Ditemukan 2294 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengesahan penyerahan penyertaan penyesuaian pentepatan penyehatan penyesawan penyebaran penyipatan
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus
Register : 25-04-2019 — Putus : 11-07-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Bnr
Tanggal 11 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.TAUPIK HIDAYAT, S.H.,M.H.
2.YUNIATI, SH.
3.RASYID YULIANSYAH, S.H.,M.H.
Terdakwa:
DWI IRIANTO.S.H. alias MBAH PUTIH
252 — 74
  • Ketiga, dengan kekerasan.Keempat, dengan ancaman atau penyesatan. Kelima, memberikesempatan, sarana atau keterangan. Ada lima syarat yang harusdipenuhi dalam bentuk penyertaan uitlokking: Pertama, kesengajaanuntuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatuperbuatan pidana. Kedua, ada orang lain yang dapat melakukanperbuatan yang digerakan atau dianjurkan. Artinya, kehendak tersebutjuga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitandengan kausalitas psikis.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 11-09-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 840/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
177 — 85
  • tetapharus dianggap benar, namun seharusnya Notaris dalam menjalankan tugasnyatetap harus mentaati segala ketentuan dalam Undangundang Jabatan Notarisagar aktaakta yang dibuat tidak cacat hukum;Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka terbukti akta a guo memiliki Kausa yang tidak sahih sehinggatidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana ketentuan Pasal 1320KUHPerdata;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata,Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 05-05-2017 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 448 K/Pid.Sus/2017
Tanggal 5 Mei 2017 — MARYANI, S.T.
101 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Pasal 55 KUHPidanadiberikan batasan terhadap daya upaya terjadinya suatupembujukan, yaitu : memberi atau menjanjikan sesuatu,menyalahgunakan kekuasaan atau = martabat, dengankekerasan, memakai ancaman atau penyesatan, memberikesempatan, sarana, atau keterangan ;Bahwa benar sehubungan kasus posisi tersebut yang menjadi pelakuutamanya adalah CV Peta Connas Consultant dengan DirekturnyaTerdakwa MARYANI,ST., dan saksi Drs. Agus Subiyanto, MA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. H. YAMAN, M.M.
85 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman Barattahun 2009) dan sekarang selaku guru pada SMKN KINALI KabupatenPasaman Barat) memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakankekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, ataudengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkanorang lain supaya melakukan perbuatan yaitu kepada Drs.
Pengadilan PN PURBALINGGA Pidana Umum Pemalsuan
Register : 22-07-2014 — Putus : 04-11-2014 — Upload : 11-05-2015
Putusan PN PURBALINGGA Nomor 103/Pid.B/2014/PN Pbg
Tanggal 4 Nopember 2014 — DWI AMILONO, SH. Bin ASREB
148 — 31
  • Unsur unsur Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP adalah denganmenggunakan salah satu atau beberapa sarana yangdisebutkan secara limitatif dalam pasal 55 ayat (1) ke2KUHP, yaitu :e kekerasan ; menjanjikan sesuatu ;e menyalahgunakan kekuasaan / martabat ;e memberi sesuatu ; ancaman kekerasan ;e penyesatan ;e memberi kesempatan ;e memberi keterangan ; memberi daya upaya ;b.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-07-2012 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 24/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 4 Juli 2012 — NARTO,SE.Bin SUWADI
132 — 19
  • awalnya dinilai terlebih dahulu melaluiadministratif apakah ada kerugian negara, apabiladitemukan adanya kerugian negara pilihannya yaitu apakahdiselesaikan secara administratif atau diselesaikan secarapidana.Bahwa kerugian negara dapat timbul karena kelalaianadministrasi yang dapat diselesaikan secara administratif,namun apabila ada dugaan perbuatan melawan hukummaka harus diselesaikan berdasarkan Hukum Pidana.Bahwa dalam Keputusan Tata Usaha Negara yangmengandung elemen kecurangan, akalakalan, penyesatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
FEDRYAN ARIESANDI HERMANSYAH, S.Pd
116 — 82
  • Terdakwa melakukannya dengan cara :penyembunyian kenyataan (concealment of facts), pelanggaran kepercayaan(breach of trust), pengelakan peraturan (illegal circumvention), penyesatan(misrepresentation), manipulasi, akalakalan (subterfuge) dan kecurangan(deceit).
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Putus : 31-07-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 120/Pdt.G/2011/PN.Dpk
Tanggal 31 Juli 2012 — Dra. NOES SOEDIONO ; Ny. ANDARA LUKITASARI,dkk vs . AGUNG HARI PURNOMO, ; ADIL PRANADJAJA, SH.,dkk
342 — 319
  • SOEDIONO dan Penggugat I Dra.NOES SOEDIONO, dan perbuatan Tergugat II SITI MUNAYAN tersebutadalah perbuatan seorang maklar atau perantara jual beli tanah yangmelanggar hukum serta penyesatan terhadap hukum positif, terutamaketentuan dalam Hukum Pajak. Oleh karena itu, sesuai dengan perbuatanperbuatan hukum yang telah dilakukan Tergugat II SITI MUNAYAN yangbertindak seolaholah sebagai Kuasa sah dari Ir. AlmarhumSOEDIONO melakukan Ikatan Jual Beli dengan Tergugat I Ir.
Pengadilan PN BANGKO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-03-2012 — Upload : 15-05-2012
Putusan PN BANGKO Nomor 60/Pid.B/2011/PN-BK
Tanggal 27 Maret 2012 — Ridwan Bin Abdul Muin
103 — 23
  • ,M.H, (dalam Makalahnya berjudul Overheidsbeleid Dalam Tindak Pidana Korupsi Hal.10) menjelaskan, agar tidak terjebak pada parameter apakah masuk kedalam hukumadministrasi atau hukum perdata, maka perbuatan yang masuk kategori penyalahgunaankewenangan haruslah mengandung unsurunsur yang bernuansa: kecurangan (deceit),manipulasi atau penyesatan (misrepresentation), penyembunyian kenyataan (brech of trust),akalakalan (subterfuge) atau pengelakan peraturan (illegal circumvention);Menimbang, bahwa berdasarkan
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 01-10-2015
Putusan PT KUPANG Nomor 30/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG
Tanggal 14 September 2015 — Don Carlos F.L Nisnoni,ST.MT
189 — 70
  • dapatdipertanggungjawabkan atas perbuatannya baik sebagai pelaku tindakpidana, menyuruh lakukan , turut serta / turut melakukan;Menimbang, bahwa dalam KUHP dikenal adanya bentukpenyertaan dalam tindak pidana yaitu dalam pasal 55 ayat (1 ) dinyatakandipidana sebagai pelaku tindak pidana :1.Mereka yang melakukan , yang menyuruh lakukan , dan yang turut sertamelakukan perbuatan ;2.Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat , dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 22-04-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 211/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 24 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat I : INDRA DAENG PARANI Bin Muhammad Nawawi Daeng Parani Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Pembanding/Penggugat II : HAERUL Bin Zaenal Abidin, Diwakili Oleh : ANGGI A.R. HARAHAP, SH., DKK
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KECAMATAN BOGOR TIMUR cq. LURAH KELURAHAN KATULAMPA,
Terbanding/Tergugat II : HJ. SITI JUBAEDAH BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat III : SUPRIATNA, S.E. BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat IV : EDDY SUPRIATIN, A.MD. AHLI WARIS DARI ENCUM MURTINI BINTI DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat V : IWAN SETIAWAN, S.IP. BIN E. SUWARDI BIN DJUKRI BIN MANGSOER H. DALAM ALIAS ATJIP SUTJIPTO
Terbanding/Tergugat VI : YAYASAN WIRANATA
Terbanding/Tergugat VII : DRS. H. ZUHDIMAS UD,
Terbanding/Tergugat VIII : HJ. SUHAERTIH
Terbanding/Tergugat IX : R. AGUS ABDURRAHMAN, S.E.
Terbanding/Tergugat X : Rd. NINA MAEMUNAH,
Terbanding/Tergugat XI : R. AYI IBRAHIM, ST.
Terbanding/Tergugat XII : SITI RAHAYU,
Terbanding/Tergugat XIII : MARIANA,
Terbanding/Tergugat XIV : HERDIAN,
Terbanding/Tergugat XV : FIRDAUS,
Terbanding/Tergugat XVI : IDA FARDAL,
Terbanding/Tergugat XVII : ALDI RIZAL,
Terbanding/Tergugat XVIII : BENI MULYANA,
Terbanding/Tergugat XIX : R. FIRMAN HAMDANI,
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat III : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK KPP PRATAMA CIBINONG, KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA KOTA BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat VI : . KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH BAPENDA Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat VII : KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA SELAKU PPAIW WILAYAH KEC. SUKARAJA DAHULU KUA WIL. KEC. BGR. TIMUR
374 — 421
  • Yaitu dengan Adanya upaya penyesatan fakta mengenai ukuranluas dalam Buku C Desa Kohir 423 dan 1754 sesuai dengan hasil pengukurantahun 1971 sehingga akan mengaburkan fakta yang sebenarnya bahwa objektanah a quo yang semestinya dimiliki oleh Kohir nomor 2 Buku C Desa atas namaSantebi bin Saharip dengan ukuran luas 9,832 Ha menjadi kabur dengandihilangkannya lembaran C Desa Kohir Nomor 1 atas nama Abdoellah dan KohirNomor 2 atas nama Santebi bin Saharip;69.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-10-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Oktober 2016 — 1. IRPAN,, DKK VS PT. ADHYAKSA DHARMASATYA
291 — 495 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bukti surat Tergugat T1.a, T1.c, dan T1.e;Bahwa Judex Facti tidak memahami akar masalah perkara a quo (akarmasalah telah diungkapkan dalam posita gugatan awal posita Nomor 1dan 2 dampaknya yang merugikan Para Penggugat/Para PemohonKasasi diungkapkan pada posita gugatan Nomor 3 dan Nomor 4), perluPara Pemohon Kasasi uraikan pada Bab , Pasal 1 Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur tentangketentuan umum, Judex Facti salah menerapkan hukum, danpernyataannya dapat menimbulkan penyesatan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 27-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 679/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
I Gde Raka Arimbawa,SH
Terdakwa:
Anak Agung Ngurah Alit Wiraputra, SH. MH.
181 — 68
  • Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengantipu muslihat atau rangkaian kebohongan ;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga denganterbuktinya salah satu bagian saja dari unsur tersebut keseluruhannyadianggap terbukti;Menimbang, bahwa pengertian dari pada unsur ini adalah bahwauntuk mencapai maksud yang diinginkan seseorang menggunakan katakatayang tidak mengandung kebenaran dan mengarah pada penyesatan dengantujuan agar orang lain percaya dan mengikuti kKemauannya
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 21-09-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 4 Februari 2021 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD HUSAIRI,SH.MH
Terdakwa:
HILDA MILA
146 — 111
  • Wirjono Prodjodikoro, S.H.dalam bukunya yang berjudul AsasAsas Hukum Pidana (hal. 108109)dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (deelneming) adalahsemua bentukbentuk penyertaan yang ditentukan dalam Pasal 55 dan Pasal56;Pasal 55(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turutserta melakukan perbuatan;2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, denganmenyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,ancaman atau penyesatan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 11-09-2020 — Putus : 21-06-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 840/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 21 Juni 2021 — Penggugat:
1.I KETUT DANTRA
2.NI MADE SONTRING
Tergugat:
1.FX JAN ANDREAN DENNIS
2.NOTARIS NI LUH GEDE PURNAMAWATI, SE., SH., M.Kn
3.SUHARTINI
4.LI ANI
5.I DEWA PUTU BUDIASA
6.MUNFARIDA
7.NI WAYAN DJANI
8.PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
218 — 124
  • tetapharus dianggap benar, namun seharusnya Notaris dalam menjalankan tugasnyatetap harus mentaati segala ketentuan dalam Undangundang Jabatan Notarisagar aktaakta yang dibuat tidak cacat hukum;Menimbang, bahwa maka berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut diatas maka terbukti akta a guo memiliki Kausa yang tidak sahih sehinggatidak memenuhi syarat kecakapan sebagaimana ketentuan Pasal 1320KUHPerdata;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1449 KUHPerdata,Perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan
Pengadilan PT SEMARANG
Putus : 03-03-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 11/Pdt/2016/PT SMG
Tanggal 3 Maret 2016 —
69 — 46
  • Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT tersebut, PARATERGUGAT menyatakan dalil tersebut sangat tidakberdasar dan ada upaya penyesatan fakta yangdilakukan oleh PENGGUGAT, berdasarkan uraianuraian sebagai berikut :a) Bahwa penanda tanganan kerjasama yang dilakukanoleh Sdri. Dyah Irianti tersebut, dilakukan secara pribadikarena dilakukan tanpa ijin dan tanpa surat kuasa dariPARA TERGUGAT.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 22-01-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN GIANYAR Nomor 17/Pdt.G /2015/PN Gin
Tanggal 21 Desember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
177 — 149
  • Bahwa, dalil PENGGUGAT dalam halaman 4 (empat) pada point 12adalah dalil yang tidak perlu dipersoalkan, karena kompensasi tersebuttelah disepakati baik melalui perjanjian serta Perjanjian yang lainnya,akan tetapi Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor : 12 tanggal 3 September2013 sebenarnya jelas yang menanggung segala pembayaran adalahPenggugat ;10.Bahwa, dalil PENGGUGAT dalam halaman 4 (empat) pada point 13adalah dalil penyesatan, karena seolaholah Penggugat tidakmendapatkan uang dari hasil pinjaman
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-11-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 11-03-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 122/PDT/2018/PT PLG
Tanggal 17 Januari 2019 — 1. KOKO GUNAWAN THAMRIN; 2.JUNAIDI, ST; HAYATUDIN; Ny. LAMTANA; YUANA; Ny.ANI; SOPIAN MARLIUS; LIBERTY SEMBIRING; RUSMIDI; 3.SULAIMAN SALIM; 4.HERMAN SANTOSO; LAWAN 1. SUPRI; 2. Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Wilayah Sumatera Selatan 3.ROYIS; 4.JAMINAH; 5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
181 — 85
  • Nomor: 118/Pdt.G.Int/2014/PNPlg (bukti T.XV4).Meskipun Penggugat/Terbanding sudah tahu jika bidang tanahnya tersebutsedang dalam status sengketa atau berperkara di Pengadilan, namunTERNYATA Penggugat/Terbanding JUSTRU melakukan suatu penyesatan hukum berupa memanipulasi suratsurat dasar kepemilikan tanahnyatersebut dengan cara melakukan perubahan terhadap suratsurat dasarkepemilikan tanahnya dari yang semula baru berupa Akta Pengikatan JualBeli (PJB) sebagaimana disebutkan pada halaman 4 dan halaman
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 14-05-2019 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
HARRY ACHMAD DWI MARYONO, SH
Terdakwa:
HAZMI AZHARI, S.Pd
109 — 69
  • Terdakwa melakukannya dengan cara :penyembunyian kenyataan (concealment of facts), pelanggaran kepercayaan(breach of trust), pengelakan peraturan (illegal circumvention), penyesatan(misrepresentation), manipulasi, akalakalan (subterfuge) dan kecurangan(deceit).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Parpol
Putus : 12-06-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/Pdt.Sus-Parpol/2016
Tanggal 12 Juni 2017 — 1. Ir. H.M. ROMAHURMUZIY, M.T, DK VS 1. H. SURYADHARMA ALI, M.Si, DKK
179 — 344 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PartaiPersatuan Pembangunan, maka pengurus yang hadir tersebut tidakberhak dan berwenang hadir seandainyapun kegiatan yangmenamakan diri sebagai Muktamar Partai Persatuan PembangunanVIII di Jakarta pada tanggal dan di tempat tersebut di atas merupakankegiatan Partai Persatuan Pembangunan yang sah;Bahwa oleh karena itu kehadiran para pengurus yang bukan Ketuadan Sekretaris tersebut dengan mengatasnamakan Dewan PimpinanWilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP adalahsebuah tipu muslihat dan penyesatan