Ditemukan 17962 data
105 — 69
Pembanding/Penggugat II : HAJI MAâÂÂSHUM Bin AMAK MINARAH Diwakili Oleh : YAYASAN DARUN NAWAWI DASAN TAPEN
Terbanding/Tergugat II : H.SAHNUN Als H. CENUN BIN AMAQ PIâÂÂI
Terbanding/Tergugat III : SAFWAN
Terbanding/Tergugat IV : M. ZAINUL MUTTAQIN BIN H. RAMLI
Terbanding/Tergugat V : BALLIAN BIN H. RAMLI
Terbanding/Tergugat VI : MUAAMMAR KADAFI BIN H. RAMLI
Terbanding/Tergugat VII : NAHJAHWATI Binti H. RAMLI
Terbanding/Tergugat VIII : ABDUS SAMAD BIN H. RAMLI
Terbanding/Tergugat IX : HERMAN, SH BIN H. RAMLI
Terbanding/Tergugat X : SAID DAHLAN BIN H. RAMLI
Terbanding/Tergugat XI : HJ. MUTHIAH Binti H. Abdussamad
Terbanding/Tergugat XII : H. MUSTAâÂÂIN BIN MUSDAH
150 — 75
173 — 33
Bahwa setelah proses tentang wakaf itu telah sesuaidengan ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 41Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka sah dan sempurna pemberianwakaf itu oleh wakif, sehingga nazhir dapat menjalankan tugas danfungsinya sebagai pihak yang menerima wakaf, serta konsekuensihukum adalah wakaf yang diikrarkan itu tidak dapat dibatalkan (videPasal 3 UU No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf).7.
Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah salah satupengurus Yayasan pondok pesantren Al Muhajirin yang menempatitanah wakaf untuk digunakan sebagai tempat pendidikan, sosial danbeberapa bangunan untuk tempat yayasan tersebut.3. Bahwa Penggugat Rekopensi tidak pernah mempunyaipermasalahan dengan Para Tergugat Rekonpensi dalam perkara hartabenda wakaf dari H.KR kepada penerima harta benda wakaf yaitunazhir H.AHK.4.
sertifikat Wakaf Nomor 3355 sesuai surat keputusan BWI Pusat Nomor007/BWI/NZ/2016.
Abdul hadi Karimi bekas Nazhir perorangan sebagai pihak dalamgugatan a.quo. sebagaimana unsur wakaf yang ditentukan undangundangnomor 41 tahun 2004 Pasal 6 huruf (a sampai f) menjelaskan unsur wakafadalah wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta bendawakaf dan jangka waktu wakaf, Tergugat tidak termasuk dari unsur wakafsebagaimana Pasal 6 Undangundang nomor 41 tahun 2004.
Majelis Hakimsependapat dengan dalil Tergugat sepanjang bekas nazhir harus dijadikanpihak dalam perkara sengkata wakaf, karena bekas nazhir tersebut memilikihubungan hukum dengan perkara sengkata wakaf.
Yayasan Islam Haji Kamuk Ranggan
Tergugat:
1.Haji Khasan Halil Als. H. Muhammad Hasan Khalil
2.Syauqil Muhib
3.Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya
4.Irwan Junaidi, SH
5.Abdul Hadi Karimy
6.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya
388 — 111
II dan Tergugat III serta Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Tergugat VI adalah perbuatan pemerintah yang melanggar hukum;
- Menyatakan Perubahan nama Pondok Pesantren Al Muhajirin Akta nomor 29 tanggal 12 januari 2016 menjadi Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya adalah batal demi hukum;
- Menyatakan perubahan pemilik dalam sertifikat Hak Milik no 3355 ( wakaf
Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya batal demi hukum;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Fisik Sertifikat Hak Milik atas tanah wakaf No. 3355 yang diterbitkan Badan Pertanahan Kota Palangka Raya tanggal 06 Januari 1993 yang semula An. Kamuk Ranggan Wakif Pasantren Al Muhajirin dan berubah menjadi An.
Yayasan Pondok Pesantren Al Muhajirin Palangka Raya kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Menghukum Tergugat VI untuk mengembalikan perubahan nama pemilik atas tanah wakaf yang ada dalam SHM no. 3355 seperti semula An.
182 — 34
324 — 122
Terbanding/Turut Tergugat I : Departemen Agama Kabupaten Gorontalo Cq Kantor Urusan Agama Limboto
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Wakaf Indonesia Cq Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo
360 — 175
2; terletak di Kelurahan Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas:
- Sebelah Utara: Tanah milik ranting Muhammadiyah Hutuo;
- Sebelah Timur: Jalan Garuda;
- Sebelah Selatan : Jalan Trans Limboto;
- Sebelah Barat: Tanah milik Adam Kau;
merupakan tanah Wakaf untuk dikelola oleh Nazhir Organisasi Muhamadiyyah Ranting Hutuo dan menyatakan pergantian Nazhir selain dari lembaga Muhammdiyah ranting Hutuo tidak mempunyai
Bunga
Terbanding/Turut Tergugat I : Departemen Agama Kabupaten Gorontalo Cq Kantor Urusan Agama Limboto
Terbanding/Turut Tergugat II : Badan Wakaf Indonesia Cq Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Gorontalo
Badan Wakaf Indonesia, Cq.Badan Wakaf Indonesia Perwakilan ProvinsiGorontalo, alamat di Jalan Poigar No. 123, KelurahanMolosipat U, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo,dahulu sebagai Turut Tergugat II sekarang TurutTerbanding II;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;DUDUK PERKARAMemperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan PengadilanAgama Limboto Nomor 314/Pdt.G/2019/PA.Lbt., tanggal 29 April 2020bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1441
Bahwa adanya perselisihan kenadziran obyek tanah wakaf tersebut,apakah dikelola oleh nadzir perseorangan atau badan hukum/organisasiMuhammadiyah, yang didasarkan pada Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf,dari wakif Kau Magia yang dikrarkan oleh ahli warisnya Sude Kau;2. Bahwa apakah obyek wakaf tersebut telah menjadi milik/aset organisasiMuhammadiyah;3.
Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok masalah dalamperkara ini adalah masalah pengelolaan wakaf kepada lembagaMuhammadiyah atau kepada perorangan, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingmemandang perlu memahami tentang Nazhir perorangan maupun Nazhirlembaga selaku penerima dan pengelola harta benda wakaf yang diatur dalamUndang Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;Menimbang, bahwa pada pasal 9 Undang Undang Republik IndonesiaNomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disebutkan
Bahwa pada tahun 1990 untuk menindak lanjuti amal wakaf darialmarhum Kau Magia dan mengamankan aset wakaf Muhamadiyah, ahlliwaris dari wakif yaitu almarhum Sude Kau mendaftarkan objek wakaftersebut sesuai dengan blanko formulir W.D tertanggal 09 Juli 1990 denganKetua Nazir Narfis Rahim yang saat itu menjabat sebagai Ketua rantingHal. 10 dari 14 Hal.
Bahwa tanah Wakaf tersebut diurus oleh Nadzir Narfis Rahim selakuPimpinan Muhamadiyah Ranting Hutuo;4. tanah wakaf tersebut saat ini telah bersertifikat nomor 230/Wakafdengan nama pemegang hak adalah Narfis Rahim;5.
211 — 133
172 — 106
.> riny, zsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan wakaf antara:Nazhir; Jambu, 01 Maret 1970, agama islam, pekerjaan PNS, pendidikan DII,alamat tinggal Dusun Ladang Panjang, Desa Sari Mulya,Kecamatan Rimbo ilir, Kabupaten Tebo selanjutnya disebutsebagai Penggugat;lawanDano Abdul Razak, Muara Labuh, 11 Agustus
Damai No. 0209/Pdt.G/2018/PA.Mtoregister Nomor: 0209/Pdt.G/2018/PA.Mto. tanggal 23 juli 2018 telah mengajukangugatan pembatalan wakaf terhadap Tegugat dengan dalildalil sebagai berikut:1. Bahwa Penggugat mempunyai tanah seluas 14.724 M2 yang terletak diDesa Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo yang batasbatastanah tersebut sebelah Utara dengan Rawa, Sebelah Timur dengan Jalan Raya, Sebelah Selatan dengan tanah Khaidir, Sebelah Barat dengan tanah Samin,2.
Bahwa Penggugat telah mewakafkan tanahnya pada hari selasa tanggal07 januari 2014 untuk keperluan pengembangan Pendidikan dan Dakwa yangtelah di daftarkan ke KUA Kecamatan Rimbo llir, Kabupaten Tebo sesuaidengan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.05.09.08/BADB.2/090/Tahun 2014,tertanggal O7 Januari 2014 yang di tandatangani oleh kepala KUA,Kecamatan Rimbo llir, Nadzir, dan dua orang saksi yang bernama Juhayatidan Vinny Harpiana3.
Bahwa Nadzir yang telah di tunjuk berdasarkan Akta Ikrar WakafKK.05.09.08/BADB.2/090/Tahun 2014, tertanggal 07 Januari 2014 selama 2tahun terakhir ini tidak melaksanakan kewajibannya selaku Pembina YayasanArRayyan AlIslamy salah satunya sebagai mana diatur dalam penjelasanPasal 42 juncto pasal 45 Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 yangmenegaskan bahwa Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan hartabenda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya5.
Menyatakan batal demi hukum= Akta Ikrar Wakaf nomor:KK.05.09.08/BADB.2/090/Tahun 2014, tertanggal 07 Januari 20143. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;4.
Turut Terbanding/Penggugat II : BAHARRUDDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : EDDY SURYA RAZALI
Turut Terbanding/Penggugat IV : JEMARI
Turut Terbanding/Penggugat V : AHMAD SENTOSA
Turut Terbanding/Penggugat VI : R A W I
Turut Terbanding/Penggugat VII : JOKO TRIONA
Turut Terbanding/Penggugat VIII : N I W A N
Turut Terbanding/Penggugat IX : SOFJAN SORI, DRS
Turut Terbanding/Penggugat X : SYUKUR IRWAN
Turut Terbanding/Penggugat XI : SYAFARUDDIN SUPOMO P
Turut Terbanding/Penggugat XII : NURDIN GAPI
Turut Terbanding/Penggugat XIII : ABDULLAH
Turut Terbanding/Penggugat XIV : SUHARDI
Turut Terbanding/Penggugat XV : AZHARI
Turut Terbanding/Penggugat XVI : WIJAYANTO DAMANIK
Turut Terbanding/Penggugat XVII : SURIADI
Turut Terbanding/Penggugat XVIII : SUBAKTI
Turut Terbanding/Penggugat XIX : MUHAMMAD AVIV EFENDI
Turut Terbanding/Penggugat XX : AGUNG ANDITA SRG
Turut Terbanding/Penggugat XXI : SAIPUL ANWAR
Turut Terbanding/P
247 — 217
PUTUSANNomor 47/Pdt.G/2020 /PTA.Mdnvy a . ma DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadiliperkara Pembatalan Ikrar Wakaf pada Tingkat Banding dengan persidanganHakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah inidalam perkara antara:Zainal M, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di JalanTuasan No. 20 Lk.
Berdasarkan surat kuasa khusustertanggal 9 Mei 2019;melawanYusuf Sutrisno (selaku Ketua Kenadziran tanah Wakaf), umur tahun,agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SekolahLanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan TuasanNo. 23 A, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan MedanTembung, Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasakepada Ibrahim Nainggolan, S.H., M.H., Padian Adi S.
Berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 24 Juni 2019, dahulu sebagaiTergugat I, sekarang sebagai Terbanding ;Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Tembung PejabatPembuat Akta Ikrar Wakaf, tempat kedudukan Jalan KaptenM. Jamil Lubis No. 107, Kelurahan Bandar Selamat,Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dahulu sebagaiTergugat Il, sekarang sebagai Terbanding II;Badan Wakaf Indonesia cq Perwakilan BWI Kota Medan, tempat kedudukanJalan Sei Batu Ginging Ps.
menyatakan bahwa apa yang didalilkan oleh TergugatTergugat tersebut tidak mengakibatkan individu tersebut tidak boleh membelahaknya, karena individu tersebut sebagai subjek hukum (natuurlijk person),sehingga tidak menyebabkan gugatan tidak sah;.Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan telahmempertimbangkan materi eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II tersebutyang menyatakan bahwa para Penggugat dalam gugatan ini didasarkan padahak privat setiap Penggugat atas objek sengketa (in casu wakaf
193 — 261
Badan Wakaf Indonesia (BWI) Cg. Badan Wakaf Indonesia (BWI)Perwkilan Provinsi Sumatera utara Cq.
Wakaf, f. Zakat, g. Infaq, h.Shadagah, i. Ekonomi Syariah.
tentang wakaf, pada penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Bab UMUM angka 1 berbunyi :1.
(ahliwaris) dengan wakaf khairi yang dimaksudkan untuk kepentinganmasyarakat umum sesual dengan tujuan dan fungsi wakaf;Dari penjelasan diatas jelaslah kita melinat bahwa : UndangUndang wakaf nomor41 tahun 2004 yang berlaku sebagai hukum positif saat ini tidak memisahkanantara wakaf ahli dan wakaf khairi, artinya wakaf itu harus sesuai dengan bunyipasal 1 point 1 UndangUndang wakaf ini yang berbunyi : Wakaf adalahperbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hartabenda miliknya
tanggal 1 Pebruari 2016 bahwa nazhir tanah wakaf alm.
113 — 45
PENETAPANNOMOR 0295/Pdt.G/2016/MSSGIcelal ts4 aeDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMahkamah Syar'iyah Sigli yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkaraGugatan Pembatalan Wakaf yang di ajukan oleh :Tarmizi bin Abdurrahmah, umur 48 tahun, Agama Islam, PekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Gampong Meuleuweuk,Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebutsebagai PenggugatMELAWANGeuchik Meunasah Jim, tempat
dan Il dengan dalil tanah kebun sengketatersebut Wakaf dari Turut Tergugat dan II tahun 2000 untukGampong Jiem, Kec Peukan Baro, Kab. Pidie, denganmemperlihatkan Surat Wakaf tahun 2000 tersebut dan juga SuratWakaf tersebut turut di tempelkan di pagar Pagar Gampong Jiem,Kec. Peukan Baro oleh Masyarakat setempat dengan tanpamempertimbangkan benar atau tidaknya wakaf tersebut.
dan ll yang akhirnyatidak ada titik temu, karena Tergugat dan Il tetap berpegangpada Surat Wakaf tahun 2000 untuk Gampong Jiem, Kec.Peukan Baro, dengan menunjuk surat wakaf tersebut ;. Bahwa dalam surat wakaf tahun 2000 tersebut sebagai peganganTergugat dan Il dalam menguasai tanah sengketa, dengantanpa tersebut siapa yang menerima Wakaf di tahun 2000dengan ljab Kabulnya,apakah Tergugat dan Il...... ?.
Danseterusnya surat Wakaf tersebut turut di ketahui oleh GeusyikGampong Ilyas Sawang dengan tanpa Stempel Basah untuksahnya suatu surat. Sehingga dari pengamatan Penggugatterhadap Surat Wakaf tahun 2000 tersebut sangat meragukanHal 4 dari 10 hal Penetapan.No. 0295/Pdt.G/2016/MSSGIsetentang ke Absahannya dengan tidak disebut siapa yangmenerima Wakaf dan juga tidak diberi Stempel yang jelas aliaspalsu. Dengan demikian pemberian Wakaf tahun 2000 untukGampong Jiem,Kec.Peukan Baro, Kab.
dalam hal membangun Kantor Keusyik ditanah warisan orang tua Penggugat dengan dali Wakaf dari TurutTergugat dan Il untuk Gampong Jiem, Kec.
107 — 51
126 — 0
MENGADILI
- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Membatalkan Akta Ikrar Wakaf (W.2) nomor : KUA.10.16.09/W.2/12/XII/2017 dan Pengesahan Nadzir (W.5) nomor : KUA.10.16.09/W.5/12/XII/2017 ;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 896.000,- (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
164 — 76
Dalam Eksepsi;
Menolak eksepi para Tergugat;
Dalam Pokok Perkara;
- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa para Pengugat adalah ahli waris sah almarhum Gadjali bin Saidan;
- Menyatakan obyek sengketa tanah wakaf adalah sebidang tanah atas nama Godjali bin Saidan sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak milik No. 265 tanah wakaf Desa Kramatwatu tanggal 29 Desember 1989;
adalah mereka yang mengetahui tentangtanah wakaf tersebut, dalam hal ini, Ust, Fayumi dan Ust, Fathoni karenakeduanyalah yang menandatangani akta pengganti akta ikrar wakaf(APAIW) sebagai kedua orang saksi, dengan menandatangani beratimereka telah mengetahui tanah wakaf tersebut.Dan mereka berdua bukan saksisaksi pendaftaran wakaf, karenapendaftaran tanah wakaf tidak perlu membawa saksisaksi, dan yangdiperlukan saksi adalah saat transaksi ikrar wakaf (AIW) atau transaksiakta pengganti akata ikrar
wakaf (APAIW).
Bahwa saksi yang mengetahui atau yang mendengar(saksi istifadah) yang dipertanyakan oleh penggugat adalah merekayang mengetahui tentang tanah wakaf tersebut, dalam hal ini, Ust,Fayumi dan Ust, Fathoni karena keduanyalah yang menandatanganiakta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) sebagai kedua orang saksi,dengan menandatangani berarti mereka telah mengetahui tanah wakaf14tersebut.Dan mereka berdua bukan saksisaksi pendaftaran wakaf,karena pendaftaran tanah wakaf tidak perlu membawa saksisaksi, danyang
diperlukan saksi adalah saat transaksi ikrar wakaf (AIW) atautransaksi akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW).
terbukti bahwa tanah wakaf aquotelah didaftarkan di Kantor BPN Kabupaten Serang ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 berupa sertifikat Hak Milikwakaf No. 265 wakaf Desa Kramatwatu terbukti bahwa tanah wakaf sengketatersebut telah didaftarkan di Kantor BPN Kabupaten Serang ;Menimbang, bahwa bukti T. 2 berupa salinan Akte Pengganti ikrarwakaf Nomor W3/39/4/1989 terbukti tanah wakaf tersebut telah didaftarkan29kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serangoleh H.
220 — 144
Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang mengelola atau mengurus atas objek wakaf berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;3. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengembalikan fungsi bangunan di atas tanah wakaf alm.
Badriyah yang belakangan dipergunakan sebagai bangunan menyerupai pendopo untuk tempat istirahat, tirakat bagi para peziarah ke makam KH Ali Masud menjadi berfungsi kembali untuk kepentingan peribadatan (langgar) sesuai amanah pemberi wakaf pada saat memberikan wakafnya;4. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selainnya;Dalam Rekonvensi1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan menurut hukum para Penggugat II berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No.
W2/116/02/1993 tanggal 2 Februari 1993 dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dan Sertifikat Tanah Milik Nomor 63 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, masing-masing sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris pada susunan nazhir atas tanah wakaf alm. Badriyah, sebagai nazhir yang sah;3.
Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai atas objek wakaf berikut bangunan yang ada di atasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;4.
Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya yang menghuni, mengelola, mengurus, mendiami atau menguasai objek wakaf berikut bangunan di atasnya agar segera mengosongkan tanpa syarat dan mengembalikannya kepada nazhir dalam keadaan baik, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apapun di atasnya;5.
Badriyah;Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dugaan adanya peralihanperuntukan tanah wakaf, dari yang dimaksudkan oleh pewakif sebagaimanadimaksud dalam pokok masalah kedua di atas, Tergugat/Terbanding mengakuibahwa dalam renovasi, bangunan mushola putri yang sebelumnya berdiri diatas tanah wakaf dipindahkan ke selatan tanah wakaf.
Dengandemikian telah terbukti bahwa tanah wakaf alm.
jika terdapatsebab yang menuntut hal itu;Mazhab Imam Syafii melarang penjualan dan penggantian secara mutlak,meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak keturunan, walaupaunterdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu, mereka hanyamembolehkan penerima wakaf untuk menggunakan dan wakaf khusushingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon yang mongeringdan tidak lagi mendatangkan buah, maka penerima wakaf boleh menebangpohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk
Kedua, jika barang wakaf berupa barang yang dapat dipindah dan iasudah tidak lagi mendatangkan manfaat sesuai dengan tujuan wakaf,maka ia boleh dijual dan harganya disalurkan untuk sesuatu yang samadengan wakaf tersebut;c. Ketiga, tanah wakaf boleh dijual untuk perluasan masjid yang harusdilakukan, juga jalan atau pekuburan.
atas tanah wakaf berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No.
272 — 211
maupunhukum syari yang mengatur tentang Wakaf serta alat bukti yang diajukandidepan persidangan selengkapnya sebagai berikut:1.
Bahwa unsur wakaf sesuai pasal 6 UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakafadalah: a. Wakif, b. Nazhir, c. Harta benda wakaf (mauquf bihi), d. krarWakaf (Sighat), e. Peruntukan harta benda wakaf (Mauquf alaihi), f. Jangkawaktu wakaf, dan Pasal 9 menyatakan, bahwa Nazhir meliputi: a.Perseorangan, b. Organisasi atau c. Badan Hukum;Him. 6 dari 11 him. Put. Nomor 24/Pdt.G/2018/PTA.JK2.
Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 tentang Wakafdinyatakan, bahwa Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri danBadan Wakaf Indonesia ( BWI ) melalui Kantor Urusan Agama setempat.Faktanya organisasi PERSIS Pusat dan Wilayah DKI Jakarta yangmendalilkan dirinya selaku Nazhir terhadap tanah wakaf masjid AlHusainimaupun tanah wakaf Madrasah AlHusainiyah belum terdaftar di KementerianAgama maupun BWI;3.
Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI ) Nomor 3 tahun 2008 tentang Tata carapendaftaran dan penggantian Nazhir harta Benda Wakaf tidak bergerak berupatanah, pada pasal 2 ayat ( 4 ) dinyatakan, bahwa KUA menerbitkan suratpengesahan Nazhir, dalam ayat ( 6 ) nya dinyatakan, bahwa dalam hal NazhirOrganisasi atau badan hukum, sertifikat tanah wakaf mengatasnamakanorganisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.
Piagam Wakaf yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat PERSIS tanpa nomor,tertanggal 01 Juni 2016, tentang namanama dan jabatan Nazhir atas wakafMasjid AlHusaini ( Bukti. P.10 ) dan Piagam Wakaf yang dikeluarkan olehPengurus Pusat PERSIS nomor:2035/H.2C. 2/PP/2015 tertanggal 4 Mei2015, tentang namanama dan jabatan Nazhir atas wakaf Madrasah/Pesantren PERSIS Nomor 52 (Bukti. P.11) adalah bukan merupakanpengesahan Nazhir sebagamana yang diatur dalam peraturan perundangundangan tentang wakaft ;6.
218 — 93
Desa Meunasah Capa Bireuen, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dengan batasnya :
- Sebelah Utara dengan tanah pekarangan milik ahli waris Muhammad Nur (sepanjang 75 meter);
- Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik Marzuki Abubakar (sepanjang 75 meter);
- Sebelah Barat dengan jalan raya Bireuen-Takengon (selebar 35 meter);
- Sebelah Timur dengan tanah sawah milik ahli waris T.M.Johan Alamsyah (selebar 35 meter);
- Menyatakan para Tergugat telah menguasai objek terperkara secara tidak sah dan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan objek terperkara kepada para Pengggat sebagai Nazir harta wakaf tersebut;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 931.000,00 (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
- Menghukum para Terbanding untuk
sebagai harta wakaf
milik sah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen;
Mahkamah Syariyah Acehberpendapat bahwa jawaban para Tergugat/Terbanding tersebut tidak dapatdibenarkan, sebab Nazir mempunyai arti tidak hanya orang yang menerimawakaf dari wakif, akan tetapi juga mereka yang terlibat sebagai pengurus yangmengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi danperuntukan wakaf sebagaimana ketentuan Pasal 42 UndangUndang Nomor 41Tahun 2004, dan berdasarkan bukti surat yang diajukan paraPenggugat/Pembanding pengelola objek wakaf terperkara tersebut
SuratDJKN tersebut menunjuk pula kepada Surat Edaran Dirjen KN No. 10 Tahun2009 angka 3 yang menyatakan bahwatanah wakaf bukan merupakan BarangMilik Negara.
Kedua, karena pada saat itu (1988) belum ada aturan bakumengenai wakaf, sedangkan UndangUndang Wakaf lahir pada Tahun 2004;bahwa sengketa harta wakaf objek terperkara tersebut timbul karena padatahun 1991 H.
Seperti tanah wakaf yang semula kebun bolehdirubah menjadi sawah; bahwa perubahan hak milik tidak dibenarkan, begitu pula pinjam meminjamterhadap harta wakaf tidak diperbolehnkan walaupun peruntukannya samadengan semula, tetapi kalau ada keperluan yang mendesak boleh dilakukanpinjam meminjam terhadap harta wakaf; bahwa kaitannya dengan objek sengketa, yang tidak diperbolehkan adalahperubahan status objeknya misalnya dari wakaf menjadi milik pribadi, tetapikalau nazir berpindah kepada negara tidak
menjadi masalah apalagi apabilanazir yang ada merasa tidak mampu mengelola objek wakaf;Hal. 13 dari 21 hal.
119 — 91
88 — 18