juga tidak pernah ada keberatan dari pihakketiga;e Bahwa Pemohon adalah seorang veteran pejuang kemerdekaanRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, makaperkawinan pemohon dengan Pemohon II yang berlangsung pada tahun 1962di KABUPATEN JENEPONTO telah memenuhi rukun dan syarat perkawinanmenurut syariat Islam;Menimbang, bahwa karena pemohon dengan Pemhon Il tidakmemperoleh bukti pernikahan atau berupa akta nikah karena pada saatmenikah pencatatan perkawinan belum tertata

Sangihe; Bahwa yang saksi adakan dan juga yang tertata di dalam APBKialan sebanyak 1(satu) unit, dimana harga perunitnya yang saksiHalaman 47 dari 146 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN Mndbayarkan kepada Toko Nikita yaitu sebesar Rp.8.000.000(delapanjuta rupiah)); 22+ 22222 eon one on ene enn neBahwa saksi menjelaskan sampai sekarang Laptop tersebut tidakICI 5 seer oneneenee neem enn ee eepee nara HiseTeBahwa alasannya laptop tersebut tidak ada karena sampai saat iniLaptop tersebut belum

ALEXIUS MARTHIN LANDENG menjawab, bahwa nanti daripihak Toko Nikita yang akan menanda tanganinya, dasar petunjuktersebut sehingga dalam faktur pembelian dimaksud yangmenandatanganinyaialah pihak Toko Nikita ELFRIDA KAINAGE; Bahwa yang saksi adakan dan juga yang tertata di dalam APBKialah sebanyak 1(satu) unit, dimana harga perunitnya yang saksibayarkan kepada Toko Nikita yaitu sebesar Rp. 8.000.000 (delapanjuta rupiah)); 202 222 222 2022 one nn nnn ene eeBahwa bahwa saksi jelaskan sampai sekarang

Sangihne pernah mengadakanalat elektronik berupa Laptop dan alat elektronik lainnya berupaPrinter dan Wireless; = =Bahwa saksi menjelaskan untuk pengadaan laptop dan alatelektronik lainnya berupa Printer dan Wireless sudah tertata dalamAPBK Kampung Kaluwatu Kec. Manganitu Selatan Kab.

Kepl.Sangihe TA. 2016 dan tertata untuk oprasional perkantoranbelanja Modal dengan kode rekening 21 22; Bahwa saksi menjelaskan sesuai dengan APBK KampungSesiwung bahwa untuk belanja modal pengadaan laptop sudahditentukan spesifikasinya Core i5; Bahwa saksi menjelaskan anggaran yang dianggarkan sesuaidengan APBK Kampung Sesiwung TA. 2016 untuk pengadaanlaptop sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang berasaldari Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kab.

Sangihe TA. 2016 dan tertata untuk oprasional perkantoranbelanja Modal dengan kode rekening 2123; Halaman 63 dari 146 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusTPK/2019/PN MndBahwa saksi menjelaskan sesuai dengan APBK Kampung TariangBaru. bahwa untuk belanja modal pengadaan laptop tidakditentukan spesifikasinya yang ditentukan di APBK hanyapenggunaannya untuk Laptop Simkuedes; Bahwa sebelum APBK disahkan pada saat saksi berkoordinasikepada saksi Alm.

Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon (Alm) padawaktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) Dikarenakanmelangsungkan pernikahan di bawah tahun 1974, dimana pada saat ituadministrasi pencatatan nikah belium tertata dengan baik dan benar;7. Bahwa sejak menikah hingga Suami Pemohon (Alm) meninggal dunia,Pemohon adalah satusatunya isteri dari Suami Pemohon (Alm) dan tidakpernah terjadi perceraian;8.

masyarakat disekitar pekerjaan;e Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Terbanding tahu bahwaPembanding mengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesaidikerjakan;e Bahwa Penggugat/Pembanding dari mulai sampai denganselesai mengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa SuratHalaman 23dari 41 Perkara Nomor 104/PDT/2017/PT.SMR.Perintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulisdengan pihak Tergugat/Terbanding;e Bahwa semua perkerjaanperkerjaan in casu yang dikerjakanPenggugat/Pembanding apabila telah tertata

atau telan masukdalam DIPA APBD, otomatis dan mutlak menurut hukummekanismenya harus tunduk pada Kepres No.80 Tahun 2003dengan segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.Namun pada kenyataannya bahwa proyek yang dikerjakan initidak masuk dalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada KepresNo.80 tahun 2003;e Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telahmasuk dalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan aquo adalah jenis pekerjaan yang karaktetristiknya adalah menjaditanggung jawab

bertanggungjawab atas pekerjaanpekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaanyang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding yang mengerjakanpekerjaanpekerjaan yang demikian in casu ada 31 (tiga puluhsatu)jenis pekerjaan yang dikerjakan sama denganPenggugat/Pembanding (tanpa melalui suatu mekanisme yangdiatur) dan Tergugat/Terbanding sangat mengetahuibahwapekerjaan a quo sama sekali belum merupakan proyek yangHalaman 24dari 41 Perkara Nomor 104/PDT/2017/PT.SMR.dibiayai oleh APBD Kota Bontang , in casu belum tertata

Akan tetapl Tergugat/Terbandingmembiarkan teruS sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakanoleh Penggugat/Pembanding kendati Tergugat/Terbanding tahupersis dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak adaanggarannya karena belum tertata dalam APBD/DIPA KotaBontang.

pekerjaan a quo ternyata telahmemberi manfaat bagi masyarakat disekitar pekerjaan;e Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Terbanding tahu bahwaPembanding mengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesaidikerjakan;e Bahwa Penggugat/Pembanding dari mulai sampai denganselesai mengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa SuratPerintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulisdengan pihak Tergugat/Terbanding;e Bahwa semua perkerjaanperkerjaan in casu yang dikerjakanPenggugat/Pembanding apabila telah tertata

Putusan Nomor 102/PDT/2017/PT.SMR.tidak masuk dalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada KepresNo.80 tahun 2003;Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telahmasuk dalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan aquo adalah jenis pekerjaan yang karaktetristiknya adalah menjaditanggung jawab Pemerintah in casu Pemerintah KotaBontangcq.

dalamhal ini Tergugat/Terbanding sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pekerjaanpekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaanyang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding yang mengerjakanpekerjaanpekerjaan yang demikian in casu ada 31 (tiga puluhsatu)jenis pekerjaan yang dikerjakan sama denganPenggugat/Pembanding (tanpa melalui suatu mekanisme yangdiatur) dan Tergugat/Terbanding sangat mengetahuibahwapekerjaan a quo sama sekali belum merupakan proyek yangdibiayai oleh APBD Kota Bontang , in casu belum tertata

Akan tetapi Tergugat/Terbandingmembiarkan teruS sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakanoleh Penggugat/Pembanding kendati Tergugat/Terbanding tahupersis dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak adaanggarannya karena belum tertata dalam APBD/DIPA KotaBontang.

masyarakat disekitar pekerjaan;e Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Terbanding tahu bahwaPembanding mengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesaidikerjakan;Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT.SMRe Bahwa Penggugat/Pembanding dari mulai sampai denganselesai mengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa SuratPerintah Kerja (SPK) dan atau tanpa membuat ikatan tertulisdengan pihak Tergugat/Terbanding;e Bahwa semua perkerjaanperkerjaan in casu yang dikerjakanPenggugat/Pembanding apabila telah tertata

atau telah masukdalam DIPA APBD, otomatis dan mutlak menurut hukummekanismenya harus tunduk pada Kepres No.80 Tahun 2003dengan segala perubahan dan peraturan pelaksanaannya.Namun pada kenyataannya bahwa proyek yang dikerjakan initidak masuk dalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada KepresNo.80 tahun 2003;e Bahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telahmasuk dalam DIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan aquo adalah jenis pekerjaan yang karaktetristiknya adalah menjaditanggung jawab

bertanggungjawab atas pekerjaanpekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaanyang dikerjakan oleh Penggugat/Pembanding yang mengerjakanpekerjaanpekerjaan yang demikian in casu ada 31 (tiga puluhsatu)jenis pekerjaan yang dikerjakan sama denganPenggugat/Pembanding (tanpa melalui suatu mekanisme yangdiatur) dan Tergugat/Terbanding sangat mengetahuibahwaHalaman 23 dari 40 Putusan Nomor 106/PDT/2017/PT.SMRpekerjaan a quo sama sekali belum merupakan proyek yangdibiayai oleh APBD Kota Bontang , in casu belum tertata

Akan tetapi Tergugat/Terbandingmembiarkan teruS sampai pekerjaan a quo selesai dikerjakanoleh Penggugat/Pembanding kendati Tergugat/Terbanding tahupersis dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak adaanggarannya karena belum tertata dalam APBD/DIPA KotaBontang.

untuk mewujudkan suatu polahubungan industrial yang sehat, demokratis, dinamis dan berkeadilanSerikat Pekerja/Serikat Buruh juga mengemban fungsi untuk melaksanakandan menjaga semangat kemitraan dengan pihak yang lainnya yakniManejemen Perusahaan dan Pemerintah;Bahwa, dengan memperhatikan fungsi, tugas, tanggung jawab dan peranyang demikian luhur dari serikat pekerja/serikat buruh dalam duniahubungan industrial, sebagaimana terurai di atas, maka tata organisasiserikat pekerja/serikat buruh haruslah tertata

sedemikian rupa secaraterstruktur dari tingkatan yang paling bawah (Basis/Unit) sampai denganyang paling atas di tingkatan Nasional, yang kesemuanya tertata secarateratur sebagai suatu kesatuan;Bahwa, adalah benar salah satu fungsi, tugas dan tanggung jawab dariserikat pekerja/serikat buruh adalah melakukan pembelaan danperlindungan secara hukum kepada anggotanya, termasuk diantaranyaadalah melakukan pendampingan/mewakili kepentingan anggotanya dalamHalaman 12 dari 15 Putusan Nomor 9 PK/Pdt.SusPHI

KSN.Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwaberangkat sekira pukul 03.00 WIB dari rumah kediamannya di Jalan KembaliPerum Setia Griya Kelurahan Ketapang Kecamatan Ketapang SampitKabupaten Kotim dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk/typeSuzuki/Futura warna putih dengan No.Pol KH 8365 P yang mana di bak Mobilsudah tertata 36 (tiga puluh enam) jerigen berisi BBM Solar yang diperolehnyadengan cara membeli tiap jerigen dari para pelangsir BBM Solar di SPBUKetapangSampit

Pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin UsahaPengangkutan dari pihak yang berwenang, perbuatan tersebut dilakukanTerdakwa dengan caracara sebagai berikut :Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari terdakwaberangkat sekira pukul 03.00 WIB dari rumah kediamannya di Jalan KembaliPerum Setia Griya Kelurahan Ketapang Kecamatan Ketapang SampitKabupaten Kotim dengan mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk/typeSuzuki/Futura warna putih dengan No.Pol KH 8365 P yang mana di bak Mobilsudah tertata

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikahdari Penghulu Nikah yang bernama Imam Mekah (almarhum), akan tetapi saatmenikah para Pemohon telah mendapatkan izin menikah dari ayahanda Liluwoyang bernama Idris Haras (almarhum) dan ayahanda Dulalowo Salaha Matelo(almarhum), namun pencatatan pernikahan pada tahun 1970 belum tertata denganbaik dan para Pemohon belum mendapatkan Akta Nikah dari Penghulu Nikahtersebut;8.

Ferawati WahidjiSaat ini anak kedua dan ketiga dalam asuhan Pemohon I dan Pemohon II,sedang anak pertama telah menikah;Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggugugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula PemohonI dan Pemohon II tetap beragama Islam;Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dariPegawai Pencatat Nikai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, karenapencatatan pernikahan pada tahun 1888 belum tertata dengan baik dan paraPemohon

Bahwapermikahan Pemohon Idan Pemohon II pada waktu itu tidak adabukti secara tertulis (Akta Nikah), karena administrasi pencatatan nikahpada waktu itu belum tertata dengan baik dan benar;7.

Pemohon dengan lelaki S Dg Boko tidak ada hubungan darah dansesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untukmelangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupunperaturan perundangundangan yang berlaku.5 Bahwa Pemohon dengan lelaki S Dg Boko selama dalam perkawinannya tetaphidup dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak.6 Bahwa Pemohon dengan lelaki S Dg Boko, tidak pernah mendapatkan buku aktanikah karena pada saat itu administrasi perkantoran belum tertata

pekerjaan a quo ternyata telah memberi manfaatbagi masyarakat disekitar pekerjaan;e Bahwa semua pihak termasuk Tergugat/Terbanding tahu bahwa Pembandingmengerjakan pekerjaan a quo dan telah selesai dikerjakan;e Bahwa Penggugat/Pembanding dari mulai sampai dengan selesaimengerjakan pekerjaan a quo adalah tanpa Surat Perintah Kerja (SPK) danatau tanpa membuat ikatan tertulis dengan pihak Tergugat/Terbanding;e Bahwa semua perkerjaanperkerjaan in casu = yang dikerjakanPenggugat/Pembanding apabila telah tertata

Namun pada kenyataannya bahwa proyek yang dikerjakanini tidak masuk dalam DIPA APBD maka tidak tunduk pada Kepres No.80tahun 2003;Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMRBahwa, terlepas apakah pekerjaan dimaksud tertata atau telah masuk dalamDIPA APBD Kota Bontang akan tetapi pekerjaan a quo adalah jenis pekerjaanyang karaktetristiknya adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah in casuPemerintah Kota Bontangcq.

dalam hal iniTergugat/Terbanding sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaanpekerjaan Pemerintah termasuk pekerjaan yang dikerjakan olehPenggugat/Pembanding yang mengerjakan pekerjaanpekerjaan yangdemikian in casu ada 31 (tiga puluh satu) jenis pekerjaan yang dikerjakansama dengan Penggugat/Pembanding (tanpa melalui suatu mekanisme yangdiatur) dan Tergugat/Terbanding sangat mengetahui bahwa pekerjaan a quosama sekali belum merupakan proyek yang dibiayai oleh APBD Kota Bontang ,in casu belum tertata

Akantetapi Tergugat/Terbanding membiarkan terus sampai pekerjaan a quo selesaidikerjakan oleh Penggugat/Pembanding kendati Tergugat/Terbanding tahupersis dan menyadari bahwa pekerjaan a quo tidak ada anggarannya karenaHalaman 25 dari 44 Putusan Nomor 178/PDT/2017/PT.SMRbelum tertata dalam APBD/DIPA Kota Bontang.

sebagaimana tercatatdalam Buku Kutipan Akta Nikahnya;; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di rumah orangtua Penggugat selama 3 Minggu; Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; Bahwa pada awal pernikahan, tepatnya minggu pertama usia pernikahan Penggugat dan Tergugattelah terjadi perselisihan dan percekcokan yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomiyang belum tertata

tanggal 29 Juni 2015 sekitar jam11.00 Wib, di rumah Terdakwa Dusun Ngrobyong Desa.Purworejo, RT.07RW.01 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun karena Terdakwa tanpa izintelah memiliki hasil hutan.e Bahwa hasil hutan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah kayu jatiyang oleh terdakwa disimpan di samping rumah mertua Terdakwa.e Bahwa kayu jati yang disimpan oleh terdakwa tersebut sebanyak 17 ( tujuhbelas ) batang berbentuk glondongan dengan berbagai ukuran, disimpan disamping rumah mertua terdakwa dengan tertata

rumah Terdakwa DusunNgrobyong Desa.Purworejo, RT.07 RW.01 Kecamatan Geger KabupatenMadiun, telah ditangkap oleh petugas dari Polres Madiun karena Terdakwatanpa izin telah memiliki hasil hutan.Bahwahasil hutan yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah kayu Jatiyang oleh terdakwa disimpan di samping rumah mertua Terdakwa.Bahwa kayu jati yang disimpan oleh terdakwa tersebut sebanyak 17 ( tujuhbelas ) batang berbentuk glondongan dengan berbagai ukuran, disimpan disamping rumah mertua terdakwa dengan tertata

Pageruyung Kabupaten Kendal denganmaksud untuk membeli dan mengangkut kayu karet tersebut, setelah ituterdakwa tanpa menanyakan asal usul kayu karet tersebut kemudianmembeli kayu karet yang telah dipotong dan dikumpulkan oleh saksiDARPANDI di depan rumah saksi DARPANDI seharga Rp 640.000,00(enam ratuSs empat puluh ribu rupiah) dan kemudian kayu karet tersebutdiangkut dan dimuat ke dalam truk yang dibawa oleh terdakwa;Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib, kayu karet tersebut telahtermuat dan tertata

Pageruyung Kab.Kendal, selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib terdakwa mendatangi saudaraDARPANDI di rumahnya dan setelah bertemu saudara DARPANDI, kayu karettersebut terdakwa muat dengan dibantu saudara DARPANDI. selanjutnyasekira pukul 13.30 Wib kayu karet tersebut sudah tertata dalam 1 (satu) unitMitsubishi Truk Colt DSL / FEe 104 (4B) Nopol : AA8736WF, setelah itu akanterdakwa bawa ke Ds. Botomulyo Kec. Cepiring Kab.

saudaraDARPANDI di rumahnya dan setelah bertemu saudara DARPANDI, kayu karettersebut terdakwa muat dengan dibantu saudara DARPANDI. selanjutnyasekira pukul 13.30 Wib kayu karet tersebut sudah tertata dalam 1 (satu) unitMitsubishi Truk Colt DSL / FEe 104 (4B) Nopol : AA8736WF, setelah itu akanterdakwa bawa ke Ds. Botomulyo Kec. Cepiring Kab. Kendal untuk terdakwajual atau tukar dengan batu bata merah;Bahwa benar sebelum sampai di Ds. Botomulyo Kec. Cepiring Kab.

Bahwa Tergugat tidak ingin terjadi perceraian dalam rumah tangganyaagar tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah danTergugat tidak ingin masa depan anak hasil bersama menjadi berantakandan tidak tertata dengan baik.Berdasarkan halhal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat MajelisHakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan:PRIMAIR:1. Menerima baik Jawaban Tergugat.2.

Bahwa Tergugat tidak ingin terjadi perceraian dalam rumah tangganyaagar tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah danTergugat tidak ingin masa depan anak dalam perkawinan menjadiberantakan dan tidak tertata dengan baik.Berdasarkan halhal tersebut diatas mohon kepada yang terhormat MajelisHakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan:PRIMAIR:3. Menerima baik Duplik Tergugat.Hal 11 dari 23 hal Putusan. No 2473/Pdt.G/2020/PA.P ml4.

PONTOH, MBA. selaku KepalaDinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon,sehingga anggaran yang tertata dalam Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (APBD) Kota Tomohon Tahun Anggaran 2007 untuk kegiatanpengadaan sarana penunjang perpustakaan bidang perikanan berupa bukureferensi bidang perikanan pada Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakandan Perikanan Kota Tomohon Tahun Anggaran 2007 dengan anggaransejumlah Rp 59.700.000,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)akhirnya

Padahal sesuaiJuknis Penggunaan Dana DAK (Dana Alokasi Khusus) jika pekerjaan tidakselesai hingga akhir tahun anggaran maka dana DAK harus dikembalikan keKas Negara ;Pertimbangan tersebut di atas adalah pertimbangan yang keliru, tidakcermat, sangat subjektif, tidak sesuai hukum dan tidak berdasarkan faktasidang, oleh karena telah menjadi fakta sidang/fakta hukum bahwa ProyekPengadaan Sarana Penunjang Buku Perpustakaan di Dinas Pertanian,Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon ada tertata

Jadi bagaimana mungkin Ir.Adolfien Supit memberi bantuan kalau ia sendiri melakukan tugas karenakewenangan berdasarkan hukum dimana dalam proyek pengadaan yangjelas tertata dalam APBD Kota Tomohon Tahun 2007.

Juga tidakberdasar hukum jika Terdakwa melakukan percobaan oleh karena halpengadaan dan pembuatan tugas berkaitan dengan posisinya selaku PPTKmewajibkan untuk membuat kelengkapan surat oleh karena memang proyektersebut tertata dalam APBD Kota Tomohon. Jadi dari ketiga sifat perbuatanpidana dalam Pasal 15 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagai delikinti tidak terbuki dilakukan oleh Terdakwa Ir.

pernikahantersebut;Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon denganPemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tersebut telahdikaruniai 3 (tiga) orang anak yang semuanya telah Dewasa dan telahberkeluarga;Bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada buktisecara tertulis (Akta Nikah) dikarenakan menikah di bawah Tahun 1974dimana pada saat itu Administrasi Pencatatan Nikah belum tertata

Waskita Karyayang sudah tertata rapi dengan Site Plannya,didalam gambar Site Plan yang dilampirkan kepadapembeli atau user tersebut tidak terdapat rencanaPembangunan Rumah Sakit Akademik UniversitasBrawijaya kecuali diperuntukkan bangunan' PlazaGriyashanta ; Bahwa didalam perumahan (Site Plan) tersebut sudahterdapat Fasum berupa Jalan, selokan, tanamanpohon palem yang telah digunakan / dimanfaatkanoleh Para Penggugat/pembeli/user atau masyarakatsejak tahun + 1999 yang mana sekarang fasumtersebut