Ditemukan 4979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipisang sipinang sipil.yang sipenyang sikinyang sikilang
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 19-11-2019 — Putus : 20-02-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 57/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 20 Februari 2020 — Penggugat:
EMAN SULAEMAN, S.Pd., M.Pd.
Tergugat:
BUPATI PANDEGLANG
280 — 269
  • Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 7 Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan penjatuhan hukuman disiplinbagi:a.
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 10-07-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
73 — 27
  • Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 03-04-2014 — Putus : 02-09-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 72/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 2 September 2014 — 1.BRENMARD DODI TUHULERUW,2.SIMON BENONY LARATMASE, DKK;1.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,2.Ir. SAID ASSAGAFF
121 — 40
  • KPUDuntukmenyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepaladaerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannyapenjabat kepala daerah ;4 Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan WakilKepalaDaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3),Sekretaris Daerah melaksanakan tugas seharihari kepala daerahsampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah ;Pasal 132I Penjabat Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130ayat (3) dan Pasal 131 ayat (4), diangkat dariPegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 03-08-2017 — Upload : 25-09-2017
Putusan PN GARUT Nomor 85/Pid.B/2017/PN Grt
Tanggal 3 Agustus 2017 — RESTU FAUZI BIN (Alm) H. TOTONG PATONAH
260 — 102
  • Grt.Asep pergi kerumah Terdakwa kemudian saksi bersama anggota Polrilainnya melakukan penyelidikan dan penggeledahan ternyata benarHandphone korban ada di rumah Terdakwa dan dalam penguasaanTerdakwa dan setelah kami interogasi kemudian Terdakwa mengakuiperbuatannya telah melakukan pembunuhan terhadap Fahmi NisaNurbayani ;Bahwa saksi tidak mengetahui tentang keberadaan kedua orang sipilyang yang menurut Saksi Asep mengantarkan Terdakwa kerumahnyadan juga mengantarkan anggota polisi kerumahnya karena
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 01-04-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 11-07-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 3/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat:
JULIANDO NAINGGOLAN, S.H., M.H.
Tergugat:
BUPATI TEBO
237 — 190
  • .), makaPara Penggugat adalah sebagai korban sistem yang burukdalam birokrasi Dinas Perhubungan, sehingga dalam perkarapidana mereka dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan;b) Bahwa, dalam penjelasan Pasal 23 ayat (3) UndangUndang No. 43 Tahun 1999 : "Berhubung dengan itu makadalam mempertimbangkan apakah Pegawai Negeri Sipilyang telah melakukan tindak pidana kejahatan itu akandiberhentikan atau tidak, haruslah dipertimbangkan faktorfaktor yang mendorong Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan melakukan
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 04-10-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 20-01-2020
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 28/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
USDI NINGSIH
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
169 — 78
  • Jabatan : Pelaksana Unit Kerja: KelurahanTamberan Kota Pangkalpinang Instansi : Pemerintah Kota PangkalpinangKEDUA: Terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atasperkaranya yang telah memiliki kKekuatan hukum tetap PegawaiNegeri Sipil sebagaimana diktum KESATU diberhentikantidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil padaPemerintah Kota Pangkalpinang tanpa hak pensiunberdasarkan peraturan Perundangundangan yang berlaku.KETIGA: Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 13-02-2017 — Putus : 12-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 03/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 12 Juli 2017 — 1. Nama : IDRUS SOAMANGON, S.Pi.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula; Tempat tinggal : di Dusun Anggrek, RT/RW 006/002, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 2. Nama : SUBHAN ABDUL LATIF BUAMONA, S.E.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Sula; Tempat tinggal : di Jalan PLN, RT/RW 001/001, Desa Fogi, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK-FM/II/2017, tanggal 10 Februari 2017 memberikan kuasa kepada: 1) FAHRUDDIN MALOKO, S.H.; 2) ISKANDAR YOISANGADJI, S.H., M.H.; 3) KUSWANDI BUAMONA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum Fahruddin Maloko dan Rekan, beralamat Kantor di Jalan Yasin Gamsungi, RT/RW 002/001, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; Melawan: 1. Nama Jabatan : GUBERNUR MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : di Jl. Lintas Halmahera, Sofifi, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 835/264/G, tertanggal 13 Maret 2017 memberikan kuasa kepada : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 2. BURNAWAN, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., Kepala Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., Kepala Sub Bagian Litigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 5. A. SETIAWAN DWI PUTRANTO UTOMO, S.H., M.Eng., Kepala Sub Bagian NonLitigasi Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 6. MUHDI SOAMOLE, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 7. SOFYAN HADI, S.H., M.H., Staf Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; 8. SANY RAIS, S.H., Staf Bagian Perundang-Undangan Biro Hukum Setda Provinsi Maluku Utara; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak Nomor 1, Sofifi, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 2. Nama : HIDAYAH T. SOAMOLE, S.T.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD; Tempat tinggal : di Aspol RT.006/RW.012, Desa Fatce, Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara; 3. Nama : MULKI PORA, S.H.; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Anggota DPRD; Tempat tinggal : di Desa Orifola, Kecamatan Mangoli Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/SK/IV/2017, tanggal 3 April 2017 keduanya memberikan kuasa kepada : 1. NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H.; 2. BARBALINA MATULESSY, S.H., M.Hum.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat dan Konsultan Hukum, beralamat kantor di Kelurahan Wainitu, RT.002/ RW.004, samping swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;
777 — 166
  • menjelaskan sebagai berikut : dalam hal anggotaHalaman 10 dari 68 Halaman Putusan Nomor 3/G/2017/PTUN.ABNpartai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan pemberhentiannya sahsetelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatanhukum tetap;4) Bahwa selain itu Asas Akuntabitilas, tidak dilaksanakan saat prosesdikeluarkannya objek sengketa a quo, yang mana dalam objeksengketa a quo di proses oleh subjek yang bukan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama
Register : 24-02-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PA MALANG Nomor 580/Pdt.G/2021/PA.MLG
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
60 — 18
  • Bahwa, Eksepsi Relatif : dalil dalil eksepsi Relatif yangdiajukan Termohon tidak dapat dibenarkan, mengingat ketentuandalam pasal 3 ayat (1) PP. 45/1990 dengan tegas menentukanbahwa, PP.45/1990) hanya berlaku bagi setiap pegawai negeri sipilyang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebihduhulu dari pejabat (walaupun secara teoritis telah masuk kategoripakar hukum, tetapi analisisnya masih kurang);DALAM POKOK PERKARADALAM KONVENSI1.
Pengadilan DILMIL III 19 JAYAPURA Pidana Militer
Register : 07-04-2010 — Putus : 22-04-2010 — Upload : 31-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 54-K/PM.III-19/AD/IV/2010
Tanggal 22 April 2010 — Terdakwa I : ALADIN, Pratu / 31030393050483 Terdakwa II : NAPSENG, Serda / 21040217911283 Terdakwa III : RUSDI D TODUHO, Pratu / 31030390730183 Terdakwa IV : AHMAD, Pratu / 31040425141183 Terdakwa V : ROIS, Prada / 31060649380186 Terdakwa VI : SATMANTO, Pratu / 31030380910582 Terdakwa VII : LAODE TONIMA, Pratu / 3103039701183 Terdakwa VIII : KAMIM, Pratu / 31030650780883 Terdakwa IX : ALBAR, Pratu / 31030701361281 Terdakwa X : FELIX TOKAY, Pratu / 31030701381281 Terdakwa XI : BASIR MAKMUR, Pratu / 31030340820781
49 — 46
  • Bahwa kemudian Saksi melihatanggota mencegat truk sipilyang sedang lewat di Jl. didepan Mako setelah mereka naiktruk mereka berangkat, baruSaksi menuju) gudang senjatadan melakukan pemeriksaankeadaan gudang senjata, Saksimelihat gudang senjatapintunya terbuka kemudianSaksi memerintahkan anggotajaga yang tersisa untuk stanbydan sambil mengamankan gudangsenjata selanjutnya Saksikelliling kompi mengumpulkandan menenangkan' ibuibu dibelakang setelah Saksi yakinibu ibu sudah tenang Saksikembali ke gudang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 20-01-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2591 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 Januari 2016 — ARISTA KURNIASARI binti BUDIHARJO
223 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atauperbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganyamerupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, perbuatanmana dilakukan Terdakwa dengan caracara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa yang dalam kesehariannya adalah Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 29-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 62/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
AGUS TRIAS YATMOKO, SH.
Tergugat:
BUPATI LOMBOK TIMUR
150 — 135
  • bUndangUndang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara dan Pasal 250 huruf b Peraturan pemerintah Nomor11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwaPNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila dihukumpenjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan;... dstnya.MEMUTUSKAN:KESATU:Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 17-03-2020 — Putus : 20-07-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 20 Juli 2020 — Penggugat:
Ir Yudi Wahono Dess bin Alm Radi
Tergugat:
Walikota Cirebon
353 — 213
  • Bahwa norma hukum dalam penerbitan objek sengketa bukanmengenai pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang terkena penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadiatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil.
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp
Tanggal 9 Maret 2017 — YOHANA, S.KM binti MASNUR
130 — 64
  • pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4/75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba jaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
    pelaksanaan sensusbarang daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2008beserta lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.4 / 75/ VIll / 2007, tanggal 07 April 2008.30.Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan keramba Jjaring apung(KJA) Nomor : 523/2053/KDP/2008, tanggal 23 Desember 2008.31.1 (satu) lembar Harga perkiraan sendiri (OE) yang terdapat tandatangan SdrSUHADI.32.1 (satu) lembar Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 18/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 3 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : JODI VALDANO, SH
Terbanding/Terdakwa : M. YASIRWAN Bin M. YUSUF
167 — 75
  • YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikHalaman 2 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015tanggal 08 Juni 2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawan yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
    YUSUF selaku Pegawai Negeri Sipilyang menjabat sebagai Kepala Seksi Peralatan pada Bidang Bina TeknikDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan berdasarkan KeputusanHalaman 22 dari 177 Halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT PBRBupati Pelalawan Nomor KPTS.821.2/BKD/567/2015 tanggal O8 Juni2015tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan PemerintahKabupaten Pelalawanyang bertindak selaku Pejabat Pelaksana TeknisKegiatan Rehabilitasi
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 27-01-2020 — Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-06-2020
Putusan PTUN PALU Nomor 5/G/2020/PTUN.PL
Tanggal 3 Juni 2020 — Penggugat:
Dr. NISBAH, S.Sos,M.Si
Tergugat:
REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO (UNTAD),
475 — 432
  • Bahwa Posita Poin 3, 4, dan 5 halaman 6 dalam Surat Gugatanyang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat pangkat,golongan serta jabatan fungsional lektor untuk menduduki jabatansebagai Wakil Dekan tidak relevan karena objek sengketa tidakberkaitan dengan pembatalan status/kedudukan Penggugat sebagaiPegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional lektor kepala,tetapi objek sengketa (SK Rektor Nomor 7561/UN28/KP/2019)berkaitan dengan pembatalan penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 10-08-2017 — Upload : 06-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/MIL/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — DWI SAPTADJI
103 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sri Muchirah dengan kwitansitertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesarRp2.255.6000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enamratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh PemohonKasasi, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku timauditor yang telah melakukan pemeriksaan.Hal. 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017Bahwa dalam pertimbangan ini jelas adanya keterlibatan masyarakat sipilyang ikut bertanggung jawab mengenai uang koperasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Putus : 23-09-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 324 K/TUN/2013
Tanggal 23 September 2013 — Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM, M, Ec vs REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, dkk
88 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini dapat dilinat dari tidakadanya nama PENGGUGAT tercantum pada Objek Gugatan 3;Bahwa TERGUGAT 3 kembali tidak memberikan tugas mengajar padaSemester Akhir 2011 2012 kepada PENGGUGAT sebagaimana dapatdilihat dari tidak adanya nama PENGGUGATtercantum pada ObjekGugatan 5;Bahwa PENGGUGAT diperiksa oleh Tim Pemeriksa yang dibentuk olehTERGUGAT 2 pada tanggal 24 November 2011 atas dugaan pelanggaranPasal 4 Ayat 3, PP No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang dilakukan oleh PENGGUGAT
Pengadilan PA BENGKAYANG Perdata Agama Perceraian
Register : 30-01-2013 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 10-06-2014
Putusan PA BENGKAYANG Nomor 0042/Pdt.G/2013/PA.Bky
Tanggal 25 Nopember 2013 — H. Zaini Nur bin Abu Bakar vs Hj. Neni Lydia binti Sidik Ladjim
61 — 33
  • Setelah melangsungkanpernikahan antara Termohon dengan Pemohon tidak langsung tinggal dirumah sendiri.Akan tetapi berpindahpindah, karena Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang selalu dipindahtugaskan. Termohon selalu dengan setia mendampingi Pemohonkemanapun Pemohon pindah tugas. Setelah beberapa tahun selalu berpindahpindahtugas dan akhirnya Termohon dan Pemohon tinggal dirumah sendiri di Jalan GunungKerinci No. 22A RT. 57 RW.
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 03-11-2010 — Putus : 19-01-2011 — Upload : 11-10-2011
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 110
Tanggal 19 Januari 2011 — Serka Agus Priatin
46 — 37
  • Bahwa.......Bahwa saat itu) Saksi sempat menanyakan kepada Saksi17Ill Serka Agus Prihatin dari mana Saksi IIISerka Agus Priatin mendapatkan shabu tersebutdan dijawab oleh Saksi III Serka Agus Priatinbahwa shabu tersebut diperoleh dari orang sipilyang Saksi lupa namanya.Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2009pada malam tahun baru, Saksi bersama Saksi IIPraka Budi Pitoyo berangkat lagi ke Bukittinggiuntuk mengecek anggota Yonif 131/Brs yangmelaksanakan tugaS pengamanan di GudmulapBukittinggi.Bahwa
Pengadilan PA BIMA Perdata Agama
Register : 18-01-2016 — Putus : 23-02-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0131/Pdt.G/2016/PA.Bm
Tanggal 23 Februari 2016 — Penggugat melawan Tergugat
28 — 16
  • Rustam )Hal 74 dari 13 Putusan Nomor 131/Pdt.G/2016/PA.Bmpada tanggal 4 Desember 2015 agar hidup rukun kembali dalam membinarumah tangganya namun tetap tidak berhasil;Bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang tunduk pada PP No.10 tahun 1983 sebagaimana telah diubah danditambah dengan PP Nomor 45 tahun 1990, maka Majelis Hakim telahmemberi kesempatan yang cukup kepada Penggugat untuk mengurus suratizin dari pemerintah Kabupaten Bima, namun sampai batas waktu yang telahdiberikan