Ditemukan 4983 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 02-07-2018 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 25-10-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 21/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat:
Ir. KHOTAMAN
Tergugat:
BUPATI NUNUKAN
260 — 160
  • Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnyaharus menjalani pidana penjara 1 (satu ) tahun dan selama itu pulaPenggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipilyang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dansetelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugatkehilangan penghasilan sama sekali2.
    tentangTanggapan Atas Penyampaian Keberatan, yang ditujukan Ir.Khotaman;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Siaran Pers, Kepala BiroHubungan Masyarakat BKN, tanggal 16 Juli 2018, tentangCegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korupsi;Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Bersama MenteriDalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor:182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018,tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 22-10-2014 — Upload : 01-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 80 PK/TUN/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — HERY WIBADI VS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
63 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas Keputusan Mentert Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009tanggal 29 April 2009 berupa pemberhentian dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat yaitu HeryWibadi NIP. 060079004;3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat Nomor: 042/KPTS/BAPEK/2012 tanggal 7 Juni 2012 tentang perubahan Jenis HukumanDisiplin Menteri Keuangan Nomor: 155/KMK.01/UP.7/2009 tanggal 29 April2009 berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA KARAWANG Perdata Agama Perceraian
Register : 09-05-2017 — Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PA KARAWANG Nomor 1091/Pdt.G/2017/PA.Krw
Tanggal 12 September 2017 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
33 — 3
  • dirasakan keduanya atau salah satunya, dalamkeadaan demikian maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapatHalaman 27 dari 30 Ptsn.No.1091/Padt.G/2017/PA.Krwmenyelamatkan keduanya dari penderitaan batin yang berkepanjangan,daripada tetap mempertahankan perkawinan yang telah rapuh, hal manasejalan dengan maksud kaidah fighiyyah:syd ida pio ide ub alladlArtinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkanKemaslahatan.Menimbang, bahwa Penggugat ternyata Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Perdata
Register : 11-04-2014 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 25/Pdt.P/2014/PN Mkd
Tanggal 12 Mei 2014 — DIMAS ERMA SETIAWAN
52 — 12
  • tertulis DIMAS SETIYAWANagar dirubah sedemikian rupa menjadi DIMAS ERMA SETIAWAN, yang dalam amarPenetapan ini akan diganti dengan redaksional kalimat yang lebih menegaskan lingkupkewenangan Pejabat Pencatatan Sipil di maksud terkait kegiatan pencatatan atasperubahan nama sesuai norma ketentuan Pasal 93 ayat (3) huruf b Perpres No. 25 Tahun262008, yaitu sebagai berikut : ...untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahannama tersebut pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipilyang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 03-05-2019 — Putus : 15-08-2019 — Upload : 16-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 149/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 15 Agustus 2019 — Penggugat:
PARASIAN SIMANUNGKALIT, SH
Tergugat:
bupati tapanuli tengah
77 — 63
  • Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B.
    Bukti T2. ; Keputusan Bersama, Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018,Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatantertanggal 13 September 2018;3.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 07-02-2017 — Putus : 12-06-2017 — Upload : 20-12-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 118/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 12 Juni 2017 — KUSNADI,S.Sos vs BUPATI DOMPU
74 — 39
  • Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa:Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.3.
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara(KTUN) berupa :Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/032/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 No.814.3/129/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas namaKusnadi, S.Sos.4.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 225/Pid.Sus/2020/PN Tpg
Tanggal 21 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DESTA GARINDA RAHDIANAWATI, S.H.
Terdakwa:
BAHRUL WALIDIN Bin MUHAMMAD DAUD
37 — 11
  • Sungai Beduk Tanjung Uncang Kota Batamselama lebih kurang 2 minggu karena Terdakwa hendak mencaripekerjaan di Kota Batam;Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan penangkapan danpenggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Ruslan, ada saksi sipilyang melihat dan menyaksikan penggeledahan tersebut yaitu Pak RTyang mana pada saat dilakukan penggeledahan pihak kepolisianmenemukan 4 (empat) paket yang dibungkus plastic yang berisi narkotikagolongan bukan tanaman jenis sabu;Bahwa pemilik dari 4 (empat)
Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama
Register : 18-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 11-01-2022
Putusan PA PEKANBARU Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.Pbr
Tanggal 30 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
40 — 21
  • Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Klas APekanbaru untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyaikekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang mewilayahi tempat tinggal PEMOHON dan Kantor Kependudukandan Catatan Sipil tempat pernikahan PEMOHON dan TERMOHONdilansungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;4. Membebankan biaya perkara kepada TERMOHON;Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1377/Pdt.G/2021/PA.PbrDALAM REKOVENSI1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 13-02-2017 — Putus : 30-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 37/G/2017/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. H. MUHAMMAD TAMZIL, M.T ; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
99 — 64
  • 1979,khususnya diatur dalam Pasal 9 huruf a yang pada pokoknya menyatakan :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeriSipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusanPengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena :a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan, dan didalam Peraturan PemerintahNomor 32 Tahun 1979 tidak diatur adanya kewajiban bagi Pegawai Negeri Sipilyang
    , T5,T3 dan terakhir adanya pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 23300000045 tanggal 1 September 2016 (vide bukti T2), dan selanjutnyaberdasarkan pada Pasal 139 UU ASN yang pada pokoknya menyatakan bahwaSemua Peraturan Pelaksana UndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 masih tetap berlakusepanjang belum diadakan peraturan yang baru berdasar UU ASN (vide buktiT17), oleh karenanya mengenai mekanisme Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Kepegawaian
Register : 24-10-2013 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 20-02-2014
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 29/G/2013/PTUN.PLK
Tanggal 5 Februari 2014 — HADI DAMHUDI, SH MELAWAN BUPATI SUKAMARA
91 — 76
  • yang ditandatangani oleh Pejabat PembinaKepegawaian dan Gubernur; Menimbang, bahwa Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil tersebut adalah tindakan administratif yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah yang melakukanpelanggaran atas pelaksanaan Peraturan Perundangundangan di bidangKepegawaian, bukan tindakan administratif yang ditujukan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
    dalam prosesPemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpedoman terhadap PeraturanPemerintah ...Halaman 54 dari63 halaman, Putusan No. 29/G/2013/PTUN.PLKPemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( VideBukti T 13) tidak diatur mengenai Pemberian Surat Peringatan dan Surat Teguranterlebin dahulu kepada Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi Pemberhentian karenamelakukan pelanggaran atau tindak penyelewengan; Menimbang bahwa, oleh karena proses Pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-02-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 PK/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — HAMLI BADILLAH, S.T., IR. H. M. ZAINAL ARIFIN, M.T., vs. LANJAR, DKK
29 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Said Hasyim Syarif, bahwa bukti tersebut membuktikan halhalsebagai berikut:Bahwa apabila bukti tersebut diajukan pada tingkat Judex FactiPengadilan Negeri Tanah Grogot, maka gugatan tersebut akandikabulkan karena yang bersangkutan memang Pegawai Negeri Sipilyang punya otoritas untuk menyatakannya, dan yang bersangkutanikut memaraf segel dimaksud;Bahwa bukti baru (novum) tersebut membuktikan kesalahan dalampertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Tanah Grogotdalam Putusan tanggal 21 Juli 2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 22-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 103 PK/TUN/2012
Tanggal 22 Nopember 2012 — HARRI SUSATIYO, S.Pd vs. GUBERNUR JAWA TENGAH
50 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Keputusan Gubernur Jawa TengahNo.888/038/2009 tertanggal 15 Oktober 2009 tidakada klausul Terhitung Mulai Tanggal (TMT) yaitu :bagian memutuskan menetapkan, tidak ada point yangmenyatakan apabila tidak ada keberatan, makakeputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belasterhitung mulai tanggal (TMT) Pegawai Negeri Sipilyang bersangkutan menerima surat keputusan ini .Bahwa jika SK tersebut mendasarkan pada PP No.30tahun 1980 maka seharusnya bagian memutuskanmenetapkan, terdapat point yang menyatakan
Pengadilan DILMIL I 01 BANDA ACEH Pidana Militer
Register : 04-04-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan DILMIL I 01 BANDA ACEH Nomor 39-K/PMI-01/AD/IV/2013, 25-04-2013
Tanggal 25 April 2013 — PRAKA MAWARDI
31 — 16
  • Syarifuddin terjatuh ke arah kiri jalan tertimpa sepeda motornya.5 Bahwa benar setelah melihat kejadian tersebut Terdakwa langsung menghentikanmobilnya ke arah kiri jalan dan langsung turun dari kendaraan dan langsungmengangkat sepeda motor dan memindahkannya dekat rumah penduduk,selanjutnya melakukan pertolongan dengan menghentikan kendaraan orang sipilyang lewat di TKP kemudian memerintahkan Prada Darwan Syahputra (Saksi1)dan Prada Prima ikut membawanya ke RSUD Aceh Tamiang selanjutnya Terdakwamengamankan
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 21-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 115/PDT/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
128 — 49
  • Pasal 8 ayat(1) Apabila perceraian terjadi atas Kehendak PegawaiNegeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkanHalaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 115/PDT/2021/PT KPGsebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dananakanaknya; (Vide Putusan halaman 11 dari 38halaman)(2) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) alah sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertigauntuk anak atau anakanaknya; (Vide ptsan him 11. )(6) Apabila bekas Istri Pegawai Negeri = Sipilyang bersangkutan kawin
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 22-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 16/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 22 Juni 2017 — Penggugat:
IDRUS
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 30
  • OBYEK GUGATAN:22222n nnn nnnnnnn ene eeeBahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) berupa: Keputusan Bupati Dompu 814.2/101/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor814.2/340/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama Idrus;Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhiketentuan pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009
Pengadilan PA MEDAN Perdata Agama
Register : 10-08-2015 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 1366/Pdt.G/2015/PA.Mdn.
Tanggal 14 April 2016 — PEMOHON DAN TERMOHON
30 — 1
  • DALAM POKOK PERKARA:A DALAM KONVENSI:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untukbercerai dengan Termohon sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patutsebagaimana dimaksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ataspanggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap dipersidangan.Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Polri termasuk Pegawai Negeri Sipilyang belum melampirkan surat izin
Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama Perceraian
Register : 11-12-2017 — Putus : 29-03-2018 — Upload : 28-03-2019
Putusan PTA SEMARANG Nomor 303/Pdt.G/2017/PTA.Smg
Tanggal 29 Maret 2018 — PEMBANDING, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan -, tempat tinggal di Kabupaten Purworejo, semula Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding ; MELAWAN TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Bantul, semula Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding
63 — 41
  • muslihat, keji terhadapanak dan istri dengan demikian Pemohon telah melanggar Pasal 7 ayat (1)serta Pasal 14 Undangundang Nomor 35 Tahun 2014 tentang PerlindunganAnak ;10.Bahwa pada posita 10 permohonan Pemohon adalah benar dan merupakan11pembuktian yang sempurna atas kemampuan Pemohon terhadap nafkahanak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak serta memang benarPermohon mempunyai kemampuan financial yang lebih dan cenderung kayaraya apalagi dengan pekerjaan salah satunya sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 04-07-2017 — Putus : 13-02-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 514/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 13 Februari 2018 — Penggugat:
1.I Gusti Agung Ayu Ketut Rapiani
2.Ida Ayu kadek Chandakadewi
Tergugat:
Ida Bagus Made Wisnu alias Gus Brahma
Turut Tergugat:
1.Buk Putri
2.I Nyoman Artana alias I Benjo
151 — 80
  • Ida Bagus Made Rai;Bahwa dari buktibukti tersebut pula tidak ada bukti autentik dari catatan sipilyang mencatat bahwa antara Ida Ayu Kadek Chandakadewi (Penggugat II)dengan Ida Bagus Eka Suryadinatha tersebut telah melaksanakan perkawinanPada Gelahang, sehingga Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi danPenggugat II Konvensi/Tergugat Il Rekonvensi bukan berstatus kepurusa pula ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11,12 beralasan hukum untuk ditolak
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 11-06-2019 — Putus : 09-07-2019 — Upload : 10-07-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 39/PDT/2019/PT JAP
Tanggal 9 Juli 2019 — Pembanding/Tergugat I : Nyonya Maria Haurissa Diwakili Oleh : JOROMIAS WATTIMENA, SH.
Pembanding/Tergugat II : Nyonya Ona Haurissa Diwakili Oleh : JOROMIAS WATTIMENA, SH.
Terbanding/Penggugat I : Tn. MELKIANUS HAURISSA Diwakili Oleh : IRIANI, SH
Terbanding/Penggugat II : Tn. CHRIEST HAURISSA Diwakili Oleh : IRIANI, SH
Terbanding/Penggugat III : Ny. LILY YULIANA HAURISSA Diwakili Oleh : IRIANI, SH
Terbanding/Penggugat IV : Tn. JANTJE HAURISSA Diwakili Oleh : IRIANI, SH
Terbanding/Penggugat V : Ny. WELLY HAURISSA Diwakili Oleh : IRIANI, SH
Terbanding/Penggugat VI : Ny.MARICE HAURISSA Diwakili Oleh : IRIANI, SH
58 — 35
  • Tergugat Il), atas dasar kondisi dan keadaan yang penuhketerbatasan baik dari segi domisili/tempat tinggal dan ekonomi masingmasing para Ahli Waris pada akhirnya seluruh Para Ahli Waris secaraLISAN telah sepakat bersama agar dalam pengurusan/penyelesaiantanah yang diatasnya terdapat rumah dinas/rumah Negara MilikPemerintah Daerah Kabupaten Sorong yang diperuntukkan/dijualkepada (alm) Adolf Haurissa sebagai pengharagaan atas jasajasa (alm)Adolf Haurissa semasa aktif menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA PALANGKARAYA Perdata Agama
Register : 27-01-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 11-05-2019
Putusan PA PALANGKARAYA Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Plk
Tanggal 20 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 1
  • FC Surat Keterangan dari dinas kependudukan dan catatan sipilyang dikeluarkan pada tanggal 27 Agustus 2015,2. FC Kartu Keluarga3. Tanggapan tertulis atas Gugatan Cerai tanggal 16Februari 2017 dimana tidak terdapat salam pembuka yaitu"Assalamualaikum wrWb" dan salam penutup"wassalamu'alaikum wr. Wb."4.b Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak karena Tergugatbekerja untuk mencukupi kebutuhan diri Tergugat sendiri saja,sedangkan yang mencukupi kebutuhan rumah tangga bersamaadalah Penggugat.