bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat Terdakwa ditemukanatau ditahan berada di dalam daerah hukumnya dan dikarenakan tempatkediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempatpengadilan negeri Sumedang daripada tempat kedudukan Pengadilan NegeriGarut, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukaratau menyerahkan narkotika golongan 1 jenis tanaman berupa ganja(sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotika KepalaKejaksaan Negeri Garut Nomor: B01/M.2.15/Enz.1/01.2020 dengan berat kotor68,27 dan sesual Laporan Hasil Pengujian Nomor = Contoh:20.093.99.05.05.0039.K berat bersin 43,96 gram dan sisa contoh 43,48 gram.Perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa bermula Terdakwa mendapatkan narkotika dengan cara membellnarkotika jenis ganja kepada Sdr.TONI (termasuk dalam daftar pencarianorang/DPO) melalui media sosial Facebook/ messagerdan Terdakwamemesan sebanyak

Bahwa hal mana menyangkut perubahan status barang agunan kreditmenjadi barang lelang merupakan keputusan dari KPKNL Kupangdengan dikeluarkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan yangkemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pelelangan.5. Bahwa apabila Petitum Penggugat meminta penetapan sebagaimanayang tercantum dalam halaman 3 poin 9, 10, 11, 12 dan 13gugatannya.

selain itu, Sita Jaminan (consevatoir beslag) juga diatur di dalamPasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBg atau Pasal 720 RV, dimanapada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:(a) menyita barang debitur selama belum dijatuhkan putusan dalamperkara tersebut; dan(b) tujuannya, agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkan tergugatselama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saatputusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang dituntutpenggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang

sitaan itu.Bahwa menurut Yahya Harahap, penerapan sita jaminan (conservatoirbeslag) meliputi tuntutan ganti rugi yang timbul dari:(a) wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 Jo.

Sino 26;Dirampas untuk dimusnahkan.e Uang hasil lelang barang sitaan berupa + 130 ton ikan campuran sebesarRp. 764.400.000.Dirampas untuk Negara..

terdapat alasan yang sah untukmengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga Terdakwa diperintahkan tetap beradadalam tahanan ;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :e 1 (Satu) unit sepeda motor merk / type : Honda Revo warnahitam tanpa plat Nomor Polisi, Noka : MH1JBC214AK300288,Nosin : JBC2E1290519 ;e 1 (satu) buah mesin sepeda motor merk/ type Honda MegaPro Nosin : KC11E1223365 ;e 1 (satu) buah rangka sepeda motor merk / type Honda MegaPro warna hitam, Noka : MH1KC1169K221241 ;Oleh karena barang

sitaan dalam perkara lakalantas, maka masingmasingdikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rio Agus Saputra selaku Anggota SatLantas Polres Seruyan ; 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang dengan panjang 110 cm terbuat dari kayudan laras terbuat dari besi ;e 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek dengan panjang 44 cm terbuat darikayu dan laras terbuat dari besi ;Oleh karena kepemilikannya bertentangan dengan hukum, maka masingmasingdirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang, bahwa oleh karena

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktianperkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,kepentingan pendidikan dan pelatinan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dandihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwastatus barang

sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika selain dirampas untukNegara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika dan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakimberpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dapat dirampas untukNegara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuandan

./2019/Res Narkoba, tanggal 29 September 2019kepada Kajari Labuhanbatu dan Photocopy SURAT KETETAPANSTATUS BARANG SITAAN NARKOTIKA Nomor: 275/N.2.16.3/Euh.1/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019., selanjutnya diberi tandaT.16;Fotocopy Surat Permintaan Penimbangan barangbukti NarkotikaNomor: B/6684/IX/ RES.4.2./2019/Res Narkoba, tanggal 27September 2019 dan BA. Penimbangan dari PT.

Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009berkaitan dengan keperluan penyidikan, menyisinkan sebagiankecil barang sitaan Narkotika atau Prekusor Narkotika untukdijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dandilaksanakan dalam waktu paling lama 3X24 jam.

Yahya Harahap dalam buku Hukum Perdata (hal. 339),tujuan dari sita jaminan agar barang itu tidak digelapkan atau diasingkanTergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saatputusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran hutang yang dituntutPenggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu;Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik Tergugat bukan untukdiserahkan dan dimiliki Penggugat (Pemohon Sita), tetapi untuk melunasipembayaran utang Tergugat kepada Penggugat;Bahwa

Bahwa kemudian, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIRmaka objek sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah hartakekayaan Tergugat, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran kewajiban yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi denganjalan menjual barang sitaan. Hal tersebut dimungkinkan apabila Tergugattidak memenuhi tuntutan Penggugat secara sukarela sebagaimana diamanatkan dalam putusan.3.

menetapkan status barang sitaanNarkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara,kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikandan pelatihan, dan/atau dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dan dihubungkan denganketentuan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa status barang

sitaan Narkotika danPrekursor Narkotika selain dirampas untuk Negara, dapat juga dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamPenjelasan Pasal 101 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikadan Pasal 91 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikasebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang buktidalam perkara ini dapat dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan

Bahwa daftar barang bukti diantaranya tidak dicantumkansebagai bukti pendukung (alat test pack) sehingga bertentangandengan UU RI Nomor 35 tahun 2009 pada pasal 88 ayat (1) yaitu :Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang melakukan penyitaanterhadap narkotika dan Prekursor Narkotika wajib membuat BeritaAcara Penyitaan dan menyerahkan barang sitaan tersebut besertaberita acaranya kepada Penyidik BNN atau Penyidik Polrisetempat dalam waktu paling lama 3 X 24 jam sejak dilakukanpenyitaan dan tembusan

Menetapkan status barang sitaan (barang bukti) berupa: 2 (dua) paket sedang Narkotika Golongan Jenis shabu yangberbungkus dengan plastik bening; 4(empat) paket kecil Narkotika Golongan Jenis shabu yang berbungkusdengan plastik bening; 1 (satu) buah buah kotak rokok warna hitam; 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan; 1 (Satu) unit sepeda motor beat warna merah putin tanpa nomor polisi,dirampas untuk Negara;6.

Menurutsepengetahuan Pemohon yang diperbolehkan suatu hasil kejahatan atautindak pidana/benda (barang) sitaan dapat dititipkan pada : 1. Rupbasan,2. Kantor Polisi, 3. Kantor Kejaksaan, 4. Kantor Pengadilan Negeri, dantempattempat lain sesuai ketentuan dalam KUHAP;3. Tidak ada nomor surat dan tanggal surat;4. Pada Perihal : Pengembalian Berkas Perkara atas nama TersangkaAhmad Yadi bin Dasri.

charge) maupun Alat bukti lainnya yang dapatmeringankannya;Menimbang, bahwa barang bukit tersebut telah disita secara sah menurut undangundang dan telah pula diperihatkan oleh saksisaksi dipersidangan dan khusus terhadapbarang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kecil atau pirek yang berisikan sisa shabushabudisisinkan untuk uj laboratorium ke Balai POM di Padang dan telah pula ditetapkanstatusnya untuk kepentingan pembuktian perkara oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sijuniungmelalui Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotka Nomor : TAP01/N.3.20/Epp.3/01/2016 tertanggal Januari 2016 sebagaimana yang disebutkan dalamketentuan Pasal 91 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehinggabarangbarang bukit tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, kelerangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya dapat diperoleh fakta hukumsebagai berikut : Bahwa pada han Minggu tanggal 29 November 2015 sekira pukul 06.30 WB

lamanya masa penangkapan dan penahanan yangtelah djalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untukmenangguhkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahananterhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetapditahan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ganja, dari faktahukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai NarkotikaGolongan , berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang

Sitaan Narkotikayang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku PenunitutUmum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktianperkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmupengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), barang bukti tersebutsetelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisaberat netto 0,91 (nol koma sembilan puluh satu) kilo gram dan 1,02 (nol komanol dua) kilo gram, sesuai permintaan Penuntut

sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat(1) Herzien Inlandsch Reglement dan Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 371 K/PDT/1984 tertanggal 31 Agustus 1985dengan kaidah hukum Sita jaminan dapat diminta sepanjangpersidangan;Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR maka objek sitajaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah harta kekayaanTergugat, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasanpembayaran kewajiban yang dituntut Penggugat dapat terpenuhi denganjalan menjual barang

sitaan.

acara dibuat olehpejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat(1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan dan ayat (3) KUHAPmenyatakan bahwa: "Berita acara tersebut selain ditandatangani olehpejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yangterlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).Bahwa Penyidik Brigadir Cecep Aripin yang sedang menangani LaporanPolisi Nomor LP/3461/X/2012/PMJ/Dit.Reskrimsus, tanggal 8 Oktober 2012,telah mengambil notebook sebagai barang

sitaan perkara lain tanpa melaluimekanisme penyitaan sesuai KUHAP, tanpa berita acara penyitaan,padahal notebook tersebut merupakan barang bukti/benda sitaan PerkaraNomor LP 1482/V/2012/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 yang telahdisita secara sah dengan Surat Penetapan Penyitaan dari PengadilanNegeri Jakarta Selatan Nomor 1192/Pen.Per.Sit/2012/PN Jkt.Sel. tanggal31 Mei 2012;Bahwa sesuai Pasal 44 KUHAP, benda sitaan tersebut dilarang untukdipergunakan oleh siapapun juga seperti disebutkan dalam

Reskrimum tanggal 3 Mei 2012 berkewajiban untuktidak meminjamkan barang sitaan sesuai Pasal 44 ayat (1) KUHAP: Bendasitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara dan Pasal44 ayat (2) KUHAP: Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengansebaikbaiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat berwenangsesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan bendatersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Penangkapan, penahanan, penetapanTersangka, wajib lapor, pencekalan, penyitaan,penggeledahan, penyebarluasan barang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara,pencantuman nama Penggugat dalam daftar pencarian orang & red noticeInterpol, menimbulkan kerugian sangat besar bagi Penggugat;Bahwa karena tindakan penangkapan, penahanan, penetapan Tersangka,wajib lapor, pencekalan, penyitaan, penggeledahan, penyebarluasanbarang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara, pencantuman namaPenggugat

Bahwa disamping kerugian materiil, Penggugat juga menderita kerugianImmateriil (kerugian moriil) berupa:1.1.Bahwa dengan adanya tindakan penangkapan, penahanan, penetapanTersangka, wajib lapor, pencekalan, penyitaan, penggeledahan, penyebarluasan barang sitaan, kriminalisasi, manipulasi berkas perkara,pencantuman nama Penggugat dalam daftar pencarian orang & red noticeinterpol yang dilakukan oleh Tergugat secara melawan hukum, yang tidaksah berdasarkan KUHAP, yang merupakan tindakan kesewenangwenangan

tanggal 8Maret 2005.13.Bahwa tujuan diberikannya kewenanganmelakukan penyitaan tersebut adalah untukmengamankan barang jaminan sehingga189mencegah dialinkannya barang = jaminandimaksud kepada pihak ketiga danmemperlancar pelaksanaan penagihan piutangnegara.14.Bahwa meskipun telah diberikan kesempatanyang cukup, namun Penanggung' Hutang(Sugeng Hariadi) tidak juga mempunyai itikadbaik guna menyelesaikan hutangnya, makaPUPN Jawa Timur sesuai dengankewenangannya menerbitkan Surat PerintahPenjualan Barang

Sitaan Nomor: SPPBS63/PUPNC.18.03/2005.

Penjualan barang sitaan(tanah objek sengketa) melalui pelelanganumum.15.Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan tanahobjek sengketa, Turut Tergugat 33 telahmemberitahukan kepada Penanggung Hutang(Sugeng Hariadi) berdasarkan Surat Nomor:S624/WPL.06/KP.03/2005 tanggal 14 Juni 2005serta Turut Tergugat 33 juga telahmengumumkan kepada khalayak sebanyak 2kali pengumuman yaitu melalui selebaran/templeNomor: PENG012/WPL.06/KP.03/2005 tanggal13 Juni 2005 sebagai pengumuman pertama danmelalui surat kabar harian

Fotocopy Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan NomorSPPBS63/PUPNC.18.03/2005; bermaterai cukup dan telahdicocokkan sesuai dengan aslinya, ditandai dengan (TT. 339) adaaslinya;10.Fotocopy Penetapan Nilai Limit dari Panitia Urusan Piutang NegaraCabang Jawa Timur untuk tanah SHM No. 2672 atas nama RoyNathalia dan Heri Mulyadi; bermaterai cukup dan telah dicocokkansesuai dengan aslinya, ditandai dengan (TT. 3310) ada aslinya;11.Fotocopy Pengumuman Lelang Nomor : PENG012/WPL.06/KP.03/2005 melalui selebaran

Kurang pihak (Plurium Litis consortium)Menimbang, bahwa Turut Tergugat 33 dalam jawabannyamenyampaikan Eksepsi dengan dalil gugatan penggugat kurangpihak karena tidak menyertakan Panitia Urusan Piutang Negara(PUPN) Cabang Jawa Timur sebagai Pembuat Surat PerintahPenjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS63/PUPNC.18.03/2005.Kepada Turut Tergugat 33 (Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Malang).Menimbang, bahwa Turut Tergugat 33 dalam jawabannya jugamenyampaikan Eksepsi dengan dalil gugatan penggugat

No. 871 K/PID/20163) MENYEWAKAN barang sitaan kepada orang lain:Demikian larangan yang tidak dibenarkan Pasal 199ayat (1) HIR, Pasal 214 ayat (1) RBG dilakukanpenjaga Sita Marital;Bahwa alat bukti Surat berupa Berita Acara SitaJaminan Nomor 02 CB/2012/380/PDT.G/2011/PN.Bks. tidak ada larangan bagi penyimpan/pengawas barang Sita Marital untuk merawat,memperbaiki atau memasang lift pada Barang SitaMarital karena pengawas barang Sita Marital diijinkanuntuk memanfaatkan barang Sita Marital seperti yangdiatur

No. 871 K/PID/2016membinasakan atau merusakkan atau membuatsehingga tidak dapat dipakai lagi:Unsur ketiga, barang yang disita atau barang sitaan(beslag, attachment/seizure) menurut undangundang : agar unsur delik ketiga ini terpenuhi, barang yangdibinasakan, dirusak atau tidak dapat dipakai lagi,harus barang yang berada dalam status penyitaanatau yang dititipbkan atas perintah Hakim/Pengadilan;Bahwa tindakan PERAWATAN, MEMPERBAIKI DanMENAMBAH LIFT, maka tindakan Terdakwa Mina danTerdakwa II/Pemohon