Ditemukan 2749 data
Urut Berdasarkan
Register : 14-06-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 06-10-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg Tanggal 13 September 2012 — SUWARNI, SP Binti DARGI
43 — 10
43 — 10
;Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pertanian Indramayudi bidang tanamanpangan ;Bahwa benar pada tahun 2011 sawah di kabupaten Indramayu sebagian gagalpanen karena mengalami kekeringan sehingga dimasukkan sebagai Padi Fuso ;Bahwa benar jumlah dana bantuan untuk Padi Fuso sebanyak 15 Milyard dankelompok yang terkena padi Fuso ada 63 kelompok ;Bahwa saksi sebagai Pembantu Tim Teknis, mengidentiifikasi, pembinaanperamalan, pemetaan, pengendalian dan Analisis dampak kerugian eksplosiserangan OPT dan fenomena
Register : 13-11-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 12-09-2019
Putusan PN Oelamasi Nomor 3/Pid.Prap/2018/PN Olm Tanggal 5 Desember 2018 — Ayub Tosi, Cs. vs - Penyidik Satuan Reskrim Polres Kupang
153 — 132
153 — 132
sepatutnyapermohonan pemohon harus ditolak atau tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Termohon tersebut diatas,Hakim berpendapat bahwa dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah AgungNomor 1 Tahun 2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan BagiTersangka yang Melarikan Diri atau Sedang dalam Status Daftar PencarianOrang (DPO), untuk memberikan tanggung jawab kepada pemohonpraperadialn dimana disisi lain meminta untuk haknya namun disisi lain tidakmau melaksanakan kewajibannya, fenomena
Register : 12-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Mtr Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.GINUNG PRATIDINA,SH.
3.SAHDI,SH.
Terdakwa:
HULPAH alias ULPA
214 — 250
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.GINUNG PRATIDINA,SH.
3.SAHDI,SH.
Terdakwa:
HULPAH alias ULPA
214 — 250
Urgensi pencatatan ini untuk lebih memberikanperlindungan kepada para pihak dalam perkawinan dan sekaligus menghindarikecenderungan dari inkonsistensi penerapan hokum agama dankepecayaannya itu dalam perkawinan secara sepotongsepotong untukmelegitimasi sebuah perkawinan, sementara kehidupan rumah tangga pascaperkawinan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, misalnya adanyapenelantaran istri, kekerasan dalam rumah tangga, fenomena nikah mutah, istrisimpanan, wanita idaman lain dan sebagainya.Menimbang
Putus : 14-01-2016 — Upload : 24-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 K/Pdt.Sus-PHI/2015 Tanggal 14 Januari 2016 — DEDI KURNIADI, CARMUDI ARYAWAN BUDIMAN, WAHYU HARYADI, HERMANTO TOANI, NURDIN, ENANG SUPRIATNA, ERIS SUPRIATNA VS PT KOYO JAYA INDONSIA
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Karena itu fenomena penolakanlembur yang diikuti secara masif oleh pekerja pada Penggugat ini tidakpernah terjadi, kalau tidak ada intimidasi dari Tergugat dan adanyaSelebaran Untuk Memboikot Lembur tersebut;Hal. 14 dari 68 hal.Put.Nomor 751 K/Pdt.SusPHI/2015Bahwa tindakan Para Tergugat yang menggerakkan seluruh pekerjauntuk memboikot lembur tersebut dengan cara membuat danmenyebarkan Selebaran Untuk Memboikot Lembur telah melanggar PKB,sebagaimana termuat dalam Pasal 71 yang menyatakan :Perusahaan
Register : 29-04-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 22-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 P/HUM/2015 Tanggal 29 Desember 2015 — DJUYAMTO, SH., DK VS PRESIDEN RI;
186 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
186 — 300 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepastian hukum demimenjaga ketertiban hukum;Bersandar dari paradigma tersebut di atas, makamenjadi sebuah kewajiban bagi Mahkamah Agung yangdalam hal ini dipersonifikasikan oleh Hakim Agung untukmenyelesaikan sengketa yang bersifat konstitusionalitasdalam perkara permohonan a quo yang diajukan olehPara Pemohon kepadanya;Bila cacat yuridis (juridische gebreken) pada ObjectumLitis dalam perkara permohonan a quo tetap dibiarkanatau. ditelantarkan begitu saja tanpa adanyapenyelesaian yang nyata maka fenomena
Register : 10-06-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PA PRAYA Nomor 761/Pdt.G/2021/PA.Pra Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
233 — 176
233 — 176
cara perolehan hak milik yang kemudian dikaitkan dengan norma hukum danpenerapan hukumnya, merekonstruksi rangkaian peristiwa hukum menjadi sebuah faktadan kebenaran dan atas dasar kebenaran kemudian meletakkan hak dan bagian masingmasing kepada yang berhakDalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara dengan sungguhsungguhberupaya untuk menggali sedalam mungkin hakikat perkara yang diajukan hinggamenyentuh pada hakikat yang paling mendasar dalam perkara aquo, tidak hanya berpuasdiri terhadap fenomena
yag tampak di atas permukaan, tidak hanya menemukan hukumsecara silogisme formal dimana UndangUndang sebagai premis Mayor dan faktahukum sebagai premis minor yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai pendapathukum semata akan tetapi berusaha menggali dan menyelami fenomena yangtersembunyi dibalik permukaan guna menguak tabir kebenaran substantif dalam rangkaHal. 130 dari 141 hal.
Register : 09-03-2021 — Putus : 24-06-2021 — Upload : 31-07-2021
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Tim Tanggal 24 Juni 2021 — Penuntut Umum:
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1091 — 870
NANANG GUNARYANTO, S.H., M.H.
Terdakwa:
MOH. RIZIEQ bin SAYYID HUSEIN SHIHAB Alias HABIB MUHAMMAD RIZIEQ SHIHAB.
1091 — 870
ini diartikan seperti protesprotesdan keberatan, sehingga tinggal bagaimana menterjemahkan keonarantersebut pada saat ini/konteks sekarang karena nyatanya pasal tersebutmasih ada; Bahwa dalam sosiologi apabila dalam berinteraksi tidak ada pihak yangdirugikan maka tidak ada masalah;Bahwa dari Ilmu Sosiologi Hukum, keonaran dipahami sebagaikeresahan masyarakat dan karena itu menyangkut suasanabatinmasyarakat maka buktinya adalah hanya dari asumsiasumsi yang ada,misalnya ada demo yang menolak, itu fenomena
TrubusRahardiansyah, S.H., M.H., M.Si, menurut Ilmu Sosiologi Hukum, keonarandipahami sebagai keresahan masyarakat dan karena itu menyangkut Suasanabatin masyarakat, maka buktinya adalah hanya dari asumsiasumsi yang ada,misalnya ada demo yang menolak, itu fenomena tapi terjadi dan kalau di ataskeresahan adalah kekacauan dan itu dapat dibuktikan dengan adanyakerusakan dan di atas kekacauan adalah anarkhi, yaitu situasi hukum sudahdisepelekan, dan di atas anarkhi adalah anomi, yaitu Suatu Keadaan yang
Register : 04-06-2015 — Putus : 15-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN RUTENG Nomor 13/PDT.G/2015/PN.RTG Tanggal 15 Desember 2015 — KATARINA JENIA VS MOSES NOMPO, dkk
86 — 18
86 — 18
bagian yang tidak terpisahkan dari putusan,Ayat (3), bahwa dalamhal sidang permusyaweratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat Hakimyang berbeda wajib dimuat dalam putusan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undangundang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, dapat dilinat bahwa bagiHakim dapat memungkinkan untuk menyampaikan pendapatnya yang berbedasehingga pendapainya tersebut dimuat di dalam Putusan;Menimbang, bahwa dalam praktik proses peradilan maka bukanmerupakan fenomena
Putus : 25-02-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 70 P/HUM/2013 Tanggal 25 Februari 2014 — KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
(INDONESIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
993 — 1105 — Berkekuatan Hukum Tetap
993 — 1105 — Berkekuatan Hukum Tetap
sesuaidengan apa yang dialami pada waktu itu, seperti antara lain untukmenampung Pemungut PPN, Mengenakan PPN atas usahamembangun sendiri, pemberian fasilitas dipungut atau dibebaskan,dan penjualan aktiva yang semula dimaksudkan tidak untuk dijual;Kemudian dengan UndangUndang Nomor 42 tahun 2009 Pasal yangmemuat ketentuan khusus ini telah ditambah dengan huruf E untukmenampung ekspor yang dibawa penumpang (Turis) sendiri, danhuruf F masalah tanggung renteng sebagai akibat dihapusnya Pasal33 UU KUP;Fenomena
Putus : 04-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 4 Desember 2013 — MOHAMAD HASAN bin KHUSI MOHAMAD , DKK
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana dengan benar karena memberikanpertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu mohonperhatian judex juris, bahwa bahwa telah menjadi fakta umum (notoirfeiten) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi perhentian sementaradari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yangtelah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum ataudikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsungmenyatakan kasasi ke Mahkamah Agung ;Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
Upload : 27-01-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 148 PK/PID.SUS/2010 Drs. H. A. Hamid Rizal, M.Si; Drs. H.A. Hamid Rizal, M.Si
143 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
143 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
2010manakala mereka menemukan novum, karena persoalan hukumnyasendiri sebenarnya telah selesai ;Bahwa kendati undangundang masin juga memberi peluangpemeriksaan peninjauan kembali atas kekhilafan Hakim atau suatukekeliruan yang nyata, adalah naif, apabila alasan tersebut terjadi di tigatingkat peradilan pertama, banding dan kasasi masingmasing oleh MijelisHakim yang terdiri dari 5 (lima) orang yang berbeda ;Bahwa dalam rangka memanfaatkan celahcelah hukum, khusus dalamperkara tindak pidana Korupsi, fenomena
Demi kepastian hukum dan dalam rangkamelaksanakan fungsi pengawasan Mahkamah Agung, maka hal ini perludicegah ;Bahwa fenomena ini terjadi karena menurut ketentuan Pasal 266 ayat (3)KUHAP, putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana yangtelah dijatuhkan dalam putusan semula ;Bahwa beberapa putusan perkara korupsi pada Pengadilan TingkatPertama membuktikan betapa ringan putusan yang dijatuhkan, antara laindalam perkara a quo, di mana telah diberlakukan langsung pasalpasalSubsidair, padahal
Putus : 04-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 4 Desember 2013 — MOHAMAD HASAN bin KHUSI MOHAMAD , DKK
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
47 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana dengan benar karena memberikanpertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu mohonperhatian judex juris, bahwa bahwa telah menjadi fakta umum (notoirfeiten) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi perhentian sementaradari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yangtelah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum ataudikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsungmenyatakan kasasi ke Mahkamah Agung ;Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
122 — 52
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
122 — 52
Bahwa Tergugat II berdasarkan FAKTA HUKUM (bukan fenomena hukumlagi)di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang seluruhnyaberada di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi untuk KEUNTUNGANPENJAHAT, berulang kaliMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMmelanggar Hak Asasi Manusia Penggugat untuk diperlakukan sama di depanhukum "EQUALITY BEFORE THE LAW yang sekaligus tanpa analisa lagiTergugat II telah melanggar PANCASILA, UNDANGUNDANG
Register : 31-07-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 125/PDT/2019/PT KPG Tanggal 5 September 2019 — Pembanding/Penggugat : PT. JEHOVAH RAFA
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
45 — 26
Terbanding/Tergugat I : Sunarta
Terbanding/Tergugat II : Umbu Lage Woleka
Terbanding/Tergugat III : Herman Reco Deta
Terbanding/Tergugat IV : Godlief Hae
Terbanding/Tergugat V : Conny Novita Sahetapy Engel
Terbanding/Tergugat VI : Moch Choirul Anam
45 — 26
Bahwa Agus Riyanto merupakan oknum mantan pejabat dan Firman44.45.46.47.Simorangkir, Ida Bagus Putu' Widnyana, Salesius Gunturmerupakan oknum mantan penuntut umum di Kejari Manggarai danpada saat memasukkan gugatan perkara No 66/Pdt.G/2018/PN.Kpgdi PN Kupang keempat oknum tersebut sudah tidak bekerja diKejari Manggaral;Bahwa berdasarkan Jurnal Yuridis Analisa Fenomena Hukumsebagai Aktualisasi Tradisi Ilmiah Vol 1 No 1 Juni 2014 telahdinyatakan tanggung jawab yang terjadi adalah tanggung jawabpribadi
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015 Tahun 2015 1329 — 618
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
kepadaterdakwa menyebabkan menyulitkan terdakwa untuk menentukan akanmengajukan PK atau GRASSI, sehingga hal ini menjadi kerugiankonstitusional Pemohon karena tidak dapat mengajukan Grasi, dengandemikan maka Pasal 7 ayat 2 dan Pasal 2 ayat (3) harus hapus dankembali sebagaimana dalam diatur dalam UU lama dalam Pasal 7 ayat (2)dan Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2002.Bahwa alasan Konstitusional dan Kemanusiaan era Reformasi padahakikatnya adalah suatu proses yang tidak pernah berhenti untuk menujusuatu fenomena
Register : 22-03-2018 — Putus : 11-12-2018 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 173/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 11 Desember 2018 — Penggugat:
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
147 — 59
JENNY
Tergugat:
1.Bapak Ir. Joko Widodo
2.Bapak Sofyan Djalil sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional atau Menteri Agraria Dan Tata Ruang Republik Indonesia
3.Bapak Jenderal TNI Purnawirawan DR. H. Wiranto S.H.
4.Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Agus Widjojo
5.Bapak Yasonna Hamonangan Laoly
6.Bapak Amzulian Rivai
7.Bapak Ahmad Taufan Damanik
8.Ibu Sri Mulyani Indrawati
147 — 59
Bahwa Tergugat II berdasarkan FAKTA HUKUM (bukan fenomena hukumlagi)di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Kantor Pertanahan KotamadyaJakarta Pusat, Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Barat yang seluruhnyaberada di Negara Kesatuan Republik Indonesia demi untuk KEUNTUNGANPENJAHAT, berulang kaliMELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMmelanggar Hak Asasi Manusia Penggugat untuk diperlakukan sama di depanhukum "EQUALITY BEFORE THE LAW yang sekaligus tanpa analisa lagiTergugat II telah melanggar PANCASILA, UNDANGUNDANG
Register : 08-05-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT KENDARI Nomor 47/PID.SUS/2019/PT KDI Tanggal 15 Mei 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : MUHAMAD JUFRI TABAH, SH
Terbanding/Terdakwa I : SULKHANI, S.Pd
Terbanding/Terdakwa II : RIKI FAJAR, S.IP., M.Si
100 — 60
Terbanding/Terdakwa I : SULKHANI, S.Pd
Terbanding/Terdakwa II : RIKI FAJAR, S.IP., M.Si
100 — 60
sehingga mampu ditafsirkansecara ganda sesuai dengan kepentingan, dan banyak memiliki cela yangdapat dijadikan "way escape untuk menghindari pemidanaan, sehinggadiperlukan kecermatan hakim dalm menggali faktafakta lebih dalam lagidengan mempertimbangkan alasanalasan diluar Yuridis karena Negara Kitamenganut sistem pembuktian negatief wettelijk.Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama dalam mengadiliperkara a quo juda mempertimbangkan kondisi atau keadaan yangmenyertai perkara ini yaitu fenomena
Putus : 04-12-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1818 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 4 Desember 2013 — MOHAMAD HASAN bin KHUSI MOHAMAD , DKK
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
64 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
pidana dengan benar karena memberikanpertimbangan yang keliru dan tidak berdasar, oleh karena itu mohonperhatian judex juris, bahwa bahwa telah menjadi fakta umum (notoirfeiten) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi perhentian sementaradari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yangtelah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum ataudikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsungmenyatakan kasasi ke Mahkamah Agung ;Pertanyaannya adalah mengapa fenomena
Register : 13-11-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 28-01-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 P/HUM/2018 Tanggal 18 Desember 2018 — NURHAYATI., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
147 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
Termohon selaku Regulatorterhadap kisikisi soal/materi uji Kompetensi tersebut, sehingga waktudemi waktu semakin merugikan Para Pemohon secara materil danimmateril, Karena tidak ada kepastian dan jaminan hukum terhadapstandar Uji kompetensi yang akan di uji, karena faktanya Para Pemohonketahui, ada justru mahasiswa yang sampai berkalikali gagal mengikutiUji Kompetensi, hal ini tercermin dari data tingkat kelulusan peserta UjiKompetensi Periode 20132018 yang Para Pemohon sampaikan (BuktiP10), dan fenomena
Register : 30-06-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 71/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL Tanggal 14 September 2021 — Pemohon:
Guntoro
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia
3.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
111 — 65
Guntoro
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia
3.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
111 — 65
Maka dari itu, masyarakat diharap jangan heranterhadap fenomena pemudik berkendara bergerombol menerobos paksapenyekatan mudik, sebab mungkin meniru gerombolan Termohon 3,Kapolda Metro Jaya yang secara brutal membangkangi putusan PTUNdan mengakangi sejumlah aturan seenaknya.PETITUMBahwa selain berdasarkan pada argumen dan faktafakta yuridis diatas,Halaman 26 dari 78 Putusan Nomor 71/Pid.Pra/2021/PN.