketigayang beritikad baik.Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 434/PDT/2020/PT.BDG2.

Pasal 102 Undangundang No. 40 tahun 2007, tentangPerseroanterbatas, dikutip sebagai berikut :(1) Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:a. mengalihkan kekayaan Persertoan atau.b. menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakanlebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersihPerseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitansatu sama lain ataupun tidak.(4) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tanpapersetujuan RUPS, tetap mengikat perseroan

"Hubungan hukum anggota Direksi dan Komisaris dengan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) pada suatu perseroan (khususnya perseroanterbatas) adalah hubungan hukum perdata aan zicht yang diatur dalamUU Perseroan Terbatas (corporate law).

Penunjukan dan pengangkatanseorang anggota Direksi / Komisaris (oleh RUPS) adalah sebagaipemegang amanat (fiduciary duty) yang bertanggung jawab penuh ataspengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan danmewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengandemikian ia bukan pekerja/ouruh atau karyawan yang diatur dalam UUNo. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (labour law); 2.

, namun apabila RUPS tidak menetapkan, makapembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapbkan berdasarkankeputusan direksi.

Dengan demikian kekuasaan untuk menetapkan pembagiantugas dan wewenang direksi dapat beralih dari RUPS kepada direksi (Pasal 92ayat (5) jo. Pasal 92 ayat (6) UUPT); 23.Penggugat juga sudah tidak lagi menerima gaji sebagai pekerja. Gaji yangditerima oleh Penggugat, adalah gaji sebagai direksi yang memegang mandatmenjalankan usaha Tergugat.

Poerbaningsih Adi Wasito, S.H., Notaris di Jakarta (bukti T3);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Nomor 57, tanggal 31 Mei 2013 tentangBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, yang dibuat di hadapanLeolin Jayayanti, S.H., Notaris Jakarta (bukti T7), secara fakta diketahui telahdiadakan RUPS Tahunan PT.

Yong Kharisma Utama Jaya ;kepadaPara Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;8.Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS) tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai Pemegang Saham yangdapat mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi saham, pengalihan ataupenjaminan kekayaan perseroan atau tindakan hukum lain sampai denganputusan ini berkekuatan hukum tetap;9.Menghukum Para Tergugat dan Para

Bahwa apabila diantara Direksi tidak terdapat pembagian tugas yang jelas maka sebagaimana Pasal 92 ayat (5) Pembagian ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, namun bilamana tidak ditetapbkan dalam keputusan RUPS maka sebagamana Pasal 92 ayat (6) pembagian tugas dapat di tentukan berdasarkan keputusan Direksi.d.

satu perdua) bagian dari jumlah suara yangdikeluarkan kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasarmenentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlahsuara setuju yang lebih besar.Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwa mekanisme pengambilan suara merupakan mekanisme resmi yang lazim digunakan dalam system pengambilan suara RUPS.

Untuk itu, tidak berdasar kemudian bila Para Penggugat mengajukan keberatan atas system pengambilan suara yang dilaksanakan pada RUPS LB tanggal 27 Mei 2019 dimaksud.Bahwa tentang dalil angka 18 halaman 10 gugatan Penggugat, dapat ditanggapi dibawah ini :a.

Melaksanakan agenda RUPS sepenuhnya merupakan kewajiban dari Pengurus, adalah tidak beralasan apabila Para Penggugat melihat terdapat hal baik/ penting untuk kepentingan Perseroan melalui RUPS namun tidak dilaksanakan hanya karena maksud baik tersebut diabaikan oleh Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat III dan Tergugat V ;Bahwa terhadap dalil angka 22 halaman 11 gugatan Penggugat dapat di tanggapidibawah ini :Bahwa melalui gugatannya, Penggugat dan Penggugat II telah gagal membangun konstruksi

Nomor 9 K/Pdt/2015Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara;Bahwa jika Pengadilan Negeri memenuhi permintaan Penggugat danmembenarkan gugatan dimaksud, maka Pengadilan Negeri JakartaSelatan akan membuat disparitas putusan badan peradilan darilingkungan peradilan yang berbeda yang mengakibatkan kerancuanhukum dan ketidakpastian hukum;Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya berwenangmenyatakan akta yang berisi RUPS tidak

;Bahwa untuk Perubahan Susunan Dewan Komisaris sesuai Pasal111 ayat 6 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 yang berbunyi:Dalam hal RUPS tidak menentukan saat mulai berlakunyapengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota DewanKomisaris, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian mulaiberlaku sejak ditutupnya RUPS;Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai Pasal 52 UndangundangNomor 40 Tahun 2007, lahirnya hak pemegang saham adalahsejak dicatatkan dalam Daftar Pemegang saham, Dengandemikian dalil

Menyerahkan kewenangan kepada dewan komisaris gunamenyetujui pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalamHalaman 35 dari 43 hal. Put. Nomor 9 K/Pdt/2015pasal 38 ayat (1) UUPT untuk jangka waktu paling lama 1(satu) tahun;Menyetujui penambahan modal perseroan (Pasal 41 ayat (1)UUPT);. Memutuskan pengurangan modal perseroan (Pasal 44 ayat(1) UUPT);.

Memutuskan Pembubaran Perseroan Terbatas (Pasal 142ayat (1) UUPT);Selain RUPS tersebut di atas ada juga yang dimaksuddengan RUPS Luar biasa (Vide Penjelasan Pasal 78 ayat (1)UUPT), yang mempunyai kKewenangan sebagai berikut:a. Pemberian jaminan perusahaan;b. Penjaminan kebendaan/Pemberian agunan, atau Penjualan/Pengalihan sebagian besar harta kekayaan perseroan;c. Penggabungan, Peleburan, Pengambil alihan dan Pemisahan;d.

Permohonan Kepailitan pembubaran perseroan terbatas;Berdasarkan hal tersebut di atas terbukti RUPS/RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham/Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa) Suatu perseroan tidak mempunyai kewenangan dan tidakpernah melakukan jual beli saham, tetapi hanya memberikanpersetujuan rencana jual beli saham yang akan dilakaukan olehpemegang saham, sehingga dengan demikian jelas bahwa AktaBerita Acara RUPS/RUPSLB suatu perseroan tidak dapat dijadikanbukti jual beli atau beralinnya suatu saham

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaan RUPS luar biasa PT.Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya,adalah tidak sah dan batal demi hokum;Menghukum para Tergugat untuk mengumumkan dalam surat kabar hariandi Tarakan dan didaerah Kalimanatan Timur lainnya, bahwa mekanismepenyelenggaraan RUPS luar biasa PT.

Mengabukan bahwa perbuatan Para Tergugat dalam memohon penetapansyarat kuorum untuk RUPS perubahan anggaran dasar PT.Gusher Tarakandengan syarat kuorum yang lebih kecil dari Kuorum yang ditentukan Undangundang adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;3.

Menyatakan bahwa mekanisme penyelenggaraan RUPS luarbiasa PT. GusherTarakan tanggal 6 Oktober 2006 berikut semua keputusannya adalah tidak sahdan batal demi hukum;5. Menghukum Para Tergugat untuk megumumkan dalam rapat kabar harian diTarakan dan didaerah Kalimantan Timur lainnya, bahwa mekanismepenyelengaraan RUPS luar buasa PT. Gusher Tarakan tanggal 6 Oktober 2006di bawah pimpinan Hendrik Hakim, berikut semua keputusannya, adalah tidaksah dan batal demi hukum;6.

Gusher Tarakansebagaimana bukti TTI dan TTI26; Bahwa Turut Terlawan I, Turut Terlawan Il dan Turut Terlawan Ill sudahmelunasi pembayaran pembelian Tenant sehingga sudah tidak ada piutangyang ditagih; Bahwa lbu Leny adalah pemilik Tenant; Bahwa lbu Leny tidak pernah tanda tangan suratdan sudah melaporkan ataspemalsuan yang dilakukan oleh Steven dan kelompoknya;; Bahwa saksi pernah mengudang Turut Terlawan IV secara patut tetapi tidakhadir dan terjadi RUPS LB; Bahwa hasil RUPS LB menetapkan perubahan

Saksi MUKLIS RAMLAN,SHBahwa RUPS yang digunakan dalam perkara Pailit sudah dibatalkan danyang berhak mewakili adalah Pelawan; Bahwa Turut Terlawan , Turut Terlawan Il dan Turut Terlawan III bukanlahdebitur maupun Kreditur PT.

uang harus disertai rincianyang menerangkan nilai atau harga, jenis = ataumacam, status, tempat kedudukan dan lain lain yangdianggap perlu) demi kejelasan mengenai penyetorantersebut ;2) Yang dimaksud dengan ahli yang tidak terikat padaperseroan adalah orang perseorangan atau badanhukum = yang disahkan oleh pemerintah, yangberdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyaikemampuan untuk menilai harga benda tersebut ;Pasal 341) Penambahan Modal perseoran hanya dapat dilakukanberdasarkan keputusan RUPS

;2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikanpersetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1kepada Komisaris untuk waktu paling lama 5 (lima)tahun ;Hal. 11 dari 14 hal.

No.116/B/PK/PJK/20063) Penyerahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalamayat 2 sewaktu waktu) dapat ditarik kembali dalamRUPS ;Bahwa berdasarkan data yang ada diketahui bahwa padatanggal 22 Januari 2003 telah diadakan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) Luar Biasa, namun berdasarkanhasil pemeriksaan dalam persidangan di PengadilanPajak diketahui bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajakhanya memeriksa Jurnal, Buku Besar dan Vouchervoucher, dan tidak pernah memeriksa bukti yang sahmengenai telah diadakannya

RUPS Luar Biasa padatangggal 22 Januari 2003, untuk meyakini bahwa RUPSLuar Biasa tersebut juga membahas masalah penambahanmodal perusahaan/perseoran ;Bahwa apabila ternyata terbukti secara sah danmeyakinkan bahwa benar telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Januari2003 yang membahas penambahan modal perusahaan danbenar bahwa pengalihan Hak Tagih atas piutang sebesarRp. 3.175.154.597,00 adalah untuk penambahan modalkerja, maka sesuai Pasal 27 ayat (1) Undang undangNo

/02/2007, menunjukkan adanya suatu berita bohong tentang RUPStersebut sebab Penggugat hingga gugatan ini diajukan, Penggugat yang jugasebagai pemegang saham tidak pernah diikutsertakan oleh Yeung Chung Fanselaku partner pemegang saham (lihat poin 1 gugatan untuk mengadakanRUPS tersebut apalagi rapat dilakukan di Hongkong ketika Peggugat sedangdalam poses hukum di Pengadilan Negeri Tangerang), sehingga jelasjelasTergugat Il secara sistematis telah mengambil tindakan sepihak denganmengatasnamakan RUPS

telah diputus dengan putusan bebas murnisehingga perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Tergugat IVPembanding dalam menyebarkan surat pemberhentian terhadap diriPenggugat/Terbanding, tertanggal 7 Maret 2007 dengan nomor surat 01/02/P/HK/2007 dengan menggunakan kekuasaannya sebagai Komisaris PTCrownfund Garment Factory dan hal ini membuktikan Tergugat IVPembanding telah bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PTCrownfund Garment Factory guna memberhentikan secara paksa tanpamelalui RUPS

Terbanding dan perbuatan tersebutdilakukan bukan atas nama pribadi Li Fung Lok melainkan menggunakanjabatan sebagai komisaris dan jelas hal ini membuktikan perbuatan melawanhukum telah dilakukan secara sengaja oleh komisaris dan pada direksinyayang mengatasnamakan PT Crownfund Garment Factory yang tegastegasmerugikan nama baik harkat dan martabat dari Penggugat/Terbanding ketikasurat pemberhentian diedarkan ke berbagai instansi pemerintah;Bahwa pemberhentian tersebut telah dilakukan tanoa melalul RUPS

yangsah karena Penggugat/Terbanding yang merupakan salah seorangpemegang saham tidak pernah dipanggil atau ditegur bila ada kesalahanyang dilakukan oleh Penggugat/Terbanding yang telah merugikanperusahaan; dan aturan tersebut telah diketahui bersama yang tertuangdalam peraturan akta Notaris Haryanti Sutanto Tanubrata, SH.Mkn dalamAkta Notaris No. 2 tanggal 1 November 2002 serta UndangUndang No. 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 94 ayat (1); anggotadireksi diangkat oleh RUPS ayat

(2); untuk pertama kali pengangkatananggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian sebagaimanadimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)b, sedangkan dalam ayat (7) dalam halterjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi,direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteriuntuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal kKeputusan RUPS tersebut;Sehingga dengan demikian secara nyata Tergugat dalam