Ditemukan 6228 data
Terbanding/Terdakwa : dr. SAHRONI, SH.MHKes Bin (Alm) H.MUHAMMAD
138 — 68
PanitiaPengadaan Barang / Jasa mengumumkan kegiatan pelelanganbelanja modal pengadaan Genset / generator pada tanggal 6November 2013 melalui website Lpse.bekasikab.go.id dengan jumlahpendaftar sebanyak 43 (empat puluh tiga) penyedia barang / jasa,dan setelah dilakukan pembukaan penawaran oleh PanitiaPengadaan barang / jasa Di RSUD Kabupaten Bekasi terdapatsebanyak 6 (enam) perusahaan yang memasukkan dokumenpenawaran, dimana setelah melewati tahapan berupa evaluasipenilaian administrasi, evaluasi tekhnis
PengunaAnggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor900/Kep.77DPPKA/2013 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran padaRumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2013 danselaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat KeputusanPengguna Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten BekasiNomor : 445/466.5/RSUD/2013 tentang Penunjukan PejabatPenatausahaan Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan PejabatPelaksana Tekhnis
Putusan Perkara Nomor 29/TIPIKOR/2015/PT BDGKabupaten Bekasi Tahun 2013 tanggal 8 April 2013 dengansusunan panitia sebagai berikut :1) Ketua : Jajang, SKM;2) Sekretaris : Nursaidah, Ssi;3) Anggota : Asep Edwin N, S.IP; Ade Sudaryati, S.IP, MM;Didi Sudirman.Bahwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan SuratKeputusan Pengguna Anggaran Rumah Sakit Umum DaerahKabupaten Bekasi Nomor : 445/466.5/RSUD/2013 tentangPenunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan, Pejabat PembuatKomitmen dan Pejabat Pelaksana Tekhnis
modal pengadaan Genset / generatorpada tanggal 6 November 2013 melalui websiteLpse.bekasikab.go.id dengan jumlah pendaftar sebanyak 43 (empatpuluh tiga) penyedia barang / jasa, dan setelah dilakukanpembukaan penawaran oleh Panitia Pengadaan barang / jasa DiRSUD Kabupaten Bekasi terdapat sebanyak 6 (enam) perusahaanHalaman 18 dari 67 halaman, Putusan Perkara Nomor 29/TIPIKOR/2015/PT BDGyang memasukkan dokumen penawaran, dimana setelah melewatitahapan berupa evaluasi penilaian administrasi, evaluasi tekhnis
Sahroni, MH.Kes melakukan peneguran secara tertulis Sesuaisurat Nomor : 445/625.11/ RSUD/2013 tanggal 30 Desember 2013,dan pada tanggal 30 Desember 2013 terdakwa dr.Sahroni,MH.Kesmemerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) danJajang, SKM, MSi selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) untuk hadir pada pertemuan di Rumah makan TalagaSaefood Cikarang Kabupaten Bekasi, dan didalam pertemuantersebut terdakwa dr. Sahroni SH.
137 — 61
Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004Tentang Pentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah KotaHalaman 15 dari 23 hal.
Nomor 38/PID.S US.TPK/2018/PT MKS10.11.12.13.Kotamadya Daerag Tingkat Il Ujung Pandang.Foto Copy Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2004tentang Pengurusan Pasar Dalam Daerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 1 Tahun 2004 TentangPentunjuk tekhnis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor12 Tahun 2004 tentang pengurusan pasar dalam Daerah Kota Makassar.Foto Copy Peraturan Walikota Makassar Nomor 12 tahun 2006 tentangPerubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
371 — 32
dan Perkebunan Kabupaten RokanHulu dan pada saat ini menjabat sebagai KepalaSeksi Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan ;Bahwa tugas pokok Ahli selaku Kepala SeksiPengelolaan dan Pemanfaatan Hutan antara lainmelakukan pengawasan terhadap produksi,peredaran, pengendalian, pengolahan hasil hutandi Kabupaten Rokan Hulu ;Bahwa selain jabatan Ahli selaku Kepala SeksiPengelolaan dan Pemanfaatan Hutan di DinasKehutanan dan Perkebunan Kabupaten RokanHulu, Ahli juga memiliki kualifikasi sebagaiPengawas Tenaga Tekhnis
Pengukuran KayuBulat Rimba Indonesia (WASGANISPKBR) danPengawas Tenaga Tekhnis Pengukuran KayuGergajian Rimba Indonesia (WASGANISPKGR) ;Bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan kayuadalah berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayuolahan atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan ;Bahwa yang dimaksud dengan kayu olahan adalahproduk hasil pengolahan hasil hutan kayu yangdiolah menggunakan peralatan mekanis dan nonmekanis ;halaman 13 dari 27 halaman Putusan No.357/Pid.B/2015/PN.Prp.14Bahwa prosedur
Terbanding/Terdakwa : SUKARDI BIN LAWISE
72 — 43
Selatan Nomor :PD.410/71080612 tanggal 11 Juni 2012; Bahwa ketiga kelompok tani tersebut telah menerima bantuaninsentifpemeliharaan sapi bunting masingmasing sebesar Rp. 200.000.000, dengantotal jumlah sebesar Rp. 600.000.000, sesuai SPM Nomor : 10113 tanggal 25Juni 2012 dan SP2D Nomor : 417126Z/054/112 tanggal 2 Juli 2012 dan telahdikirimkan ke rekening masingmasing kelompok melalui Bank Negara Indonesia(BNI) Cabang Parepare sesuai bukti rekening tanggal 02 Juli 2012;Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis
padatanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000,(30%); Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebut telahdisalurkan kepada 26 anggota kelompok tani masingmasing sebesarRp. 2.400.000, dan kepada bukan anggota kelompok tani yang disalurkanberdasarkan jumlah sapi bunting dan dinilai Rp. 200.000, per 1 ekor sapi buntingdan terdakwa bersama dengan saksi RIKA APRIANI,SPt. membuat buktipenyaluran berupa kwitansi seolaholah penerima uang bantuan tersebut sudahsesuai dengan petunjuk tekhnis
kelompok tani tersebut telah menerima bantuan insentifpemeliharaan sapi bunting masingmasing sebesar Rp. 200.000.000, dengantotal jumlah sebesar Rp. 600.000.000, sesuai SPM Nomor : 10113 tanggal 25Juni 2012 dan SP2D Nomor : 417126Z/054/112 tanggal 2 Juli 2012 dan telahHalaman 18 dari 77 halaman Putusan No.22/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSdikirimkan ke rekening masingmasing kelompok melalui Bank Negara Indonesia(BNI) Cabang Parepare sesuai bukti rekening tanggal 02 Juli 2012.; Bahwa berdasarkan pedoman tekhnis
padatanggal 10 Agustus 2012 sebesar Rp. 60.000.000,(30%); Bahwa pencairan tahap pertama,tahap kedua dan tahap ketiga tersebuttelahdisalurkan kepada 26 anggota kelompok tani masingmasing sebesar Rp. 2.400.000, dan kepada bukan anggota kelompok tani yang disalurkanberdasarkan jumlah sapi bunting dan dinilai Rp. 200.000, per 1 ekor sapi buntingdan terdakwa bersama dengan saksi RIKA APRIANI,SPt. membuat buktipenyaluran berupa kwitansi seolaholah penerima uang bantuan tersebut sudahsesual dengan petunjuk tekhnis
89 — 10
Dwi Putera Adiyasa lulus evaluasi administrasi,tekhnis dan harga serta telah dilakukan klarifikasi dan negosiasi tekhnis/ biaya, olehkarena itu selaku Ketua Panitia Pengadaan Kapal Penangkap Ikan 5 GT dan AlatTangkap Tahun Anggaran 2011 Saksi drh. Ahmad Rusdi Lubis mengeluarkan suratpenetapan Pemenang Pengadaan Langsung Nomor : 05.4/PPPLJK/DKPP/2011tanggal 11 April 2011 yakni CV.
Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasitekhnis sebagai berikut :Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapaldisatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen Pengadaan KapalPenangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untuk dukungangalangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnya dipisah;Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.
Namira, perusahaan CV Sri Bilah dan panitia pengadaan jugatidak melakukan konfirmasi mengenai keabsahan dan kebenaran isi suratjaminan penawaran tersebut.Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan melaksanakan evaluasi tekhnis terhadapketiga perusahaan tersebut yakni perusahaan CV. Karya Mas, perusahaan CV.Namira, perusahaan CV.
Sri Bilah, panitia pengadaan menyimpulkan hasil evaluasitekhnis sebagai berikut :1 Untuk dukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapaldisatukan dalam surat dukungan, namun sesuai dengan Dokumen PengadaanKapal Penangkap Ikan 5 GT dan Alat Tangkap dalam persyaratan tekhnis untukdukungan galangan kapal resmi dan pernyataan untuk uji coba kapal harusnyadipisah;2 Untuk spesifikasi tekhnis ketiga perusahaan yakni perusahaan CV. Karya Mas,perusahaan CV. Namira, perusahaan CV.
Terbanding/Terdakwa : SUDJARWO Bin SARDJU
68 — 46
DayaMineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukanhal 10 dari 62 hal Put.No.33/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg pimpinan, Pengawas lapangan, Staf Teknik dan Staf AdministrasiKeuangan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumberdaya Mineral kegiatan APBD Tahun 2010 beserta lampirannya tanggal15 Pebruari 2010 terdakwa ditunjuk sebagai staf administrasi Keuangandimana tugas staf tekhnik dan staf administrasi keuangan adalahmelaksanakan dan membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan baiksecara tekhnis
KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber Daya Mineral KabupatenJepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukan pimpinan, Pengawaslapangan, Staf Teknik dan Staf Administrasi Keuangan di LingkunganDinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral kegiatan APBDTahun 2010 beserta lampirannya tanggal 15 Pebruari 2010 terdakwaditunjuksebagai staf administrasi keuangan dimana tugas staf tekhnik danstaf administrasi keuangan adalah melaksanakan dan membantukelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis
Mineral KabupatenJepara Nomor : 050/256/2010 tentang Penunjukan Pimpinan, Pengawaslapangan, Staf Teknik dan Staf Administrasi Keuangan di LingkunganDinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber daya Mineral kegiatan APBDTahun 2010 beserta lampirannya tanggal 15 Pebruari 2010 terdakwaditunjuk sebagai staf administrasi keuangan dimana tugas staf tekhnikhal 15 dari 62 hal Put.No.33/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smgdan staf administrasi kKeuangan adalah melaksanakan dan membantukelancaran pelaksanaan kegiatan baik secara tekhnis
31 — 15
Putusan Nomor 450/Pdt.G/2021/PA.Mtp.Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nita Susanti danTergugat bernama Mahyudi Noor;Bahwa Saksi ialan karyawan ditempat usaha pencucian mobil danmotor milik Tergugat;Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai tekhnis operasional danpendapatan dari usaha pencucian mobil dan motor milik Tergugat;Bahwa Saksi sudah selama 5 (lima) tahun bekerja sebagai karyawanditempat usaha pencucian mobil dan motor milik Tergugat;Bahwa Penggugat dan Tergugat saat itu sudah berstatus
SAKSI Il, tempat tanggal lahir Kandangan, 16 Juni 1972 (49 tahun),agama Islam, pekerjaan Pengusaha/Petani sarang burung walet,pendidikan SLTP, tempat kediaman XxxxxxXxxXxXXxX XXXX XXXXXX XXXXXXX,Kalimantan Selatan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaiberikut:Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nita Susanti danTergugat bernama Mahyudi Noor;Bahwa Saksi ialah rekanan mitra bisnis atau mitra usaha sarangburung walet dengan Tergugat;Bahwa Saksi akan menerangkan mengenai tekhnis operasional
dengan Tergugat di Desa Gambah KotaKandangan tersebut;Bahwa usaha sarang burung walet tersebut Sampai sejauh ini belumpernah panen atau belum pernah menghasilkan secara ekonomi;Bahwa saksi lupa berapa pesisnya nominal dari biaya operasional yangsudah dikeluarkan dalam kurun waktu 1 (Satu) tahun terakhir sejak saksimulai merintis kerjasama dari usaha sarang burung walet denganTergugat tersebut karena tidak tercatat dan usaha antara saksi denganTergugat ini hanya berdasarkan sistem kepercayaan;Bahwa tekhnis
lokasinya terletak di Kota Kandangan di Jalan A.YaniKM 2 Desa Gambah Luar Muka xxxxxxxxx XXXxXXxXxxx Kota Kandangan;Bahwa Saksi sudah selama kurang lebih dari 1 (Satu) tahun yang lalubekerjasama dengan Tergugat merintis usaha sarang burung walet;Bahwa ada 1 (satu) buah bangunan sarang burung walet tersebut yangsaksi jalankan bersama dengan Tergugat;Bahwa Saksi lupa berapa jumlah modal yang sudah saksi keluarkanuntuk usaha sarang burung walet tersebut yang mana saksi lakukansecara bertahap;Bahwa tekhnis
DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
1.MARTEN LUTER TALAN alias MARTEN anak laki dari STEVANUS TALAN
2.MASDON SOLEH alias DON anak laki dari MARKUS SOLEH
96 — 14
Menindak lanjuti Surat Permohonan tersebut, kemudian ahliditunjuk oleh Kepala Kator Pertanahan Kaupaten Ketapang sesuaidengan Surat Tugas Nomor: 40/ST61.04/2020, tanggal 3 April 2020;Bahwa Ahli menerangkan tugas ahli sebagai Kasi PenataanPertanahan Kator Pertanahan Kabupaten Ketapang yaitu:o Memproses permohonan pertimbangan teknis dalam rangkaizin perubahan penggunaan tanah;oO Memproses permohonan Pertimbangan Tekhnis dalam rangkaIzin Lokasi;o Pelaksanaan bimbingan tekhnis, koordinasi, pemantauan
Namun dari luas lahan yang diajukan tersebut,hanya 352,6 Ha (tiga ratus lima puluh dua koma enam Hektar) yangdisetujui, sedangkan seluas 7,4 Ha (tujuh koma empat hektare) tidakdisetujul;Bahwa Ahli menerangkan dapat ahli jelaskan bahwa yangmenyebabkan lahan seluas 7,4 Ha (tujun koma empat hektare) tersebuttidak disetujui dalam pertimbangan tekhnis untuk ditindak lanjuti menjasiIzin Lokasi disebabkan setelah di Olverlay dengan peta pendaftaranyang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ketapang, seluas
14 — 5
, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untukdiberi bantuan pembayaran biaya perkara/pembebasan biaya perkara danpermohonan tersebut telah diperiksa dan dikabulkan oleh Ketua PengadilanAgama Luwuk sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Agama LuwukNomor W19A2/213/HK.05/II/2020, tanggal 12 Februari 2020, hal ini telahsesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang PedomanLayanan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta Surat EdaranNomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis
21 — 6
., tanggal 12 Maret 2020, hal ini telah sesualdengan maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman LayananHukum bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan serta surat EdaranNo.0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentang petunjuk tekhnis PERMA Nomor 1Tahun 2014 sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara inidibebankan kepada Negara;Hal. 11 dari 13 Hal.
88 — 43
Selayar T.A. 2014;- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat pembuat komitmen (PPK);- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Pejabat Penentu Tekhnis Kegiatan (PPTK);- 1(satu) Bundel daftar Honorarium Bendahara;- 1(satu) Lembar Surat Kuasa Oleh Lk. Ir. SALAHUDDIN selaku Direktur Cv. WIDYAH MITRA KONSULTAN kepada Lk.
tahun 2014 tentang penunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggaran dan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2014;- 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan umum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahun anggaran 2014;- 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaan umum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/ pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis
PID.SUS.TPK/2017/PT.MKSpenunjukan dan pengangkatan pejabat pengguna anggarandan pengguna barang pada satuan kerja perangkat daerahtahun anggaran 2014;26) 1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaanumum Nomor :600/12/IV/2014/PU tentang pengangkatanPenjabat pembuat komitmen (PPK) lingkup dinas pekerjaanumum tahun anggaran 2014;27) 1(satu) bundel surat keputusan kepala dinas pekerjaanumum kabupaten kepulauan selayar nomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/pengangkatan pejabatpelaksana tekhnis
Put.Nomor 44/PID.SUS.TPK/2017/PT.MKS28.20;30.31.32.33.34.2014/PU Tentang penunjukan/pengangkatan pejabatpelaksana tekhnis kegiatan (PPTK) lingkup dinas pekerjaanumum tahun anggaran 2014;1(satu) Bundel Surat Keputusan BUPATI kepulauan SelayarNomor : 77/NM/Tahun 2014 Tanggal 16 April 2014 tentangPenunjukan dan Pengangkatan Bendahara Penerima,Bendahara Pengeluaran, Pengurus dan Penyimpan barangserta pembuat daftar Gaji dan SKPD Tahun Anggaran 2014;1(satu) lembar Kwitansi Penerimaan Honor Penggunaanggaran
selayarnomor 23/l/tahun 2014 tentang penunjukan danpengangkatan pejabat pengguna anggaran danpengguna barang pada satuan kerja perangkatdaerah tahun anggaran 2014;1(satu) Bundel Surat Keputusan Kepala Dinaspekerjaan umum Nomor :600/12/INV/2014/PUtentang pengangkatan Penjabat pembuat komitmen(PPK) lingkup dinas pekerjaan umum tahunanggaran 2014;1(satu) bundel surat keputusan kepala dinaspekerjaan umum kabupaten kepulauan selayarnomor : 600/13/IV/2014/PU Tentang penunjukan/pengangkatan pejabat pelaksana tekhnis
91 — 13
ADI MUTIARA, A.Md.Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program KegiatanPeningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran2011, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut1. Melakukan sosialisasi kepada guru, guru non PNS dan Bantu Negeri /Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;2.
ADI MUTIARA, A.Md.Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program KegiatanPeningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran2012,Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru BantuNegeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;2.
ADI MUTIARA, A.Md.Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program KegiatanPeningkatan Kesejahteraan Guru di Jawa Barat di setiap Tahun Anggaran2012, Tim Tekhnis / Panitia mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:1. Melakukan sosialisasi kepada guru non PNS dan Guru BantuNegeri/Swasta yang bertugas di daerah terpencil dan perbatasan;2.
MM selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;3. Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp. 479.250.000, ditanda tangani oleh Sar.Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd.
MMselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;Copy Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 0039/SPPLS/BL/DIK/04/2012tanggal 24 April 2012 , sebesar Rp. 479.250.000, ditanda tangani olehSdr. Rosihan Anwar dengan diketahui oleh Sdr. H. Edi Sukamto.S.Pd.
43 — 6
K.15.0156 tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ARYYUSTANTININGSIH, S,Si, Apt selaku Deputi Manajer Tekhnis Pengujian TeranokokoBPOM RI Banjarmasin terhadap kode contoh 156LIN 2015 mengandung Metamfetaminadan hasil pemeriksaan laboratorium Nomor 0213/FO0000/2015S.1 tanggal 06 Mei 2015yang ditandatangani Riyatin Selaku Analisis Laboratorium RS.Pertamina Tanjung dandr.Rachmawati,MPH selaku Wadir Medis RS.Pertamina Tanjung diperoleh hasil :kandungan sample urine An NOOR IPANSYAH Als OMPONG Bin
K.15.0156tanggal 18 Mei 2015 yang ditandatangani oleh ARY YUSTANTININGSIH, S,Si, Aptselaku Deputi Manajer Tekhnis Pengujian Teranokoko BPOM RI Banjarmasin terhadapkode contoh 156LIN 2015 mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan INomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentangNarkoba; maka diperoleh fakta paket yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukansaat penangkapan terdakwa adalah benar Narkotika jenis sabu;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
38 — 29
Sarolangun TA 2010;10.Photocopy 1 (Satu) Berkas Keputusan Bupati Sarolangun No : 138 Tahun2010, tanggal 31 Maret 2010, tentang penetapan ADD untuk masingmasing desa dan petunjuk tekhnis penggunaan ADD dalam Kab.Sarolangun TA 2010;11. Photocopy Rekening Koran Dana ADD Desa Batu Ampar Kec. Pauh Kab.Sarolangun;16712.Photocopy KTP an.
Sarolangun TA 2010;10.Photocopy 1 (Satu) Berkas Keputusan Bupati Sarolangun No : 138Tahun 2010, tanggal 31 Maret 2010, tentang penetapan ADD untukmasing masing desa dan petunjuk tekhnis penggunaan ADD dalamKab. Sarolangun TA 2010;11.Photocopy Rekening Koran Dana ADD Desa Batu Ampar Kec. PauhKab. Sarolangun;12.Photocopy KTP an.
298 — 253 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 784 K/Pdt/2009 Bahwa petunjukpetunjuk tekhnis yang menyangkut permohonanyang berhubungan UU No. 1 Tahun 1995 telah diberikan olehMahkamah Agung dalam Rakernas 2005 di Denpasar Bali; Bahwa "Permohonan" yang dimaksud Pasal 67 UU No. 1 Tahun 1995tidak dapat diartikan sebagai permohonan Voluntair, karenapemanggilan RUPS terkait pihakpihak berkepentingan yaituPemegang Saham, Direksi dan Komisaris, sebelum Hakimmemberikan izin; Bahwa suatu Penetapan yang didasarkan pada permohonan olehseseorang tanpa
Pengertianpermohonan di sini tidak dapat diartikan sebagai perkara voluntair,tetapi harus dipandang sebagai perkara contentiosa karena ada pihaklain yang terkait" ;2. surat Mahkamah Agung Nomor 01/Tuada Pdt/V2007 tanggal 15Januari 2007 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan NegeriSurabaya yang berbunyi : Bahwa petunjukpetunjuk tekhnis yang menyangkut permohonanyang berhubungan UU No. 1 Tahun 1995 telah diberikan olehMahkamah Agung dalam Rakernas 2005 di Denpasar Bali ; Bahwa "Permohonan" yang dimaksud
411 — 44
tonggak pohon mahoniyang berada dikebun daerah lebih kecil dari lebar papan yang bisa dihasilkanseperti yang dibawa oleh terdakwa, dan jumlah pohon mahoni yang adadikebun daerah tidak bisa memenuhi jumlah seperti jumlah papan yang dibawaoleh terdakwa, sehingga jelas terdakwa memperoleh kayu jenis mahoni darikawasan hutan dan terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen atau ijin untukmengangkut/memiliki kayu jenis mahoni tersebut dan berdasarkan PermenhutNomor : P.18/Menhut II/2007 tentang Petunjuk Tekhnis
Pya.Diklat Polhut tahun 2009, Diklat Pengawas Tenaga Tekhnis PHPL(Penguji Hutan Produksi Lestari dan PKBL (Penguji Kayu BulatRimba) tahun 2010, Diklat Pejabat Penerbit SKAU (SuratKeterangan Asal Usul) Tahun 2013;Bahwa ahli mengetahui tentang dugaan terjadinya tindakpidana perusakan hutan karena ahli ditelepon oleh teman ahliyang bernama LALU ARSYAD yang bertugas di BALAI TAMANNASIONAL GUNUNG RINJANI, dan menyuruh ahli datang ketempat kejadian di temukan Terdakwa sedang mengangkut kayujenis mahoni
72 — 32
22 September 2006 perihal : Penawaran, Pengelolaan Air dengan nilaipenawaran sebesar Rp. 622.000.000, (enam ratus dua puluh dua juta rupiah) denganperincian :Pembuatan sumur bor sebanyak 2 (dua) unit dengan biaya sebesar Rp.250.000.000,Pengadaan pompa air beserta perlengkapannya sebanyak 10 (sepuluh) unit denganbiaya sebesar Rp. 297.000.000,, danPembuatan embung sebanyak 3 (tiga) unit dengan biaya sebesar Rp. 75.000.000,Bahwa kemudian panitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi adminsitrasi,tekhnis
Setelahpanitia pengadaan barang/jasa melakukan evaluasi administrasi, tekhnis dan hargaterhadap dokumen penawaran milik saksi PAULUS PEGAU, ternyata penawaransaksi PAULUS PEGAU dianggap memenuhi syarat baik dari segi administrasi,tekhnis dan harga untuk pekerjaan pembuatan irigasi tanah dalam, pengadaanpompa air beserta perlengkapannya, dan pembuatan embung, sehingga panitiapengadaan barang/jasa melalui Surat Nomor : 41/PAN.DISTAN/IX/2006 tanggal29 September 2006 mengusulkan saksi PAULUS PEGAU selaku
79 — 12
Saksi menerangkan tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihakKementerian Perhubungan RI Jakarta mengenai Spesifikasi tekhnis pakujalan Solar Cell sesuai dengan Juknis Peraturan Direktur JenderalPerhubungan Darat nomor SK. 7234/AJ.401/DRJD/2013 tanggal 14November 2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan Saksi menerangkan telah menyuruh kepada saksi MULYADI untukmenyusun Spesifikasi tekhnis yang kemudian oleh saksi MULYADImelakukan survey dalam penyusunan Spesifikasi tekhnis melalui internetkemudian
Bahwa dalam kegiatan pengadaan dan pemasangan paku jalantenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yangmenjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan ( PPTK ) adalah saksiMULYADI, ATD. MT dan selaku Pengguna Anggaran / PejabatPembuat Komitmen adalah saksi Drs.Haris Karno,M.AP sebagaikepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Selatan. Bahwa saksiMULYADI, ATD.
hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dandirumuskan sebagai suatu delik dalam undangundang, jadi menurut ajaran inimelawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan undangundang (hukum tertulis);Menimbang, bahwadari fakta hukum yang ada terungkap apabilaterdakwa telah ditunjuk sebagai dalam kegiatan pengadaan dan pemasanganpaku jalan tenaga surya (solar cell) pada Dinas Perhubungan Komunikasi danInformatika Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2014,yang menjadiPejabat Pelaksana Tekhnis
MTdalam membuat dan menyusun sfesifikasi tekhnis yang adadidalam kerangka acuan kerja (KAK) yang menjadi pedoman penyusunanprogram, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaanpaku jalanPutusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2016/PN.Bjm Hal.88dari.108tenaga surya (solar cell) Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buahmengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahalyang digunakan sebagai acuan adalah peraturan dirjen perhubungan daratnomor : SK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk
MTdalam membuatdan menyusun sfesifikasi tekhnis yang ada didalam kerangka acuan kerja(KAK) yang menjadi pedoman penyusunan program, perencanaan, pengadaan,pemasangan, dan pemeliharaanoaku jalan tenaga surya (solar cell)Dishubkominfo Tahun 2014 sebanyak 655 buah mengacu pada KeputusanMenteri Perhubungan No. 60 Tahun 1993 padahal yang digunakan sebagaiacuan adalah peraturan Dirjen perhubungan darat nomorSK.7234/AJ.401/DRJD/2013 tentang Petunjuk Teknis Perlengkapan Jalan,;Menimbang bahwa saksi Hj.
116 — 56
Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dariUniversitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadappekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013,secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :. Divisi 3 Pekerjaan tanah; Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00M2.Il.
Surat dari PPTK No : 620/129/DPUBM/IX/2013, tanggal 30 September2013 tentang Fill Enggenering/survey kajian tekhnis lapangan pekerjaandimaksud yang ditujukan ke kontraktor dan konsultan pengawas;b. Berita Acara Hasil Survey Kaji ulang lapangan No : 620/130/DPUBM/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 dengan hasil didapat data datayang dituangkan ke dalam perhitungan draft CCO;c. Surat dari CV.
Berkordinasi dengan PPTK sehubungan dengan tekhnis lapangan,dan melaporkan hasil produk perencanaan dengan Direktur;4.
Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis Lapangan pekerjaan peningkatan jalanNanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma, 04 Desember 2013;f. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan tekhnis lapangan pekerjaan peningkatanjalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma;Bahwa pemeriksaan tekhnis dilapangan atas pekerjaan kegiatan tersebutterjadi pada tanggal 04 Desember 2013 di lokasi pekerjaan yangberalamat di Jl. Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab.
Seluma danpemeriksaan lapangan dilakukan, oleh : ANTARIKSA, ST (Ketua), EKAROSARIA, ST (Sekretaris), dengan Anggota (NOVIAN SORI, ARISMAN,BRENDI CARLO, Saksi sendiri);Bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekhnis dilapangan olehTim PHO, yaitu : Meter pendek ukuran 5 meter; Meter panjang ukuran 50meter; Linggis; Hand phone untuk dokumentasi;Bahwa dari pemeriksaan tekhnis dilapangan tersebut ditemukan / terdapatpekerjaan yang belum selesai : MRapikan galian siring; Rapikan bahujalan; Rapikan
H.Nasaruddin Agussalim,SH.MH
Terdakwa:
Ir. SARIFUDDIN, M, Si Bin SANDIRI MANTARI
110 — 28
foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Pedoman Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) bidang Bina Marga dengan nomor: 7.1(7) a, tentang jenis pekerjaan beton mutu sedang FC = 20MPa (K-250);
- 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Gambar perencanaan ruas jalan Pebaian-Tombang TA. 2016;
- 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengan nomor: 23/KTRK-PRC/PRPJ/DPUK/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihal Kontrak Perencanaan tekhnis
- Terdiri dari:
- 1 (satu) rangkap Dokumen PERKAP LKPP No. 23 tahun 2015 tentang petunjuk tekhnis operasional sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaan barang/jasa pemerintah, tanggal 23 Oktober 2015, Tertanda Agus Prabowo (selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 1 (satu) rangkap copy sertifikat ahli pengadaan Nasional A.n.
peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang, tanggal 19 Agustus 2016;
- 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang;
- 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait kerangka acuan kerja (KAK) jasa Konstruksi peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang;
- 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait Spesifikasi tekhnis
sesuai dengan aslinya terkait jadwal pengadaan paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang;
- 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya Terkait Informasi lelang pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang;
- 1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya terkait Informasi lelang tentang tahap-tahap evaluasi paket pekerjaan peningkatan jalan ruas Pebaian-Tombang, yang terdiri dari tahap evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis
K175);d. 1 (satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait DokumenPedoman Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) bidang Bina Margadengan nomor: 7.1(7) a, tentang jenis pekerjaan beton mutu sedang FC =20MPa (K250);e. 1 (Satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Gambarperencanaan ruas jalan PebaianTombang TA. 2016;f. 1 (Satu) rangkap foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen dengannomor: 23/KTRKPRC/PRPJ/DPUK/V/2016, tanggal 30 Mei 2016, perihalKontrak Perencanaan tekhnis
Terdiri dari:a. 1 (satu) rangkap Dokumen PERKAP LKPP No. 23 tahun 2015 tentangpetunjuk tekhnis operasional sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaanbarang/jasa pemerintah, tanggal 23 Oktober 2015, Tertanda Agus Prabowo(selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;b. 1 (satu) rangkap copy sertifikat ahli pengadaan Nasional A.n.SARIFUDDIN, ST, tanggal 22 Mei 2011;c. 1 (satu) rangkap copy Dokumen yang telah dilegalisir sesuai denganaslinya, perihal DPA Perubahan terkait kegitan
Anggota pokja ULP untuk paket pekerjaanpeningkatan jalan ruas PebaianTombang, tanggal 19 Agustus 2016;1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaterkait harga perkiraan sendiri (HPS) pekerjaan peningkatan jalan ruasPebaianTombang;1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaterkait kerangka acuan kerja (KAK) jasa Konstruksi peningkatan jalan ruasPebaianTombang;1 (satu) rangkap copyan yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinyaterkait Spesifikasi tekhnis
Menyampaikan hasil pemilihnan dan salinan dokumen pemilihanpenyedia barang/jasa kepada PPk;Menyimpan dokumen asli pemilinan penyedia barang/jasa;Membuata laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP;Memberikan data dan informasi kepada ULP mengenai penyediabarang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuandan pelanggaran lainnya;Mengusulkan bantuan tekhnis dan/atau Tim ahli kepada kepala ULP;.
Terdiri dari:a. 1 (Satu) rangkap Dokumen PERKAP LKPP No. 23 tahun 2015 tentangpetunjuk tekhnis operasional sertifikasi keahlian tingkat dasar pengadaanbarang/jasa pemerintah, tanggal 23 Oktober 2015, Tertanda Agus Prabowo(selaku Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;b. 1 (satu) rangkap copy sertifikat ahli pengadaan Nasional A.n.SARIFUDDIN, ST, tanggal 22 Mei 2011;Halaman 180 Putusan Nomor 65/Pid.Sus.