Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabu shabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

mendatangi Terdakwa dan saksiErvy dan langsung melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabusabu dikantong baju sebelah kiri terdakwa dan didapat juga 1 (satu) poket sabusabu di kopiah saksi Ervy;Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa dan Ervy beserta barang bukti dibawa kekantor polisi;Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari seorang lakilaki yang tidak terdakwakenali seharga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah);Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lab. : 05547/NNF/2019 tanggal 13 Juni 2019,dengan kesimpulan sebagai berikut terhadap barang bukti dengan nomor09699/2019/NNF berupa 1 (satu) poket sabusabu dengan berat 0,10 (nol komasepuluh) gram netto adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalamGolongan (satu) nomor urut 61 Lampiran Undangundang Republik IndonesiaNo. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa Terdakwa tidak bekerja dibidang penelitian untuk pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai jin dari pihak

Menimbang bahwa ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika mengatur bahwa :Narkotika Golongan dilarang digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi danuntuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan izindari Menteri Kesehatan;Menimbang bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 8 Undangundang nomor 35 tahun 2009 tersebut dihnubungkan dengan

untukkepentingan pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu Pengetahuandan tehnologi.Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (1) UndangUndang NO 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentruan pasal 8 ayat (2) UndangUndang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika , bahwa dalam jumlah terbatasnarkotika golongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi

Lebih lanjut dalam pasal 38 disebutkan bahwa setiap kegiatanNarkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah, yang hanya dapat disalurkanoleh Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanansediaan Farmasi sesuai dengan ketentuan Undang undang ini ( Vide padal 39ayat (1) UURI No 39 Tahun 2009 ) ;Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasalpasal diatas makanarkotika golongan hanya dapat dipergunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensiadiagnostic serta

reagensia laboratorium setelan mendapat persetujuanMenteri atas rekomondasi Kepala Badan Pengawas obat dan Makanan.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemilki pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensialaboratorium .Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan Terdakwa tidakmemiliki persetujuan setelah Menteri atas rekomondasi Kepala BadanPengawas obat dan Makanan untuk menggunakan

dinubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor46/PUUI/IX/2011 yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi asal anak yangdilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sertadengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan tehnologi

pascakelahiran anak, tanggung jawab seorang suami baik dari pernikahan resmi maupunbukan tetap melekat terhadap seorang suami/ayah biologis dari anak ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 46/PUU/IX/2011 tersebut dimaknai bahwa pengakuan anak bukan hanyadapat dilakukan setelah diadakan perkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya,namun juga apabila tidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayahbiologisnya, dengan cara pembuktian Ilmu Pengetahuan dan tehnologi

Foto copy sesuai dengan aslinya SK Pengangkatan sebagaiGuru Tetap Yayasan Pendidikan Tehnologi Turen, tertanggal11 Juli 2002, yang diberi tanda ( P2 ) ;3. Foto copy sesuai dengan aslinya SK Pembebasan Tugassebagai Karyawan Tenaga Edukatif, tertanggal 12 Juli2008 , yang diberi tanda ( P3 ) ;4. Foto Copy sesuai dengan aslinya SK Penggantian PenbinaYayasan Pendidikan Teknologi Turen (YPTT), tertanggal 5Juli 2002 yang diberi tanda ( P4 ) ;5.

Penggugat sebagai guru SMP Bhakti Turen, nengajarsejarah pada kelas 2 dan klas 3, akan tetapi sejak bulanjuli 2008 sudah tidak nengajar lagi;e Bahwa Ter gugat sebagai Penbi na Yayasan Pendi di kanTehnologi Turen ;22Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Yayasan PendidikanTehnologi Turen pada periode tahun 2002 sampai' dengantahun 2007 , dan saksi juga nmengajar di STM pada yayasantersebut sampai dengan tahun 2008 ;Bahwa sekarang saksi sebagai guru SMK di Singosari ;Bahwa pendiri dari Yayasan Pendidikan Tehnologi

Turen adatujuh orang termasuk Tarsisius Soetoro ;Bahwa Yayasan Pendidikan Tehnologi Turen berdiri padatahun 1972, yang awalnya ketuanya adalah Tarsisius Soetorolalu digantikan oleh Djarkasi dan kemmdian Ir.

Wskito kemmdian saksi ( Midjiadi ) ;Bahwa pada tahun 2002 ketika saksi menjadi ketua YayasanPendidikan Tehnologi Turen pecah karena telah timbul aktapendirian YPTT lain ;Bahwa saksi tidak tahu bagainana sehingga timbul atauterbit akta pendirian YPTT lain selain yang saksipinpin ;Bahwa yayasan yang berdasarkan Akta No.19 tetap eksissampai dengan tahun 2007 ;Bahwa kelompok dari Tarsisius Soetoro nendirikan yayasantandingan sehingga terbit yayasan dengan Akta No. 253, yangmana yayasan tersebut sebetulnya

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikaHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 3393/Pid.Sus/2020/PN Mdngolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi

Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office RAMDANALAMSYAH & PARTNERS, beralamat di JI.Ciledug Raya No.62 Cipulir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 6 April 2014, selanjutnya disebut TERBANDING Il semulaTERGUGAT Il;YAYASAN INSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL yangberkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, KebunJeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanyaProf.Dr.O.C.KALIGIS,SH,MH.,Dr.Y.B.PURWANING,M.YANUAR,SH.MCL.,CN.

Advokat & Konsultan Hukum pada Law Office RAMDANALAMSYAH & PARTNERS, beralamat di JI.Ciledug Raya No.62 Cipulir,Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 05 April 2014, selanjutnya disebut TURUT TERBANDING Illsemula TURUT TERGUGAT Ill;10.INSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL (ISTA) yangberkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, KebunJeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili kuasanyaProf.Dr.0.C.KALIGIS,SH,MH.

Bahwa selain daripada itu, TERGUGAT bersamasama dengan TERGUGATIV dan TERGUGATV juga telah mendirikan TERGUGATII (YAYASANINSTITUT SAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL) pada tanggal 18 Juli 2013sebagaimana dimaksud dalam Akta Pendirian No. 38 yang dibuat dihadapanZAINAL ABIDIN, SH., notaris di Jakarta, maksud pendirian TERGUGATIIladalah patut diduga untuk menguasai penyelenggaraan pendidikan INSTITUTSAINS DAN TEHNOLOGI ALKAMAL;Padahal pembentukan dan penyelenggaraan pendirikan INSTITUT SAINSDAN TEHNOLOGI ALKAMAL

Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah badan hukum yang sah danmemiliki Kewenangan hukum dalam menyelenggarakan pendidikan diTaman KanakKanak (TK) AlKamal, Sekolah Dasar (SD) AlKamal,Sekolah Menengah Pertama (SMP) AlKamal, Sekolah Menengah Atas(SMA) AlKamal, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AlKamal dan InstitutSains dan Tehnologi AlKamal (ISTA) yang kesemuanyaterletak/berdomisili/oerkedudukan di Jalan Raya AlKamal No. 2, KedoyaSelatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;3.

Memerintahkan kepada TERGUGATl TERGUGATI, TERGUGATIIL,TERGUGATIV, dan TERGUGATV untuk menghentikan segala aktifitasnyayang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di Taman KanakKanak (TK) AlKamal, Sekolah Menengah Atas (SMA) AlKamal, SekolahMenengah Kejuruan (SMK) AlKamal, dan Institut Sains dan Tehnologi AlKamal (ISTA)yang kesemuanya terletak/berdomisili/oerkedudukan di JalanRaya AlKamal No. 2, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat ;hal 19 Put.No.179/PDT/2016/PT.DKI5.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1311/Pid.Sus/2021/PN MdnBahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalamjumlah terbatas narkotika golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, sertaregensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasiKepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan hanya dapat

disalurkanoleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepadaHalaman 10 dari 14 Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2021/PN Mdnlembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian Menawarkan untukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yang telahditetapbkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwadalam

"Off system yaitu dengan cara pemisahan wewenangdalam manajemen tehnologi yang dilengkapi denganmanajemen tehnologi informasi yang dilengkapi denganpenerapan Standart Operation Presedure (SOP) dimanaPetugas Kantor Cabang (Branch Managemant Team)mempunyai kewenangan dan tanggung jawab sesuaibidang tugasnya masingmasing. Dengan demikian OffSystem ini tidak mambawahi langsung supevisi Penggugatsebagai Direktur IT tetapi merupakan tanggung jawabkewenangan masingmasing Kantor Cabang ; c.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikaHalaman 9 dari 13

Putusan Nomor 628/Pid.Sus/2021/PN Mdngolongan hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis Pil Extasy

dinubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor46/PUUI/IX/2011 yang merubah Pasal 43 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun1974 tentang anak yang dilahirkan diluar perkawinan dari bunyi asal anak yangdilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunyadan keluarga ibunya menjadi anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanyamempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sertadengan lakilaki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmupengetahuan dan tehnologi

pascakelahiran anak, tanggung jawab seorang suami baik dari pernikahan resmi maupunbukan tetap melekat terhadap seorang suami/ayah biologis dari anak ;Menimbang, bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)Nomor 46/PUU/IX/2011 tersebut dimaknai bahwa pengakuan anak bukan hanyadapat dilakukan setelah diadakan perkawinan sah dari ayah biologis terhadap ibunya,namun juga apabila tidak terjadi perkawinan yang sah antara ibunya dan ayahbiologisnya, dengan cara pembuktian Ilmu Pengetahuan dan tehnologi

Unsur "tanpa hak atau melawan hukum"Berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan :Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi,sedangkan berdasarkan Pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 dikatakanbahwa:(1) Narkotika golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan.(2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan dapatdigunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dantehnologi dan untuk reagensia

Berdasarkan faktafakta yang terungkapdi persidangan bahwa terdakwa menyimpan, memiliki, menguasaiNarkotika golongan dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 1 (satu)bungkus plastic kecil shabushabu sebanyak 1 (satu) paket/gram shabushabu tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan tidakdigunakan untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmupengetahuan dan tehnologi.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika Golongan bukan tanaman jenis shabushabu dihubungkan dengan faktahukum yang ditemukan berdasarkan

berisi NarkotikaGolongan dengan berat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanandan menurut terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utara; Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual , menjual, membeli, ataumenyerahkan narkotika golongan tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang yaitu Kementerian kesehatan RI dan bukan untuk kepentinganilmu pengetahuan dan tehnologi

terdakwa barang bukti tersebut didapat dengan cara membelidari KIONG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) danrencananya akan di edarkan di Kepulauan Pramuka Jakarta Utaryangkemudian terdakwa ditangkap anggota Kepolisian sektor Pademangan Bahwa terdakwa Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki , menyimpan,menguasal atau menyediakan narkotika Golongan bukan tanaman tidakmemiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian kesehatan RI danbukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

paket plastic Klib bening berisi Narkotika Golongan denganberat 0,1649 gram di genggaman tangan sebelah kanan dan menurut terdakwabarang bukti tersebut didapat dengan cara membeli dari KONG (DPO) sehargaRp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan rencananya akan di edarkan diKepulauan Pramuka Jakarta Utara;Menimang, bahwa terdakwa membeli, atau menyerahkan narkotikagolongan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementeriankesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tehnologi

pemeriksaan BB722/201 4/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi serobuk kristal dengan berat 0,144gramadalah mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan (satu) nomor urut 61 lampiran Undangundang RI Nomor 35 tahun 2009 tentangNarkotika;Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan narkotika golongan bukan tanaman jenis sabusabu tersebut tidakmempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan bukan ditujukan untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

bukti urine milik terdakwaatas nama CORNELIS HENDRA ARISANDI Bin YOSEP ENDRAMAWAN,pemeriksaan narkoba denganMET / Methamphetamine dengan hasil adalah :Positif (+);Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan jenissabusabu bagi diri sendiri tersebuttidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang, tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balai kesehatan dantidak dalam rehabilitasi/oengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukanditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

melarikan diri;Bahwa berdasarkan tes urine yang dilakukan di Poliklinik UrdokkesPolres Magelang kota hasilnya terdakwa dinyatakan Positif (+)menggunakan sabusabu;Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan jenissabusabu bagi diri sendiri tersebuttidak mempunyai ijin dari pihak yangberwenang, tidak sedang dalam pengobatan dokter atau balaikesehatan dan tidak dalam rehabilitasi/pengawasan dokter dan balaikesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentingan pengembanganilmu pengetahuan dan tehnologi

hak atau melawan hukummenyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiri yang artinya adalahbahwa tindakan atau perbuatan tersebut tanpa adanya alas hak atau ijin ataubertentangan dengan ketentuan hukum yaitu terdakwa tidak memiliki jin daripihak yang berwenang untuk mempergunakan sabusabu tersebut, tidak sedangdalam pengobatan dokter atau balai Kesehatan dan tidak dalam rehabilitasi/pengawasan dokter dan balai kesehatan serta bukan ditujukan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangHalaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2405/Pid.Sus/2020/PN Mdnbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengandemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika

Narkotika berdasarkan ketentuan dariPasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atauobat yang berasal dari tanaman atu bukan tanaman, baik sintetis maupunsemisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,hilangnya rasa, mengurangi Sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatmenimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongangolongan,yang mana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatandan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi

berdasarkanketentuan Pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yangberbunyi Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau pengembangan ilmu Pengetahuan dan Tehnologi .Menimbang bahwa ketentuan hukum Pasal 8 ayat (2) UU RI Nomor 35tahun 2009 menyatakan Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan dapatdipergunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTehnologi dan untuk reagensia diagnostic, Serta reagensia Laboratorium setelahmendapatkan persetujuan

Menteri atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan.Menimbang bahwa dengan mengacu ketentuan Pasal 7 dan pasal 8ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, bahwaNarkotika dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan,maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Tehnologi setelahmendapatkan persetujuan dari Menteri, selain untuk keperluan tersebut dilarangHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 510/PID/2021PT.

Unsur Tanpa hak atau melawan hukumMenimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentangNarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ataupengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotikagolongan dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapatpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotikagolongan hanya dapat

disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagangbesar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, denganHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2544/Pid.Sus/2020/PN Mdndemikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan selain dari yangtelah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindakpidana narkotika;Bahwa manakala rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa dalamNarkotika