Ditemukan 2369 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 14-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 147 PK/TUN/2017
Tanggal 11 Oktober 2017 — I. WALIKOTA MEDAN., II. PT. PT. SINAR MENARA DELI VS YAYASAN CITRA KEADILAN;
714325 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Padahaladanya surat bukti yang diajukan Turut Termohon Peninjauan Kembalitersebut sangat bersifat menentukan terhadap permasalahan hukum aquo;> Bahwa Judex Juris telah mengabaikan begitu saja dan tidak menerapkanhukum pembuktian secara maksimal dalam perkara a quo terhadap buktibukti para pihak, sehingga kebenaran yang diputus oleh Judex Jurishanyalah bersifat semu belaka dan bukan kebenaran formal.
Register : 04-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 62/PDT/2020/PT YYK
Tanggal 23 September 2020 — Pembanding/Penggugat : EKO PRASETYO Diwakili Oleh : ARIEF SETIAWAN, SH., MH, dkk
Terbanding/Tergugat I : Ny. Dian Novita Tarigan Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Tergugat II : Jonathan Wiliam Aldrich Tonggoembio Diwakili Oleh : Agung Nugroho, S.H., M.Sc
Terbanding/Turut Tergugat I : Iriyanto, SH Diwakili Oleh : SAFRUN KAFARA,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Dr. Agus Pandoman, SH MKn
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
255367
  • No.86/1981/Pdt tanggal 29 januari 1982 yangberbunyi Akta Notaris yang dibuat dengan Materi suatu perjanjianhutang piutang dengan hak membeli kembali dengan tujuandigunakan untuk melakukan peralihan hak atas tanah debiturkepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, maka hal demikianitu adalah suatu perjanjian semu atau purapura dan harus dinilaisebagai perjanjian hutang piutang;27.
    No.86/1981/Pdt tanggal 29januari 1982 yang berbunyi Akta Notaris yang dibuat dengan MateriSuatu perjanjian hutang piutang dengan hak membeli kembalidengan tujuan digunakan untuk melakukan peralihan hak atastanah debitur kepada kreditur bilamana debitur wanprestasi, makadari 145 halaman Perkara Nomor 62/PDT/2020/PT YYKhal demikian itu adalah suatu perjanjian semu atau purapura danharus. dinilai sebagai perjanjian hutang piutang; e. Bahwaberdasarkan Yurisprudensi Nomor: 16/Pdt.G/2015/PN.
Register : 09-04-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PA BEKASI Nomor 1201/Pdt.G/2020/PA.Bks
Tanggal 17 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
325
  • yang ada PENGGUGAT selalu menghindar darimasalah yang ada dan terbukti meninggalkan rumah dari Cikarangkerumah orang tua PENGGUGAT. dan TERGUGAT meyakinidengan bukti bukti dan kejadian sebelum ditanggal 14 Desember2019, atau sesudah pisah ranjang kejadian memalukan denganorang yang berbeda ditanggal 19 maret 2020 memangPutusan Nomor 1201/Pdt.G/2020/PA.Bks hal. 38 dari 69 hal.PENGGUGAT selama ini Ssudah menunjukan perilaku yang kurangbaik terhadap TERGUGATdalam perkawinan kami penuhkebohongan cinta semu
Putus : 21-09-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 797 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 21 September 2016 — 1. SUWARNO MARIONO , DK VS Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
208171 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (tidak benar);Halaman 268 Dari 338;Nomor 3.2.1.10, Dugaan adanya hubungan kerja sama di antara PTPTyang mengikuti tender sehingga menciptakan Persaingan Semu yangmengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan menghambat para pelakuusaha lain untuk dapat bersaing secara kompetitif.
Register : 22-10-2020 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 559/Pid.B/2019/PN Cbi
Tanggal 15 Januari 2020 — H. ABDUL ROJAK Bin H. DIMYATI
311156
  • Sentul City Tbk, telah melakukan perbuatanmelawan hokum atas tanah Kohir C. 043;Atau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaandari penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap padaTUN TU Tain Nya SONU aljnne esses ene cannesSetelah mendengar Tanggapan Penasihat hukum Terdakwa terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap padapembelaannya Semu aj~ ~~~ nnn
Register : 05-01-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 18-05-2021
Putusan PA SIMALUNGUN Nomor 32/Pdt.G/2021/PA.Sim
Tanggal 18 Mei 2021 — Penggugat melawan Tergugat
1811
  • /Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/TergugatRekonvensi tidak berhasil didamaikan;Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;Bahwa kedua orang anak dari Termohon Konvensi/PenggugatRekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam keadaansehat;Bahwa setau Saksi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak adamemberikan nafkah kepada anak dan isterinya setelah perpisahantersebut;Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan sosok ibuyang baik dan bertanggung jawab atas semu
Register : 06-05-2014 — Putus : 26-03-2015 — Upload : 16-04-2015
Putusan PN BANGKINANG Nomor 18/PDT.G/2014/PN.BKN
Tanggal 26 Maret 2015 — Dra.Hj. MAEMUNAH UMAR, MA dkk melawan H. BASRIZAL KOTO dkk
6236
  • dewasa ini, oleh karenanyapara Tergugat harus dibebani biaya ganti kerugian materiel maupun morilyang diderita dan dikeluarkan oleh Penggugat selama ini yaitu kerugianmateriel sebesar + Rp. 650.000.0000 (Enam Ratus Lima Puluh JutaRupiah) dan atas beban moril (immaterial) yang dialami dan diderita olehPenggugat yang jika dihitung dengan uang dinilai sebesar Rp.4.000.000.000 (Empat Milyar Rupiah) ;Bahwa untuk menghindari adanya keputusan hukum yang siasia dimananantinya hanyalah kebenaran dan keadilan semu
Register : 29-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 17/PID.TPK/2020/PT SMG
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO Diwakili Oleh : Ir. SOESIATI RAHAYU, MM Binti R. SOEDARSONO
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ARIS SOPHIAN, SH
318256
  • 60 180Jumlah 15.670 4.275 11.395 Catatan : Pola Tanam 1: Penanaman tebu bulan Mei Juli 2013Pola tanam 2 : penanaman tebu bulan Oktober Desember 2013Alokasi dari kegiatan tersebut diatas telan mengalami revisi dan rincianpaket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) untukluasan lahan 15.670 Ha untuk 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengahberubah setelah ada Revisi menjadi 27 Kabupaten/Kota di Provinsi JawaTengah, sebagai berikut : LUASAN LAHAN (Ha) ANGGARANNO KABURATENIRGITA SEMU
    240 60 180Jumlah 15.670 4.275 11.395Catatan : Pola Tanam 1: Penanaman tebu bulan Mei Juli 2013Pola tanam 2 : penanaman tebu bulan Oktober Desember 2013Alokasi dari kegiatan tersebut diatas telah mengalami revisi danrincian paket kegiatan sesuai dengan POK (Petunjuk OperasionalKegiatan) untuk luasan lahan 15.670 Ha untuk 24 Kabupaten/Kotadi Provinsi Jawa Tengah berubah setelah ada Revisi menjadi 27Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :LUASANLAHAN (Ha) ANGGARANNO KABUPATEN/KOTA SEMU
Register : 22-09-2014 — Putus : 01-01-1970 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA PURWODADI Nomor 2640/Pdt.G/2014/PA Pwd
Tanggal 1 Januari 1970 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
454
  • af1afs24 ltrchfcsO fs24insrsid2178824charrsid3360882 , sering bersikap kasar baik terhadap penggugat maupunterhadap anak serta tidak peduli dan tidak punya perhatian terhadap rtlchfcs1af1afs24 ltrchfcsO fs24insrsid807 174charrsid3360882 penggugat maupun terhadap rtlchfcs1 af1afs24 ltrchfcsO fs24lang1057langfe1033langnp1057insrsid807 174charrsid3360882 rtlchfcs1 aflafs24 ltrchfcsOfs24insrsid2178824charrsid3360882 anak hal mana semu rtlchfcs1 af1lafs24 ltrchfcsOfs24insrsid14960847charrsid3360882 a
Register : 21-12-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT SURABAYA Nomor 50/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
Tanggal 19 Januari 2022 — Pembanding/Penuntut Umum : TEGUH ANANTO,SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : MOCHAMAD RIDHO YUNIANTO,S.E.,M.M.
237190
  • Dilakukan plafondering(pelunasan kredit lama dengan membuatperjanjian kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasitingkat Non Performing Loan (NPL) hampir mendekati 0%, yangmengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (window dressing)karena dalam realisasi kredit topengan termasuk pengakuan pendapatanbunga kolektibilitas 1 dan 2;5. Adanya komisi / fee yang diterima oleh Pimpinan Cabang, PenyeliaKredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;6.
    Dilakukan plafondering(pelunasan kredit lama dengan membuatperjanjian kredit baru) dan gali lubang tutup lubang untuk memanipulasitingkat Non Performing Loan (NPL) hampir mendekati 0%, yangmengakibatkan adanya pengakuan pendapatan semu (window dressing)karena dalam realisasi kredit topengan termasuk pengakuan pendapatanbunga kolektibilitas 1 dan 2;. Adanya komisi / fee yang diterima oleh Pimpinan Cabang, PenyeliaKredit dan Analis Kredit atas proses pencairan kredit dimaksud di atas;.
Register : 14-05-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 54/Pdt.G/2020/PN Unr
Tanggal 10 Desember 2020 — Penggugat:
1.SUPRIYANTO
2.WARTIYEM
Tergugat:
1.SAPTO TEGUH IMAN BUSONO, SH
2.SUNARTIN
Turut Tergugat:
1.BENNY SENJAYA
2.OTTO HARI TRI SAPTA ADJI, SH
3.Kepala BPN Kab. Semarang
4.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
535159
  • Bahwa yang bisa batal demi hukum adalah Perjanjian PengikatanJual Beli dengan Kuasanya, karena ini adalah purapura penanjian semu,karena perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Hutang Piutang; Bahwa jika membuat Akte sesuai dengan kehendak para pihaksejujurnya, jangan ditambahtambahi dengan Akte yang lain, karena hal itunanti akan membawa masalah. Membawa masalah kepada PPAT atauNotarisnya. membawa masalah kepada Kreditur Debitur, juga membawamasalah pada pemberi jaminan, ini harus dihindari.
    Teknisnya seperti itu; Bahwa ada kemungkinan orang yang utang piutang, si A berhutangkepada si B dia buat juga pengikatan jual beli, bahnwa seandainya hutangtidak terbayar, dia akan menjual, lalu dibuat perjanjian jual beli, tinggalpertanyaannya begini: lebih dulu mana hutang piutang dengan ikatan jualbelinya, kalau itu duluan pengikatan jual belinya, tidak ada masalah, akantetapi kalau lebih dulu hutang piutangnya, berarti pengikatan jual belli iniadalah suatu perjanjian kepurapuraan/ perjanjian semu
Register : 07-01-2014 — Putus : 04-06-2014 — Upload : 30-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 02/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 4 Juni 2014 — PIONEER CHEMICAL (Perusahaan Perorangan);M.A.N.A.J.E.R P.T.. P.E.R.U.S.A.H.A.A.N L.I.S.T.R.I.K N.E.G.A.R.A (.P.L.N.) (.P.E.R.S.E.R.O.) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG AREA CENGKARENG
131120
  • terbalik, putaran KWH meter menjadi berlawanan arah,dan hal tersebut mengakibatkan pengukuran besaran arus tegangan energi listrikyang terpakai menjadi lebih kecil dari pada yang sebenarnya,walau dengan menggunakan KWH meter elektronik sekalipun ; Bahwa, pada energi listrik terdapat daya yang diberi kode P dengan satuan wat,yang mana daya tersebut dapat diubah ke dalam bentuk = energi lain,sebagai contoh energi listrik diubah menjadi energi cahaya pada saat lampu menyala,selain itu terdapat pula daya semu
Register : 04-05-2015 — Putus : 07-10-2015 — Upload : 16-10-2019
Putusan PA PEKANBARU Nomor 631/Pdt.G/2015/PA.Pbr
Tanggal 7 Oktober 2015 — Hj.Erda Yulita Ali binti H. Ali Muhammad VS Drs.H. Nasril Noor. M.Pd bin Syahrudin
284234
  • Bahwa Tergugat rekonvensi membantah dengan tegas mengenai investasidan profit Penggugat Konvensi di PT Rezky Amanah, karena investasi itudilakukan semasa Penggugat dan Tergugat suami istri yaitu pada tahun2010, untuk Majelis Hakim Mulia ketahui bahwa Tergugat Rekonvensi telahmelarang Penggugat Rekonvensi untuk berinvestasi di binis saham Forexkarena semua ini hanya semu, akhirnya apa yang ditakuti oleh TergugatRekonvensi terjadi , uang investasi yang begitu besar hilang tidakHalaman. 61 dari 93 Halaman
Putus : 20-11-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 681 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDA BAGUS GEDE DIRGA VS Drs. I NYOMAN SUASTIKA, DKK
282179 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan peradilan yang sesat, baik karena kesesatan fakta (feiteleijkedwaling) maupun kesesatan hukumnya (dwaling omtrent het recht).Kesesatan fakta ialah putusan keliru. disebabkan hakimmempertimbangkan suatu keadaan yang bukan merupakan kebenaransejati, melainkan keadaan semu yang diciptakan dan direkayasa.Sementara kesesatan dalam hal hukumnya adalah dimana hakimHalaman 34 dari 54 hal. Put.
Register : 08-12-2016 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN BAUBAU Nomor 35/Pdt.G/2016/PN.Bau
Tanggal 12 Juni 2017 — PENGGUGAT - LA DIADI BIN LA UNGKE - LA HALI BIN LA HIZE - WA MIZA BINTI LA ODO TERGUGAT - WA ALULU - SALNO - H. LA IKA - WA AZUZU - ZAINAL
6832
  • tidak mempunyai kekuatan hukummengikat atas tanah Objek Sengketa, adalah juga tidak berdasar serta tidakberalasan hukum dan karenanya secara tegas pula ditolak oleh paraTergugat;21.Bahwa demikian selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi yang diajukan ParaPenggugat, baik ganti rugi materil maupun ganti rugi immateril, apalagi denganHalaman 27 dari 68 Putusan No 35/Padt.G/2016/PN.Bau sejumlah uang seperti dikemukakan Para Penggugat, adalah lagilagimerupakan tuntutan yang hanya bersumber dari hayalan semu
Register : 07-09-2015 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 09-08-2016
Putusan PA AMBON Nomor 300/Pdt.G/2015/PA.Ab
Tanggal 4 Mei 2016 — - Pemohon - Termohon
2415
  • Atau dengan perkataan lain,perkawinan di Seith layak dinilai sebagai perkawinan semu dan tidak sahdan belum menimbulkan hak dan kewajiban. Dengan demikian tidak adaalasan yang sah bagi Penggugat mempergunakan perkawinan di negeriSeit itu sebagai standar menuntut hak sebagai istri, sebagai dimaksudgugatan rekonvensi.
Register : 17-09-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 17-05-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 Maret 2019 — Ir. SUJANARKO, M. Eng, dkk : PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA
231145
  • PeraturanKepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi, didalam pasal 19 ada 2 katakeputusan yang sebenarnya mempunyai sifat yang berbeda, satu didalam pasal 19ayat (3) huruf b angka 6 yang berbunyi setiap mutasi atau pemindahan pegawaiditetapbkan dengan keputusan pimpinan komisi, keputusan pimpinan komisi yangdimaksud keputusan yang bersifat penetapan yang konkrit, individual dan final,sementara pasal 19 ayat 3 huruf c disebut keputusan pemerintah yang bersifatpengaturan yang normanya adalah abstrak dan semu
    ;Bahwa ada 2 (dua) tindakan hukum administrasi negara walaupun secara teoritishukum administrasi negara itu penuangannya didalam suatu putusan tapi dasardan ruang lingkup pengaturannya berbeda, tindakan hukum administrasi negaraberupa norma jabaran penuangannya adalah didalam keputusan yang sifatnyamengatur sama dengan tindakan administrasi negara yaitu legislasi semu duaduanya melahirkan keputusan pemerintah yang bersifat mengatur tapi sesuaidengan normanya tindakan hukum administrasi negara yang
Register : 06-03-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pwk
Tanggal 21 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TENGKU IMAM MULHAKIM, SH.MH
Terdakwa:
RENI MARYANI Alias RERE Binti SUMPENA
18056
  • sebagaimana tersebut diatas ternyata kemudian para investor tidakmendapatkan hakhaknya nya secara penuh sebagaimana yang dijanjikan,melainkan justru uang para investor sebagian diantaranya tanpa seijin atautanpa sepengetahuan para investor telah digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa;Menimbang, bahwa ketika para investor berusaha mendapatkanpengembalian atas dana investasi yang telah disetorkan kemudian Terdakwaberusaha mengulurulur waktu, menghindar, menciptakan alasanalasan yangbersifat semu
    riburupiah);Terdakwa setelah berhasil mengumpulkan dana investor sebagaimanatersebut diatas ternyata kemudian para investor tidak mendapatkan hakhaknya nya secara penuh sebagaimana yang dijanjikan, melainkan justruuang para investor sebagian diantaranya tanpa seijin atau tanpaHalaman 102 dari 111 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pwksepengetahuan para investor telah digunakan untuk kepentingan pribadiTerdakwa; Terdakwa berusaha mengulurulur waktu, menghindar, menciptakan alasanalasan yang bersifat semu
Author : Elly Erawati; Herlien Budiono;
Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian
837221783
  • Salah satu isu dalamhukum perdata yang masih mengandung ketidakpastian konsep dan interpretasiadalah masalah kebatalan perjanjian. Ada beberapa faktor kebatalan perjanjianyang di ketahui adalah sebagai berikut :1.    kebatalan ... [Selengkapnya]
  • Lebih lanjut, menurut Herlien Budiono, kekhilafanatau kekeliruan atau kesesatan itu dapat bersifat sebenarnya dan dapat pulabersifat semu. Kekeliruan yang sebenarnya terjadi dalam hal antara kehendakdan pernyataan para pihak saling berkesesuaian, namun kehendak salah satupihak atau kedua pihak terbentuk secara cacat.
    7 Subekti juga menyebutkan bahwakekeliruan itu harus sedemikian rupa sehingga seandainya orang itu tidakkhilaf mengenai halhal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya.4 Dalam kekeliruan yang bersifat semu, menurut Herlien Budiono, sebenarnyatidak terbentuk perjanjian sebab pada situasi seperti itu belum terbentukkata sepakat di antara para pihak sehingga belum memenuhi unsur subjektifpertama untuk sahnya perjanjian.Tentang paksaan dalam KUH Perdata adalah paksaan secara kejiwaanatau rohani
Register : 09-07-2012 — Putus : 03-01-2013 — Upload : 21-02-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 20/G/2012/PTUN-PLG
Tanggal 3 Januari 2013 — HJ. CHOLILAH BINTI H. ZAINUDIN. DKK VS CAMAT KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI), KEPALA DESA SRIGUNA; AGUS CHENOTH
7339
  • adalah benar danapa adanya jika keterangan saya tersebut diatas mengadaada seperti halnya suratkuasa untuk mengurusi sebidang tanah yang mereka buat dari ibunya kepadaanaknya yang tidak jelas ukuran letak dan lokasinya maka saya siap menerimasegala resiko kutukan apapun dari Tuhan Yang Maha Esa. 002000Kiranya bapak Ketua dan Majelis Hakim Tata Usaha Negara Palembang dapatmemberikan putusan yang seadiladilnya dan saya yakin kebenaran selakuberpihak kepada yang benar dan kebenaran pada kebatilan hanya semu