Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ; Pekerjaan : Akuntan Publik ;2. Nama : Ir. Doli Siregar ; Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, JI. H.R. Rasuna Said Kay. B-4, Jakarta Selatan 12920 ; Pekerjaan : Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ; Alamat : JI. Brawijaya IX No. 3B, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ; Pekerjaan : Advokat ;4. Menyatakan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan penetapan ini berhak dan berwenang untuk memeriksa semua dokumen PT.

International Islamic Boarding School yang dimintai informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen oleh Para Ahli yang diangkat berdasarkan Penetapan Pengadilan ini, wajib untuk memberikan serta menyajikan seluruh informasi, data atau keterangan berupa semua dokumen (termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatan perseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga dan benda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yang diperlukan oleh akuntan publik

publik dan tenagaahli profesional tersebut.7.

Fotokopi dari fotokopi Keputusan menteri Keuangan RI No. 395/MK.1/2014tentang Izin Akuntan Publik kepada Mimando, SE.,AK.,CPA ( Bukti P5 ) ;8. Fotokopi dari fotokopi Keputusan Menteri Keuangan RI No. 910/MK.1/2008Tentang Izin Penilai Publik di bidang Jasa Penilaian Properti dan Bisniskepada Ir. Doli Diapari Siregar, M.Sc.( Bukti P6 ) ;9.

Erimurni ( Bukti T11A ) ;12.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2006 dan Laporan Auditor Independen, yang dibuatoleh Kantor Akuntan Publik Drs. Effendy ( Bukti T11 B ) ;Hal 23 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.13.Fotokopi sesuai dengan aslinya Laporan Keuangan Untuk Periode Yang BerakhirPada Tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen,yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Drs.

Ak., CA, CPA;.Alamat : Komp Cibubur Times Square, Ruko Madison Blok C2 No. 21, Jl.Bambu 1, Kota Bks, Jawa Barat 17436 ;Pekerjaan: Akuntan Publik ;2. Nama : lr. Doli Siregar;Alamat : Wisma Kodel Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kay. B4, JakartaSelatan 12920 ;Pekerjaan: Penilai Publik ;3. Nama : M. Fathir Edison ;Hal 26 dari 33 Hal Penetapan No.227/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Sel.Alamat : Jl.

(termasuk buku, catatan dan surat yang berkaitan dengan kegiatanperseroan) dan kekayaan perseroan baik berupa aset, benda berharga danbenda bergerak dan atau tidak bergerak yang benar dan akurat yangdiperlukan oleh akuntan publik dan tenaga ahli profesional tersebut ;7. Menyatakan bahwa Pemohon berhak menerima salinan resmi laporan hasilpemeriksaan Para Ahli yang diangkat dan ditunjuk berdasarkan Penetapan ini8.

Publik, dengandemikian juga hasil pemeriksaan yang diajukan oleh Penasehat HukumTerdakwa, meskipun dilakukan oleh Akuntan Publik dan laporanpemeriksaannya tidak disampaikan kepada BPK untuk dipublikasikan, akantetapi pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli yang diajukan Penasehat HukumTerdakwa lebih akurat dan lebih tepat baik tentang metode dan cakupanpemeriksaan maupun tentang besarnya biaya yang terserap untukpembangunan sirkuit balap motor tersebut.

JudexFacti mempersamakan pengertian Akuntan Publik dengan Lembaga JasaPenilai Asset (Appraisal). Bahwa yang dimaksud dengan Akuntan Pubik adalahakuntan yang telah memperoleh izin menteri keuangan untuk memberikan jasaakuntan publik di Indonesia, ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesiadiatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang JasaAkuntan Publik.

Setiap akuntan publik wajib menjadi anggota Institut AkuntanPublic Indonesia (IAP I), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.

yang dihadirkan didepan persidangan oleh Penasehat HukumTerdakwa bukanlah akuntan publik sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 6ayat (4) UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK dan tidak pernah terdaftar dalamInstitut.

Akuntan Publik Indonesia dan hasil pemeriksaannya tidak pernahdisampaikan kepada BPK dan dipublikasikan selain itu pemeriksaan yangdilakukan oleh ahli yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dilakukanpada saat proses persidangan dimana Terdakwa masih melanjutkanpembangunan sirkuit tersebut, sehingga keterangannya seharusnya tidak dapatdipertimbangkan oleh Judex Facti ;Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh ahli Nasri Alisan, ST., dilakukanberdasarkan harga sesuai standar harga satuan dan upah

Padahal Penggugat tidak melakukansuatu pelanggaran terhadap UndangUndang Pasar Modal, dalam menjalankanprofesinya sebagai akuntan publik, dengan diterbitkannya surat keputusan olehTergugat tersebut, terlihat dengan jelas adanya suatu pembatasan yang sangatpenting terhadap hakhak Penggugat untuk bekerja, karena Penggugat terusmenerus tidak dapat melaksanakan kegiatan profesionalnya sampai denganwaktu tidak tentu dan juga tidak jelasnya sanksi administratifnya ;Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat

Publik (KAP) yang afiliasi dengan Kantor AkuntanPublik Asing (KAPA) Grandt Thorton Indonesia dan juga sebagai anggota/member Grant Thorton internasional dan yang telah ditunjuk oleh PT.Telekomunikasi Indonesia Tok (PT.

Telkom Indonesia Tbk dan Grant Thorton Internasionalmenugaskan Grant Thorton Austria selaku auditor Telkon Austria untukmemberikan bantuan teknis dan supervise yang diperlukan oleh Penggugat ;Bahwa setelah penandatanganan Perjanjian pengadaan audit ataslaporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002, Penggugat pada tanggal 7 8Januari 2003 berkomunikasi dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tuanakotta &Mustofa, afiliasi dan Deloitte Tauche Tohmatsu ( HTM DTT) sebagai auditorTelkom 2001 dan Pengugat diminta

S01/PM/AP/S.1/2004 tertanggal 19 Maret 2004 tersebut yangtelah merugikan Penggugat tidak sedikit jumlahnya dan juga telah tercemarnyanama baik Penggugat dibidang Pasar Modal dan atau selaku auditor dengantidak dapat menjalankan pekerjaannya selaku akuntan publik maka adalahberdasar menurut hukum dan sah sesuai dengan Pasal 120 ayat (1) UndangHal. 5 dari 15 hal. Put.

Bahwa Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SPRIN18/PM/2003 tanggal13 Juni 2003 dan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : SPRIN27/PM/2003 tanggal 17 Oktober 2003 (Bukti T3 dan Bukti T4) merupakanSurat Perintah Pemeriksaan terhadap Kantor Akuntan Publik Eddy PiantoCs. yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundangundangansebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46Tahun 1995 ;Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 508 K/TUN/2005b.

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp. 10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM,MAMPI (Cert).Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saksi mempercayai data laporan keuangan yang dibuat olehKAP (Kantor Akuntan Publik).Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp.5.000.000.000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

Laporan di tandatangani oleh Witijasto Putranto, SE,MM, MAMPI (Cert).e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saya sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim lapangan dari pihakBRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usaha nasabah,sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP ( kantorakuntan Publik).

Laporan ditandatangani oleh Witijasto Putranto, SE, MM, MAMPI (Cert);e Bahwa hasil audit dari akuntan publik menurut saksi sudah benar karena selaindibuat oleh Akuntan publik rekanan BRI juga didukung oleh hasil tim di lapangan daripihak BRI dalam hal ini AO Pemrakarsa ikut melakukan penilaian terhadap usahanasabah, sehingga saya mempercayai data laporan keuangan yang dibuat oleh KAP(Kantor Akuntan Publik).e Khusus untuk fasilitas Kredit sebesar Rp. 5.000.000.0000, Rp.10.000.000.000, danRp.20.000.000.000

(sepuluh milyar rupiah); Bahwa dalam permohonan kredit tersebut, Terdakwa melampirkan persyaratanantara lain Laporan Penilaian Jaminan (laporan appraisal), Laporan Keuangan olehKantor Akuntan Publik dan Rekening Koran dari Bank DKI;e Bahwa permohonan kredit yang diajukan, Terdakwa tersebut kemudian dianalisaoleh Bagian Pemasaran Kredit Bank BRI JI. Jend.

(ii) Dokumen hardcopy penerimaan iuran JKN/BPJS Kesehatan dari pesertaNonPBI.Merupakan dokumendokumen yang menjadi satu kesatuan denganLaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Program dan LaporanKeuangan BPJS Kesehatan (PEMOHON KASASI) yang merupakan materidari Audit Akuntan Publik yang akan disampaikan kepada Presiden dengantembusan kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).Bahwa laporan keuangan BPJS disusun dan disajikan dengan standardakuntansi keuangan yang berlaku.Bahwa laporan pengelolaan

melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang

laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan akandipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massaelektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yangmemiliki peredaran luas secara nasioal paling lambat 31 Juli tahunberikutnya.Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas maka permintaandokumendokumen yang dilakukan oleh TERMOHON KASASI tidak dapatdipenuhi oleh PEMOHON KASASI, satu dan lain karena datadata tersebuttidak akan diterbitkan sebelum adanya Audit Akuntan

Publik dan lebih dariitu datadata yang akan diberikan setelah Audit Akuntan Publik merupakandata yang disajikan dalam bentuk ringkasan eksekutif sehingga permintaanTERMOHON KASASI tidak dapat dipenuhi.Putusan Medias!

Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenanmenunjuk Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan, beralamat di Gedung GrandSoho Slipi, Lantai 9, Suit 9L, Jl. S. Parman Kav.2224, Jakarta 11480 selaku auditor yangakan melakukan pemeriksaan atau melakukan audit atas keuangan PT.

SMP dari segi keuangan, termasuk memberikanwewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk meminta rekening koran atas namaPerseroan di bankbank dimana Perseroan membuka rekening koran serta memintadatadata, dokumen dan keteranganketerangan yang diperlukan terkait dengankegiatan usaha Perseroan kepada semua pihak terkait;4. Menyatakan dan menetapkan biaya audit ditanggung sepenuhnya oleh Termohon;5.

Menetapkan dan mengangkat Kantor Akuntan Publik Lauddin Sudin & Rekan untukmemeriksa dan mengaudit PT. Sahid Megatronik Perkasa dari segi keuangan,termasuk memberikan wewenang kepada Akuntan Publik tersebut untuk memintarekening koran atas nama Perseroan di bankbank dimana Perseroan membukarekening koran serta meminta datadata, dokumen dan keteranganketerangan yangdiperlukan terkait dengan kejadian kegiatan usaha Perseroan kepada semua pihakterkait;4.

:

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan terhadap pasal 47 (empat puuh tujuh), pasal 48 (empat puluh delapan) dan pasal 49 (empat puluh sembilan) Perjanjian Kerja Bersama tidak mengikat Penggugat selama Penggugat tidak memiliki kemampuan keuangan yang didasarkan pada laporan keuangan dari akuntan

publik;

BPR Pancadana (DL).Bahwa sesuai dengan neraca penutupan PT.BPR Pancadana (DL) tanggal 06Februari 2019 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Luthfi Muhammad &Rekan, terdapat nama tergugat sebagai salah satu debitur PT.,BPR Pancadana(DL) dengan rincian kewajiban sebagai berikut :Nama : Heru Agus PramonoNomor Rekening : 9143Kolektibilitas : MacetPokok : Rp.197.000.000,Bunga : Rp. 48.000.000,Denda > Rp.

BPRPancadana (DL) telah mengalami kerugian sebesar Rp.245.000.000, (DuaRatus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)sesuai dengan neraca Penutupan PTBPR Pancadana (DL) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.8.

Bahwa putusan P4P No.856/1327/4613/VI/PHK/052002 telah khilaf atau keliru menerapkanhukum dimana dalam pertimbangan putusan P4P halaman 7 paragraf 8, P4P telahmelakukan kekhilafan karena tidak mempertimbangkan suatu akta authentic yang dibuat padabulan Oktober 2002 oleh Akuntan Publik Drs. Abubakar Sidik & Rekan berupa ManagemenHal. 3 dari 7 hal. Put.

telah melakukan penjualan secara party kepada pedagang (apotik lain) dansekaligus menerima uang dari hasil penjualan tersebut tanpa melibatkan unit kerja yang lain,ee melakukan pembelian kepada pedagang besar Farmasi dan melakukan pembayaranuang langsung kepada PBF yang bersangkutan, ....... tanpa melibatkan unit kerja yang lain,venees setiap melakukan stock Tacking (inventarisasi) persediaan obat yang ada di apotiktanpa melibatkan unit kerja yang lain ;Pada halaman 8 paragraf 2 diuraikan oleh Akuntan

Publik bahwa wewenang yang begitubesar tanpa melibatkan unit kerja yang terkait, telah menyalahi prinsipprinsip sistempengendalian interen yang baik.

putus terhitung sejak akhir bulan Januari 2003,padahal yang senyatanya SK Direktur RS Islam Siti Khadijah No.882/KPTS/PERS/ II.3/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 ;Oleh karena itu mengingat kepada Pasal 67 huruf (f) Undangundang No.5 Tahun 2004tentang Mahkamah Agung, maka putusan P4P harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :mengenai alasan ad. 1 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, P4P telah mempertimbangkan buktiotentik berupa Laporan Akuntan

Publik ;mengenai alasan ad. 2 :Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pasal 158 Undangundang No.13Tahun 2003 telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasar putusan MKNo.012 Tahun 2004 dan lagi pula pada saat Pemohon Peninjauan Kembali mem PHK TermohonPeninjauan Kembali Undangundang No.13 Tahun 2003 belum diberlakukan ;mengenai alasan ad. 3 :Hal. 5 dari 7 hal.

Publik (KAP) Tarmizi Achmad & Rekan yangdijadikan dasar untuk menghitung kerugian keuangan negara, maka KantorAkuntan Publik dimaksud harus tunduk pada UndangUndang No. 5 Tahun2011 tentang Akuntan Publik (selanjutnya disebut UU Akuntan Publik);Bahwa berdasarkan Pasal 13 UU Akuntan Publik telah mengatur tentangpendirian dan pengelolaan Kantor Akuntan Publik, sebagai berikut :(1) KAP yang berbentuk usaha perserorangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 12 ayat (1) huruf a hanya didirikan dan dikelola

Publik dikaitkan dengan perkaraaquo, maka demi hukum Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad &Rekan yang berbentuk usaha hanya dapat dikelola jika paling sedikit 2/3 (duaper tiga) dari seluruh Rekan merupakan Akuntan Publik, dengan kata lain KAPdiperbolehkan menurut UU Akuntan Publik untuk mempekerjakan Rekan yangbukan Akuntan Publik sebanyak 1/3 dari seluruh rekan yang Akuntan Publik;Bahwa terhadap 1/3 dari seluruh rekan yang bukan Akuntan Publik tersebutpun, berdasarkan UU Akuntan Publik ternyata

Berpengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang keahlianyang mendukung profesi Akuntan Publik;c. Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;e. Telah mengikuti pelatihnan etika profesi Akuntan Publik yangdiselenggarakan Asosiasi Profesi Akuntan Publik; danf.

Publik, dan bagi orang yangbertindak seolaholah sebagai akuntan publik tetapi dirinya bukan akuntanpublik, maka diancam dengan pidana kurungan penjara paling lama 6 (enam)tahun, dan denda paling banyak Rp. 500.000.000, (Lima Ratus Juta Rupiah),hal mana telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU Akuntan Publik, yangmenyatakan bahwa :Halaman 148 dari 264 halaman Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2017/PT MDNSetiap orang yang bukan Akuntan Publik, tetapi menjalankan profesiAkuntan Publik dan bertindak seolaholah

Publik dan tidak terdaftar kepada Menteri Keuangan RIsebagai Rekan Non Akuntan Publik sesuai perintah Pasal 14 dan Pasal 15UndangUndang No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;Bahwa selain itu, terhadap alasanalasan banding Penuntut Umum padaMemori Bandingnya tentang Pajak Penghasilan (PPh 2%) yang menjadi bebanPT.

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapHal. 4 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.dokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1.Bidang usaha yang dijalankan PT.

All Copies Of Contransit And AgreementsAdapun selanjutnya oleh saksi korban meminta agar terhadapdokumen perusahaan Terdakwa untuk dilakukan audit, denganmenunjuk Auditor / Akuntan Publik Rama Wedra. Bahwaberdasarkan Pemeriksaan Auditor/Akuntan Publik Rama Wedraatas Finnacial Due Diligence Report PT. Melia Media Internationaluntuk periode Desember 2013 sampai dengan September 2014,diperoleh :1. Bidang usaha yang dijalankan PT.

Publik Rawa Wendra;Bukti Email Mr.

BuktiPH3 : Lembar terakhir Proposal audit/ due diligenceyang diberikan kepada Akuntan Publik Rama Wedra;. BuktiPH4 : Putusan Perkara Perdata Nomor395/Pdt.G/2015/PN. JktSel.Hal. 18 . put.No.118/Pid/2018/PT.DKI.7. Bukti PH5A : Surat Kesepakatan Pengembalian DanaInvestasi tanggal 14 Januari 2015.8. Bukti PH5B : Surat Somasi pertama Ref. No: 12.4/HTP/2014tanggal 10 Desember 2014;9. Bukti PH5C : Surat Somasi Bahasa Inggris Ref.

SuaraMahkota Polareksa Sintang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimintaoleh para Komisaris untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, yaitu KantorAkuntan Publik saudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto.Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publiksaudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto terhadap Laporan Keuangan yangdibuat oleh Terdakwa, yaitu didapatkan keuntungan PT.

SuaraMahkota Polareksa Sintang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dimintaoleh para Komisaris untuk dilakukan Audit oleh Akuntan Publik, yaitu KantorAkuntan Publik saudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto. Bahwa berdasarkan Hasil Audit yang dilakukan Kantor Akuntan Publiksaudara Drs. Sardjono Budi Sudharnoto terhadap Laporan Keuangan yangdibuat oleh Terdakwa, yaitu didapatkan Keuntungan PT.

No. 701 K /Pid/2012Surat dari Volare holding Company kepada saudara DjadjangSupriyatna tanggal 19 Februari 1999 perihal Laporan Keuangan.Petunjuk Pelaksana Tugas dan Tanggung Jawab Penanggung JawabHarian RadioRadio Daerah yang tergabung dalam Volare Grouptertanggal 23 Januari 2002.Surat dari Volare Holding Company kepada saudari Dewi Lisnawatitanggal 21 September 1996 perihal Laporan Keuangan.Surat Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan Audit atas LaporanKeuangan Direktur PT.

Volare Group tertanggal06 Desember 2010.Surat Pemberian Data kepada Akuntan Publik tertanggal 10 Desember2010.Surat Keputusan Pengangkatan atas nama saudari Dewi Lisnawati,Smhk tertanggal 15 Nopember 1990.Bukti Pengiriman Uang kepada atas nama Djajang Supriyatna tahun2010.Bukti Pengiriman Uang kepada Djajang Supriyatna tahun 2008.Bukti Pengiriman Uang kepada atas nama PT. Radio SM.

Volare Group tahun 2009dari akuntan publik 1 IbrSurat Berita Acara Penyerahan Data dari PT. RadioSwara Mahkota Polareksa tahun 2009 / 2010 1 lbrSurat Keterangan kepada Direksi tanggal15 Desember 2010 1 lbrSurat Keberatan / bantahan Terdakwa 5 lbrSurat Somasi dari Majelis Adat Dayak PropinsiKalimantan Barattanggal 10 Januari 2011 2 lbrLaporan dan Bantahan Penasehat Hukum TerdakwaHal. 16 dari34 hal. Put.

publik, dan perencanakeuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentan dimanfaatkan olehpelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil daritindak pidana dengan cara berlindung dibalik ketentuan kerahasiaanHalaman 12 dari 22 halaman.

Putusan Nomor 51 P/HUM/2015keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai PihakPelapor; dan2. menyatakan advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan sebagai Pihak Pelapor.Penambahan jenis penyedia jasa keuangan yang terdiri atas perusahaanmodal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, lembaga keuanganmikro, dan lembaga pembiayaan ekspor sebagai Pihak Pelapordilatarbelakangi oleh aktivitas bisnis atau usaha yang dilakukan olehperusahaan

atau lembaga tersebut rentan untuk dijadikan sarana dansasaran tindak pidana pencucian uang.Bagi advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik,dan perencana keuangan, berdasarkan hasil riset PPATK rentandimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untukmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yangmerupakan hasil dari tindak pidana dengan cara berlindung dibalikketentuan kerahasiaan hubungan profesi dengan Pengguna Jasa yangdiatur sesuai dengan ketentuan

Kewajibanpelaporan oleh profesi tersebut telah diterapkan di banyak negara danmemiliki dampak positif terhadap pencegahan dan pemberantasan tindakpidana pencucian uang.Selain itu, pengaturan Pihak Pelapor dan pelaksanaan kewajiban pelaporanoleh perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaaninfrastruktur,lembaga keuangan mikro, lembaga pembiayaan ekspor, advokat, notaris,pejabat pembuat akta tanah, akuntan, akuntan publik, dan perencanakeuangan dimaksudkan untuk melindungi Pihak Pelapor tersebut

Olehkarena itu, tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancamstabilitas dan integritas sistem keuangan serta sistemperekonomian, tetapi juga dapat membahayakan sendisendikehidupan berbangsa dan bernegara.Bahwa advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, akuntan,akuntan publik, dan perencana keuangan, berdasarkan hasil risetPPATK rentan dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana pencucianuang untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan

sehingga biaya tersebutberhubungan dengan usaha Pemohon Banding untuk mendapatkan, menagih danmemelihara penghasilan yang berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dapat menjadi pengurang penghasilanbruto;e berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undangundang Pajak Penghasilan, Pemohon Bandingtidak melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pengeluaran biaya AuditExpenses tersebut karena tidak terdapat penambahan kemampuan ekonomis yangditerima baik oleh kantor akuntan

publik maupun karyawan (auditor) yangmerupakan objek pajak penghasilan karena pada dasarnya biaya tersebut hanyalahbiaya penggantian yang ditagihkan oleh kantor akuntan publik (bukan perorangan)atas biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu sehubungan dengan kegiatan audit,selain itu dalam biaya tersebut terdapat pula biaya yang langsung dibayarkankepada hotel (pihak ketiga);bahwa Majelis berpendapat bahwa berdasarkan perjanjian/kontrak dapat diambilkesimpulan sebagai berikut:e audit fee tidak

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor : S 737/MDU/11/2014 tanggal 27 November 2014tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S Manan, Ardiansyah &Rekan untuk penyajian ulang atas laporan keuangan tahun buku 2013dan General Audit tahun 2014;B. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATANAdapun Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan MenteriBadan Usaha Milik Negara :Halaman 3 dari 61 Halaman Putusan Nomor: 41/G/2015/PTUNJKT.1.

Publik (KAP) S.

Bambang Tjahyono sebagai Direktur Utama PerumLembaga Penyelenggara Pelayanan Penerbangan Indonesia;Menyatakan sah Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara TentangPenetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Bukti P.29Surat dari Dewan Pengawas, Pelaksana Tugas kepadaMenteri BUMN Nomor: S059/DW/X/2014, tanggal Oktober2014, Perihal: Permohonan Penetapan Kantor Akuntan Publik.

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Menteri Badan UsahaMilik Negara Nomor: S737/MD/11/2014 tanggal 27 Nopember 2014,Tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) S.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuran bulananPPh Pasal 25 bagi Penggugat harus didasarkan pada laporankeuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;sedangkan;3.3.2. Menurut Penggugat, Bank CIMB Niaga, tidak ada keharusanuntuk mendasarkan angsuran bulanan PPh Pasal 25 padalaporan keuangan triwulan yang telah diaudit oleh KantorAkuntan Publik.

Dengan tidak adanya kewajiban mendasarkan perhitungan PPh 25pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, makatidak ada dasar bagi KPP Wajib Pajak Besar Satu untuk menghitungkembali dan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atas PPh Pasal25 Penggugat dengan mendasarkan perhitungan pada LaporanKeuangan yang telah diaudit.

Menurut KPP WP Besar Satu, besarnya angsuranbulanan PPh Pasal 25 bagi kami harus didasarkanpada laporan keuangan yang telah diaudit olehKantor Akuntan Publik; sedangkanb. Menurut kami, Bank CIMB Niaga, berdasar peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku tidakada keharusan untuk mendasarkan angsuranbulanan PPh Pasal 25 pada laporan keuangantriwulan yang telah diaudit oleh Kantor AkuntanPublik.

Publik;Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri KeuanganNomor 255/PMK.03/2008 mengatur mengenaiHalaman 21 dari 28 halaman.

Publik.

,SH
3.Kantor akuntan publik K Gunarsa & I.B Djagera
4.Kantor Pertanahan kabupaten Sumbawa Barat
5.Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Badung

Cahaya Abadi Semesta yangtelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS &DEWI ;Hal.1 Putusan Nomor: 20/Pdt.SusPKPU/2017/PN.Niaga SbyBahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU wajibmempertanggungjawabkan utangutangnya terhadap Para Kreditormelalui hartanya sesuai Daftar Aset perseroan yang telah diperiksa olehKantor Akuntan Publik MADE SUDARMA, THOMAS & DEWI ;Bahwa Pemohon sebagai Debitor PKPU, untuk mengajukanPermohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih dahulutelah mengadakan Rapat

CAHAYA ABADI SEMESTAper tanggal 31Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADESUDARMA, THOMAS & DEWI. (Diberi tanda P6) ;7. Laporan Keuangan PT. CAHAYA ABADI SEMESTA per tanggal 28 April2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik MADE SUDARMA,THOMAS & DEWI, (Diberi tanda P7) ;8. NPWP atas nama PT. CAHAYAABADI SEMESTA. (Diberi tandaP8)9. KTP atas nama SASTRO KOMARJONO selaku Direktur PT. CAHAYAABADI SEMESTA. (Diberi tanda P9) ;10.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasankeuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama3 (tiga) tahun berturutturut, danHalaman 2 dari 21 halaman. Putusan Nomor 1184/B/PK/PJK/2017d.

Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecualitunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsuratau menunda pembayaran pajak;c Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut; dand.

Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan pemerintah denganpendapat Wajar TanpaPengecualian selama 3 (tiga) tahun berturutturut;dand. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidangperpajakan berdasarkan putusanpengadilan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.Pasal 2(1) Tepat waktu) dalam penyampaian Surat Pemberitahuansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ameliputi :Halaman 9 dari 21 halaman.

Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimanadimaksud pada huruf b telahdisampaikan tidak lewat dari bataswaktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajakberikutnya;(2) Tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf b adalah keadaan pada tanggal 31 Desember tahunsebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasukutang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan;(3) Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik atau lembagapengawasan keuangan

pemerinta sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 huruf c harus disusun dalam bentuk panjang (long formreport) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskalbagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikanSurat PemberitahuanTahunan;(4) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit olehAkuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3)ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalampembinaan lembagapemerintah pengawas Akuntan Publik;Pasal 3(1) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib

Selanjutnya korban juga memintabantuan Akuntan Publik yaitu saksi Arman Hendiyanto, dimana berdasarkan audit yangdilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapatperbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satumilyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh tujuh ributiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :Tahun Selisih Lebih Penarikan Terhadap

Publik yaitu saksi ArmanHendiyanto dimana berdasarkan audit yang dilakukan saksi Arman Hendiyantodiperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155

publik, berdasarkan hasilaudit diperoleh data bahwa dari awal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010terdapat perbedaan jumlah penarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp1.948.497.334, (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empatratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).e Bahwa benar selain dari kas kecil, ditemukan juga beberapa penarikan darirekening HSBC nomor rekening 001141316155 dan 001141316007 atasnama PT.

Arman Hendiyanto.e Bahwa benar saksi adalah akuntan Publik independent Sejak sekitar tahun 1991sampai dengan Sekarang ;e Bahwa benar saksi pernah dimintakan oleh saksi Machrouz Yani untuk membuatlaporan prosedur yang disepakati mulai awal tahun 2006 sampai dengan bulanMei tahun 2010 ;e Bahwa benar berdasarkan audit yang dilakukan saksi diperoleh data bahwa dariawal tahun 2006 sampai dengan bulan Mei 2010 terdapat perbedaan jumlahpenarikan dan pengeluaran kas kecil sebesar Rp.1.948.497.334, (satu