Ditemukan 2574 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2120/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — DICSON LIUSDYANTO
669407
  • Tngditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lainlainnya dan surat yang dipalsukan itu harus surat yang:1dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk,surat andil, dan lainlain);dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang,perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya);dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang (kuitansi atau suratsemacam itu); atausurat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atauperistiwa
Putus : 18-06-2014 — Upload : 02-09-2014
Putusan PN LAMONGAN Nomor 28/ Pdt.G/ 2013/ PN.Lmg
Tanggal 18 Juni 2014 — penggugat : Dr. H. ABDULLAH ROFI’I, Dkk Tergugat : 1. BUPATI Lamongan, Dkk
5941
  • kurang1.000 orang ;Bahwa saksi berjualan besi kuning di Pasar Babat tersebut ;Bahwa sebagai pedagang dari tahun 1970, saksi mempunyai bukti hak pakai ;Bahwa mulai tahun 1970 s/d 1990 saksi bayar Rp.25.000, setiap tahunnya, lalumemperpanjang lagi dan dinaikan pembayarannya yaitu naik menjadiRp.50.000, dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2.000, kemudiandiperbaharui lagi membayar Rp,75.000, dari tahun 2.000 sampai tahun 2010 ;Bahwa selain itu, setiap harinya membayar retribusi sebesar Rp.3.000, untukbayar karcis
Register : 26-10-2020 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 14-12-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 29 Maret 2021 — Penuntut Umum:
M. NURFAISAL WIJAYA, SH
Terdakwa:
Ir. NUR AHMAD HERIADI Bin ILYAS ABDUL HAMID
15328
  • Angkasa Pura II (Persero) Bandara Deputi Amir Pangkal Pinang Unit Bisnis Gudang Kargo;
  • 1 (satu) lembar kertas berisi salinan Karcis Pas Harian Orang dengan nomor Seri 122568 tertanggal 18 Oktober 2015 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Karcis Pas Kendaraan Harian Umum sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan nomor Seri 0090071 tertanggal 18 Oktober 2015, PT.
    sebesar Rp127.000,00 (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) pada Balai Karantina Pertanian Kelas II, Pangkalpinang;
  • 1 (satu) lembar kwitansi nomor : 2015.2.15.03.KW1.M.002468 tanggal 23 Oktober 2015 untuk pembayaran biaya Jasa tindakan karantina tumbuhan dan / atau penggunaan sarana, atas pemasukan bibit tanaman lada sejumlah 16.000 (enam belas ribu) batang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) pada Balai Karantina Pertanian Kelas I, Pontianak;
  • 1 (satu) lembar kertas berisi salinan Karcis
    Pas Harian Orang dengan nomor Seri 123152 tertanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Karcis Pas Kendaraan Harian Umum sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dengan nomor Seri G0090524 tertanggal 23 Oktober 2015, PT.
Putus : 25-03-2013 — Upload : 12-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 151/PID.SUS/2013/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Maret 2013 — M. RASYID AMRULLAH RAJASA
1099427
  • ingin segera membawa semuakorban ke rumah sakit ;Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut saksi tidak pernahkomunikasi lagi dengan Terdakwa ;Bahwa kecepatan kendaraan Terdakwa dapat saksi jawab denganmenganggap saksi sedang berjalan maka kecepatannya kendaraanTerdakwa relative sama dengan kendaraan yang saksi kemudikan ;Bahwa cuaca pada saat itu dalam kondisi bagus, jalanya kering dankondisi mulai terang ;Bahwa Tempat Kejadian Perkara (TKP) sepengetahuan saksi masuk tolJagorawi sebelum mengambil karcis
Register : 22-01-2018 — Putus : 13-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN MALANG Nomor 35/Pid.B/2018/PN Mlg
Tanggal 13 September 2018 — Penuntut Umum:
ACHMAD ALIKAN,S.H.
Terdakwa:
1.FATIMAH
2.SYARIFAH AMINAH
3.Sarah
4.MUHAMMAD AL HAMID
5.SYARIFAH KHODIJAH
6.ABDUL QODIR, S.T.
7223
  • diperuntukkan sebagai buktidaripada sesuatu hal dapat diartikan bahwa membuat surat palsu adalah semulabelum ada sesuatu surat apapun kemudian dibuatlah surat itu, akan tetapi denganisi yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan memalsukan adalah yangsemula sudah ada yang asli kemudian mengubah sifat surat tersebut sedemikianrupa menjadi palsu, akan tetapi surat yang dipalsu harus surat yang : Putusan Nomor : 35/Pid.B/2018/PN.Mlg halaman 63 dari 114 halaman> Dapat menimbulkan suatu hak (ijazah, karcis
Register : 17-07-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 17-01-2020
Putusan PN MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnd
Tanggal 25 Nopember 2019 — - THEODORUS JOHANNES PAULUS PAAT, S.IP
149119
  • Asli Karcis Retribusi Perusahaan Daerah Pasar Kota Tomohon;85. Fotokopi (legalisir) Keputusan Walikota Tomohon Nomor 105 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Umum, Direktur Operasi dan Direktur Pengembangan Usaha pada Perusahaan Daerah PD Pasar Kota Tomohon tanggal 2 Maret 2015; Tetap terlampir dalam berkas perkara;86. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) disita dari Mongdong Wellem Achas Tamboto;87.
Register : 20-04-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 11-12-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 87/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 21 Oktober 2015 — PERHIMPUNAN PENGHUNI RUKO INTERCON PLAZA ( PPRIP ) ;KEPALA UNIT PENGELOLA PERPARKIRAN DINAS PERHUBUNGAN PROPINSI DKI JAKARTA, 2. PT. INTERCON KEBON JERUK, ( dalam PAILIT )
11155
  • Interkon Kebon Jerukdan/atau pemegang tiket/karcis perparkiran,dengan jangka waktu pertanggungan 19Agustus 2014 s/d 19 Agustus 2015. ( FotokopiSesuai Dengan Asii ) ;Rekapitulasi Surat Pernyataan SetujuPengelolaan Perparkiran Dikelola Oleh PT.Interkon Kebon Jeruk Lokasi Interkon Plaza( Pembuktian Tanda Tangan ). ( SebagianFotokopi dari Fotokopi, Sebagian FotokopiSesuai Dengan Asii ) ;Surat Nomor 1901/30031.73/X/2009,teranggal 13 Oktober 2009, Perihal:Permohonan Pengukuran dan SuratKeterangan, dari
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tahun 2008
391285
  • Tentang : Pelayaran
  • Pemerintah.Pasal 37...PRESID ENREPUBLK INDO NESIA 26 Pasal 37Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur, dan golongan tarifangkutan dan usaha jasa terkait diatur dengan PeraturanPemerintah.Bagian Kesembilan Kewajiban danTanggung Jawab Pengangkut(1)(2)(3)Paragraf 1Wajib AngkutPasal 38Perusahaan angkutan di perairan wajib mengangkutpenumpang dan/atau barang terutama angkutan pos yangdisepakati dalam perjanjian pengangkutan.Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibuktikan dengan karcis
Register : 05-05-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 19-03-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 16/G/2011/PTUN-SMD
Tanggal 16 Nopember 2011 — - PT. PASIR PRIMA COAL - BUPATI PENAJAM PASER UTARA
245146
  • Contoh jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangTerutang yang ditetapkan oleh =MIntansi Pemerintahantara lain pemberian paten, pelayanan pendidikan,pelayanan kesehatan dan penjualan karcis masukHuruf b.
Register : 12-02-2019 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 51-K/PM.II-08/AL/II/2019
Tanggal 7 Mei 2019 — Oditur:
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Suwondo Giri
8941
  • Donal Ancol dan Saksi menunggu di parkiran setelah kuranglebih 10 (Sepuluh) menit Saksi melihat sopir Terdakwa keluar dan Saksidisurun keluar namun karena Saksi tidak membawa karcis masuk makaSaksi tidak bisa keluar dan setelah Saksi telepon Terdakwa mengatakansudah berada di TKP (Jelambar) namun dalam perjalanan Saksi disuruh keHotel Orcard untuk menunggu Terdakwa, Saksi Achmad Sunandar, SaksiHandoko alias Alek, Saksi Kopda Mes Marno dan Saksi Jonson.3.
Register : 08-06-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 2119/Pid.Sus/2016/PN.Tng
Tanggal 14 Februari 2017 — BENNY
24466
  • , terkait dengan hal tersebut MajelisHakim akan mengkaji pemalsuan dalam Pasal 263 KUHP yang menurut RSoesilo dalam bukunya Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP) SertaKomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 195) mengatakanbahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segala surat, baik yangditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lainlainnya dan surat yang dipalsukan itu harus surat yang:1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda
Register : 05-05-2011 — Putus : 06-09-2012 — Upload : 28-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 270/PDT/G/2011/PN JKT SEL
Tanggal 6 September 2012 — HAGUS SUANTO, M E L A W A N 1. GUBERNUR BI CQ PINPINAN BI CQ KETUA DAN/ATAU ANGGOTA , DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA. 2. DEPUTI GUBERNUR SENIOR BI CQ PINPINAN BI CQ WAKIL KETUA DAN/ATAU ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-I CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-II CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-III CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, DEPUTI GUBERNUR BI-IV CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-V CQ PINPINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR DEPUTI GUBERNUR BI-VI CQ PIN21PINAN BI CQ ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI, BANK INDONESIA, 3. CITI COUNTRY OFFICER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PINPINAN CABANG CQ PENGURUS CQ LEGAL MANDATORY CITIBANK N.A ICG BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CPB BUSINES MANAGER CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A COMPLIANCE DIRECTOR CITIBANK N.A INDONESIA CQ PENGURUS CITIBANK N.A CITIBANK N.A INDONESIA 4. C.E.O ( CHIEF EXECUTIVE OFFICER ) CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE, KANTOR PUSAT ) ; 5. CITIBANK N.A AMERIKA SERIKAT ( HEAD OFFICE , KANTOR PUSAT )
94243
  • dan berkonsultasi langsung dengan Penggugatkemudian membatalkan transaksinya karena penggugat tidak berada ditempat, sehinga adalah pantas dan layak apabila Penggugat menuntutpenggantian kerugian tersebut kepada para Tergugat dengan perinciansebagai berikut :Biaya pendaftaran gugatan di PN Jakarta Selatan sebesar Rp.3.347.000, Biaya transportasi karawangJakartaKarawang meliputi :Hal 31 dari Halaman 143 Put.No.270.Pdt.G/2011/PN.Jkt.SelBiaya sewa kendaraaninventaris Ro. 750.000, Bensin Rp. 200.000.Karcis
Register : 16-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
2.I MADE DHAMA, SH
Terdakwa:
HARTONO, SH.
780614
  • Menerbitkan hak (misalnya: ijazah, raport, karcis, tiket masuk,surat andil dan lainnya) ;b. Menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang);C. Menerbitkan suatu pembebasan hutan (misalnya: kwitansi atauSurat Semacam itu) ;d.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 09-04-2015
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 166/Pid.B/2014/PN Slw
Tanggal 27 Nopember 2014 — Dwi Agung Sulistiyono bin Sugiyo
6417
  • bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakimberkesimpulan unsur barangsiapa dalam hal ini telah terpenuhi; Unsur "membikin surat palsu atau memalsukan surat yang dapatmenerbitkan sesuatu. hak, sesuatu perutangan atau yang dapatmembebaskan daripada utang atau yang dapat menjadi bukti tentangsesuatu hal;Menimbang, bahwa yang diancam hukuman dalam Pasal ini ialah orang yangmembikin surat palsu atau memalsukan surat:961 yang dapat menerbitkan sesuatu hak misalnya: surat ijinmengemudi, ijazah, karcis
Register : 29-06-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 123/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Oktober 2015 — RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
11327
  • PPTK untuk kegiatan perjalanan dinas Alat Kelengkapan Dewan TA2011 adalah ERLIS EKA FITRIANA.PPTK untuk kegiatan perjalanan dinas Rancangan Peraturan Daerah(Raperda) TA 2011 adalah NANA SUPRIATNA.Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat bukti transportasi yaitu berupatiket, karcis, atau bukti sewa kendaraan dan bukti akomodasi berupa invoiceatau guest bill hotel sebagai bukti pendukung Surat Pertanggung Jawaban(SPJ) yang dibuat/disusun PPTK, saksi selaku bagian keuangan menerimaSPJ dari PPTK sudah
    Bahwa yang membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPUJ) kegiatanperjalanan dinas Alat Kelengkapan Dewan Tahun Anggaran 2011dan kegiatan perjalanan dinas Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah Tahun Anggaran 2011 adalah PPTK. untuk bukti transportasiyaitu berupa tiket, karcis, atau bukti sewa kendaraan dan buktiakomodasi berupa invoice atau guest bill hotel sebagai buktipendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dibuat oleh Travel.Selanjutnya dokumen SPJ yang sudah lengkap diserahkan kepadaBagian Keuangan
    Bahwa benar saksi tidak tahu siapa yang membuat bukti transportasiyaitu berupa tiket, karcis, atau bukti sewa kendaraan dan buktiakomodasi berupa invoice atau guest bill hotel sebagai buktipendukung Surat Pertanggung Jawaban (SPJ), yang saksi tahu buktibukti tersebut diterima dari pihak travel.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa dan penasihathukum memberikan tanggapan, tidak keberatan atas keterangan saksi.Halaman 121 dari 363Putusan No. 123/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG7.
    sudah diberikan masuk dalam pertanggung jawaban.Mengenai pendamping yang tidak berangkat untuk uang transportasi danakomodasi serta uang harian diatur oleh PPTK.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa diperlihatkan oleh pihak travel,namun setelah berada di dalam pesawat, tiket dan boarding pass tersebutdibawa/diambil lagi oleh pihak travel.Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang membuat Surat PertanggungJawaban (SPJ) kegiatan tersebut adalah PPTK sedangkan untuk buktitransportasi yaitu berupa tiket, karcis
Register : 08-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 23 Nopember 2015 — Drs. H. ADE IRAWAN, M.Si bin YOYO
599
  • kunjungan kerja, Komponenbelanjanya meliputi uang harian, uang transportasi, uang hotel, diaturdengan Surat Keputusan Walikota Cimahi No. 910/Kep.340Dalpem/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Standar Biaya BelanjaDaerah Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2011 poin Standar Tarif BiayaPerjalanan Dinas.e Bahwa, pertanggungjawaban dalam penggunaan komponenbelanja kegiatan perjalanan dinas yaitu berupa :e Bukti penerimaan uang harian (berupa Tandatangan dari penerima)e Bukti transportasi yaitu berupa tiket, karcis
    ErlisEkafitriana, S.Sos.Bahwa, benar itemitem yang dibayarkan kepada peserta perjalanandinas terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan AKDyaitu : uang harian, biaya penginapan, dan transportasi;e Bahwa , untuk besaran komponen biaya perjalanan dinas ditentukanberdasarkan peraturan Walikota Cimahi;e Bahwa, pertanggungjawaban dalam penggunaan komponenbelanja kegiatan perjalanan dinas yaitu berupa :e Bukti penerimaan uang harian (berupa Tandatangan dari penerima)e Bukti transportasi yaitu berupa tiket, karcis
    tersebutlebih besar dari belanja kegiatan sebenarnya maka yang bersangkutan harusmengembalikan kelebihan tersebut, namun apabila standar harga belanjakegiatan tersebut lebih kecil dari belanja kegiatan sebenarnya maka yangbersangkutan membayar sendiri kelebihan tersebut ; Bahwa, benar untuk pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukansaksi menanda tangani bukti penerimaan uang harian, bukti penerimaan uangtransportasi dan akomodasi/penginapan dimana untuk bukti pendukungnyabeerupa tiket, karcis
    Walikota namun mengenai nomordan tahunnya saksi lupa.Bahwa benar saksi tidak tahu bagaimana penentuantransportasi dan hotel yang akan digunakan dalampelaksanaan kegiatan perjalanan dinas, namun yangsaksi tahu bahwa yang menentukan siapa travel yangakan memfasilitasi kegiatan tersebut adalah ditentukanoleh terdakwa selaku Ketua DPRD ;Bahwa benar Pertanggungjawaban tersebut yaituberupa :e Bukti penerimaan uang harian dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).e Bukti transportasi yaitu berupa tiket, karcis
Register : 22-10-2015 — Putus : 16-02-2016 — Upload : 02-03-2016
Putusan PN PURWOREJO Nomor 187/Pid.B/2015/PN Pwr
Tanggal 16 Februari 2016 — TITO NARISWORO Bin SANGKORO BIROWO
9055
  • tersebut.Untuk terbuktinya unsur ini maka kedua hal diatas harus terpenuhi secarakumulatif;Menimbang, bahwa menurut R Soesilo dalam bukunya Kitab UndangundangHukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal.195) mengatakan bahwa yang diartikan dengan surat dalam bab ini adalah segalasurat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, danlainlainnya dan Surat yang dipalsukan itu harus surat yang:1. dapat menimbulkan sesuatu hak (misalnya: ijazah,karcis
Register : 13-11-2018 — Putus : 22-04-2019 — Upload : 08-05-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1288/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 22 April 2019 — Penuntut Umum:
HERI PRIHARIYANTO, SH
Terdakwa:
H. AGUNG BUDI SANTOSO, S.E
20270
  • sengajamenggunakan surat palsuatauyangdipalsukan itu seolaholahsuratituaslidantidakdipalsukan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalahmenghendaki perbuatan itu serta menginsyafi/ mengerti akan akibat dariperbuatan tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat ialah segala surat baikyang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memalai mesin tik dan lainlainnya;Menimbang, bahwa surat yang dipalsu harus suatu surat yang :a. dapat menerbitkan suatu hak (misalnya : ijazah, karcis
Register : 03-08-2016 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 63/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 10 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - BUDI SUPRIYANTO
266110
  • .;1 (satu) lembar fotocopy legalisir Car Parking Summary/Karcis Parkir(Revenue) Surabaya Suites Hotel tanggal 17 Januari 2016 From 15.00 amto 23.00.;1 (satu) lembar fotocopy dengan cap basah Guest Check restoran Kartinitanggal 17 Januari 2016 dengan bill Nomor 5112.;1 (satu) bundel salinan dokumen Hasil Kesimpulan/Keputusan Rapatdengan Komisi V DPRRI, Kementerian PUPR.;1 (satu) bundel salinan dokumen Usulan Hasil Kunker RAPBN TA 2016,Kementerian PUPR.;1 (satu) bundel print out Usulan ke Ditjen Bina
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
299225
  • Bukti P1I8KKKKKKKKKKK kuitansi 15 April 2019 untukpembayaran transportasi karcis tol di Jakarta sebesar Rp.7.000,Rp.9.500, kuitansi 15 April 2019 pembayaran makanan sebesarRp.95.000 dan 11 April 2019 sebesar Rp.80.000, dan hampir semuabukti tersebut tidak jelas digunakan untuk siapa dan keperluan siapa;Bahwa sesuai dengan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, Termohon telahmelakukan tipu muslihat dalam persidangan Perkara Arbitrase denganmemasukan bukti berupa Laporan Audit Akuntan Publik KAP S.
    Bukti P18KKKKKKKKKKK kuitansi 15 April 2019 untukpembayaran transportasi karcis tol di Jakarta sebesar Rp. 7.000, Rp.9.500, kuitansi 15 April 2019 pembayaran makanan sebesar Rp. 95.000dan 11 April 2019 sebesar Rp. 80.000, dan hampir semua bukti tersebuttidak jelas digunakan untuk siapa dan keperluan siapa; dan Bahwa sesuaidengan Pasal 70 huruf c UU Arbitrase, Termohon telah melakukan tipumuslihat dalam persidangan Perkara Arbitrase dengan memasukan buktiberupa Laporan Audit Akuntan Publik KAP S.