Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2014 — Putus : 16-04-2015 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 106/Pid.Sus.K/2014/PN Mdn
Tanggal 16 April 2015 — - dr. GUNAWAN, M.Kes (TERDAKWA 1) - SUNARTO, SE, MM (TERDAKWA 2) - SELAMAT J (TERDAKWA 3) -
111 — 33
  • Bahwa untuk menjamin semua ituberjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuatlah pedomanJamkesmas dan Petunjuk Tekhnis Jampersal sebagaimana ahli sebutkan.Pedoman dan Juknis ini wajiod hukumnya dipatuhi oleh setiap pengelolaJamkesmas/Jampersal.Bahwa ahli menjelaskan untuk Jamkesmas yang dibiayai adalah : 1) PelayananKesehatan Dasar yaitu : a) Rawat Jalan dan; b) Rawat Inap dan 2) PelayananTingkat Lanjutan yaitu : a) Yan Rawat Jalan Lanjutan (spelialistik); b) Yan RawatJalan Lanjutan (dalam gedung
    Bahwa untuk menjamin semua ituberjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibuatlah pedomanJamkesmas dan Petunjuk Tekhnis Jampersal sebagaimana ahli sebutkan.Halaman 56, Putusan Nomor : 106 /Pid. Sus. K/ 2014 /PN. MdnPedoman dan Juknis ini wajiod hukumnya dipatuhi oleh setiap pengelolaJamkesmas/Jampersal.Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut1)Dr.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 05-10-2020 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 65/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 22 Februari 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA SYAHPUTRA,SH
Terdakwa:
SAMSUL
168 — 13
  • Evaluasi tekhnis ;C.
    Evaluasi tekhnis ;c.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 03-05-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 14-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 4 Juli 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : Rochmadi Saptogiri
138 — 98
  • Pangkat PNS di Lingkungan BPK Rl a.n ALI SADLI.170. 2 (dua) lembar print out Sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.171. 1 (Satu) lembar print out Sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis
    Pangkat PNS di Lingkungan BPK Rl a.n ALI SADLI.170. 2 (dua) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie PetikanKeputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa KeuanganNomor:14/SK/VIIIVIII.1/2/1999, Tanggal 25 Februari 1999Tentang Pengangkatan CPNS menjadi PNS Pada PelaksanaBPK RI a.n ALI SADLI beserta lampirannya.171. 1 (Satu) lembar print out sesuai dengan SISDM BPK dengan dicap basah dan ditanda tangani oleh Sandra Nur Santie NotaPersetujuan Tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-10-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 26 Oktober 2015 — I. NASRUM HEMETO als RUM, II. WISNA BILATULA als YUSNA, III. NASIR ARIF UTIA, SE
112 — 32
  • Dansetelah terpilin pengurus UPK maka akandiusulkan ke BPMD untuk selanjutnyaditetapkan oleh Bupati dengan surat keputusansebagai pengelola dana BLM ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK diaturBerdasarkan Penjelasan V dalam bukuPetunjuk Tekhnis Operasional (PTO) PNPMMPd pada point 5.2.3 ;Bahwa sistem pelaporan kegiatan UPK Untukadministrasi dan pelaporan keuangan UPKadalah kegiatan untuk mencatat/merekamsemua kejadian/transaksi terkait denganpengelolaan keuangan di UPK mulai tahappenyusunan rencana
    penggunaan dana (RPD) yangdibuat oleh TPK tersebut sesuai kebutuhan dan beroleh persetujuan dariKepala Desa selanjutnya disertifikasi oleh Fasilitator Kecamatan/Tehnikdan pemberdayaan serta beroleh persetujuan dari PXJOK Kecamatan ;Bahwa UPK atau Unit Pengelola Kegiatan adalah unit yang mengelolaoperasional kegiatan PNPM mandiri perdesaan di Kecamatan danPengurus UPK terdiri dari ketua, sekertaris dan bendahara ;Bahwa tugas dan tanggung jawab UPK yaitu tercantum pada PenjelasanV dalam buku Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Upload : 13-02-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 51/PID.SUS.K/2013/PT-MDN
IR. FAISAL
101 — 83
  • Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No. 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.
    Faisaluntuk melakukan swakelola yang dilakukannya sejak tahun 2008 sampai dengantahun 2010 telah diketemukan beberapa kegiatan yang tidak sesuai denganspesifikasi tekhnis dan atau menyimpang dari mekanisme yang berlaku, namunpembayarannya tetap dilakukan hal ini sebagaimana tersebut dalam surat BPK RI perwakilan Sumut No : 165 / S / XVIII. MDN / 05 / 2012 tanggal 8 Mei 2012perinal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pengelolaan Keuanganpada Dinas PU Kab.
Pengadilan PN AMBON Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 17-02-2011 — Putus : 06-03-2012 — Upload : 29-05-2012
Putusan PN AMBON Nomor 27/Pid.B/2011/PN.AB
Tanggal 6 Maret 2012 — MARKUS HEHALATU;
78 — 33
  • MUSLIANTO / Pelaksana Lapangan),sedangkan fungsi pengawasan / pemantauan tersebut dilaksanakan denganmetode kerja berdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan kegiatan tersebut yangdikeluarkan oleh Dinas Sosial Prov. Maluku tahun 2009.Bahwa halhal yang saksi awasi / pantau dalam proses penyaluran BBR bagi414 KK masyarakat pengungsi / penerima Kec. Leihitu tersebut mengacukepada kontrak kerja antara Dinas Sosial Prov.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 13-08-2018 — Putus : 26-09-2018 — Upload : 16-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 101/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 26 September 2018 — Pembanding/Penggugat : BAMBANG ILHAM JUHRIE Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang berkedudukan di Jakarta melalui Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia Cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara atau DJKN Cq Kantor Wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Propinsi Kalimantan Timur Cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Timur c.q Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan
54 — 33
  • konsumenMenimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan PeradilanMahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65 angka 1 disebutkan OrganisasiKemasyarakatan/Lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan Gugatanuntuk kepentingan masyarakat *"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut di makadapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukan olehLembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat pengguna
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 27-08-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 301/Pdt/2018/PT SMG
Tanggal 27 Agustus 2018 — ANISAH lawan PT. BANK DANAMON INDONESIA Tbk, Unit Pasar Pandangan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang dkk
70 — 40
  • tersebut datas adalahmerupakan FAKTA HUKUM YANG NYATA DAN TIDAK TERBANTAHKAN jikapelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas Objek Eksekusisebagaimana Risalah Lelang Nomor 271/2010 tertanggal 15 Desember 2010yang telah dibaliknama menjadi atas nama Terlawan IV atas bantuan TerlawanV adalah telah sesuai, telah sah dan tidak berntentangan dengan ketentuanhukum yang berlaku sehingga terhadapnya tidaklah dapat dibatalkan denganalasan apapun (Vide Petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana Buku IlPedoman Tekhnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-06-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 139/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 15 Februari 2022 — Penggugat:
PT. AYUTA MITRA SENTOSA
Tergugat:
Direktur Jendral Mineral Dan Batubara Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
522 — 364
  • Bahwa Kepala Teknik Tambang PT PLM tidak berada dilokasitambang sebagai penanggungjawab tekhnis dan lingkungan sertatidak ada surat pelimpahan tugas dan tanggungjawab dari KTT PTPLM Nomor 540/345 tanggal 5 Februari tahun 2020 a.n.Sdr Rezki Arkanuddin dicabut sesuai Kepmen ESDM Nomor1827/30/MEM/2018, Tergugat II Intervensi menanggapinya sebagaiberikut :l KTT PT. Panca Logam Makmur yakni Sdr. Muh.
Pengadilan PN MAROS Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 23-08-2018
Putusan PN MAROS Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Mrs
Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat:
Kementerian PU Pejabat Pembuat Komitmen Kota Maros
Tergugat:
PT Nugroho Lestari
152 — 68
  • PC.02/01.06/XII/2014 tanggal 1 Desember 2014yang isinya Termohon menyampaikan keberatan atas surat Pemohon karena tidaksesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.Menimbang, bahwa dari faktafakta hukum yang terungkap dipersidangandengan adanya permasalahan antara Pemohon selaku Satker dan Termohon selakuKontraktor Pelaksana maka Pemohon telah mengajukan verifikasi kepada BPKPPerwakilan Provinsi Sulawesi Selatan yang salah satu document / bukti yangdiperoleh adalah Laporan Hasil Penelitian dan Evaluasi Tekhnis
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 06-09-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN CILACAP Nomor 50/Pdt.G/2018/PN Clp
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penggugat:
PT HOLCIM INDONESIA Tbk,
Tergugat:
Kepala Kantor ATRatau BPN Kabupaten Cilacap
Turut Tergugat:
PT PERTAMINA Persero
138 — 53
  • Kerugian lain yang dapat dinilai,disamping itu penilai juga mempunyai landasan tekhnis dalam penilaian.Jadi kewenangan penilaian apakah kerugian lain yang dapat dinilai masukdiperhitungkan atau tidaknya adalah kewenangan KJPP ANA dan Rekan;9.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 168/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — ARI BIN KAMIN
68 — 17
  • Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;Bahwa tugas pokok Ahli secara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati;Bahwa
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 26-06-2018 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 75/Pdt.G/2018/PN Bpp
Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
109 — 39
  • diterima sampai derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa / lurah ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat IIyang bertindak sebagai kuasa bukanlah termasuk pihak yang dapat bertindaksebagai kuasa / wakil dari penggugat di Pengadilan ; Menimbang, bahwa selanjutnya dalam halaman 65 angka 1disebutkan Organisasi Kemasyarakatan / Lembaga Swadaya Masyarakatdapat mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat ; Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 24-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 23/ Pid.Sus - TPK / 2015 / PN.Bjm.
Tanggal 24 Juni 2015 — Ir. SUPARJO bin NGASIMAN (alm).
48 — 7
  • UPTPasar (Unit Pelaksana Tekhnis), pada tahun 2010 sebagai UPTkebersihan, sampai sekarang, saat ini tidak membawa SK tersebut.Bahwa saksi kenal dengan Drs. A. Farhan, Msi tetapi tidak ada hubungankeluarga, dan hubungan pekerjaan ada karena saudara Drs. A.Farhan, Msi, selaku Kepala Dinas Pasar Tata Bangunan yangmerupakan atasan saksi.Bahwa tugas dan tanggung jawab selaku UPT. Pasar dan UPT.Kebersihan saksi hanya sebagai formalitas, sehingga saksi tidak tahuapa tugas pokok (tupoksi) selaku UPT.
    KHARISMA JAYA AGUNG ada mengembalikan uangpembangunan pasar sungai danau sesuai dengan hasil temuanInspektorat, Rp. 260.000.000, yang telah di setor ke kas daerah.Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bjm Hal 61 dari 108Bahwa saksi mengenal saudara Jabari Karyajemika, karena dia sebagaistaf teknis dalam pembangunan pasar sungai danau tersebut, bertugasmengawasi masalah tekhnis pekerjaan dan membuat laporanlaporanhasil pekerjaan, alamat Banjarmasin.Bahwa benar Jabari Karyajemika adalah staf yang saksi
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 23-09-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 400/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat : CHAIRANI RANGKUTI Diwakili Oleh : H. Selamat, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat I : DONA ZORISDA.SE
Terbanding/Tergugat II : M. JUANDA
Terbanding/Tergugat III : YAYASAN BUKTI GADA
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Gubernur Sumatera Utara Cq Bupati Kabupaten Deli Serdang Cq Camat Kecamatan Percut Sei Tuan
52 — 46
  • Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor451 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan Operasional SekolahPada Madrasah Tahun Anggaran 2018 yang termasuk komponen kegiatanyang dibiayai oleh Dana BOS adalah :. Pengembangan perpustakaan;. Kegiatan dalam rangka penerimaan perserta didik baru (PPDB);abc. Kegiatan pembelajaran dan eksira kulikuler siswa;d. Kegiatan ulangan dan ujian;e. Pembelian bahan habis pakai;f. Langganan daya dan jasa;g.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 23-12-2019 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 06-08-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 144/G/LH/2019/PTUN.BDG
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi GIBAS
Tergugat:
1. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Subang
Intervensi:
PT. GLOBAL DAIRI ALAMI
941 — 764
  • tanggal 19 Juni 2018 yang kemudian digunakan sebagaidasar untuk penerbitan IPPT ;Halaman 19 dari 107 halaman Putusan Nomor: 144/G/LH/2019/PTUN.BDG Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Nomor : 591.4/61/DPMPTSP/2018, tanggal 5 April 2018 diberikan IzinPeruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) kepada PT.GDA dengan RencanaPenggunaan Tanah untuk Pembangunan Peternakan Sapi Terpadu, denganluasan tanah peruntukan + 600.000 M2 ; BPN/ATR Kab.Subang mengeluarkan Surat Pertimbangan Tekhnis
Pengadilan PN GRESIK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-02-2016 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PN GRESIK Nomor 46/Pdt.G/2014/PN.Gsk
Tanggal 7 Januari 2015 — Tn MOCH. SIHAB. Dkk MELAWAN WENG JIANG PING. Dkk
110 — 32
  • Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalamBuku Pedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus Buku Il Edisi 2007 dan 2008, hal mana telah terlewati danPara Penggugat pada saat itu tidak ada menyampaikan keberatan sampaidengan memasuki tahap jawaban.b.
Pengadilan PA JEMBER Perdata Agama
Register : 01-03-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PA JEMBER Nomor 1108/Pdt.G/2021/PA.Jr
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
49 — 8
  • Apabila Pembantah tidak dapat membuktikan bahwa ia adalahpemilik dari barang yang disita maka Pembantah akan dinyatakan sebagaiPembantah yang tidak benar atau Pembantah yang tidak jujur, dan sita akandipertahankan (Pedoman Tekhis Administrasi dan Tekhnis Peradilan Agamapada al. angka 4 halaman 124).Bahwa oleh karena Objek Sengketa (Objek Sita Jaminan sampai denganVl) telah beralin kepada QURAISJ WAHIDIN bin H.
Pengadilan PN Paringin Pidana Khusus Lain-lain
Register : 25-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 23-03-2020
Putusan PN Paringin Nomor 73/Pid.Sus/2019/PN Prn
Tanggal 10 Desember 2019 — Pidana H. SYAHRUJI alias H. UJI Bin SAHMINAN .alm.
116 — 32
  • Dalam hal penerbitan surat izin usahatersebut pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Balangan hanya bertugas melakukan pelayanan pembuatan sajasedangkan untuk pertanggung jawabannya atas surat izin usaha tersebutdiserahkan kepada Dinas Tekhnis yang membidanginnya dalam hal ini DinasPerdagangan sesuai dengan Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentangpenyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu daerah Pasal 9 ayat (1)berbunyi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Perijinan
Register : 08-02-2014 — Putus : 22-07-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 2/G/2014/PTUN-SMD
Tanggal 22 Juli 2014 — PT MANDIRI SEJAHTERA ENERGINDO melawan - BUPATI PENAJAM PASER UTARA; - PT PASIR PRIMA COAL INDONESIA (Tergugat II Intervensi);
416 — 288
  • Asasprofesionalisme yakni asas yang menunjukkan aparatur pemerintahan padakesungguhan dan komitmen terhadap prinisipprinsip tekhnis dan ketentuanyang menjadi acuan atau panduan dalam melaksanakan sebuah kegiatanatau pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya; sedangkan asaskepastian hukum adalah sikap kepatuhan terhadap aturan hukum dan upayamenjaga keteraturan/ keterbitan hukum yang terkait dengan pemerintahan.e Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menerbitkan obyeksengketa 1 berupa