Ditemukan 2749 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : filomena felomena fenomenal felomene felomina
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 953 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 4 Januari 2016 — Drs. DATLIN TAMALAGI;
68 — 258 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas fenomena proses hukum yangterkesan spekulatif sedemikian menurut hemat kami perlu dilakukanperbaikan terjemahan regulasi demi meminimalisir semakinmembengkaknya pengeluaran keuangan Negara yang justru semakinmerugikan keuangan Negara,Keberatan KeduaBahwa penerapan hukum tidak diterapkan oleh Putusan Judex FactiPengadilan Negeri Palu No. 24 /PID.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2015
Tanggal 29 Desember 2015 — DJUYAMTO, SH., DK VS PRESIDEN RI;
186 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kepastian hukum demimenjaga ketertiban hukum;Bersandar dari paradigma tersebut di atas, makamenjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Agung yangdalam hal ini dipersonifikasikan oleh Hakim Agung untukmenyelesaikan sengketa yang bersifat konstitusionalitasdalam perkara permohonan a quo yang diajukan olehPara Pemohon kepadanya;Bila cacat yuridis (juridische gebreken) pada ObjectumLitis dalam perkara permohonan a quo tetap dibiarkanatau. ditelantarkan begitu saja tanpa adanyapenyelesaian yang nyata maka fenomena
Pengadilan PA PRAYA Perdata Agama
Register : 10-06-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Pra
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
233 — 176
  • cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum danpenerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah faktadan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masingmasing kepada yang berhakDalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguhsungguhberupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hinggamenyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuasdiri terhadap fenomena
    yag tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukumsecara silogisme formal dimana UndangUndang sebagai premis Mayor dan faktahukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapathukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yangtersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangkaHal. 130 dari 141 hal.
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 21-12-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 24-06-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 111/PDT/2017/PT BNA
Tanggal 11 Januari 2018 — Pembanding/Tergugat I : dr ULFA WIJAYA KESUMAH, SpOG.
Terbanding/Penggugat : Muslim Puteh
Turut Terbanding/Tergugat VIII : DINAS KESEHATAN KOTA BANDA ACEH
Turut Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSALLAM
Turut Terbanding/Tergugat IV : PEMERINTAH ACEH cq RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ZAINAL ABIDIN Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat II : PEMERINTAH ACEH cq RUMAH SAKIT IBU dan ANAK Banda Aceh
Turut Terbanding/Tergugat IX : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Turut Terbanding/Tergugat VII : DINAS KESEHATAN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
Turut Terbanding/Tergugat V : dr CUT MEURAH YENI SpOG
Turut Terbanding/Tergugat III : Drg ERNI RAMAYANI
882 — 341
  • yang patut, adil dan benar. maka adalah pantas danberalasan hukum, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini menghukum Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill,Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII danTergugat IX untuk membayar kerugian Immateril kepada Penggugatsejumlah Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah).Bahwa Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk malapraktek yangdilakukan oleh Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalahseperti fenomena
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 08-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm
Tanggal 28 Juli 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
115 — 67
  • tersebut tidaklah beralasan oleh karena itu harus ditolak;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon angka 3 tersebut diatas, HakimPraperadilan berpendapat bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yangMelarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), untukmemberikan tanggung jawab kepada pemohon praperadialn dimana disisi lainmeminta untuk haknya namun disisi lain tidak mau melaksanakan kewajibannya,fenomena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 14 Januari 2016 — DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI, HERMANTO TOANI, NURDIN, ENANG SUPRIATNA, ERIS SUPRIATNA VS PT KOYO JAYA INDONSIA
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena itu fenomena penolakanlembur yang diikuti secara masif oleh pekerja pada Penggugat ini tidakpernah terjadi, kalau tidak ada intimidasi dari Tergugat dan adanyaSelebaran Untuk Memboikot Lembur tersebut;Hal. 14 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa tindakan Para Tergugat yang menggerakkan seluruh pekerjauntuk memboikot lembur tersebut dengan cara membuat danmenyebarkan Selebaran Untuk Memboikot Lembur telah melanggar PKB,sebagaimana termuat dalam Pasal 71 yang menyatakan :Perusahaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 4 Desember 2013 — MOHAMAD HASAN bin KHUSI MOHAMAD , DKK
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pidana dengan benar karena memberikanpertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu mohonperhatian judex juris, bahwa bahwa telah menjadi fakta umum (notoirfeiten) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi perhentian sementaradari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yangtelah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum ataudikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsungmenyatakan kasasi ke Mahkamah Agung ;Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
147 — 59
  • Bahwa Tergugat II berdasarkan FAKTA HUKUM (bukan fenomena hukumlagi)di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang seluruhnyaberada di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi untuk KEUNTUNGANPENJAHAT, berulang kaliMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMmelanggar Hak Asasi Manusia Penggugat untuk diperlakukan sama di depanhukum "EQUALITY BEFORE THE LAW yang sekaligus tanpa analisa lagiTergugat II telah melanggar PANCASILA, UNDANGUNDANG
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
45 — 26
  • Bahwa Agus Riyanto merupakan oknum mantan pejabat dan Firman44.45.46.47.Simorangkir, Ida Bagus Putu' Widnyana, Salesius Gunturmerupakan oknum mantan penuntut umum di Kejari Manggarai danpada saat memasukkan gugatan perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpgdi PN Kupang keempat oknum tersebut sudah tidak bekerja diKejari Manggaral;Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukumsebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 telahdinyatakan tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawabpribadi
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015
1329 — 618
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
  • kepadaterdakwa menyebabkan menyulitkan terdakwa untuk menentukan akanmengajukan PK atau GRASSI, sehingga hal ini menjadi kerugiankonstitusional Pemohon karena tidak dapat mengajukan Grasi, dengandemikan maka Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 2 ayat (3) harus hapus dankembali sebagaimana dalam diatur dalam UU lama dalam Pasal 7 ayat (2)dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002.Bahwa alasan Konstitusional dan Kemanusiaan era Reformasi padahakikatnya adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menujusuatu fenomena
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Khusus
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim
Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1091 — 870
  • ini diartikan seperti protesprotesdan keberatan, sehingga tinggal bagaimana menterjemahkan keonarantersebut pada saat ini/konteks sekarang karena nyatanya pasal tersebutmasih ada; Bahwa dalam sosiologi apabila dalam berinteraksi tidak ada pihak yangdirugikan maka tidak ada masalah;Bahwa dari Ilmu Sosiologi Hukum, keonaran dipahami sebagaikeresahan masyarakat dan karena itu menyangkut suasanabatinmasyarakat maka buktinya adalah hanya dari asumsiasumsi yang ada,misalnya ada demo yang menolak, itu fenomena
    TrubusRahardiansyah, S.H., M.H., M.Si, menurut Ilmu Sosiologi Hukum, keonarandipahami sebagai keresahan masyarakat dan karena itu menyangkut Suasanabatin masyarakat, maka buktinya adalah hanya dari asumsiasumsi yang ada,misalnya ada demo yang menolak, itu fenomena tapi terjadi dan kalau di ataskeresahan adalah kekacauan dan itu dapat dibuktikan dengan adanyakerusakan dan di atas kekacauan adalah anarkhi, yaitu situasi hukum sudahdisepelekan, dan di atas anarkhi adalah anomi, yaitu Suatu Keadaan yang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
122 — 52
  • Bahwa Tergugat II berdasarkan FAKTA HUKUM (bukan fenomena hukumlagi)di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang seluruhnyaberada di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi untuk KEUNTUNGANPENJAHAT, berulang kaliMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMmelanggar Hak Asasi Manusia Penggugat untuk diperlakukan sama di depanhukum "EQUALITY BEFORE THE LAW yang sekaligus tanpa analisa lagiTergugat II telah melanggar PANCASILA, UNDANGUNDANG
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-05-2018 — Putus : 31-07-2018 — Upload : 02-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37 P/HUM/2018
Tanggal 31 Juli 2018 — FAKHRUR RAZIE BIN ANSHARI VS MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI;
811 — 3123 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga fenomena demikiantelah melangkahi kewenangan' penyidikan sebagaimanaterumuskan dalam undangundang yang lebih tinggi yakni KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndangKepolisian, UndangUndang Kejaksaan dan UndangUndangTindak Pidana Korupsi;18. Bahwa dalam UndangUndang tersebut diatas tidak ada satukewenanganpun yang memberikan diskresi/otoritas yangabsolut berdasarkan pada penilai subyektif yang tidak dapatdipertanggungjawabkan secara hukum.
Pengadilan PT PALANGKARAYA Pidana Khusus Anak
Register : 28-01-2013 — Putus : 20-02-2013 — Upload : 11-06-2013
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 08/PID.SUS/2013/PT.PR
Tanggal 20 Februari 2013 — TERDAKWA (alm)
51 — 40
  • Hakim tingkat pertama dalamputusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikansebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding, namun sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perludiperbaiki karena dianggap terlalu ringan oleh Majelis Hakim tingkat banding denganpertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri di dalam menjatuhkan pidana terhadap diriTerdakwa, kurang mempertimbangkan fenomena
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Perdata Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 12-K/PMT-II /AU/I/2019
Tanggal 14 Mei 2019 — Herry Syam Sectio, A.Md. Mayor Tek
336 — 161
  • Dalam hal ini, kebenaran kalimatkalimat tersebutharus dipertanggungjawabkan pemilik akunn twitter @AbuUpik1.Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 12K/PMTII/AU/I/2019g.Kalimat ini berisi tuduhan (condemnation) yang terkesan menyalahkanPresiden terkait apa yang disebutkan sebagai fenomena politisasiAgama.2) Dalam postingan akun twitter Terdakwa menunjukkan sumbersikap (Scource of attitude) kebencian terhadap penguasa (Presiden)yang dipicu oleh situasi kehidupan beragama.
Pengadilan PN RUTENG Perdata Tanah
Register : 04-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN RUTENG Nomor 13/PDT.G/2015/PN.RTG
Tanggal 15 Desember 2015 — KATARINA JENIA VS MOSES NOMPO, dkk
86 — 18
  • bagian yang tidak terpisahkan dari putusan,Ayat (3), bahwa dalamhal sidang permusyaweratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakimyang berbeda wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undangundang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dapat dilinat bahwa bagiHakim dapat memungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbedasehingga pendapainya tersebut dimuat di dalam Putusan;Menimbang, bahwa dalam praktik proses peradilan maka bukanmerupakan fenomena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 25-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2013
Tanggal 25 Februari 2014 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
993 — 1105 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sesuaidengan apa yang dialami pada waktu itu, seperti antara lain untukmenampung Pemungut PPN, Mengenakan PPN atas usahamembangun sendiri, pemberian fasilitas dipungut atau dibebaskan,dan penjualan aktiva yang semula dimaksudkan tidak untuk dijual;Kemudian dengan UndangUndang Nomor 42 tahun 2009 Pasal yangmemuat ketentuan khusus ini telah ditambah dengan huruf E untukmenampung ekspor yang dibawa penumpang (Turis) sendiri, danhuruf F masalah tanggung renteng sebagai akibat dihapusnya Pasal33 UU KUP;Fenomena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 27-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/PID.SUS/2010
Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si; Drs. H.A. Hamid Rizal, M.Si
143 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2010manakala mereka menemukan novum, karena persoalan hukumnyasendiri sebenarnya telah selesai ;Bahwa kendati undangundang masin juga memberi peluangpemeriksaan peninjauan kembali atas kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata, adalah naif, apabila alasan tersebut terjadi di tigatingkat peradilan pertama, banding dan kasasi masingmasing oleh MijelisHakim yang terdiri dari 5 (lima) orang yang berbeda ;Bahwa dalam rangka memanfaatkan celahcelah hukum, khusus dalamperkara tindak pidana Korupsi, fenomena
    Demi kepastian hukum dan dalam rangkamelaksanakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, maka hal ini perludicegah ;Bahwa fenomena ini terjadi karena menurut ketentuan Pasal 266 ayat (3)KUHAP, putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yangtelah dijatuhkan dalam putusan semula ;Bahwa beberapa putusan perkara korupsi pada Pengadilan TingkatPertama membuktikan betapa ringan putusan yang dijatuhkan, antara laindalam perkara a quo, di mana telah diberlakukan langsung pasalpasalSubsidair, padahal
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-10-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 06-04-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 173/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 Maret 2016 — -Drs. ROSIDIN, M.Pd -AJAT SUDRAJAT, S.Ip
55 — 13
  • Tetapi Bank dalam pembuatan rekening harus adatandatangan ketua dan bendahara, dan jika kalau ada penerima hibahmencairkan dana ke bank dengan hanya satu tandatangan maka itu adalahkebijakan dari Bank.e Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap fenomena proposal dan LPJhibahdari kelompok Bina Karya, Rahayu, Pemuda Harapan dan Muda Abadi yangdibuat oleh staf kesos Pemkot Banjar (Sdri. Surtikasari) . Apakah terhadapproposal proposal tersebut dilakukan verifikasi sesuai peraturan perundang undangan ?
    Surtikasari atasperintah tersangka Ayi Misbah sesuai denngan peraturan perundang undangan.e Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan dana aspirasi dewan / proposalhibah dari kegaiatan reses Ayi Misbah dengan fenomena pemotongan danahibah kelompok Bina Karya, Rahayu, Pemuda Harapan dan Muda Abadi.Tanggapan terdakwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidakmengetahuinya atas keterangan saksi.13.
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Pidana Umum
Register : 21-04-2022 — Putus : 01-09-2022 — Upload : 18-10-2022
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 363/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Brt
Tanggal 1 September 2022 — Penuntut Umum:
1.JAYA SIAHAAN, SH
2.HARDINIYANTY, SH.,MH
3.MARINA ADRIANA, SH.,MH
4.ARILASMAN CORNELIUS, SH
5.ALIF DARMAWAN MARUSZAMA, SH., MH.
Terdakwa:
MUSTOFA DJUNIARTO ALIAS MUSTOFA BIN TOHARI
199 — 114
  • satu) buah buku berjudul memuliakan bendera Tauhid;
  • 2 (dua) buah buku berjudul SIAPAKAH SYIAH ITU;
  • 1 (satu) buah buku berjudul KITAB TAUHID;
  • 1 (satu) buah buku berjudul MEMBANGUN NEGARA DENGAN TAUHID;
  • 1 (satu) buah buku berjudul MENETAPI JEMAAH MUSLIMIN DAN IMAM MEREKA;
  • 1 (satu) buah buku berjudul PERSEKUTUAN ISRAEL, IRAN, DAN AMERIKA SERIKAT HUBUNGAN RAHASIA TIGA NEGERA DIBALIK HURU-HARA TIMUR TENGAH;
  • 1 (satu) Bendel kertas bertuliskan FENOMENA