Ditemukan 1990 data
134 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
dariPara Pemohon Kasasi:Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterimatanggal 26 Oktober 2018 dan kontra memori kasasi yang diterimatanggal 17 September 2019, dihubungkan dengan pertimbangan judex factidalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menguatkan putusanPengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum, denganHalaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1669 K/Pdt/2020pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Para Pengugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentangadanya dwang, dwaling
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena dalam perkara bie 2) Featuresini terjadi kekhilafan (dwaling) mereka yang mengikatkan diri dalam NotaKesepakatan antara Pemerintah Kota Kediri dengan PT Doho Nauli Nomor082/26/419.12/2006/94/PBF/III/2006 tertanggal 15 Desember 2006mengenai status Pihak Kedua karena menurut Ketentuan Umum Pasal 1angka 4 dan Pasal 82 Undangundang Nomor 1 Tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas dan Pasal 1 angka (5) Undangundang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Direksi yang merupakanorgan perseroan
Karena Judex Facti dalampertimbangannya telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggarketentuan hukum yang berlaku, karena Nota Kesepakatan antaraPemerintah Kota Kediri dengan PT Doho Nauli Nomor 082/26/ 419.12/2006/94/PBF/III/2006 tertanggal 15 Desember 2006 dalam pihak yangmenandatangani Nota Kesepakatan terdapat kekhilafan (dwaling) dandalam pembuatannya mengandung kausa yang tidak halal (sebagaimanaditentukan dalam Pasal 1335 jo.
,Judex Facti tidak mempertimbangkan perjanjian itu dengan salah satusyarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 BW, yakni katasepakat. guatu perjanjian dapat dianggap tidak ada kata sepakat jika terjadihalhal antara lain kesesatan atau kekeliruan(dwaling).Dalam hal satu pihak atau kedua pihak memiliki persepsi yang salahterhadap obyek atau subyek yang terdapat dalam perjanjian.
secara sepihak tanpa melibatkanPemohon Kasasi, dan dilakukan Termohon Kasasi setelah adanyaPeraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006, dan sertifikat tersebutbelum juga diserahkan/diterima Pemohon Kasasi.Pemerintah Kota Kediri (Pemohon Kasasi) tak dapat melaksanakanperjanjian tersebut, bukan dikarenakan dalam keadaan wanprestasiakantetapi terhalang oleh:ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 17 Tahun2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;telah terjadi kekeliruan (dwaling
Terbanding/Penggugat : CATHERINE
87 — 23
Bahwa dalil Pembanding pada poin 4a s/d 4d halaman 5 s/d 7 dalamMemori Bandingnya, yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim tidakmempertimbangkan bukti yang sebenarnya,merupakan dalil yang keliru(rechts dwaling)dan tidak berdasar atas hukum, dengan argumentasihukum sebagai berikut :a. Bahwa fakta hukum sebenarnya yang terungkap dalam persidangan aquo, baik keterangan saksi HARTINI (bekas Pekerja Rumah Tangga) danWIDAWATY (kakak kandung Pembanding).
karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya No.216/Pdt.G/2020 tertanggal 2 September 2020telah mempertimbangkanseluruh fakta hukum yang ada.Bahwa demikian pula terhadap dalil Pembanding dalam Memori Bandingnyapada poin 6 s/d 9 halaman 7 s/d 8 yang pada pokoknya menyatakanpertimbangan hakim hanya mempertimbangkan anak di bawah umur bukankepentingan anak, karena Terbading mengkonsumsi Narkotika, tidakbekerja, tidak sayang dengan anak, selingkuh, dsb merupakan dalil yangkeliru (rechts dwaling
Pembanding dr tidak mengandungpenegasan dasar hukum (rechtelijke grond), KARENAPembandingdalam rekonvensinya hanya memuat berupa faktafakta saja yang notabenefaktafakta tersebut juga tidak sesuai dengan yang sebenarnya, namun tidakterdapat satupun dalilyang memuat norma sebagai landasan dalammengajukan gugatan rekonvensi ;Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor: 488/Pdt/2020/PT MDNBahwa selain itu,rekonvensi yang diajukan Pembanding juga keliru dantidak berdasar atas fakta yang sebenarnya (feitelijke dwaling
;Bahwa berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana dijabarkan di atas,maka jelas dan nyata syarat formil Rekonvensi tidak dipenuhi Pembanding,dengan demikian Rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding tersebutdianggap tidak memenuhi syarat, dan harus dinyatakan tidak dapat diterima,Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor: 488/Pdt/2020/PT MDNKARENA gugatan Rekonvensi tidak mengandung penegasan dasar hukum(rechtelijke grond) dan juga keliru/tidak berdasar atas fakta yangsebenarnya (feitelijike dwaling), serta
256 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2019 sertakontra memori kasasi tanggal 24 September 2019 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkanputusan Pengadilan Negeri Medan) telah salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa kontrak yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat denganTergugat Nomor: JWMM/Sm/04/PC6601/2017, tanggal 17 Oktober 2017karena dilakukan atas dasar sukarela para pihak dan tidak terbukti adanyadwang, dwaling
18 — 3
tegoran kepada Saksi I atas kelalaiannya dalam mengasur hutangnya yangberjumlah Rp 15.000.000 tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi II sebenarnyaTerdakwa bukan pegawai KSU Sarjo Mulyo karena tidak tercatat dalam file kepegawaianKSU Sarjo Mulyo baik sebagai pegawai tetap atapun freelance diperkuat dengan alat buktisurat P3 dari Ketua KSU Sarjo Mulyo yang menerangkan jika Terdakwa bukan pegawai KSUSarjo Mulyo baik tetap maupun freelance sehingga Terdakwa bukan saja telah melakukantipu daya (dwaling
SarjoMulyo yang secara bertahap sejumlah Rp 13.000.000 sebagaimana diatur dalam Buku ke IIKUH Perdata namun berdasarkan keterangan Saksi III sebenarnya Terdakwa bukan pegawaiKSU Sarjo Mulyo karena tidak tercatat dalam file kepegawaian KSU Sarjo Mulyo baiksebagai pegawai tetap atapun freelance diperkuat dengan alat bukti surat P3 dari Ketua KSUSarjo Mulyo yang menerangkan jika Terdakwa bukan pegawai KSU Sarjo Mulyo baik tetapmaupun freelance sehingga Terdakwa bukan saja telah melakukan tipu daya (dwaling
92 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan pemidanaan yang salah, yang dihasilkan oleh proses peradilansesat (Rechtalijkke dwaling). Ada dua macam peradilan sesat, yakni sesatkarena fakta (feitelijke dwaling) dan sesat karena/dibidang hukum (dwalingomtrent het recht). Apabila di dalam sidang Penuntut Umum mengungkapkansuatu kejadian yang tidak sebenarnya, tapi dibungkus oleh alat alat bukti diHal. 19 dari 25 hal. Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017persidangan seolanh olah yang sebenarnya.
Put.No. 105 PK/PID.SUS/2017ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat(1) KUHP;Mengenai alasan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yangnyata atas pemidanaan yang dihasilkan oleh proses peradilan yangmengandung dwaling omtrent het recht?
64 — 29
sedang Para Pembanding / Para Tergugat Konvensi / ParaPenggugat Rekonvensi adalah isteriisteri dan keturunan dari Nyoman Mologdan tidak berhak atas tanah sengketa dan tanah sengketa II yang telah dijual olehHalaman 13 dari 16 Putusan Nomor 227/Pdt/ 2019/PT DPSpemiliknya yaitu Nyoman Molog.Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi menerangkan jika dalampertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menyebutkan adanyaunsur dwang, dwaling
Made Menara, telah sesuai dengan ketentuan PP Nomor. 24 Tahun1977 tentang Pendaftaran Tanah, ada kekurangan kata TIDAK pada kalimat terdapat adanya unsur dwang, dwaling, bedrog,.....dst, akan tetapi dalamkesimpulannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan Sertipikat HakMilik Nomor. 1136 / Desa Dalung dan Sertipikat Nomor.1260 / Desa Dalung atasnama Drs.
48 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam bagian konvensi, Akta Jual Beli Nomor26/15/kk/1992 tanggal 4 desember 1992 memuat cacad kehendak (dwaling)yang disesatkan oleh alm. Sutoko. Seolaholah akta yang ditandatanganihanyalah pengaturan utang dengan jaminan Sertifikat bukan akta jual beli. DanHal. 5 dari 16 Hal.
Putusan No.443 Peninjauan Kembali/Pdt/2014(dwaling) terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, karena:a. Harga jual beli yang tertera adalah tidak masuk akal karena PemohonPeninjauan Kembali pada tanggal 1 Desember 1992 melunasi seluruhutangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untukmenebus jaminan rumah dan tanahnya, sedangkan beberapa harikemudian menjual rumah dan tanah tersebut kepada Sutoko sebesarRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);b.
50 — 10
Bahwa para penggugat telah khilaf, karena tidak mendapatkan penerangan yangmemadai mengenai hakhak dan kewajibankewajiban dalam isi perjanjian kreditsebelum persetujuan penandatanganan perjanjian kredit tersebut dilaksanakan.Sehingga dalam persetujuan penandatanganan perjanjian kredit antara parapenggugat dengan tergugat telah terjadi dwaling ;7.
Bahwa terhadap suatu perjanjian yang telah terjadi dwaling maka perjanjiantersebut harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Negeri Blitar harus membatalkanperjanjian kredit antara para penggugat dengan tergugat ;8.
1.DANNY LUKITO
2.FELIX MARDONO
3.TRIANTI NOVITA DEWI
Tergugat:
EKA YULIANTI NARATINY
Turut Tergugat:
WIDYASMARA SETYOWATI, SH., MKn
158 — 61
Kekhilafan/kesesatan (dwaling) jo. Pasal 1322 K.U.H.Perdata;2. Paksaan (dwang) jo. Pasal 1323, 1324, 1325, 1326, dan 1327K.U.H.Perdata;3. Penipuan (bedrog) jo.
Pasal 1328 K.U.H.Perdata;Sehingga tidak mungkin jika hanya membatalkan salah satu poin pada AktaKeterangan Hak Mewaris, Majelis Hakim hanya berwenang menyatakan bahwasuatu Akta Keterangan Hak Mewaris itu sah jika dibuat sesuai dengan prosedurdan ketentuan perundangundangan atau Akta Keterangan Hak Mewaris bataljika terdapat kekhilafan / kesesatan (dwaling), Paksaan (dwang) atau Penipuan(bedrog);Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa dalamperkawinan orang tua Para Penggugat dengan Tergugat
123 — 61
), khususnya salah kiramengenai peraturan hukum (dwaling in het objectieve recht) dalam hal iniTergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasama maupunsendirisendiri menetapkan keputusan tata usaha negara secara salahkira terhadap ketentuanketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;Bahwa kekurangan yuridis yang dilakukan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill dalam
), khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (dwaling inhet objectieve recht) yang menimbulkan kerugian bagi PenggugatIntervensi dalam memperoleh kepastian hukum atas hak profesinya yangdijamin peraturan perundangundangan; Bahwa obyek sengketa yang ditetapbkan Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill secara bersamasama atau sendirisendiri justrumenyimpang dari instruksi Presiden kepada Tergugat agar statushukum perguruan tinggi BHMN segera dituntaskan dan diselesaikandengan segera.
Bahwa Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasamamaupun sendirisendiri melalui keputusan tata usaha negara yangditetapkannya telah salah kira mengenai suatu peraturan hukum(dwaling in een het objectieve recht), khususnya terhadap ketentuanketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun2010, yang berakibat pada kerugian yang diderita Penggugat Intervensidan Paguyuban Pekerja Universitas Indonesia agar proses pengalihanstatus kepegawaian segera dilaksanakan sesuai
Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Tergugat juga mengandung kekurangan yuridis berupa salah kira (dwaling)yang lain, yaitu salah kira mengenai wewenang sendiri (dwaling ineigen bevoegdheid), di mana Tergugat menetapkan KeputusanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 229/P/2011 tertanggal30 Desember 2011 Tentang Pembentukan Tim Transisi PeralihanUniversitas Indonesia menjadi Perguruan Tinggi yangDiselenggarakan Pemerintah, padahal seharusnya Tergugat menetapkan penyesuaian tata kelola
),khususnya salah kira mengenai peraturan hukum (dwaling in het objetieverecht) dalam hal ini Tergugat , Tergugat Il, dan Tergugat Ill secara bersamasama maupun sendirisendiri menetapbkan Keputusan Tata Usaha Negarasecara salah kira terhadap ketentuanketentuan dalam PeraturanPemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan ; Bahwa obyek sengketa yang ditetapkan Tergugat , Tergugat Ill, danTergugat Ill
154 — 109 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 2 Maret 1989 No. 29/3/AJB/1989, dibuat oleh dandinadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat padaKecamatan Tigapanah, telah ditandatangani oleh penjual dan pembeliserta turut ditanda tangani saksisaksi dalam jual beli tersebut dandisertai perbuatan yuridis pemindahan (/evering) hak, oleh karenanyaSurat Akta Jual Beli tersebut sah menurut hukum karena telah dilakukansecara terang, tunai dan sesuai dengan prosedur yang berlaku sertakesepakatannya tidak terdapat adanya bukti kekhilafan (dwaling
28 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2017 dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bali yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar ternyata tidak salahmenerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa jual beli objek sengketa telah dilakukan dihadapan PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai hukum yang berlaku, dilakukan secaraterang dan tunai dan tidak ada bukti Tergugat telah menjual tanah objeksengketa secara dipaksa dan tidak terdapat dwang, dwaling
74 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
GOLDEN METEOR selaku Turut Tergugat adalah Gugatanyang keliru/salah sasaran (Dwaling van persoonlijkheid van derpersoon/Error in persona), karena ditujukan kepada Badan Hukum PT.GOLDEN METEOR yang tidak mempunyai hubungan hukum apapun jugadengan Penggugat, lagipula Turut Tergugat tidak ikut serta sebagai Pihakdalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No. 034SJ.U.0702 tanggal 25 Juli 2002 (25072002) dan tidak ikut pula, dalamAddendum Perjanjian Sewa Menyewa Gedung Arjuno Surabaya No.0412
Menurut hukum dan praktek peradilan, menarik lagi Tuan Nio BuyungSoetanio dalam Perkara No. 347/Pdt.G/2009/PN.Sby sebagai TurutTergugat ll adalah Gugatan yang salah sasaran orangnya (Error inPersonafkeliru tentang orang atau dwaling van persoonlijkheid van derpersoon) dan harus ditolak setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;Oleh karena :1.1.
Asuransi Jiwasraya (Persero) sudahmelakukan salah/keliru menggugat terhadap Turut Tergugat Il (kiniPemohon Kasasi) yang sama sekali tidak terikat Perjanjian menurut Pasal1320 KUHPerdata jo Pasal 1338, Pasal 1340 KUHPerdata; jadi SuratGugatan diajukan oleh Pengacara Negara terdiri dari 6 (enam) orang pakarhukum yang sarat pengalaman dilapangan sebagai Pengacara Negara;sudah terjadi Error in Persona atau sudah terjadi Dwaling vanpersoonlijkheid van der persoon.Gugatan yang bermuatan Error in persona
/Dwaling van persoonlijkheid vander persoon adalah suatu vordering yang melanggar hidup dan kepastianhukum yang berlaku (melanggar recht zekerheid en rechtsleven) yangdengan meminjam perkataan Prof.
60 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Abimanyu) sebagai pembeli;Dan demikian pula di dalam Tentang Pertimbangan Hukumnya PutusanPengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30April 2012, halaman: 12 baris terakhir tmpai dengan halaman: 13 baris ke 4yang menyebutkan:Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak, tidakditemukan adanya unsure dwang, dwaling ataupun bedrog dalam jual belitanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidak ternyata pulabertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian
hal ini adalah Putusan PengadilanTinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/2012/PT.SBY, tanggal 30 April2012 adalah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Bahwa hal ini Nampak jelas dan tegas di dalam Tentang PertimbanganHukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur, Nomor 104/PDT/ 2012/PT.SBY, tanggal 30 April 2012, halaman 12 baris terakhir sampai denganhalaman 13 baris ke 4 yang menyebutkan: Menimbang, bahwa dari alatalatbukti yang diajukan para pihak, tidak ditemukan adanya unsure dwang,dwaling
(Halaman 12 alinea 3);Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan para pihak,tidak ditemukan adanya unsure Qwang, dwaling ataupun bedrog dalamjual beli tanah sebagaimana dalam surat bukti P4 atau P2 dan tidakternyata pula bertentangan dengan azaz kepatutan, ketelitian dan kehatihatian dalam jual beli tanah antara PelawanPembanding denganTerlawan XlTerbanding.
164 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
perbuatan Tergugat , Tergugat Il, TurutTergugat dan Turut Tergugat II yang membuat Akte Pemberian HakTanggungan (APHT) dan Sertipikat Hak Tanggungan yangbersumber dari data fisik dan data yuridis yang tidak akurat jugatanpa melalui prosedur yang benar sesuai PP Nomor 24 tahun 1997jo Undangundang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Hak Tanggungandan Peraturan Menteri Agraria /Kepata BPN Nomor 3 tahun 1997,dan tidak bertindak hatihati datam melakukan tugasnya selayaknyasebagai Notaris/PPAT, sehingga menimbulkan dwaling
perbuatan Tergugat , Tergugat II, Turut Tergugat dan TurutTergugat Il yang membuat Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT)dan Sertipikat Hak Tanggungan yang bersumber dari data fisik dandata yuridis yang tidak akurat juga tanpa melalui prosedur yang benarsesuai PP Nomor 24 tahun 1997 jo Undangundang Nomor 4 Tahun1997 Tentang Hak Tanggungan dan Peraturan MenteriAgraria/Kepata BPN Nomor 3 tahun 1997, dan tidak bertindak hatihati datam melakukan tugasnya selayaknya sebagai Notaris/PPAT,sehingga menimbulkan Dwaling
53 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
didalilkan sebesarRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut;Tergugat hanyalah disuruh oleh Bambang Budiyono lewat Ignasius RiaIndriyanto (anak menantu Tergugat) untuk menandatangani sesuatu suratdan kuitansi dan ternyata belakangan Tergugat ketahui adalah SuratPerjanjian JualBeli mobil milik Tergugat tersebut beserta kwitansinya;Jelas Tergugat tidak mempunyai kehendak yang bebas dalammenyepakati Surat Perjanjian JualBeli termaksud dengan Penggugat,lagi pula telah terdapat adanya Qwang, dwaling
Terlebin sebuah mobil tersebut adalah masih dalammasa kredit;Bahwa lagi pula telah terjadi adanya paksaan (dwang), kekilafan (dwaling)dan penipuan (bedrog) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugatkonpensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalahbertentangan dengan Pasal 1321 KUH Perdata atau terdapat adanyapenyalahgunaan keadaan (undue influence) yang dilakukan oleh TergugatRekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi;.
117 — 56
keluarkannya keputusanPemberhentian Sementara tersebut adalah ; menimbangan, pada bagianHurup Bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April2011 Register Perkara Nomor : PDM20/BTH/04/2011 yang dibacakanpada persidangan tanggal 03 Mei 2011yang bersangkutan didakwamelanggar pasal 112 (1) Undang Undang RI Nomor : 35 tahun 2009Tentang narkotika Jo Pasal 55 (1) kel KUHP dengan tuntutan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;Bahwa Tergugat telah melakukan kesesatan (dwaling
2011 register perkara Nomor : PDM21/BTH/04/2011yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Mei2011 yang bersangkutan didakwa melanggar pasal 112 (1)Undang Undang RI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jopasal 55 (1) Ke1 KUHP dengan Tuntutan Pidana penjara 6(enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan ;D.3 Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :06/kpts/KPUProv007/2011, tentang Pemebrhentian Sementarasebagaimana yang dimaksud pada poin D.2.1 telah memuat kesesatan(dwaling
(3) dan (4) dilakukan rehabilitasinama Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutanD.8 Bahwa ternyata Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Provinsi Bengkulu Nomor : 06/kpts/KPUProv007/2011, tentangPemebrhentian Sementara Anggota Komisi Pemilihan Umum KabupatenKaur untuk masa bhakti 20082013 atas nama Arjus Purnama.T/Penggugattanggal 9 April 2012 ;D.9 Bahwa Surat Keputusan a gqou sama halnya dengan surat KEPUTUSANPEMBERHENTIAN SEMENTARA, memuat KESESATAN (DWALING
Bahwa Tergugat telah menerbitkan surat Keputusan Komisi PemilihanUmum Propinsi Bengkulu No: 06/Kpts/KPUProv007/2011 tentangPemberhentian sementara anggota Komisi Pemilihan UmumKabupaten Kaur atas nama Arjus Purnama, T pada tanggal 11 Oktober2011 yang memuat kesesatan (dwaling) atau kekeliruan dan dasarpemberhentian sementara tersebut tidak jelas dan tidak lengkap sertabertentangan dengan fakta yang ada;2.
Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Propinsi BengkuluNo. 06/kpts/KPUProv007/2012 tentang Pemberhentian AnggotaKomisi Pemilihnan Umum Kabupaten Kaur untuk masa bakti 20082013atas nama Arjus Purnama, T tanggal 9 April 2012 mengandungkesesatan (dwaling) atau kekeliruan yang nyata, paksaan (dwang)dimana isi dan tujuannya tidak sesuai dengan peraturan dasarnya,juga tidak cermat serta tidak terarah, memuat kekurangankekuranganyuridis;3.
106 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
memori kasasi tanggal 9 Januari 2019dihubungkan dengan pertimbangan judex facti dalam hal ini PengadilanTinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tidakterdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimanatercantum dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 092189 tanggal 14Desember 2009 dan Surat Adendum Pertama Perjanjian Kredit NomorPU.002/092189 tanggal 7 Juni 2010 tidak terdapat dwang, dwaling
SUHARDI
Tergugat:
SUWARNI
Turut Tergugat:
1.Kantor Desa Pudu/Pemerintah desa pudu
2.Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara/ Badan Pertanahan Kabupaten Sukamara (BPN) Kabupaten Sukamara
104 — 35
Bahwa apabila dilihat secara seksama terbitnya Surat KeteranganTanah (SKT) Nomor 590/VII/O02 tanggal O2 Juli 1997 LEBIHDAHULU/LEBIH TUA sehingga Surat Keterangan Tanah baru yang terbitsetelahnya adalah dilandasi itikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat YuridisHalaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2020/PN Pbudengan mengandung unsur unsur kekhilafan (dwaling), kecurangan(bedrog), tipnu daya dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum sertasangat merugikan Penggugat dalam Kedudukannya Sebagai
Bahwa pendaftaran atas Tanah Objek Sengketa yang dilakukan olehTergugat berdasarkan Surat Keterangan tanah baru yang tumpang tindihyang dikeluarkan oleh pemerintah desa pudu dilandasi itikat tidak baik(Kwade trouw), Cacat Yuridis dengan mengandung unsur unsur kekhilafan(dwaling), kecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakan PerbuatanMelawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalam KedudukannyaSebagai Pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketa sehingga layakbagi majelis Hakim menyatakan batal
* (dua ribu lima ratusmeter persegi) atas nama Suwarni (Tergugat) yang terletak di Jalan KasibaLasiba Desa Pudu, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara dilandasiitikat tidak baik (Kwade trouw), Cacat Yuridis dengan mengandung unsurunsur kekhilafan (dwaling), kKecurangan (bedrog), tipu daya dan merupakanPerbuatan Melawan Hukum serta sangat merugikan Penggugat dalamKedudukannya Sebagai Pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketasehingga layak bagi majelis Hakim menyatakan batal demi hukum atausetidaktidaknya