PN.Plk, tanggal 9 Juli 2015 dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2015;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bandingberdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta/Pid.SusTPK/2015/PN.Plk, tanggal 10 Juli 2015 dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2015;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkanMemori Banding tertanggal 28 Agustus 2015 yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tipikor

Putusan No. 03/PID.SUS/TPK/2014/PT.PLKsependapat dengan Putusan Nomor: 24/Pid.SusTPK/2015/PN.PIk.tanggal 6 juli 2015 mengenai hukuman (straafmacht) yang menjatuhkanpidana penjara terhadap Terdakwa Edot Sion Bin Sion dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun ; Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya dalammenjatuhkan putusannya dengan pertimbangan hukum yang dibuat olehMajelis Hakim tidak mencerminkan isi dari pada UndangUndang Nomor:31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

,Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding danINTAN WIDIASTUTI, SH, M.Kn., Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada PengadilanTindak Pidana Korupsi Tingkat Banding masingmasing sebagai Anggotaberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding tanggal31 Juli 2015 Nomor : 24/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT.PLK untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15September 2015 oleh Hakim Ketua

Pen.Pid.Sus/ 2012/ PN.AB tanggal 29 Pebruari 2012 olehKetua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sejaktanggal 03 Maret 2012 sampai tanggal 01 Mei 2012;6 Surat Penetapan Nomor: 27/ Pen.Pid/ 2012/ PT.Mal tanggal 30 April 2012 oleh KetuaPengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai tanggal 31 Mei 2012;7 Surat Penetapan Nomor: 27/ Pen.Pid/ 2012/ PT.Mal tanggal 31 Mei 2012 oleh KetuaPengadilan Tinggi Maluku sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai tanggal 30 Juni 2012; Pengadilan Tipikor

Hakim Ad Hoc Tipikor pada PengadilanNegeri Manado masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan padahari Rabu tanggal 22 Februari 2012 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantuRampen D Samuel Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pingkan W. I. Gerungan, SHJaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Manado dan Terdakwa, maupun PenasehatHukum Terdakwa.Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis,65Verra Linda Lihawa,SH.,MH. Novrry T. Oroh, SH Nich Samara,SH.,MH.

Ditingkat Pengadilan Negeri Medan tidak dilakukan penahanan;Hal dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETerdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: H.A.Lawali Hasibuan, SH dan Alfahmi Khairi Manurung, SH,Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.A.Lawali Hasibuan, SH & Rekan, alamat Jl.

Barumun KabupatenPadang Lawas, belum dilasanakan;Hal 33 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SETanggapan terdakwa:Atas keterangan saksi ini terdakwa tidak keberatan.6.

Dana Alokasi Khusus (DAK).Hal 73 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket Pembangunan Kantor BupatiRp 5.188.200.000, 99%2. Pembangunan Gedung Rp 3.328.800.000, 99%DPRD b. Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Pendamping. No. Nama Kegiatan Anggaran Target Kinerja Ket 1.

NamunHal 77 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SEhal tersebut tidak dilakukan terdakwa.

DWI DAYANTO, SH, M.H.YUSRA, SH, M.Hum.Panitera PenggantiSAIDUL AMNI, SH, MHHal 101 dari 101Putusan Pengadilan Tipikor Perkara H.M Ridho Harahap, SE

06/TIPIKOR/2014/PTY

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ; ----------------------------- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013 Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg., yang dimintakan banding tersebut :--- Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara ;------------------------------------------------------------------------

Semarang, sejak tanggal 19Pebruari 2013 s/d 20 maret 2013; 6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, sejak tanggal 21Maret 2013 s/d 19 Mei 2013;7 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 20 Mei 2013 s/d 18 Juni 2013 ;8 Perpanjangan (I) Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan TinggiSemarang, sejak tanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013;9 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang, sejaktanggal 19 Juni 2013 s/d 18 Juli 2013 ;10 Perpanjangan

Panitera Muda PengadilanNegeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Juni2013 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan bandingterhadap putusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013Nomor 26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebuttelah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum padatanggal 20 Juni 2013 ;5 Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plt.

Panitera Muda PengadilanNegeri Tipikor Semarang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 13 Juni 2013 Nomor26/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg. dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 20 Juni 2013 ;6 Memori Banding tertanggal 30 Juli 2013 dari Penasihat Hukum Terdakwadan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang

Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tipikor Semarangmasingmasing bertanggal 02 Juli 2013 yang menerangkan bahwa kepadaJaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan TipikorSemarang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang ;a7Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danPenasihat Hukum Terdakwa masih dalam tenggang waktu dan dilakukan dengancara serta syaratsyarat sebagaimana yang ditentukan dalam UndangUndang

Hakim Tinggi padaPengadilan Tinggi Tipikor Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan A.A.ANOM HARTANINDITA, SH, MH. dan DERMAWAN, S. DJAMIAN,SH.MH.CN.

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-- Merubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013, nomor : 79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-------1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAFAR NASHIR, S.Ag.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang,sejak tanggal 18 Nopember 2013 s/d tanggal 17Desember 2013 ; 8.

Tingkat Bandingsetelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memoribanding Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dariTerdakwa tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebuttelah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor TingkatPertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perludipertimbangkan lebih lanjut ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor TingkatBanding setelah membaca dan mencermati dengan seksamaberkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikorpada Pengadilan

Negeri Semarang tanggal 14 Nopember 2013Nomor.79/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, memori banding dariJaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Terdakwa,Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat denganpertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalamputusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanayang didakwakan kepadanya dalam dakwaan AlternatifPertama Subsidair dimana terdakwa bersamasama dengansaksi Imam Santoso dan saksi M.

CICUT SUTIARSO,SH.M.Hum Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DJOHANAFANDI, SH.MH.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan TinggiSemarang dan DERMAWAN S DJAMIAN, SH.MH.CN sebagaiHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal7 Januari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis besertapara Hakim Anggota tersebut, dibantu AFIAH, SH PaniteraPengganti tanpa dihadiri Pembanding / Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ; Hakim Ketua,Ttd.DR.H.

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dan Terdakwa KASLAN tersebut;- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura Nomor: 25/Tipikor/2013/PN.Jpr., tanggal 9 Desember 2013, sekedar mengenai lamanya pemidanaan dan besarnya pidana denda dan lamanya pidana kurungan pengganti pidana denda tersebut pada amar angka 4 putusan a quo, sehingga amar Nomor 4 putusan a quo berbunyi sebagai berikut:- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa

P UT US ANNomor: 5/Tipikor Banding/2014/PTJpr. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tindakpidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama Lengkap : KASLAN;Tempat Lahir : Merauke ;Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/05 Mei 1967 ;Jenis Kelamin : LakiLaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat Tinggal : 1. JIn. Gang Listrik, Kel. Mandala, Kec.

hari sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013;3 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas I A Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 25/Pen.Tipikor/2013/PNJPRtanggal 22 Juli 2013 selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2013sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;4 Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 66/Pen.Penahanan/Tipikor

/2013/PTJPR tanggal 04 Oktober 2013 seama 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 12 November 2013 ;5 Perpanjangan Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor 81/Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PTJPR tanggal 04 November 2013 selama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal 13 November 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember2013 ;6 Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan

TinggiJayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 92/Pen.Penahanan/Tipikor/ 2013/PT.JPR.tanggal 11 Desember 2013 selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2013sampai dengan 7 Januari 2014 ;7 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan Penetapan Nomor: 103/ Pen.Penahanan/Tipikor/2013/PT.JPR. tanggal 17 Desember 2013 selama 60 (enam puluh) hari sejaktanggal 8 Januari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;Dalam perkara

Hakim Ad hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapura,masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari: Jumat, tanggal 21 Februari 2014, oleh Ketua sidang di dampingioleh Hakimhakim anggota tersebut, dibantu oleh: BENYAMIN PALEPONG, PaniteraPengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota: Hakim Ketua,Ttd. Ttd.1. AHMAD SEMMA, SH. HRISNO RAMPALODJI. SH.MHTtd.2.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejaktanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Npember 2014;Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura:3.1. Tahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengantanggal 17 Desember 2014;3.2.

Pengalihan penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dari Penahanan RumahTahanan Negara menjadi Penahanan Kota, sejk tanggal 17 Desember2014;Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura:4.1.

Kepala Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Papua dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada KantorPutusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP.

Putra Perkasa;Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP.

SUYAHYO, SH., MHNIP. 19580309 197903 1 002Putusan perkara TIPIKOR Nomor 3/Pid.SudTPK/2018/PT JAP. Hal. 52

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR Il. Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara ini: IH.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 16 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR 18 2004 tentang penetapan lokasi pembangunan 4 (empat) UnitSekolah Baru (USB) SMP di wilayah Kab. Raja Ampat;Dokumen surat pemberitahuan Tim Teknis Kabupaten DinasPendidikan dan Pengajaran Kab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR22 Sekolah Baru (USB) 2004;Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan dan PengajaranKab. Raja Ampat kepada Kepala BNI Cab.

Pts.No.2/Tipikor/2012/PT.JPR30UNTUK SALINAN YANG RESMIWAKIL PANITERA,Dra. Hj. EMMY ANEKA, S.H. NIP. 19600922 198303 2 001PENGAI

05/TIPIKOR/2014/PTY

PUTUSANNo. 05/TIPIKOR/2014/PTY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Yogyakarta yang mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa; 20+ 32222 noo nnn eon nnn cen nr ence en coe nn ee ncnNama lengkap : NURJANAH, SPd ;Tempat lahir : Klaten ;Umur atau tanggal lahir: 45 tahun / 25 Maret 1968. ; Jenis kelamin : Perempuan.

;Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan 29 Desember 2013; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 30Desember 2013 sampai dengan tanggal 28 Januari 2014; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 29Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014; Hakim.......::00.

:eeeeece eres Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal 7 Pebruari 2014sampai dengan tanggal 8 Maret 2014. ; Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sejak tanggal9 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014. ; Telah membaca : 22222 noe ee nnn1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Maret 2014No.05/TIPIKOR/2014/PTY. Tentang Penunjukan Hakim Majelis yangmengadili perkara Terdakwa ini di tingkat banding ;2.

banding dari JaksaPenuntut Umum tersebut telah dijukan dalam tenggang waktu dan menurutcara serta syaratsyarat sebagaimana ditentukan dalam Undangundangsehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh JaksaPenuntut umum pada pokoknya mengemukakan alasanalasan keberatansebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim Tipikor tingkat pertama kurang jeli dalammemahami rangkaian perbuatan Terdakwa dan tidak membahasperbuatanperbuatan Terdakwa

Putusan No. 8/PID.SUSTPK/201 7/PT.PLK(enam) bulan dirasa masih terlalu ringan sehingga tidak mencerminkanrasa keadilan masyarakat;Bahwa atas alasanalasan keberatan tersebut diatas Jaksa PenuntutUmum mohon kepada Majelis Hakim Tipikor tingkat banding padaPengadilan Tinggi Palangka Raya untuk menerima permohonan banding dariPenuntut Umum;Menimbang, bahwa atas alasanalasan yang disampaikan oleh JaksaPenuntut Umum dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tipikor tingkatbanding perlu mengemukakan pendapat

sebagai berikut :Bahwa memang benar perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasiunsur bersifat melawan hukum dalam dakwaan primair,akan tetapiserangkaian perbuatan bersifat melawan hukum yang dilakukan olehTerdakwa tersebut, sematamata dilakukan karena tugas dan jabatanTerdakwa sebagai seorang Rektor Universitas Palangka Raya, sehinggaMajelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan dankesempatan atas jabatan yang telah diembannya;Bahwa oleh karena itu majelis hakim tipikor tingkat

banding berpendapatterbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalamdakwaan subsidair sebagaimana putusan Majelis Hakim Tipikor tingkatpertama adalah sudah tepat;Bahwa mengenai besarnya uang pengganti majelis tingkat bandingsependapat dengan putusan majelis Hakim Tipikor tingkat pertama,karena secara factual uang sebesar Rp 747.750.000,(tujuh ratus empatpuluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut telahdigunakan oleh Terdakwa untuk pengadaan antara lain: membeli

danmemperhatikan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maka MajelisHakim Tipikor tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Rayasependapatdengan Putusan Majels Hakim Tipikor tingkat pertama yangmenyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan SubsidairJaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim Tipikor tingkat banding akanmemperbaiki sekedar lamanya pidana penjara yang dijatunkan kepadaTerdakwa;Menimbang, bahwa oleh

Hakim AdHoc Tipikor pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim anggota, Putusan manadiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga: oleh MajelisHakim tersebut di atas dengan dibantu oleh : Detje Wior, SH. dengan dihadirioleh: IKWAN RUITAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahunaserta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.Hakim Anggota Hakim KetuaVERRA L.LIHAWA,SH.MH. NOVRRY T.OROH SH.Hakim Ad HocNICH SAMARA, SH. MH. Panitera PenggantiDETJE WIOR, SH.53

dahulu dan apabila dakwaan primair telah terbukti makadakwaan subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi; tetapi apabila dakwaan primair tidak terbuktimaka dakwaan subsidair baru dipertimbangkan.Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor

Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;Menimbang, bahwa Pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi (selanjutnya disebut dengan UU Tipikor)mempunyai unsurunsur sebagai berikut :1. Setiap orang ;2.

Ogan Komering UluSumatera SelatanPendidikan : SLTA (Tamat)PENAHANAN TERDAKWA:12Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Raja (Tahanan Kota), sejak tanggal 22April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batu Raja (Tahanan Kota), sejak tanggal 12Mei 2015 sampai dengan 10 Juni 2015;Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Khusus Palembang(Tahanan Kota), sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan 11 Juni 2015;Halaman dari

278Putusan Nomor. 27/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg5Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN Kelas 1 A Khusus Palembang(Tahanan Kota), sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus2015;Perpanjangan Tahap I Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palembang (Tahanan Kota), sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengantanggal 09 September 2015;Perpanjangan Tahap II Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada PengadilanTinggi Palembang (Tahanan Kota), sejak tanggal

TIPIKOR/2012/PN.ABBahwa terdakwa sudah mencairkan seluruhnya dan yang mencairkan uangadalah isteri terdakwa yaitu Halidja Tuasikal.

TIPIKOR/2012/PN.ABtidak bisa menyelsaikan pekerjaannya . Meskipun sampai dengan tanggalberakhirnya kontrak 27 Oktober 2008 terdakwa tidak bisa menyelesaikabpekerjaannya namun sebaliknya Syukur Puasa selaku PPTK dan Ir.

TIPIKOR/2012/PN.ABOktober 2008 masih ada kekurangan pekerjaan yang belum dilaksanakan olehCV.

TIPIKOR/2012/PN.ABMenimbang, bahwa UU No. 01 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara pasal 1 angka 22 menyatakan Kerugian Negara/Daerah adalahkekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnyasebagai akibat perouatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

TIPIKOR/2012/PN.AB(tiga ribu) anakan jeruk yang harus diterima oleh kelompok taniReswari, beserta pupuk cair (Agrocil) sebanyak 20 liter dengan nilaisebesar Rp. 2.910.000, dan Hand Sprayer sebanyak 2 unit dengannilai sebesar Rp. 630.500.

Tata Usaha Negara diujikan apakah Hakim TataUsaha Negara itu. benar sebagai Pelanggaran PenyalahgunaanWewenang kalau misalnya terjadi Penyalagunaan Wewenang berarti diaHalaman 199 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNsebagai Perbuatan Melawan Hukum termasuk Penyalagunaan Wewenangkalau misalnya dia melakukan kejahatan yang lain maka dia disebutdengan Penyalah gunaan Wewenang Kejahatan yang lain tetapi ituberlaku pada Pejabat Publik.Bahwa dalam hal Subjek Hukum Pasal 2 ayat 1 Undangundang Tipikor

sudah tahu resiko bahwa PT itunanti seperti apa oleh sebab itu dalam Undangundang disebutkan jugasupaya menguasai 51% maksudnya supaya dia dapat mengendalikankemungkinankmungkinan yang terjadi dan sebagainya jadi pandanganAhli apapun modal apapun kalau sudah masuk dalam suatu PT maka diamasuk secara Private kalaupun misalnya dijual pada Publik itupun tetapstatusnya dalam Badan hukum PT.Bagaimana dengan Pegawai yang bekerja dan seterusnya itukan penetuanstatus yang ada didalam Undangundang dari TIPIKOR

AKHMAD SAHYUTI, SH.MHbertindak sebagai Ketua Majelis, SRIWAHYUNI BATUBARA,SH.MH danDENNY ISKANDAR,SH.MH, Hakim AdHoc Tipikor, masingmasing sebagaiHakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hari : KAMIS, tanggal : 3 Agustus 2017, oleh Ketua MajelisHalaman 335 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDNtersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota yang sama, dengan dibantuoleh LEONARDUS SINAGA, SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan TindakPidana Korupsi tersebut

AKHMAD SAHYUTI, SH.MH.DENNY ISKANDAR, SH.MH.Hakim AdHoc Tipikor. Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH.MH.Halaman 336 dari 336 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2017/PN MDN