Ditemukan 6290 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 06-04-2020 — Upload : 21-01-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 218/Pdt.G/2019/PN.Cbi
Tanggal 6 April 2020 — * Perdata - PT. KARTIKA BUANA KELOLA X YATNI ahli waris Alm. NADJIB BAHARMUZ, Dk
1521111
  • Seluas 15.378.M2 atas nama PT KartikaBuana Kelola yang berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.Bahwa dalam ketentuan Undangundang NO 40tahun 2017 tentangPerseroan Terbatas PT:Pasal 102 Yang Berbunyi : DIREKSI MEMINTA Persetujuan RUPS(Rapat Umum Pemegang Saham) untuk: a. mengalihnkan KekayaanPerseroan , b Menjadikan Jaminan Utang Kekayaan Perseroan :Bahwa Berdasarkan Fakta telah teroukti almarhum NAJDIBBAHARMUZ pada tahun2014 xpada saat menandatanganipenyerahan dan pelepasan hak hak atas tanah yang telah
Putus : 14-05-2013 — Upload : 25-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 274/Pdt.G/2012/PN.Sby
Tanggal 14 Mei 2013 — MAURITIUS RADJADINATA vs 1. JOHANES NENO, dalam kedudukannya selaku Direktur Utama PT. GOLDEN GROBALY INDONESIA (dahulu PT. GOLDEN GLOBAL INDONESIA), 2. JOHANES NENO, bertempat tinggal di Jalan Bajawa RT.035-RW.011, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur,
11742
  • GOLDEN GROBALY INDONESIA yakni Tuan TONNY HANSSEMETH telah mengalihkan 50 (limapuluh) lembar sahamnya kepadaPENGGUGAT yang kemudian disahkan melalui RUPS yang dibuat dihadapanNotaris ZANTJE MATHILDA VOSSTOMASOWA, SH. M.Kn No. 22 tanggal 09Desember 2010 sehingga berdasarkan pengalihan saham tersebut terjadiperubahan pengurus PT.
Putus : 24-07-2013 — Upload : 10-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 732 K/PID/2013
Tanggal 24 Juli 2013 — JOHN REFRA Alias JOHN KAY, Dkk
275229 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tim penasihat hukum sangat beralasan mengatakan bahwakesaksian tersebut adalah merupakan karangan Saksi sendiri denganalasan bahwa secara hukum mekanisme peralihan saham dalam suatuperseroan tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana yangdijelaskan Saksi Sait Tetlageni, melainkan harus melalui mekanisme RapatUmum Pemegang Saham (RUPS) dan lainlain ketentuan sebagaimanayang diatur UU Perseroan Terbatas.
Putus : 16-06-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1111 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 16 Juni 2020 — SOFYAN BASIR
11481353 Berkekuatan Hukum Tetap
  • besertalampirannya.114.411. 1 (satu) lembar form 38 Tariff Proposal Letter besertalampirannya.114.42. 1 (satu) lembar Annex 6 Illustrative Sample of NominatedLender's Letter of Support beserta lampirannya.114.43. 1 (satu) lembar Annex 7 Illustrative Sample of ProjectSponsor's Letter of support beserta lampirannya.415. 1 (satu) binder merk Bantex warna ungu yang berisidokumen415). 1 (satu) bundel dokumen Kronologis Pengembangan IPPPLTU MT Riau1.115.2. 1 (satu) bundel dokumen Risalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS
Register : 15-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana Korupsi - HENRY JOSEPH MARATHON
23289
  • Bank DKIberdasarkan Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) dengan Kewenangan saksi Selaku Direktur OperasionalBank DKI adalah membawahi bidang operasional Bank DKI padabidang teknologi (Tl), bidang quality assurancce (QA) dan bidangPembinaan Cabang (Operasional yang bergerak untuk pembinaanCabang DKI).
    NO DOKUMEN TERKAIT ATM DISITA DARI KETERANGAN1 2 4 5 1Akta No. 52 tanggal 30 Januari 2006 Ketut Indrayana Copy 2Keputusan Rapat PT Bank DKIAkta No. 153 tanggal 30 Januari 2006 Pernyataan I Ketut Indrayana Copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank DKINo. 101 tanggal 28 September 2007 Ketut IndrayanaCopy Berita Acara RUPS Tahunan PT Bank DKI No. 30tanggal 15 Juni 2006 Ketut IndrayanaCopy Akta No. 12 tanggal 14 Januari 2010 Ketut IndrayanaCopy Keputusan Direksi PT Bank DKI NO. 97 tahun 2007tentang
Register : 02-09-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 02-08-2015
Putusan PT JAKARTA Nomor 49/PID/TPK/2014/PT.DKI
Tanggal 24 September 2014 — Ir. HARI BUDIANTO
11282
  • Pulau Mas Utama tanggal 17 januari 2012,perihal Pemberitahuan RUPS LB kepada Ir. Hari Budianto ; I (satu) lembar daftar Hadir RUPSLB tanggal 26 Januari 2012 ;Hal 111 dari 222 hal. Putusan Nomor : 49/Pid/TPK/2014/PT.DKI.k 1 (satu) buah buku PT. Pulau Mas Utama, Laporan Review Keuangan PeriodelL 1 (satu) buah buku berjudul Dari Bali Membangun Indonesia ;m 1 (satu) lembar asli tanggal 10 Juli 2012 ; n 3 (tiga) lembar Asli Surat Penujukan dari Pemegang Saham PT.
    Pulau Mas Utama tanggal 17 januari 2012,perihal Pemberitahuan RUPS LB kepada Ir. Hari Budianto ; I (satu) lembar daftar Hadir RUPSLB tanggal 26 Januari 2012 ;I (satu) buah buku berjudul Dari Bali Membangun Indonesia ;1 (satu) lembar asli tanggal 10 Juli 2012 ; 3 (tiga) lembar Asli Surat Penujukan dari Pemegang Saham PT.
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck
Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
209559
  • HarosaDarma Nusantara;TI6 dan TI7 tentang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah tentangPengelolaan Limbah;TI8 dan Tl9 tentang surat pernyataan Adrian Hartanto untuk mencabutlaporan polisidan membebaskan pekerja Tergugat dari tahanan polisi;TI10, Tl11, Tl12 tentang anggaran dasar dan hasil RUPS perubahan dataperseroan;TI13 tentang copy halaman dari buku Yahya Harahap terkait pihak dalamgugatan;TI14 tentang perjanjian pengelolaan limbah B3 antara TT dan PT.
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN STABAT Nomor 59/Pdt.G/2020/PN Stb
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
1.SUKATMA
2.SUKARDI
3.AMINULLAH
4.MALEM KERINA LIMBENG
5.PAINI
6.SURATMIN
7.SUHARSO
Tergugat:
1.PT. AMAL TANI
2.Pemerintah RI cq. Kepala BPN Pusat cq. Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara cq. Kantor Pertanahan (BPN) kabupaten Langkat
Turut Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Langkat cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten Langkat
10856
  • bertindak di dalam persidangan, berdasarkan Surat Kuasa khusus yangdiberikan saudari RIAHNA JAMIN GINTING kepada kantor "GINKA LAWOFFICE, ADVOKAT & LEGAL CONSULTANT tertanggal 17 November 2020, halini telah sesuai dengan pasal 98 ayat (2) UndangUndang no. 40 tahun 2007tentang Perseroan Terbatas yaitu Kewenangan Direksi untuk mewakiliPerseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidakbersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini, anggaran dasar atauKeputusan RUPS
Register : 18-08-2022 — Putus : 08-11-2022 — Upload : 09-11-2022
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 249/Pid.Sus/2022/PN Tpg
Tanggal 8 Nopember 2022 — Penuntut Umum:
FAJRIAN YUSTIARDI, S.H., M.H.
Terdakwa:
TEDDY LAYANTO alias TEDDY aliasALUNG
19077
  • BINTAN BANGUN KARYA Bulan Oktober 2018;
  • 1 (satu) set Akta Notaris SUDI, SH Nomor 71 tanggal 14 September 2021, tentang RUPS Luar Biasa PT BINTAN BANGUN KARYA;
  • 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2018 PT SANINDO PRIMA PERKASA;
  • 1 (satu) set SPT Tahunan PPh Tahun 2019 PT SANINDO PRIMA PERKASA;
  • 1 (satu) set Rekap Transaksi PT SANINDO PRIMA PERKASA dengan CV REZEKI PEMBANGUNAN tahun 2019;
  • 1 (satu) set Invoice dan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 CV REZEKI
Register : 16-03-2020 — Putus : 09-07-2020 — Upload : 23-07-2020
Putusan PN KETAPANG Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Ktp
Tanggal 9 Juli 2020 — Penuntut Umum:
1.LASIDO HERITSON PANJAITAN SH
2.SAMUEL FERNANDES HUTAHAYAN, SH
3.RUDY ASTANTO SH
4.DHIMAS MAHENDRA
Terdakwa:
RACHMA KURNIATI Binti SYAMANI
37152
  • denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) bundel Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 42, Tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris SYLVIA FRANSISKA TAN, SH, MH;
    • 1 (satu) lembar Pengesahan Badan Hukum Perseroan Nomor : C-03711 HT.01.01-TH.2007, tanggal 19 November 2007 yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    • 1 (satu) bundel Akta Perubahan RUPS-Pengangkatan
Register : 28-02-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 24-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 61/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 27 September 2018 — Penggugat:
GATOT KRISDIANTO. DKK
Tergugat:
PT. AVENTIS PHARMA
14441
  • Kalau PHI tidak memberikan, ya nggak bias;Bahwa sebenarnya pak kembali ke UndangUndang PT Nomor 40 Tahun2007, bahwa itu menjadi tanggung jawab, ada 3 organ di PT yaitu RUPS,Direksi, Komisaris. Makanya semua kebijakan ditentukan di rapat umumpemegang saham. Hak pemegang saham itulah yang tidak dimiliki olehDireksi, Komisaris mengawasi.
Register : 03-10-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 44/Pdt.G/2016/PN Pgp
Tanggal 16 Januari 2017 — KAMARDIN MD TOP,selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANGKA, selanjutnya disebut TERGUGAT
320123
  • Tergugat, Penggugat adalahpenanggung pajak PT Koba Tin yaitu sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kalau Penggugat sudahbukan lagi berkedudukan sebagai Presiden Direktur PT Koba Tin, sehinggapenyanderaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah salahorang (error in persona);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, masa jabatan Penggugatsebagai Presiden Direktur PT Koba Tin telah berakhir pada tanggal 31 Mei 2013dan Penggugat disetujui Kembali oleh RUPS
Putus : 24-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175/B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
153258 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put. 28831/PP/M.VII/15/2011tanggal 27 Januari 2011 berkenaan dengan banding yang diajukan oleh suatu PT(nama PT tidak disebutkan) yang menyatakan (dikutip dari website Pengadilan Pajak;terlampir sebagai Bukti PK7):bahwa berdasarkan bukti, keterangan dan penjelasan terkait, diperoleh fakta sebagaiberikut: Tidak ada RUPS yang dilakukan Pemohon Banding perihalpembagian deviden,e Pusat bukan merupakan pemegang saham Pemohon Banding,e Laba bersih Pemohon Banding masih menunjukkan Rugi,sehingga tidak memungkinkan
Register : 22-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 17/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 4 Juli 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : SUGENG RIYANTA, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : IR. BAYU KRISTANTO, MM
4631039
  • Pertamina (Persero) kepadaMenteri BUMN selaku RUPS PT. Pertamina (Persero) perihalPersetujuan atas rencana divestasi Blok Basker Manta Gummy (BMG)Australia ;79.1 (Satu) lembar fotokopi surat No. S103/MBU/D2/2013 tanggal 20Maret 2013 dari Menteri BUMN Deputi Bidang Usaha Industri StrategisHalaman 35 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2019/PT.DKIdan Manufaktur perihal Divestasi Blok Basker Manta Gummy (BMG)Australia ;80.1 (Satu) lembar fotokopi surat Memorandum No.
Register : 20-06-2019 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 25/Pdt.G/2019/PN Gns
Tanggal 22 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
14162
  • No.25/PDT.G/2019/PN.Gns Hal 2 dari 79dan pengangkutan, dll. didirikan berdasarkan Akta No. 23 tanggal 22Desember 1973; sebagaimana diubah dengan AKTA tanggal 28 Juli 1999No. 35 tentang Berita Acara RUPS Luar Biasa dan perubahan seluruhanggaran dasarnya telah disesuaikan dengan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Aktatertanggal 9 Januari 2009 Nomor 5 dan telah mendapat persetujuan dariMenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratkeputusannya
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
204156
  • dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai debitur padaBank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja dan saksi pernah diperkenalkan olehSaksi NINGSIH selaku korporet banking, namun saksi tidak ada hubungankeluarga dengan Terdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keteranganSaksi pada BAP tersebut benar;Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Operasional Bank Yudha Bhaktimengawasi, mengamati, memastikan transaksi berjalan seharihari, saksidiangkat atas jabatan tersebut berdasar RUPS
    DIAN SAVITRY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun saksi mengetahui bahwaTerdakwa sebagai debitur pada Bank Yudha Bhakti tempat saksi bekerja,namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keteranganSaksi pada BAP tersebut benar;Bahwa saksi diangkat sebagai direktur Konsumer Bank Yudha Bhaktiberdasarkan RUPS tanggal 11 Desember 2013.Bahwa saksi tidak mengetahui secara
    Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keteranganSaksi pada BAP tersebut benar;Halaman 133 dari 363 Putusan Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SELBahwa saksi diangkat sebagai Direktur Kredit Komersil Bank Yudha Bhaktiberdasarkan RUPS PT Bank Yudha Bhakti tanggal 24 Maret 2015.Bahwa Terdakwa mengajukan fasilitas kredit kepada PT BankYuha Bhakti(BYB) dengan line kredit sebesar Rp 50 Miliar (penarikan secara bertahap)dengan jangka waktu 12 Bulan dengan jaminan awal berupa BG tagihanpiutang
    Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik bareskrim Polri dan keteranganSaksi pada BAP tersebut benar; Bahwa saksi sebagai direktur utama diangkat berdasarkan RUPS pemegangsaham pada bulan maret 2015, sambil menunggu hasil dari fit and propertesdari OJK. Tugas saksi selaku direktur utama adalah Menjalankan secarakeseluruhan oprasional dari Bank Yudha Bhakti, saksi bertanggung jawabkepada komisaris dan kepada pemegang saham. Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT.
    di SOP agunan yang diserahkan oleh debitur sebesar 125% darifasilitas kredit yang diterima.Bahwa Saat dokumen pedoman teknis kredit reguler modal kerja pembiayaantalangan (Bridging Financing) sesuai Surat Keputusan Direksi Bank YudhaBhakti Nomor : SKEP/O48A/SET/BYB/III/2015 tanggal 26 Maret 2015 tersebutdibuat saksi menjabat selaku Adviser Bank Yudha Bhakti. saksi memberikanparaf didalam dokumen tersebut karena bahwa saksi sudah merasa sebagaibagian dari Bank Yudha Bhakti sebagaimana keputusan RUPS
Putus : 20-03-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 57 PK/Pdt/2017
Tanggal 20 Maret 2017 — R.P. OBAJA L. TOBING, DKK VS E. L. SIAHAAN alias EDITH LAMRIA SIAHAAN (almarhum), DKK
9555 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kuasa tidak memerlukan tindakanpenerimaan dari penerima kuasa wilayah;antara lain: Pasal 1171 KUHPerdata menentukan Kuasamemberikan Hipotik harus'dibuat dengan suatu akta otentik,Kuasa Untuk menghadiri RUPS harus secara tertulis dengansurat kuasa (UUPT), Kuasa menerima hibah mesti dengan aktaotentik (KUHPerdata 1683);Ciri Kuasa adalah penerima menyebut suatu nama pemberikuasa pada waktu melakukan tindakan hukum. Inilan yangdinamakan perwakilan langsung.
Putus : 02-08-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PN SEMARANG Nomor 2_Pdt_Sus_HKI_2018_PN_Smg
Tanggal 2 Agustus 2018 — PT. INTER SPORTS MARKETING PT. ARJUNA CAHAYA LESTARI
991255
  • ), dengan Nomor Akta Pendirian No. 02, tertanggal 05 Oktober 2010, yang dibuatdihadapan Notaris ZACHARIAS OMAWELE, SH, Notaris di Jakarta, yang telahmendapatkan pengesahan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor : AHU09377.AH.01.01.Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan Hukum PerseroanTerbatas, tertanggal 23 Februari 2011 dan selanjutnya telah dilakukan perubahanberdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPS
Register : 26-04-2019 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 209/Pdt.G/2014/PN.Tng
Tanggal 26 Agustus 2015 — Penggugat: PT. MASA BATAM Tergugat: 1.PT. BINA BAHARI MAKMUR 2.VIJAI KUMAR DASWANI 3.RITA IMELDA GINTING,SH
13341
  • Ship Partiuclar ;10.RUPS dari perusahaan BINA BAHARI MAKMUR ;Menimbang, bahwa berdasarkan dokumendokumen yang diajukan Tergugatkepada Penggugat pada saat transaksi jual beli atas objek sengketa teresbut,Kapal Cargo MV Eagle Prestige adalah hak milik Tergugat. ;10.Berdasarkan Pertimbangan Majelis Hakim Pada Putusan No.33/PDT.G/2013/PN.BTM yang telah berkekuatan hukum tetap, Tergugat tegaskan bahwaKapal MV.
Register : 25-10-2016 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 598/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Mdn
Tanggal 28 Februari 2017 — - PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (PEMOHON) - Khairil Azwar (TERMOHON)
8244
  • ) UU RI Nomor : 40 Tahun2007, tentang Perseroan Terbatas, ditentukan lagi bahwa dalam hal anggota direksi terdirilebih dari satu orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota direksi,kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, dan kewenangan untuk mewakili Perseroantersebut menurut ketentuan Pasal 98 ayat (3) UU RI Nomor : 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan laindalam UU Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar dan RUPS