Ditemukan 1916 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 28-04-2011 — Putus : 02-01-2012 — Upload : 29-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Sky
Tanggal 2 Januari 2012 — SIDARMAN bin HAMBALI -lawan- ANWAR SATEN, DKK.
6516
  • Mediasi dan telah diadakan mediasi, tetapi mediasi tidak berhasilsehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan penggugatyang isinya tidak ada perubahan dan perbaikan, dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut, Tergugat I, II dan III melakuiKuasa Hukumnya, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada persidangan tanggal 27Juni 2011, yang berbunyi sebagai berikut :DALAM EKSEPSI :101 Tentang KOMPETENSI ABSOLUTBahwa Gugatan Penggugat adalah Kopetensi
Register : 08-01-2019 — Putus : 18-02-2019 — Upload : 13-03-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Tjs
Tanggal 18 Februari 2019 — Penggugat:
1.RIYANTO Dkk
2.Yasiangit
3.Gunawan Edi Santoso
4.Erlinda fadjri
5.Suandi Majid
6.HJ.Aluh Berlian, SH,M.Si
7.Eveneser
8.Ester Julian Lian
9.Samsul
10.Dr.Liet Ingai ,M.Si
11.Debora Ding
12.Mpang Ngau
13.Mentan Rubin
14.HABIB DARDIRI
15.HASAN.A
16.THALLIB MDJ
17.ULUI UNYA
18.SYABRANSYAH
19.MUTOHAR
20.JUARIAH
21.FITRIA DWI WAHYUNI
22.TOPPAN
23.ERNY
24.SOLING LAING
25.MARKUS KERU
26.RAHARJO BASUKI
27.MUSTACORY
Tergugat:
1.Kantor Pertanahan Kabupaten bulungan Provinsi Kalimantan Utara
2.Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Penataan ruang, Perumahandan KawasanPemukiman Provinsi Kalimantan Utara
5930
  • Penilai, danasett yang dinilai harus bebas dari sengketa;Bahwa masalah lahan yang telah saksi nilai tidak dipakai oleh BadanPertanahan Nasional dan PU Provinsi Kalimantan Utara tidak adamasalah;Bahwa untuk porvesi Penilai, Menteri Keuangan tidak adamelakukan Akreditasi namun Penilai punya kewajiban untukmelaporkan kegiatan yang dikerjakan kepada Mentri Keuanganharus memenuhi kredit poin tertentu, misalkan apabila dari MenteriKeuangan, Badan Pertahanan Nasional atau Asosiasi mengujiPenilai dalam kopetensi
Register : 02-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-11-2019
Putusan MS KUALA SIMPANG Nomor 44/Pdt.G/2017/MS.KSG
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8113
  • bahwa Penggugat/kuasanya juga telah menyampaikan replikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan eksepsi Tergugat;Menimbang bahwa Tergugat II, III/kuasanya juga telah menyampaikan duplikeksepsi yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban eksepsi Penggugat;Halaman 38 dari 55 halaman Putusan No. 44/Pdt.G/2017/MSKSGMenimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakimmempertimbangkannya lebih lanjut;Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak merupakaneksepsi kopetensi
Register : 28-04-2015 — Putus : 05-11-2015 — Upload : 12-11-2019
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 259/PDT.G/2015/PN PN.JKT.BAR
Tanggal 5 Nopember 2015 — Penggugat:
MACHMUD
Tergugat:
1.PT. ANTILOPE MADJU
2.PIHAK YANG MENEMPATI / YANG MENDAPATKAN PERALIHAN HAK ATAS OBJEK PERKARA
3.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
10421
  • ++++Berdasarkan hal tersebut diatas telah membuktikan GugatanPenggugat melanggar kewenangan Kopetensi Absolut dansekiranya akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara perkara ini juga sudah Kadaluarsa;EKSEPSI ERROR IN PERSONA: Eksepsi diskualifikasi/Gems/' Aanhoeldanigheid:Menyimak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang di dalilkan padabutir 1 dan 2 Penggugat mendalilkan sebidang tanah seluas 400 m?
Putus : 22-12-2017 — Upload : 23-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1449 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — 1. INDRA IRWANSYAH, DKK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA (PT.CPI), DKK
364331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • CPI yang didemosi jabatannya ke tempatsemula atau ditempatkan sesuai dengan kopetensi dan kepangkatannya (passing salary grad) ;Memerintahkan Tergugat untuk menghentikan Program Work ForceManagement (WFM) di perusahaan Tergugat;Menyatakan batal atau tidak sah Internal Relation Manual (IRM) yangdilakukan TERGUGAT karena melanggar atau bertentangan denganPasal 126 dan Pasal 129 Undangundang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan jo Pasal 32 ayat (1) Peraturan MenteriKetenagakerjaan Nomor 28 Tahun
Register : 15-04-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PT SEMARANG Nomor 172/Pdt/2021/PT SMG
Tanggal 27 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : BAMBANG WIJONO HANDRIJATMIKO, SE
Terbanding/Tergugat : Drs. BAMBANG WISANDJOJO
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA
4222
  • Eksepsi Mengenai Kopetensi AbsolutBahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Negeri Surakartamerupakan salah kewenangan Pengadilan yang mengadili karena padadasarnya dalildalil gugatan Penggugat merupakan sengketa pajak atau adanyakeberatan atas adanya tunggakantunggakan pajak atau pajak terhutang dandasar Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakartaberdasarkan adanya surat tagihan pajak terhutang dari kantor Pelayanan PajakPratama Surakarta nomor S164/WP J.32/ KP/06/
Putus : 14-12-2011 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 89/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 14 Desember 2011 —
377
  • Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) tertanggal 20 Januari 2010 ;1 (satu) lembar legalisir kwitansi dari SMA Kartika V3 Surabaya untuk pembelianperalatan computer sebesar Rp. 780.000, (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)tertanggal 1 Januari 2010 ;1 (satu) lembar legalisir kwitansi dari SMA Kartika IV3 Surabaya untuk biayaservice reparasi mesin stensil NCR type 7007 beserta spar part sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta1 (satu) lembar legalisir kwitansi dari SMA Kartika IV3 Surabaya untuk biayastandar kopetensi
    5.000.000, (lima juta rupiah) tertanggal20 Januari 2010 ;1 (satu) lembar legalisir kwitansi dari SMA Kartika IV3 Surabaya untukpembelian peralatan computer sebesar Rp. 780.000, (tujuh ratus delapanpuluh ribu rupiah) tertanggal 1 Januari 2010 ;1 (satu) lembar legalisir kwitansi dari SMA Kartika IV3 Surabaya untukbiaya service reparasi mesin stensil NCR type 7007 beserta spar part sebesarRp.3.000.000, (tiga juta rupiah) ;1 (satu) lembar legalisir kwitansi dari SMA Kartika IV3 Surabaya untukbiaya standar kopetensi
Putus : 12-07-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 11/PID.TIPIKOR/2016/PT-BNA
Tanggal 12 Juli 2016 — SIBRAN, ST Bin M.YUSUF
4528
  • ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23Oktober 2012 senilai Rp. 24.201.200.140. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi dan Student CenteredLearning (SCL) / Pelatihan system manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak No.023.B / PA / PHP-PKP / 08.2012 an.
    ZAKWANSYAH, ST yangditanda Tangani pada tanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp. 24.201.200.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi dan StudentCentered Learning (SCL) / Pelatihan system manajemen dan Budaya Mutu)Kontrak No. 023.B / PA / PHPPKP / 08.2012 an.
    ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal23 Oktober 2012 senilai Rp. 24.201.200.140.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi dan Student CenteredLearning (SCL) / Pelatihan system manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak No. 023.B/ PA / PHPPKP / 08.2012 an.
    ZAKWANSYAH, ST yang ditanda Tangani pada tanggal 23Oktober 2012 senilai Rp. 24.201.200.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan untuk pembayaran Kontrak swakelolapengembangan staf (Pelatihan Kurikulum Berbasis kopetensi dan Student CenteredLearning (SCL) / Pelatihan system manajemen dan Budaya Mutu) Kontrak No.023.B / PA / PHPPKP / 08.2012 an.
Register : 22-05-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 212/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 13 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : FAKHRURROZI Diwakili Oleh : HARRIS NIXCON TAMBUNAN, SH, Dkk
Terbanding/Tergugat I : PT.Bank Rakyat Indonesia disingkat BRI cabang Rantauprapat
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL kisaran
Terbanding/Tergugat III : Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab. Labuhanbatu
Terbanding/Tergugat IV : RAHIM HARAHAP
3022
  • Penaksiran oleh Penaksir Pasal 44 ayat (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amerupakan pihak yang melakukan penilaian secara independentberdasarkan kopetensi yang dimiliki. Pasal 44 ayat (3) Penaksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bmerupakan pihak yang berasal dari penjual, yang melakukan penaksiranberdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual,termasuk curator untuk benda seni dan benda antic atau kuno.
Register : 01-04-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13290
  • Bahwa pada poin 3 Dalam Eksepsi Tergugat dan akan Penggugat Tanggapisecara tegas, bahwa Penggugat sudah tepat dan benar mengajukanGugatan nya terhadap kopetensi absolut Pengadilan Negeri Pangkalan Balaiyang memeriksa dan memutus Perkara a quo kepemilikkan atas dasar tanahhak usaha tanah adat atau tanah ulayat Marga Gasing dihadapan hukumberdasarkan pernyataan atau amat yang terkandung pada UUD 1945 pasal33 sebagai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia jo.
Register : 14-11-2017 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PA KARANGANYAR Nomor 1415/Pdt.G/2017/PA.Kra
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
16440
  • halhal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidangperkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;Hal.37 dari 55 No.1415/Pdt.G/2017/PA.KraTENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugatsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (i) besertapenjelasannya huruf (i) Undangundang Nomor 6 tahun 2006 tentangperubahan Undangundang Nomor 7 tahun 1989 jo Undangundang Nomor 50tahun 2009, perkara a quo termasuk absolut kopetensi
Putus : 23-06-2016 — Upload : 11-07-2016
Putusan PT PALEMBANG Nomor 50/PDT/2016/PT/PLG
Tanggal 23 Juni 2016 — -FEBRIANTO - AHLI WARIS RADEN MAS HAJI AHMAD SOLAEMAN ALIAS RADEN MAS SOLEMAN ,dkk
4733
  • Majelis Hakim yangkami muliakan berkenan untuk dapat memutuskan dalam amarnya sebagaiberikut ;Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkaraini.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ( ExAquo Et Bono);Tergugat IVDALAM EKSEPSI1Bahwa Tergugat IV menolak semua dalildalil Penggugat sebagaiamanaterurai didalam gugatanya;Bahwa gugatan Penggugat merupakan kopetensi
Register : 08-12-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 75/PDT/2015/PT PTK
Tanggal 11 Februari 2016 — Pembanding/Penggugat : LOU BUN HWA Diwakili Oleh : SAULATIA, DKK
Terbanding/Tergugat : ZUBIR Diwakili Oleh : JOKO WILLIYONO, SH.MH
Terbanding/Tergugat : HAMID Diwakili Oleh : ARRY SAKURIANTO, SH
Terbanding/Tergugat : PERHIMPUNAN BIARAWAN-BIARAWAN KAPUSIN Diwakili Oleh : USMAN JUNTAK, SH.MH
Terbanding/Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KABUPATEN KUBU RAYA Diwakili Oleh : Herculanus Richardo Lassa, SH
10835
  • setelah dipelajari secara cermat GugatanPenggugat berorientasi pada sengketa Tata Usaha Negara, yakni sertifikat Hakmilik No. 11540 / Desa Sungai Raya atas nama Penggugat dengan sertifikat Hakmilik No. 12774 / Desa Sungai Raya, dahulunya atas nama Tergugat I, kKemudianatas nama Tergugat II dan selanjutnya sekarang terakhir atas nama Tergugat III,sehingga demikian secara hukum sebenarnya gugatan Penggugat seharusnyadiajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak buka di Pengadilan NegeriMempawah (kopetensi
Putus : 20-08-2014 — Upload : 03-10-2014
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 88 /Pdt G/2013/PN.Ung
Tanggal 20 Agustus 2014 — PARA PENGGUGAT : SUMARMIN, SRI RAHMANTO, KASWADI, HARYONO, AMINAH, HERU HARYONO, Y A S D I, S U D A R , SUTRISNO, SUNGKONO, MARMINI, TUGINO, P A I D I, K U S T A M , SUMARYANTO, P O D O TERGUGAT I : Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa – Tengah C.q Bupati Ungaran, Kab. Semarang yang berkedudukan di Jalan Diponegoro nomor 14 Ungaran Kab. Semarang TERGUGAT II : Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat di Jakarta Cq. BPN Provinsi C.q BPN Kab Semarang yang berkedudukan di jalan Gatot Subroto nomor 18 Ungaran, Kab Semarang TERGUGAT III : 3 Pimpinan / Direktur PT. Perkebunan Nusantara IX di Semarang yang berkedudukan di Jalan Mugas Dalam ( atas )
9724
  • Dengan surat putusan/ besluit /GG No. 53 tanggal 24September 1903 secara kopetensi relative semestinya cateris paribus berakhirtanggal 24 September 1978 yang diduduki oleh warga masyarakat yangbermanfaat untuk bekerja pada perkebunan dengan system timbal balik atasstatus hubungan antara sejarah (kronologi) dan tata perundangan dilengkapioleh surat surat keputusan yang dikeluarkan oleh jawatan instansi sesuaidengan dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon baik batas situasi keadaandan kondisi secara
Register : 13-03-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 286/Pid.Sus/2019/PN Dps
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
Arief Wirawan, SH. MH.
Terdakwa:
1.Pamela Manurip
2.Saparuddin Alias Sapar
3.Gilang Hendika Putra Alias Gilang
4419
  • benih Lobster (Panulirus spp) dari hasil penghitunganbenih Lobster (Panulirus spp) tersebut berjumlah 7.265 ekor yang dikemasdalam kantong plastik berisi oksigen berjumlah 15 kantong, Selanjutnyasesuai arahan Ibu YUNI IRAWATI WIJAYA, pelepasliaran benih Lobster(Panulirus spp) dilakukan dipantai Serangan, kabupaten Badung, disaksikanoleh instansi terkait, adapun terhadap kegiatan Pencacahan, Penyisihan,dan Pelepasliaran yang saksi lakukan tersebut selanjutnya buatkan BeritaAcara nya;= Bahwa sesuai kopetensi
Register : 18-02-2016 — Putus : 30-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25 PK/TUN/2016
Tanggal 30 Maret 2016 — PT.POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
9267 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewenangan Pengadilan Pajak Telah Dibatasi KhususSebatas Sengketa Yang Berkaitan Dengan Perhitungan Jumlah PajakTerhutang Yang Dikenakan Kepada Wajib Pajak Atau Penanggung Pajak.Hal ini sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung RIdalam Putusannya No. 200 K/TUN/2011 tertanggai 5 Oktober 2011 (videBukti P18) yang mempertimbangkan sebagai berikut:"Bahwa alasanalasan tersebut dapat di benarkan karena Judex Facti(Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta) telah salahmenerapkan hukum menyangkut Kopetensi
Register : 19-02-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN SENGETI Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Snt
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat:
Zuhdi Z Als Edi Bin Zakaria
Tergugat:
1.Jangcik
2.M. Nasri
3.Aminah
4.Usman
5.Masitah
10037
  • Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PenggugatJawaban Tergugat VII:DALAM EKSEPSI1.Bahwa mengenai alasan serta dalil dalil Penggugat pada poin 1, 2, 3 hurufa,b,c,d,e,f,g,h, yang tertuang dalam Surat Gugatan Melawan HukumPengugat kami tidak perlu kami tanggapi karena masingmasing Tergugatmemiliki kopetensi untuk hadir dalam sidang dan memiliki kuasanyamasing masing untuk bertindak di perkara a quo.Bahwa mengenai poin 4, 5 yang tertuang dalam Surat Gugatan MelawanHukum perihal atas
Register : 26-11-2019 — Putus : 26-03-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 232/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 26 Maret 2020 — Penggugat:
YAYASAN SHIHHATUL IMIM Diwakili oleh Drs. H. BAHARUDDIN M. DKK
Tergugat:
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
YAYASAN GENERASI SEJAHTERA. Diwakili oleh Arman Hamdhan
327657
  • Eksepsi kopetensi absolut;2.
Register : 02-10-2014 — Putus : 09-02-2015 — Upload : 26-03-2015
Putusan PA JOMBANG Nomor 2274/Pdt.G/2014/PA.Jbg.
Tanggal 9 Februari 2015 —
145
  • alasan yang di sampaikan oleh Pemohon tidak benardan tidak berdasar sama sekaliBahwa suatu gugatan itu harus memuat syaratsyarat formil yangbenar dan rinci sehingga apabila syarat formil suatu gugatan itutidak rinci membuat suatu gugatan itu cacat yang membuatkaburnya suatu persidanngan, dan apabila majelis Hakimmemandang itu ada maka Majelis Hakim memutusnya bersamadengan putusan akhir, mohon di pelajari ilmu membuat suatugugatan dan tidak melihat dari satu sisi saja tentang kopetensiabsolut dan kopetensi
Register : 23-02-2012 — Putus : 11-09-2012 — Upload : 30-08-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 31/PDT.G/2012/PN.SGR
Tanggal 11 September 2012 — *PENGGUGAT - PUTU DERESNAGUNA, DKK * TERGUGAT - NYOMAN SUDARSANA, DK
5417
  • tersebut adalah merupakansengketa Tata Usaha Negara, maka berdasarkan atas uraian uraian tersebutdiatas jelas gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat II adalah mengenaiKeputusan Tata Usaha Negara, yang menurut undangundang No. 5 tahun1986 tentang Peradilan Tata Negara sebagai mana telah dirubahberdasarkan undang undang no 9 tahun 2004 dan dirubah untuk kedua kaliberdasarkan undang undang no 51 tahun 2009, maka mengenai sengketadimaksud jelas merupakan kepetensi dari Peradilan Tata Usaha Negarabukan Kopetensi