Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juni 2020 — Pemohon:
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
200 — 132
  • berbunyi Informasi Publik yang dikecualikan bersifatrahasia dan seterusnya mengingat bahwa perjanjian antara kedua belahpihak hanya mengikat pada pihak tersebut;Bahwa apabila ada Pihak Ketiga ingin mendapatkan informasi tersebutmaka harus disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian;Bahwa apabila ada informasi rahasia yang harus dilindungi maka bisadikecualikan dan kalau rekening pemerintah kota semua tahu;Bahwa apabila tanpa ijin dari kedua pihak yang membuat perjanjian makabisa diangap melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Ir. Fakih Husnan, MT
2.Ir. Fakih Husnan, MM., MT
Tergugat:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
431 — 283
  • Oleh karenaTergugat telah bertindak tidak adil, maka sudah seharusnya ObjekGugatan yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUNJKT4. Asas Larangan Bertindak SewenangwenangAsas larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan Ssewenangwenang.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 26-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 09/G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 8 Juli 2013 — SYARIFUDDIN H. MUHIDIN dkk MELAWAN KEPALA DESA CEMPI JAYA
95 — 53
  • Dan untuk memberhentikan seseorang dari jabatan harus terpenuhi ketentuanPasal ...10Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17), sedangkan Para Penggugat selama menjadiperangkat desa Cempi Jaya, Kecamatn Huu, Kabupaten Dompu, tidak pernah melakukanperbuatan yang menyimpang/melangar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, terlebih ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 17
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN Kepegawaian
Register : 18-09-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 22-04-2014
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 33/G/2013/PTUN-PLG
Tanggal 13 Februari 2014 — ROSAD bin BUSTAN vs KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN
181 — 133
  • benama ALI bin Muhamad yaitu masyarakat,melaporkan peristiwa diduga, melakukan halhal yang menurunkan harkat martabat Polri,menyalahgunakan wewenang dan menyalah gunakan barang, uang atau surat berhargamilik dinas (SENPI) sehubungan dengan pasal 5 huruf (a), pasal 6 huruf (q), (t) danmelanggar kode etik dan profesi Polri Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, melanggarpasal 5 huruf (a) pasal 10 ayat (1), dengan melanggar implementasi prisip dan standar HakAsasi Manusia dalam penyelenggaraan tugas, melangar
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 29-01-2007 — Putus : 29-11-2007 — Upload : 12-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1418/Pid.B/2007/PN.Jak.Sel.
Tanggal 29 Nopember 2007 —
613 — 453
  • berbeda baikklasifikasi perbuatan maupun ketentuan perundangundangan yang dilanggarnya, oleh karena itupelanggaran dalam tindak pidana terorisme pada pasal 15 jo pasal 7 Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang No. tahun 2002 yang telah disahkan menjadi UndangUndang No.15 tahun 2003 merupakan cakupan atau meliputi, mencerminkan terbuktinya pula pasalpasallain dari UndangUndang yang dilanggar, namun UndangUndang perbuatan tindak pidanaJDterorisme mempunyai makna pengertian bukan hanya sekedar melangar
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 30-11-2016
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 37/Pdt.G/2016/PN Blb
- H. EMAN SULAEMAN, ( penggugat ) - 1. Hj. HASANAH ( tERGUGAT I ) - 2. AJEB ISKANDAAR ( TERGUGAT II) -3. JAYA, ( TERGUGAT III ) - 4. ASEP ( TERGUGAT IV ) - 5. CAMAT/PPAT KECAMATAN CIHAMPELAS (dahulu Kecamatan Cililin), ( TERGUGAT V ) -. 6. KEPALA DESA TANJUNG JAYA, ( TERGUGAT VI ) - 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG, ( TURUT TERGUGAT I ) - 2. BANGUN, SH, ( TURUT TERGUGAT II ) - 3. CECEP HADIYAT ( TURUT TERGUGAT III ) - 4. EUIS SAMSIAH, ( TURUT TERGUGAT IV ) - 5. IMAS SOPIAH, ( TURUT TERGUGAT V )
38 — 7
  • tanggal 12042013diatas tanah obyel sengketa statusnya dalam sengketa antara pihakPenggugat dengan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IVakan tetapi tuntutan perbuatan melawan hukum hanya diajukan kepadaTergugat s/d Tergugat IV, maka cukup alasan kiranya Yang MuliaMajelis Hakim sependapat bahwa gugatan yang demikian itu dalahobscure libel.bahwa mencermati Gugatan Penggugat dengan kontruksi hukumberupa perbuatan melawan hukum (PMH) adalah tidak jelas dan kabur(obscure libel) serta telah melangar
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 02-02-2018 — Putus : 17-05-2018 — Upload : 16-05-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus/2018/PN Tpg
Tanggal 17 Mei 2018 — Penuntut Umum:
Ricky Trianto, SH
Terdakwa:
MUHAMMAD AMRI Bin M. IDRIS HASIBUAN
65 — 7
  • Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;Dan:Ketiga: Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;Atau:Keempat: Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatifkumulatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih untuk membuktikandakwaan kedua dari Penuntut Umum berdasarkan fakta di persidangan;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalamdakwaan kedua melangar
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-01-2019 — Putus : 28-09-2017 — Upload : 14-01-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 66/Pdt.G/2017/PN Jap.
Tanggal 28 September 2017 — SUTOPO PRIHATIN Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia QQ Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVII Jayapura QQ Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Propinsi Papua QQ Kepala Dinas Perkebunan Dan Kehutanan Kabupaten Keerom Propinsi Papua QQ Pejabat Penagih
150 — 70
  • adalah,12 SPPGR, Objek Sengketa yang di terbitkan oleh Pejabat PenagihSPPGR pada tanggal 22 September tahun 2011, dan juga tergugattidak Pernah menerbitkan SPPGR pada tahun 2015Bahwa Tergugat menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat untukSeluruhnya, kecuali apa yang secara tegas di akui oleh tergugat dalampersidangan.Bahwa tergugat dengan tegas menolak dalil Gugatan Penggugat yangmenyatakan bahwa Perbuatan tergugat dalam menerbitkann objeksengketa adalah melawan hukum, cacat yuridis, serta melangar
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 98/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: MELIAWATI, SE anak dari AJI SUSANTO
512 — 151
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kKemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangHalaman 94 dan 107 hal.Putusan Nomor 98/PidB/2020/PN Sktperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
310 — 73
  • danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
257 — 176
  • dan pemanfaatan tanah terhadapbidangbidang tanah yang terkena Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis Cibitung sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif telah sesuaidengan ketentuan yang diamanatkan Undang Undang Nomor : 2 tahun2012 dan Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan azas legalitas, tidak berbuatsewenang wenang (De tornement de pouvoir) Tidak berbuat sekehendakhati (Willekeur) sesuai dengan azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) dan tidak melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN
181 — 618 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa didakwa melangar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf gUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasaltersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harusmelalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapankawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yangselama ini dengan penunjukan langsung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 14-01-2015 — Putus : 20-08-2015 — Upload : 29-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 26/PDT.G/2015/PN.JKT.Sel.
Tanggal 20 Agustus 2015 — DONNA H SIMORANGKIR , Lawan 1. PT.BANK MEGA SYARIAH, 2. PEJABAT LELANG KELAS I pada KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG ( KPKNL ), 3. EKA SUKMAWATI,
61 — 33
  • Donna Herlina Simorangkir dimana PenggugatHal 52 dari 56 hal Putusan No 26/Pdt.G/2015/PN .Jkt.Sel.sebagai pemilik tanah dan bangunan yang dilelang oleh Tergugat danTergugat Il tidak pernah diberitahu tentang akan adanya pelelangantersebut, terlebih lagi Penggugat sebagai debitur dari Tergugat tidak pernahmembuat surat pernyataan tidak sanggup membayar cicilan hutang dan jugatidak ada peringatan peringatan dari kreditor /Tergugat bahwa Penggugatwanprestasi, sehingga proses lelang tersebut adalah melangar
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-06-2018 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 55/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 15 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
PAHMI, SH.
Terdakwa:
HARDIANTO Alias ANTO Bin ABDUL GAFAR
38 — 7
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua : melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 25-02-2020 — Putus : 30-04-2020 — Upload : 04-05-2020
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Pps
Tanggal 30 April 2020 — Penuntut Umum:
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.YOHANES HERYANDI Als HERY Bin AFNER GUNTUR
2.ALFIAN NOR Als IAN Bin JUNGKIR
3.NUR IFANSYAH Als IFAN Bin ARSILI Alm
4.TENGANG Als BAPAK PANJI Bin BENET GANTI
113 — 72
  • satusama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Hakim dalam menentukanperbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah denganfaktafakta dari perbuatan Para Terdakwa tersebut diatas Para Terdakwa telahdapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaanPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa didakwa dengandakwaan alternatif, yaitu Kesatu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-09-2016 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2705 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 September 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ; DIDIK PUGUH SETIYONO;
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Elnusa Petrofin danTerdakwa telah melangar perjanjian anatar PT. Elnusa Petrofin dengan PT.Komelino Putra Kesuma Nomor 002. /KPKLNS/02.2011 tanggal 1 April2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016,bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim seharusnya tidak cukupHal. 26 dari 45 hal.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 239 / Pid.Sus/ 2014/ PN. KLK
Tanggal 24 Februari 2015 — AHMAD KUSMADI Als IKUS Bin ANANG KURNAIN
85 — 26
  • ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwadalam pembelaannya yang menyatakan bahwa seluruh dakwaan dari PenuntutUmum tidak terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena sebagaimanatelah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana melangar pasal 286 KUHP sebagaimana dalam dakwaan keduaPenuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebutharuslah dikesampingkan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 29-04-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2217 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang ; YOO JIN SANG
148 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2217 K/PID.SUS/2013sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyaksebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);Atas dasar ketentuan di atas dan berdasar pada fakta persidangan yangada, maka dalam Surat Tuntutan No Reg Perkara: PDS01/TPE/CKR/09/2011 yang telah kami bacakan pada persidangan HariRabu tanggal 16 November 2011, kami berkesimpulan bahwa dakwaanyang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu melangar Pasal 102 huruf (h)UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang perubahan
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 17-01-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 311/Pdt.G/2016/PN Smg
Tanggal 17 Januari 2017 — Yayasan TUNAS HARUM HARAPAN KITA Perkumpulan SIANG BOE,dkk
125 — 63
  • Bahwa Perbuatan Tergugat Rekonpensi dilakukan dengancara dan tujuan yang bersifat melanggar hukum, melangar hak subyektif PenggugatRekonpensi, bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat Rekonpensi, danbertentangan dengan kepatutan yang berlaku serta sikap kehatihatian yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat,sebagaimana diuraikan berikut ini:a.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-02-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Ptk
Tanggal 27 Mei 2019 — Penuntut Umum:
DEDY GUNAWAN, SH
Terdakwa:
MUHSIRIN ALS BONGKEL BIN PULAN
40 — 7
  • ., LebihSubsidair melangar pasal 115 ayat (1) Undangundang No. 35 Tahun 2009Tentang.