Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi semua semy samu setu sempu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 22-05-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1649 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Mei 2014 — NY. TUTI SULASTRI VS P.T. DUA BINTANG PADI, DKK
36 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mempertimbangkan hubungan hukumantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi/Tergugat I, sebabhubungan hukumnya adalah hutangpiutang/pinjam uang, akan tetapiyang dipertimbangkan adalah jual belli;Dalam peristiwa ini Termohon Kasasi/T ergugat selaku investor telahmenggunakan kesempatan dalam kesempitan (misbruik vanomstandigheden), sehingga terdapat cacat kehendak;Dalam hal ini telah terjadi apa yang dinamakan penyalahgunaanekonomi, dimana perjanjian lahir tanoa adanya pernyataan kehendakyang bebas, dan semu
Pengadilan PA KUALA KAPUAS Perdata Agama
Register : 26-09-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 10-05-2019
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 0367/Pdt.G/2017/PA.K.Kps
Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
117 — 18
  • Yang membuat saya tertarik5menikahinya adalah dikarenakan dia punya mobil, punya keluarga yang dikenalbanyak orang, bisa membelanjakan ini itu waktu pacaran sebelum menikah.Namun ternyata fasilitas yang ada pada dirinya hanyalah semu semata karenapasti dari hasil syirik dan riba harta tersebut didapat.Kami berpacaran dimulai pada bulan November 2015, semenjak pacarantersebut kami sering bertemu dan jalanjalan, kadang sering ngumpul ditempatteman perempuannya yang bernama Sendy.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 30-07-2021 — Putus : 24-11-2021 — Upload : 08-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 756/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 24 Nopember 2021 — Penggugat:
1.I NYOMAN SUTARA
2.I MADE WIRAWAN
Tergugat:
2.ANNA LUKMAN
3.SURJADI.,SH.,MKN.,MM.,MH
Turut Tergugat:
3.NI WAYAN TRINADI.,SH.,MKN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
429 — 392
  • pihakpihak yang tidak seimbang secara ekonomi, sehinggakebebasan untuk menentukan sikap adalah cacat hukum;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3337 K / Pdt /1991 pada tanggal 18 Maret 1993 yang dalam isinya menyebutkan: bahwaMA telah melarang penjualan barang agunan oleh kreditur manakala debituringkar janji atau wanprestasi;Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 275 K / Pdt / 2004tanggal 29 Agustus 2005 menyebutkan : Jual beli yang semula didasariutang piutang adalah perjanjian semu
    sudahselayaknya apabila perjanjian yang termuat pada Akta Kesepakatan BersamaNomor 07, Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 08, Akta Kuasa Menjual Nomor 09,Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 10, yang kesemua Akta tersebut tertanggalO06 Januari 2021, yang merupakan turunan dari Akta Pengakuan Hutang Nomor 06tertanggal 06 Januari 2021 yang sudah dibuat antara PARA PENGGUGAT denganTergugat serta Tergugat II dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum karena tidaksesuai dengan keadilan dan kepatutan dan merupakan penanjian semu
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 18-05-2020 — Putus : 16-06-2020 — Upload : 16-06-2020
Putusan PT KUPANG Nomor 57/PDT/2020/PT KPG
Tanggal 16 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat I : FRANS YERMIAS NDUN,SH
Pembanding/Penggugat II : MARIA AWA,S.PD
Pembanding/Penggugat III : OSKAR A. B. NDUN,S.PD
Terbanding/Tergugat I : NIKODEMUS IMANUEL HAILITIK
Terbanding/Tergugat II : TAROCI MARSELINA HAILITIK NDOLU
Terbanding/Tergugat III : FLORENCI MARISA HAILITIK
112 — 68
  • Bahwa yang berwenang memeriksa, dan menyatakan suatu usahaberizin atau tidak itu adalah pemerintah, dalam hal ini Pemerintah ProvinsiNTT, bukan Majelis Hakim perkara a quo.Bahwa sesuai faktafakta persidangan baik dalam gugatan, jawaban,replik, duplik, dan pengajuan alat bukti dari para penggugat dan para tergugattidak pernah mendalilkan/mempersoalkan tentang masalah perijinansebagaimana yang telah dijadikan alasan semu oleh majelis hakim perkara aquo dalam mengambil putusan yang secara nyata diluar
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 05-06-2014 — Upload : 17-07-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 185/Pdt.G/2013/PN.Sda
Tanggal 5 Juni 2014 — MOCHAMAD SIDIK Melawan AROEMAN SOEBONO
49 — 20
  • Semu, Nomor Urut SK 75;15. Bahwa, untuk Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 695 seluas kurang lebih22.754 M, berasal dari pelepasan hak dari 13 orang pemegang hak berdasarkanSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2Nopember 1971 No. 1/Agr/74/XI/HM/01.G/71, terletak di Blok Wungu,masing masing atas nama :Makali P. Nuregan, Nomor Urut SK 76;Marso P. Buasim, Nomor Urut SK 51;Djahit P. Nawi, Nomor Urut SK 47;Semail P. Djamah, Nomor Urut SK 55;Matrawi P.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Kepailitan
Putus : 22-04-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 158 K/Pdt.Sus-Pailit/2014
Tanggal 22 April 2014 — PT. JAYA LESTARI VS PT BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA
337 — 266 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • untuk memperoleh kebenaran fakta hukum;Sehingga bertentangan dan tidak memenuhi Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU;Bahwa keadaan sebagaimana disebutkan di atas, sudah diketahui,dimengerti dan dipahami sebelumnya oleh Pemohon sebelum mengajukanpermohonan Pailit terdahulu, bahkan termasuk sebelum mengajukanpermohonan Pailit dalam perkara ini;Namun, Pemohon pailit beritikad buruk dengan tidak menyajikan faktahukum yang pernah terjadi dalam dalildalil argumen permohonan Pailitdalam perkara ini dan membuat fakta semu
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Tanah
Register : 19-09-2013 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 47/Pdt.G/2013/PN.BKN
Tanggal 12 Juni 2014 — ANTONI lawan H.BASRIZAL KOTO, dkk
75 — 37
  • sulitdewasa ini, oleh karenanya para Tergugat harus dibebani biaya ganti kerugianmateriel maupun moril yang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selamaini yaitu kerugian materiel sebesar+ Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima PuluhJuta Rupiah) dan atas beban moril (immaterial) yang dialami dan diderita olehPenggugat yang jika dihitung dengan uang dinilai sebesarRp. 1.000.000.000(Satu Milyar Rupiah);Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 30-10-2014 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 12-08-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 787/Pdt.G/2014/PN Dps
Tanggal 15 Juni 2015 — KARPIKA WATI MELAWAN ALAIN MAURICE PONS, DKK
431 — 319
  • GUC aan SEMU ays 2sss eee eeesecst eer eeneee ne retecenenteenneeeneerereeneeeeeeo Menimbang, bahwa atas dalil dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat melalui Kuasanya telah membantah kebenaran dalildalil gugatanPenggugat dan sebagai dalil sangkalannya di persidangan Tergugat danTergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 05 Maret 2015 sebagai =. 0 ataDALAM KONVENSIDALAM EKSEPSI331.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 20-10-2015 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2015
Tanggal 20 Oktober 2015 — HARTONO SOHOR VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
124 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam hal iniDirektorat Jenderal Pajak berposisi sebagai lembagapengadil semu atau yang juga dikenal sebagai quasiperadilan (quasi judicial) yang menjalankan fungsiyudikatif dan eksekutif;Sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajakdiharuskan untuk membayar pajak yang terutangdalam surat ketetapan pajak paling sedikit sebesaryang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasilpemeriksaan atau verifikasi.
Pengadilan PA SURABAYA Perdata Agama
Register : 22-10-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PA SURABAYA Nomor 5144/Pdt.G/2018/PA.Sby
Tanggal 2 Mei 2019 — Penggugat melawan Tergugat
242 — 104
  • tahun, pada mulanyahubungan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT baikbaik sajabahkan dalam hal ini, PENGGUGAT sebagai istri selalu mengharapkankehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kebahagiaan dan memilikiikatan lahir batin yang erat antar seluruh anggota keluarga, baik antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT maupun bersama anakanakhasilperkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT yang sudah selayaknyamendapatkan hal itu ;Bahwa seiring berjalannya waktu, segala harapan PENGGUGAT ternyatahanya menjadi harapan semu
Pengadilan PA BOJONEGORO Perdata Agama
Register : 02-05-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PA BOJONEGORO Nomor 1082/Pdt.G/2019/PA.Bjn
Tanggal 3 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 4
  • kemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan denganHukum, maka Majelis Hakim berpandangan, sekalipun nafkah iddah dan mutahmerupakan kewajiban yang terjadi setelah perceraian namun harus dibayar terlebihdahulu sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sehingga apa yang dituntutPenggugat bukanlah pepesan kosong, tetapi bisa menjadi kenyataan dan pihakpihak pun tidak memandang putusan pengadilan sebagai putusan semu
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 17-10-2014 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN PARIAMAN Nomor 33/PDT.G/2014/PN.Pmn
Tanggal 2 September 2015 — AKIRUDIN (GAMPO), DKK MELAWAN NUR JOHAN (JAHAN), DKK
145 — 14
  • fakta hukum yang telah disampaikansebelumnya serta tidak untuk mencari keuntungan dan kepentingan dirinyasendiri; sehingga Penggugat harus mengeluarkan biaya yang cukup besardikondisi ekonomi yang sulit dewasa ini, oleh karenanya para Tergugat harusdibebani biaya ganti kerugian yang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugatselama ini yaitu sebesar + Rp. 75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah);Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 23-01-2017 — Putus : 05-09-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pdt.G/2017/PN Bdg.,.
Tanggal 5 September 2017 — SRI UMIYATI LAWAN Ir. SUHANDY THEOPHILUS, DKK
158 — 29
  • telahHalaman 64 dari 69 Putusan Sela Gugatan Nomor 30/Padt.G/2017/PNBdgterbukti mengadakan jual beli objek sengketa sesuai Akta Jual Beli(AJB) Nomor 29/2009 tanggal 6 Maret 2009, yang dibuat dihadapan TurutTergugat Ii berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.10 bukanmerupakan perbuatan semu, dan Turut Tergugat V dan Turut TergugatVi dalam penandatangan Akta tersebut di atas bukan hadir sebagaisaksi semata, tetapi bersama Penggugat menghadap Turut Tergugat Ildan memberikan persetujuan kepada Penggugat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 13-04-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/TUN/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — IR. UTAMA BUDHI PRAWIRA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR., II. DJAYADI SUNANDAR, SE;
83 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diketahui bahwa gambarpeta dalam surat ukur untuk batas tanah sebelah barat, garis batasnyamasuk menerobos pagar tembok ke dalam area tanah milik Penggugatseluas + 735 m2, dan di dalam fotokopi gambar peta surat ukurtersebut terdapat garisgaris semu yang berupa titik titik membentangdari atas (Utara) ke bawah dan membelok ke arah Barat, sehinggaberdasarkan gambar peta dalam surat ukur tersebut tanah milikPenggugat dengan batasbatas: Sebelah Utara : Tanah milik Ir.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 24-06-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 13-10-2020
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 109/Pid.Sus/2020/PN Tjs
Tanggal 8 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ISA YEISHANSYAH,S.H
Terdakwa:
RENDY APRILIANDI Als RENDY Bin RAHMADI
103 — 48
  • samasekali tidak pernahdilakukannyanamun harus menjalani hukuman penjara selama 5Tahun penjara subsider 4 bulan.Majelis Hakim mempercayaibegitu saja terhadap Fakta Hukum yang dilaporkan oleh pihakkepolisian yang didapatkan dari hasil rekayasa Penyidikkepolisian lalu dibenarkan oleh Penuntut Umum dengandibuatnya Surat Dakwaan seolaholah Berita Acara Penyidikantersebut adalah kebenaran sesungguhnya (NIET MATERIELEWAARHEID).Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quolalu menganggap kebenaran semu
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 04-05-2018 — Putus : 01-10-2018 — Upload : 18-10-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 75/G/2018/PTUN.SBY
Tanggal 1 Oktober 2018 — Penggugat:
AMIR YAHYA
Tergugat:
KEPALA DESA NANGGUNGAN, KECAMATAN KAYEN KIDUL, KABUPATEN KEDIRI
Intervensi:
NINIEK LISA RAHMAWATI
145 — 75
  • Samasekali tidak dilanggar oleh Camat ;Bahwa di dalam Posita nomor 10 halam 7 yang menyatakan bahwaKeputusan Tata Usaha Negara bertentangan dengan Asasasasumumpemerintahan yang baikadalahsepenuhnya TIDAK BENAR.Karena didalam proses penjaringan dan pengangkatan Perangkat desa diDesa Nanggungan telah memperhatikan dan menjalankan Asas Keadilan,Keterbukaan, ketidak berpihakan, Kecermatan serta menjalankan semu aketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku(KepastianHUkUM) n nn nnn nn nn nnn mene
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 09-11-2017 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 26-04-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 5 April 2018 — Penggugat:
MUHIDIN BIN KESUT, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
Intervensi:
PT. PERTAMINA PERSERO
157 — 85
  • SOP termasuk kelompok pseudo wetgeving (perundangundangan semu/hukum cermin) yang tidak mempunyai daya mengikatkeluar hanya mempunyai daya mengikat secara internal dan tidak bisadijadikan tolok ukur untuk menguji kKeabsahan suatu Keputusan TataUsaha Ne@Q ara. 229222 nnn non nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nen nenBahwa sebagaimana uraian eksepsi di atas, maka gugatan ParaPenggugat nyatanyata kabur/tidak jelas (obscuur libel) olehkarenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaktidaknya dinyatakantidak dapat
    SOP termasuk kelompok pseudo wetgeving (perundangundangan semu/ hukum cermin) yang tidak mempunyai dayamengikat keluar hanya mempunyai daya mengikat secara internaldan tidak bisa dijadikan tolok ukur untuk menguji kKeabsahan suatuKeputusan Tata Usaha Negara.
Pengadilan PA SUKOHARJO Perdata Agama
Register : 01-10-2019 — Putus : 12-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PA SUKOHARJO Nomor 1200/Pdt.G/2019/PA.Skh
Tanggal 12 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
132 — 41
  • Bahwa berdasarkan dalildalil Penggugat Konvensi yang padaintinya memiliki hak atas objek sengketa telah terbukti merupakandalildalil yang semu atau tidak benar dimana secara tibatibameminta hak atas objek sengketa, padahal secara hukum tidakpernah memenuhi kewajibankewajibannya pada TergugatKonvensi sejak Tahun 2003, dan tahun 2012 hingga putusnyaperceraian oleh karenanya sudah sepatutnya dihukum tidakberhak terhadap hakhak atas objek sengketa.4.
    faktafakta hukum yang diungkapkan Tergugat Konvensi tersebut di atas,seharusnya Penggugat Konvensi apabila menyatakan berhak atasobjek sengketa dapat membuktikan bagaimana cara PenggugatKonvensi memperoleh objek sengketa misalnya ada dana yangdiberikan pada Tergugat Konvensi ataupun melakukan pembayaranlangsung pada pemilik dahulu objek sengketa, namun PenggugatKonvensi tidak dapat menjelaskannya tersebut sehingga terbuktiPenggugat Konvensi telan berdasar itikad buruk denganmenggunakan gugatan semu
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-10-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 11-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 1 Maret 2016 — YOSEPHINA BUNGA MBELO, A.Md Alias EVI
118 — 70
  • Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, PenuntutUmum telah mengajukan saksisaksi, dan ahli yang didengarketerangannya di depan persidangan setelah disumpah menurutagama dan kepercayaannya masingmasing saksi dan ahli tersebutmemberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :1.SEMU ANASTASIA, SE., e Bahwa saksi menerangkan kenal dengan terdakwa, namuntidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semendadan tidak terkait hubungan kerja dengan terdakwa;e Bahwa jabatan
    Bahwa benar berdasarkan keterangansaksi keterangan saksi SEMU ANASTASIA,SE, saksi HENDRIKA MENO LAY, SH, dansaksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa padatahun 2004 dan tahun 2005 DinasPendapatan Daerah Kabupaten Ende telahmelampaui target penerimaan pajak bumidan bangunan (PBB).
    ANFRIDUS, SE Alias FRIDUS menjabat sebagaiKepala Bagian Keuangan Kabupaten Ende ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan BupatiEnde nomor : KEU.920/02/2006 tanggal 10 Januari 2006 saksiALOYSIUS LAGU Alias ALO menjabat sebagai Bendaharawan Umum/Pemegang Kas Daerah Kabupaten Ende yang ditempatkan di BankBPD Cabang Ende ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU ANASTASIA, SE, saksi HENDRIKA MENO LAY,SH, dan saksi ELE MAHMUD, BA dan bahwa pada tahun 2004 dantahun
    oleh bukti yang lengkapdan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah pada pengelolaan dana Insentif PBB tahun 2007 dan BelanjaLangsung tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Terdakwa selakuPemegang Kas, telah sesuai dengan tugas dan kewenangannyasesuai dengan prosedure yang berlaku sebagaimana telah diuraikandi atas, sebagaimana pertimbangan Majelis berikut ini ;Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan saksiketerangan saksi SEMU
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 08-03-2024 — Putus : 03-04-2024 — Upload : 03-04-2024
Putusan PT BANTEN Nomor 52/PDT/2024/PT BTN
Tanggal 3 April 2024 — Pembanding/Penggugat : Drs. SAHAT TUMANGGOR,S.H.,S.E.,MM.,MBA
Terbanding/Tergugat I : AGUS SUYANTO
Terbanding/Tergugat II : PT. BANK KB BUKOPIN SYARIAH, KANTOR PUSAT
Terbanding/Tergugat III : VIVA AULIANI,S.H.,M.Kn, NOTARIS DI SERPONG
Terbanding/Tergugat IV : TAUFIQ ADI PRADHANA
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. BPR KARUNIA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. BPR KURUNIA KANAKA
Terbanding/Turut Tergugat III : KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TANGERANG II
Terbanding/Turut Tergugat V : SYAIFUL TRI PUTRANTO
Terbanding/Turut Tergugat VI : ALLEN BAYU
105 — 52
  • tercatat dalam SHM No. 421/Jombang, SHM No. 01811/Jombang dan SHM No. 01812/ Jombang, padahal Penggugat sebagai pemiliknya tidak tahu dan tidak setuju terhadap jual beli tersebut yang secara melawan hukum dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II;
  • Menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum bersama-sama dengan Tergugat II karena Tergugat IV yang nota bene adalah karyawan Tergugat II, bertindak seolah-olah membeli secara lelang atau yang melakukan AYDA, secara semu