Ditemukan 2959 data
Urut Berdasarkan
Putus : 03-01-2013 — Upload : 20-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 75/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG Tanggal 3 Januari 2013 — H.M.SYAFRUDIN HUNA MSi bin H.UMAR NAIM
72 — 37
72 — 37
Hadirin setuju, Pimpinan mengetok palupenyampaian Perda RABD pada Bupati untuk dilaksanakan.Bahwa saksi selain gaji , juga menerima honor yaitu :e Menerima biaya jasa kantor dan biaya telpon selama 5tahun, per bulan menerima Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah).
Register : 09-06-2021 — Putus : 30-04-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap Tanggal 30 April 2021 — -ERWIN P. SARAGIH, SH (JPU)
-SARMAN SANTOSA, SH (JPU)
-HEINTJE A. E. RUMBEWAS, SE (TERDAKWA)
430 — 297
430 — 297
KESIMPULANMajelis Hakim Yang MuliaJaksa Penuntut Umum Yang Terhormat.Dan Hadirin sekalian Yang Juga kami hormati,Seorang ahli ilmu politik dari Universitas Gajah Mada, Dr. Siti Mutiah Setiawaiti,MA mengatakan, Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, tetapimenuduh orang yang tidak bersalah telah melakukan korupsi adalahkezaliman yang sangat luar biasa.Majelis Hakim yang kami muliakan, Adapun kesimpulan kami pada pledoiini:1.
Register : 08-01-2014 — Putus : 16-10-2014 — Upload : 10-12-2014
Putusan PN PATI Nomor 4/Pid.B/2014/PN Pti Tanggal 16 Oktober 2014 — - SARKOHA, SH bin SUPARYO
76 — 16
76 — 16
untuk menyelesaikanmasalah tersebut, tetapi Bu LINA tidak ada di rumah, lalu jam 06.30 wibTerdakwa menghadap Wakapolres Jepara dan lapor kalau Terdakwa sudahke Bu LINA tetapi tidak ketemu, setelah beberapa hari setelah itu Terdakwadipanggil lagi Wakapolres untuk gelar Mediasi masalah tersebut, hadirwaktu acara tersebut beberapa anggota Polisi, Provost dan dari pihak BuLINA dan saat gelar mediasi Terdakwa menyatakan kapal Kusuma IllTerdakwa serahkan pada Bu LINA;Bahwa Terdakwa utarakan pada seluruh hadirin
Putus : 03-01-2015 — Upload : 14-04-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 74/Pid.Sus/2012/PN.TIP.SMG Tanggal 3 Januari 2015 — H. KHILMI FIRDAUS, SE BIN CHALIMI FIRDAUS
49 — 15
49 — 15
Hadirin setuju, Pimpinan mengetok palupenyampaian Perda RABD pada Bupati untuk dilaksanakan.Bahwa saksi selain gaji , juga menerima honor yaitu :e Menerima biaya jasa kantor dan biaya telpon selama 5tahun, per bulan menerima Rp. 250.000, (dua ratuslima puluh ribu rupiah).
Register : 28-08-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 15/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG Tanggal 30 Oktober 2018 — -. JOHAN SAHERTIAN
104 — 39
104 — 39
KESIMPULAN DAN PERMOHONANMajelis hakim yang kami Mulia,Jaksa penuntut Umum dan hadirin persidangan yang kami hormati,Halaman 67 dari 85, Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2018/PT KPGBerdasarkan segala apa yang diuraikan diatas maka kami Penasihat HukumTerdakwa berpendapat bahwa kepada terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana sebabunsur pasal yang dinyatakan terbukti tidak terbukti seluruhnya secara sah danmeyakinkan. Untuk itu sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP kamimohon kepada yth.
Putus : 10-03-2014 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BATAM Nomor 548/Pid.B/2013/PN.BTM Tanggal 10 Maret 2014 — ONG BENG SONG alias ONG alias BEN alias BOS
68 — 22
68 — 22
kiranyadapat mempertimbangkan untuk menjerat Terdakwa yang melakukan perbuatantanpa disertai maksud untuk melakukan kejahatan Narkotika tersebut dengandelik penyertaan, sehingga berdasarkan segala hal yang kami uraikan terkait apasaja yang diterangkan oleh Terdakwa serta telah dibenarkan oleh saksi danbukti, kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman bagi bagi nTerdakwaseringanringannya;Berdasarkan segala hal yang telah kami sampaikan dengan panjang lebartersebut, maka dengan ini mengetuk hati setiap hadirin
Register : 29-08-2016 — Putus : 18-08-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN TAKENGON Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Tkn Tanggal 18 Agustus 2017 — ILYES KUMER Alias ILYAS AMAN WAHDI
Lawan
1. JUPRI DARWIS,SH
2. ARIANTO GUNAWAN
3. MUCHLIS AB
4. IBRAHIM
5. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara cq Kepala Kampung Arul Kumer Barat berkedudukan di Arul Kumer Barat
6. Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri cq Gubernur Aceh cq Bupati Aceh Tengah cq Camat Silihnara berkedudukan di Angkup
7. CENDRI NAFIS MARIESTHA
Dan
HERU SRIWIDODO SARI
146 — 28
146 — 28
Selanjutnya Dandim dan Kapolres Aceh Tengah memerintahPT.PLN (Persero) agar memanggi Jufri Darwis,SH, Arianto Gunawan danMuchlis AB, Kepala Desa dan Sekretaris Desa, akan tetapi mereka tidakmau hadir, setelah terjadi dialog, salah seorang staff PT.PLN (Persero)mengatakan makanya kita ini jangan belli kKucing dalam karung, beginilahjadinya.Kita pikir Ilyes Kumer bodoh, selanjutnya Ilyes Kumer mengatakankepada hadirin, Dandim dan Kapolres.... Tanah ini milik saya.
Putus : 27-04-2018 — Upload : 28-06-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kdi Tanggal 27 April 2018 — RIDWAN Bin LABAI
175 — 96
175 — 96
ARDI HASIM, SH. selaku Penasihat Hukumnya, namun saksi selaku timPenasihat Hukum hadir dan duduk menyaksikan sidang di kursi hadirin(pengunjung) karena pada saat itu saksi belum disumpah menjadi Advokat;Bahwa pengajuan Praperadilan oleh H. ISHAK di Pengadilan Negen Pasarwajoterkait penetapan tersangka dalam perkara pengadaan komputer layar sentuhDinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga Kab. Wakatobi T.A 2010;Bahwa yang jadi materi gugatan Praperadilan oleh H.
ISHAK berdasarkan Putusan Nomor1/Pid.Prap/2017/PN.Psw yang dibacakan didepan hadirin Persidangan padatanggal 2 mei 2017;Bahwa untuk tersangka/terdakwa Ridwan tidak mengajukan praperadilan;Bahwa saksi mengetahui adanya Pengadaan Komputer Layar Sentuh (touchscreen) pada Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga KabupatenWakatobi Tahun Anggaran 2010 setelah adanya masalah, namun saksi tidakterlibat sejak awal pelaksanaan hingga akhir pertanggungjawaban;Bahwa yang lebih dahulu ditetapkan jadi tersangka
Putus : 07-09-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1017/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 September 2016 — PT. GUNUNG MELAYU ; DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
85 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 322 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukHalaman 69 dari 98 halaman Putusan Nomor 1017 B/PK/PJK/2016mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 14-06-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31PK/Pid.Sus/2012 Tanggal 14 Juni 2012 — FACHRUDIN YASIN;
153 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwapertimbangan Judex Jurist sebagaimana diuraikan tersebutmenunjukkan kekhilafan atau kekeliruan atas penerapan hukumsebagai mana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPyang menyatakan:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.Hal. 78 dari 114 hal. Put. No.31 PK/Pid.Sus/20124.
Putus : 07-01-2015 — Upload : 29-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2014 Tanggal 7 Januari 2015 — JOHANNIS R. DETHAN VS PT. VICO INDONESIA, DKK
79 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 535 — Berkekuatan Hukum Tetap
Judex Facti tidak cukup mempertimbangkan peristiwaperistiwa dan fakta yangditunjukkan melalui bukti dan keterangan sebagaimana dimuat dalam SuratBukti Awal sebanyak 33 halaman dari Pemohon Kasasi/Penggugat yaitukhususnya pada bukti P5, bukti P6 dan bukti P11 yang isinya juga telahdiuraikan dengan baik dan jelas dalam surat gugatan, yaitu pada butir 3, 4,5, 6,7, 8,9, 10, 11 dan yang telah dibacakan dimuka sidang dan didengar baik olehJudex Facti maupun para peserta/hadirin dari sidang yang dipimpin
Putus : 18-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1388 K/Pid/.Sus/2011 Tanggal 18 Agustus 2011 —
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tetapi hal itu tidak dilakukan dalam mengambilputusan a quo sehingga putusan harus dinyatakan telah diambildengan tidak memenuhi penerapan hukum pembuktian yang berlaku ;Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP menyatakanbahwa:Ayat (3) : Sesudah Hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah Terdakwa, Saksi, Penasihat Hukum,Penuntut Umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang ;Ayat (4): Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus
Putus : 29-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 774/B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — PT. RIGUNAS AGRI UTAMA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
81 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 60 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1763/B/PK/PJK/2016 Tanggal 7 Desember 2016 — PT. TUNGGAL YUNUS ESTATE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
60 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang;4.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 642/B/PK/PJK/2016umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4. Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atassuratdakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang;Secara tegas Pasal 182 ayat (4) KUHAP mencantumkan kataharus pada kalimat Musyawarah Hakim harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan di sidang.
Putus : 17-03-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 B/PK/PJK/2016 Tanggal 17 Maret 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acara pidanasebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambilkeputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa,saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangsidang.4.
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 640 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
52 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu. musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
Putus : 29-06-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 523/B/PK/PJK/2016 Tanggal 29 Juni 2016 — PT. HARI SAWIT JAYA vs.DIREKTUR JENDERAL PAJAK
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 523/B/PK/PJK/2016hukum acara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal182 ayat (8) dan (4) KUHAP sebagaimana diuraikan dibawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhiruntuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarahitu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum,penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4) Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkanatas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalampemeriksaan
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 449/B/PK/PJK/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — PT. INDO SEPADAN JAYA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acaraHalaman 21 dari 131 halaman Putusan Nomor 449/B/PK/PJK/2016pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan
Register : 27-05-2016 — Putus : 28-07-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 641 B/PK/PJK/2016 Tanggal 28 Juli 2016 — PT. SAUDARA SEJATI LUHUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruanatas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini:Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3.sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.