Membebankan biaya yang timbul dari permohonan inikepada pemohon sejumlah Rp96.000,00 (sembilan puluhenam ribu rupiah);Demikian ditetapbkan pada hari Selasa tanggal 19Nopember 2019, oleh Bonny Sanggah, S.H., M.Hum, HakimPengadilan Negeri Pontianak sebagai Hakim Tunggal yangditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan mana diucapkanpada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum,dengan dibantu) oleh Sandra Dewi Oktavia, SH., sebagaiPanitera Pengganti padaPengadilan Negeri tersebut dan dihadiri

oleh Pemohon ;Panitera HakiPengganti m,Sandra Dewi Oktavia, Bonny Sanggah, SH., M.SH.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (duaridu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Senintanggal 24 Januari 2014 oleh kami BONNY SANGGAH, SH. M.Hum. sebagai HakimKetua Majelis, H.TOTOK PRIJO SUKANTO,SH.MH dan SUSI SAPTATI, SH.MHMasingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, olen Majelis Hakim tersebutdengan dibantu oleh NURHAIDAH, SH.

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MH BONNY SANGGAH, SH. M.Hum.tidSUSI SAPTATI, SH.MH Panitera Pengganti,tidNURHAIDAH, SH.

TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MH selaku Hakim Ketua, BONNY SANGGAH,SH.M.Hum. dan SUNDARI, SH.MH. masingmasing selaku Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin10tanggal 01 Mei 2013 Nomor 599/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Bjm., putusan tersebut padahari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum oleh HakimKetua beserta para Hakim Anggota tersebut, H.

Hakim Ketua.tid tidBONNY SANGGAH, SH.M.Hum. H. TOTOK PRI KANT H.MHtidSUNDARI, SH.MH.Panitera Pengganti.tidH.MASRUNI.

Temangung melakukan Penetapan pemenang lelangpada tanggal 14 Mei 2013 pukul 7.00 s/d 10.00 WIB;Pokja ULP Kabupaten Temangung melakukan Pengumumanpemenang lelang pada tanggal 14 Mei 2013 pukul 10.01 s/d 23.59WIB;Masa sanggah, tanggal 15 Mei 2013 pukul 00.00 s/d 20 Mei 2013.pukul 23.59 WIB;Masa Sanggah Banding, tanggal 21 Mei 2013 s/d 25 Mei 2013;Pejabat Pembuat Komitment (PPK) menerbitkan Surat PenunjukanPenyedia Barang/Jasa pada tanggal 29 Mei 2013;Penandatanganan Kontrak antara Pejabat Pembuat Komitment

Bahwa berdasarkan pasal 4 huruf (a) Peraturan Kepala Lembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang JuknisOperasional Daftar Hitam, menyatakan bahwa badan usaha yangberkedudukan sebagai Pusat dikenakan sanksi Daftar Hitam, maka sanksitersebut juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan badan Usahayang bersangkutan;Bahwa berdasarkan Surat Nomor 2946/LKPP/DIV.2/PENG/06/2013, perihaltindak lanjut pengaduan, tertanggal 4 Juni 2013, dari kepala bidangpenyelesaian sanggah

Kemudian atas jawaban ULP Kabupaten Temanggungtersebut, Penggugat tidak mengajukan sanggah banding, karena upayasanggah banding bukan merupakan banding administrative sebagaimanadimaksud dalam ketentuan peradilan tata usaha Negara;Bahwa dengan adanya Peserta Lelang yang terkena sanksi daftar hitamnamun tetap diikutsertakan, maka dalam proses pelelangan PembangunanGedung IGD RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2013tersebut, Pokja ULP Kabupaten Temanggung dapat dikatakan telahmelakukan penilaian

eksepsikompetensi Eksepsi Error In PersonaEksepsi Diskualifikasi/Gemis AanhoedannigheidBahwa dalam perkara a quo, Penggugat bukan orang/Badan Hukum yangmempunyai hak dan berkapasitas untuk menggugat, atau Penggugat tidakmemiliki Persona Standi in Judicio didepan Pengadilan Tata Usaha NegaraSemarang atas perkara a quo, hal ini dikarenakan Penggugat merupakansalah satu peserta lelang yang secara administrasi jika tidak puas terhadaphasil lelang yang diikutinya harus' melalui tahapan melakukanpenyanggahan maupun sanggah

suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersedia upaya hukumHalaman 23 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUNMDN.10.11.administratif, maka upaya administratif harus dijalankan terlebihdahulu dengan melakukan surat sanggahan dan bilamana Jawabandari Tergugat tidak memuaskan Penggugat, dapat dilanjutkan denganmenyampaikan surat sanggahan banding yang ditujukan kepadaMentri/pimpinan lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dimanasanggah pertama dilakukan 5 (lima) hari kerja setelah pengumumanpemenang, dan sanggah

banding dilakukan 5 (lima) hari kerja setelahjawaban sanggah pertama diterima;Bahwa secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 82 angka 1sampai 4 Perpres No. 54 tahun 2010 ada ketentuan mengenaisanggah banding yang berbunyi sebagai berikut:Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahandari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri /Pimpinan Lembaga / Kepala Daerah /Pimpinan Institusi paling lambat5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan;A.

diberikan hak oleh ketentuan hukum yangberlaku;Bahwa padahal bilamana jawaban sanggahan banding tidakmemuaskan pada diri Penggugat, maka Penggugat dapat mengajukanGugatan Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tinggi Tata usahaHalaman 24 Putusan Nomor : 51/G/2018/PTUNMDN.12.13.14.15.Negara sebagai peradilan tingkat pertama yaitu pada PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Medan;Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum bilamana Penggugatmelakukan sanggahan banding, maka Penggugat diwajibkan untukmenyerahkan jaminan sanggah

yangsangat tidak benar dan merupakan dalil yang sesat dan menyesatkanoleh karena Tergugat telah melakukan proses lelang sesuai denganprosedur sebagaimana yang ditentukan berdasarkan ketentuanPeraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 4 Tahun 2015 serta petunjuk tehnisnya serta ketentuanoperasional pengadaan barang/jasa secara elektronik, hal ini dapatdibuktikan dengan hanya Penggugat sendiri saja yang mengajukanhak sanggah

CLEOSA CIPTAENGINEERING belum genap berdiri 3 (tiga) tahun, sehinggapengalaman kerja tidak menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh CV.CLEOSA CIPTA ENGINEERING;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas olehkarena buktibukti pembanding yang diajukan oleh Tergugat sudah sesuaidengan Surat Jawaban Sanggah Tergugat, maka Majelis Hakimberpendapat dalil dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat

Tergugat, Ketut HariantoSebelah timur : Wayan Sumatra, I nyoman PunduhSebelah selatan : I Gusti Widia, Nyoman Simpen, Mangku Bagiarta,Ketut Kapret, Made suyasaSebelah barat : Wayan Sukasari, Made RauhSehingga batasbatas yang didalilkan Penggugat tidaklah benarBahwa posita poin 3 adalah tidak benar karena sebenarnya dari Penggugat masihbujangan ingin menguasai tanah hak milik Tergugat tetapi karena ketidakberdayaan Tergugat sehingga sebagian tanah dikuasai dan dibanguni Penggugatberupa rumah, ruko, sanggah

setiap orang/badan yang secara nyata mempunyai suatu hak dan/ataumanfaat atas bumi yang menjadi subyek suatu pajak sesuai dengan ketentuan Pasal4 ayat (1) UU No.12 Tahun 1985 menyatakan:yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan hukum yang secara nyatamempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan ataumemiliki menguasai dan/ atau. = memperoleh = manfaat atasbangunan;Bahwa sebagian tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat DR serta di dirikan ataudibanguni 4 buah rumah, sanggah

sengketa, sesuai denganyurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 1072 K / Sip/ 1982, Tanggal 1 Juni1983, dengan kaidah hukum: gugatan harus diajukan kepada siapa yang secaranyata menguasai barangbarangsengketaBahwa Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum sesuai denganPasal 1365 Kitab Undangundang Hukum Perdata dengan unsurunsurnya sebagaiberikut:1 Adanya suatu perbuatanSuatu perbuatan melawan hukum diawali dengan adanya perbuatan dari pelakuyakni Tergugat DR yang membuat rumah, ruko, sanggah

berikut:Sebelah utara : Kadek Ardika, Penggugat, Tergugat, Ketut HariantoSebelah timur : Wayan Sumatra, I nyoman PunduhSebelah selatan : I Gusti Widia, Nyoman Simpen, Mangku Bagiarta,Ketut Kapret, Made suyasaSebelah barat : Wayan Sukasari, Made RauhSehingga batasbatas yang didalilkan Penggugat tidaklah benarBahwa dari Penggugat masih bujangan ingin menguasai tanah hak milik Tergugattetapi karena ketidak berdayaan Tergugat sehingga sebagian tanah dikuasai dandibanguni Penggugat berupa rumah, ruko, sanggah

Perkara Gugatan Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Ampdan dibanguni Penggugat berupa rumah, ruko, sanggah , Garase tetapi Tergugat denganrasa hormat dan bakti kepada leluhur atau pewaris untuk menjaga bukti yang kuat sertaotentik, berupa hak milik pipil No. 90, persil No.5, terletak di kelasiran Delod Pasar, DesaMenanga, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dengan NomorSPPT :51.07.010.018.000.0112.7. sehingga Tergugat juga mengakui jika Penggugatmemang menguasai tanah sengketa;Menimbang, bahwa

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000, (duaribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariKamis tanggal 10 Juli 2014 oleh kami BONNY SANGGAH, SH. M.Hum. sebagaiHakim Ketua Majelis, SUSI SAPTATI, SH.M.H. dan GATOT SARWADI, SH.Masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebutdengan dibantu oleh ROTUA NILAWATI, SH.

Penuntut Umum dan terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,TtdSUSI SAPTATI ,SH,MHTtdGATOT SARWADI,SHTtdBONNY SANGGAH ,SH, MHumPanitera pengganti,TtdR. NILAWATI, SH

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa makadiganti dengan pidana kurungan selamaMemerintahkan barang bukti berupa :e 1 (satu) unit LCT Candi Laras Abadi 04 berikut dokumennya.Dikembalikan kepada terdakwa.e +2.900 (dua ribu sembilan ratus) liter BBM jenis solar.Dirampas untuk Negara.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, ( lima riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabutanggal 07 Januari 2015 oleh kami BONNY SANGGAH

Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Ketua,BONNY SANGGAH, SH.M.Hum.Hakim Anggota, Hakim Anggota,CCJ 1M waeCHRISFAJAR SOSIAWAN, SH. MH. FERRY SORMIN, SH.MH.Panitera Pengganti,ACHMAD MURDJANI, SH.

karenanya dengan pidanapenjara selama 6 (enam) bulan.Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan.Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.Menetapkan barang bukti berupa :e 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau Keris beserta sarungnya.Dirampas untuk dimusnahkan.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500, (dua ribu limaratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariSenin tanggal 18 Mei 2015 oleh kami BONNY SANGGAH

BONNY SANGGAH, SH.,M.Hum.FEMINA MUSTIKAWATI, SH.,MHPanitera Pengganti,YANDE NATHALINA, SH

Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepadaPemohon sebesar Rp. 166.000, (Seratus enam puluh enam riburupiah) ;Demikian ditetapbkan pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018, olehBONNY SANGGAH, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaiHakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, Penetapan manadiucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengandibantu oleh IRMA.H.HARAHAP, S.H sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Negeri tersebut serta dihadiri

oleh Pemohon ;Panitera Pengganti HakimIRMA.H.HARAHAP, S.H BONNY SANGGAH, S.H, M.Hum Perincian biaya :Biaya pendaftaran Rp 30.000,Panggilan Rp 75.000,Meterai Rp 6.000,Hak Redaksi Rp 5.000,Biaya Proses Rp 50.000,Jumlah Rp 166.000, (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

TOTOKPRIJO SUKANTO, SH.MH selaku Hakim Ketua, BONNY SANGGAH, SH.M.Hum. danSUSI SAPTATI, SH.MH. masingmasing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 20 Nopember 2013 Nomor1407/Pen.Pid.Sus/2013/PN.Bjm., putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggotatersebut, H. MASRUNI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadirioleh M.

Hakim Ketua.ttd ttdBONNY SANGGAH, SH.M.Hum. H. TOTOK PRIJO SUKANTO, SH.MHttdSUSI SAPTATI, SH.MH.Panitera Pengganti,tidHMASRUNI.

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,(dua ribu lima ratus rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari KAMIS tanggal 25 JUNI 2015 oleh kami BONNY SANGGAH, SH.Hal 10 dari 11 halaman, No. 389/Pid.B/2010/PN.Bjm.M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH. danKAIRUL SOLEH, SH.

,MH BONNY SANGGAH, SH.,MHumtidKAIRUL SOLEH, SHPanitera Pengganti,tidAULIA RAHMI, SHHal 11 dari 11 halaman, No. 614/Pid.Sus/2015/PN.Bjm.

:e 1 (satu) buah kotak wakaf celengan Mesjid AlMugabis yang berisi uangsebanyak Rp.335.000, (tiga tiga puluh lima ribu rupiah).Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Pengurus Mesjid AlMugqabis.e 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy warna merah dengan nomorPolisi DA 6115 ABL.Dikembalikan kepada terdakwa.e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua riburupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hariRabu, tanggal 24 Juni 2015 oleh kami BONNY SANGGAH

,M.H BONNY SANGGAH, S.H.,M.Hum.ttdKAIRUL SOLEH, S.H.Panitera Pengganti,ttdYANDE NATHALINA, SH

,MH selaku Hakim Ketua, BONNY SANGGAH,SH., MHum dan FEMINA MUSTIKAWATI, SH., MH masing masing sebagaiHakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dandidampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu AULIA RAHMI, SHPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh DWIERNI WIDAYATI, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;Hakim Anggota, Hakim Ketua,BONNY SANGGAH, SH.

Bahwa keputusan pelelangan gagal merupakan proses/tahapan yang diaturdalam pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 PengadaanBarang dan Jasa (vide bukti T 3);9.Bahwa....Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Pelelangan Gagal,pasal 81 (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menentukan upayayang dapat ditempuh oleh Penggugat adalah melakukan prosedur sanggahkepada Tergugat dan jika sanggah ditolak maka Penggugat dapatmengupayakan sanggah banding kepada Menteri Pekerjaan

Pengadaan AlatUkur Hidrologi Nomor KU.03.01/BBWSMS/59 tanggal 28 Maret 2011 (vide buktiTY pcre cere ere meee reece entenommeen tenerBahwa keputusan pelelangan gagal merupakan proses/tahapan yang diaturdalam pasal 81 ayat 3 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 PengadaanBarang dan Jasa (vide bukti T II );Bahwa jika Penggugat merasa keberatan dengan Keputusan Pelelangan Gagal,pasal 81 (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, menentukan upaya yangdapat ditempuh oleh Penggugat adalah melakukan prosedur sanggah

kepada17Tergugat dan jika sanggah ditolak maka Penggugat dapat mengupayakansanggah banding kepada Menteri Pekerjaan Umum; Dari fakta hukum tersebut diatas terbukti Peraturan Presiden Nomor 54 tahun2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah mengatur dengan jelasupayaupaya yang harus dilakukan oleh Penggugat;Berdasarkan dalildalil tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakimmenerima Eksepsi Tergugat II; B.

Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugatpada angka 9 yang pada intinya mendalilkan bahwa setelah tahapanevaluasi penawaran dan dinyatakan tiga perusahaan yang lulus makaTergugat seharusnya melakukan tahapan berikutnya yaitu penetapanpemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah dan penerbitanSPPBJ, Tergugat II menolak dengan tegas dalil tersebut, karenaTergugat menemukan adanya buktibukti/datadata terjadinyapersaingan tidak sehat pada CV.

03 Maret 2011; Pemberian penjelasan 21 Februari 2011; Batas....Batas akhir penyampaian pertanyaan 22 Februari2011; Penyampaian Berita Acara PemberianPenjelasan (BAPP) 23 Februari 2011; Pemasukan dokumen penawaran 23 Feb s/d 04 Maret2011; Batas akhir pemasukan dokumen penawaran 04Maret 2011 pukul 10.00 Wib; Pembukaan dokumen penawaran 04 Maret2011 pukul 10.01 Wib s/d selesai; Evaluasi penawaran 07 Maret s/d 11 Maret 2011; Penetapan pemenang 14 Maret 2011; Pengumuman pemenang 15 Maret 2011; Masa sanggah

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasatanggal 24 Februari 2015 oleh kami BONNY SANGGAH, SH.M.Hum sebagai HakimKetua Majelis, FERRY SORMIN, SH. MH dan FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH. Masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebutdengan dibantu oleh ACHMAD MURDJANI, SH.

Penuntut Umum dan terdakwa.Hakim Ketua,BONNY SANGGAH, SH.M.Hum.Hakim Anggota, Hakim Anggota,FERRY SORMIN, SH. MH. FEMINA MUSTIKAWATI, SH. MHPanitera Pengganti,ACHMAD MURDJANI, SH.Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 147/Pid.B/2014/PN.Bjm

., (tiga ratus empatpuluh satu ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Pontianak, pada Hari SENIN , tanggal 22 Juli 2019, olehkami BONNY SANGGAH, SH. MHum., sebagai Hakim Ketua, RIYA NOVITA,SH.

., masingmasing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pontianak,Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Ptk. tanggal 18 Juni 2019, putusan tersebutdibacakan pada hari KAMIS tanggal 25 Juli 2019 , yang diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh BONNY SANGGAH, SH. MHum.,sebagai Hakim Ketua, MARYONO , SH. M.Hum., dan RENDRA, SH., MH.

BONNY SANGGAH, SH., MHum.ttdRENDRA, SH., M.H.Panitera Pengganti,ttd13URAY JULITA, SH.,Perincian biaya:1 Pendaftaran; Rp 30.000,002 Biaya Proses; Rp 50.000,003 PNBP; Rp 20.000,00A. Panggilanpanggilan ; Rp 225.000,005 Matera; Rp 6.000,006 Redaksi; Rp 5.000,00Jumlah; Rp 341.000,00.,(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);14

Bahwa tanah dimaksud di atas diperoleh oleh Almarhum Nengah Wiryadari membeli pada tahun sebelum tahun 1950, semasa hidupnyaAlmarhum Nengah Wilrya bersama istrinya hidup dan bertempat tinggal di atastanah tersebut serta membangun tempat persembahyangan keluargayang dinamakan Sanggah yang hingga saat ini masih ada, dan di atastanah tersebut itu pula Penggugat Rekonvensi dilahirkan dan dibesarkanoleh Almarhum Nengah Wirya, serta Penggugat Rekonvensi danAlmarhum Nengah Wirya beserta keluarga hidup bersama

Nengah Wiryabeserta istri dan anakanaknya tinggal di situ, dengan membangunrumah dan sanggah tempat sembahyang; Bahwa setelah Nengah Wirya meninggal dunia, Jero Puri masihtinggal di obyek sengketa bersama suaminya dan anaknya 1 orangatas seijin Made Dasih; Bahwa setahu saksi sebelum tinggal di obyek sengketa, MadeSubrata tinggal di Pajang kemudian pernah pula tinggal di KarangTaruna; Bahwa sekarang yang tinggal di obyek sengketa adalah Made Dasihbersama anaknya dan Jero Puri bersama anakanaknya;

Nengah Sukarthi dan Made Dasih di hadapan PemukaAgama Hindu Ida Pedanda Gede Keniten Gerya Sindu dimana padasaat itu saksi menjadi saksi yang juga ikut menanda tangani suratpernyataan tersebut, pada saat itu Ni Nengah Sukerthi membawasurat pernyataan tersebut kepada saksi kemudian bersamasamakami ke Pemuka Agama Hindu Ida Pedanda Gede Keniten GeryaSindu untuk dibacakan, disumpah dan ditanda tangani surat tersebut;Bahwa foto pertama menunjukan tempat persembahyangan/SanggahTergugat/ Made Dasih, Sanggah

tersebut sudah ada sejak saksimasih kecil sampai dengan sekarang Sanggah tersebut masih adadan foto yang kedua adalah foto tempat Persembahyangan/Merajanyang dibuat oleh Gusti Made Arka;Bahwa ketika saksi berumur 17 tahun tahun 1967, Nengah Wiryapernah bercerita pada saksi tentang kepemilikan tanah sengketa;Bahwa Nengah Wirya meninggal dunia tahun 1970;Bahwa Made Subrata mulai tinggal di obyek sengketa 25 tahunsetelah Nengah Wirya meninggal dunia;2.

Wiryadan tanah tersebut masih luas, sedangkan sekarangtinggalseparohnya;19Bahwa saksi dahulu pernah tinggal di sebelah/berbatasan pagardengan obyek sengketa sejak saksi berumur 9 tahun dan saksi keluardari lingkungan tersebut ketika berumur 17 tahun;Dahulu yang tinggal di tanah tersebut adalah Nengah Wirya denganistridan anaknya;Bahwa dahulu saksi sering ke lokasi tanah tersebut ketika NengahWirya masih hidup;Bahwa dahulu di lokasi tanah tersebut ada bangunan rumah indukdean ada tempat persembahyangan/Sanggah

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp5.000,(lima ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa tanggal 12Februari 2019, oleh Bonny Sanggah, SH.M.Hum, selaku Hakim Ketua, RiyaNovita, SH.MH., dan Rendra, SH.MH, masingmasing sebagai HakimAnggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 14 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi paraHakim Anggota tersebut

, dibantu oleh, Mahyus, Panitera PenggantiPengadilan pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh MerryAnuvia Dewi, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Riya Novita, SH.MH, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum,Rendra, SH.MH.Panitera Pengganti,Mahyus.

., dan Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum., masingmasing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakimhakim Anggota sertaSuyatmi, S.H.

,M.H.ttdBonny Sanggah, S.H.,M.Hum.,Panitera PenggantittdSuyatmi, S.H.,M.H.Salinan putusan ini sesuai aslinya.Pengadilan Tinggi JayapuraPaniteraDAHLAN, S.E.,S.H.NIP.19651231 199903 1 034 Halaman 8 Putusan NOMOR 124 /PID/2021/PT JAP