PRATAMA JAYA ;e Bahwa kemudian Terdakwa menetapkan pemenang lelang ProgramPeningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana PengawalanRevitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Tahun 2008 untukmelaksanakan beberapa kegiatan antara lain ;pengadaan bibit karet okulasi payung 12 adalah ;Hal. 5 dari 53 hal. Put. No. 165 K/Pid.Sus/2013.e CV. ASYIFA ISKANDAR RAYA Rp149.200.800,00e CV. BINTANG TIMUR RAYA Rp 422.169.150,00e CV.

No. 165 K/Pid.Sus/2013.16September 2008 Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan Bibit KaretOkulasi Payung 12 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan Revitalisasi KomoditiPerkebunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2008 di mana Koperasi NyiurHibrida adalah salah satu Koperasi yang menerima bibit karet Okulasi Payung 12sebanyak 4000 (empat ribu) batang ;Bahwa sesuai dengan DPASKPD Dinas Perkebunan Kabupaten KotawaringinTimur disebutkan bahwa kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi

INDONESIA ;BINTANG BUKIT RAYA ;BINTANG TIMUR RAYA ;BINTANG KEJORA ;PILAR UTAMA ;CITRA WAHANA UTAMA ;ASYIFA ISKANDAR RAYA ;WAHANA CITRA ;PRATAMA KARYA ;TELUK BOGAM ;SURYA JAYA INDAH ;DWI PUTRA SAKTI ;GILANG JAYA ;KARYA MANUNGGAL BERSAMA ;JANAR INDAH ;KARYA DWI MANUNGGAL JAYA ;STAR FIESTA ;GITA PERDANA ;BUANA VISTA ;TIGA SAUDARA ;PRATAMA JAYA ;lelang ProgramPeningkatan Produksi Perkebunan Kegiatan Sharing Dana PengawalanHal. 21 dari 53 hal.

Kotim ada membuat danmenandatangani Surat Keputusan kepala Dinas Perkebunan KabupatenKotawaringin Timur Nomor : 526/54/KPTS/2008 tanggal 16 September 2008beserta lampiran Tentang Penetapan Kelompok Tani Penerima Bantuan BibitKaret Okulasi Payung 12 Kegiatan Sharing Dana Pengawalan RevitalisasiKomoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab. Kotim Tahun 2008, dimana di dalam Surat Keputusan tersebut koperasi Nyiur Hibrida yaitukoperasi yang dikelola oleh Dinas Perkebunan Kab.

Teluk Bogam) sebanyak 500, batangyang diantar ke lokasi kebun milik saksi.Bahwa benar saksi mengetahui Keputusan kepala Dinas PerkebunanKabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 526/54/KPTS/2008 tanggal 16September 2008 beserta Lampiran Tentang Penetapan Kelompok TaniPenerima Bantuan Bibit Karet Okulasi Payung 12 Kegiatan Sharing DanaPengawalan Revitalisasi Komoditi Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet Kab.Kotim Tahun 2008.

Mesin Sharing besar 1 (satu) unitd. Mesin Sharing kecil 1 (satu) unite. Mesin potong 3 (tiga) unitf. Mesin las 7 (tujuh) unitg. Mesin Scrap 1 (satu) unith. Mesin Pon besar 8 (delapan) uniti. Mesin Pon kecil 5 (lima) unitj. Mesin Bending 1 (satu) unitk. Mesin Taret 3 (tiga) unitl. Mesin Bor/ drill Kecil 4 (empat) unitm. Mesin Tap Drill 2 (dua) unitn. 1 (satu) unit mobil Sedan Mercedes benz No. Pol B 8070 IT4.

Mesin Sharing besar 1 (satu) unitd. Mesin Sharing kecil 1 (satu) unite. Mesin potong 3 (tiga) unitf. Mesin las 7 (tujuh) unitg. Mesin Scrap 1 (satu) unith. Mesin Pon besar 8 (delapan) uniti. Mesin Pon kecil 5 (lima) unitj. Mesin Bending 1 (satu) unitk. Mesin Taret 3 (tiga) unitl. Mesin Bor/ drill Kecil 4 (empat) unitm. Mesin Tap Drill 2 (dua) unitn. 1 (satu) unit mobil Sedan Mercedes benz No. Pol B 8070 IT5. Menyatakan secara sah bahwa PT.

Bahwa pada tanggal 20 Juli 2013 Tergugat meminjam uang kepadaPenggugat 2 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah)dengan kompensasi bagi hasil/sharing profit sebesar 5 % (lima persen)setiap bulannya, uang pinjaman tersebut dipergunakan Tergugat untuktambahan modal kerja berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antaraPenggugat 2 dan Tergugat tertanggal 25 Juli 2013 (bukti terlampir), denganmemberikan jaminan kepada Pengugat 2 berupa 1 (satu) Unit Mobil Nissanjuke 1.5 A/T tahun 2012

Bahwa pada tanggal 12 September 2013 Tergugat kembali meminjam uangkepada Penggugat 1 sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh jutarupiah) dengan pembayaran yang sama kompensasi bagi hasil/sharing profit5 % (lima persen) setiap bulannya, uang tersebut dipergunakan Tergugatuntuk tambahan modal kerja berdasarkan Surat Perjanjian kerja sama antaraPenggugat 2 dan Tergugat tertanggal12 September 2013 (bukti terlampir), dengan jaminan berupa 1 (Satu) UnitMobil Honda CRV RE1 2 WD 2.4 AT CKD Tahun 2007

Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2013 Tergugat kembali meminjam uangkepada Penggugat 2 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus juta rupiah)dengan pembayaran yang sama kompensasi bagi hasil/sharing profit yaitu 6% (enam persen) setiap bulannya, uang tersebut dipergunakan Tergugatuntuk tambahan modal kerja berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama antaraPenggugat 2 dan Tergugat tertanggal 2 Oktober 2013 (bukti terlampir),dengan jaminan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Yaris 1.5 S AT tahun 2007atas nama Dhimas

uang kepada Penggugat 2 sebesar Rp.300.000.000, (tiga ratus jutarupiah) dengan pembayaran yang sama kompensasi bagi hasil/sharing profityaitu 6 % (enam persen) setiap bulannya;Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Padt.G/2018/PN WnoMenimbang, bahwa dalam Posita gugatan para Penggugat mendalilkanbahwa Tergugat akan membayarkan seluruh biaya sewa pinjaman tersebutkepada para Penggugat bersamaan dengan bagi hasil pekerjaan pada setiapbuannya sampai selesainya Surat Perjanjian tersebut

, hingga pada akhir tahun2013 Tergugat berjanji mau melunasi pinjaman sebesar Rp.840.000.000,(delapan ratus empat puluh juta rupiah) tapi sampai saat ini Tergugat belummengembalikan sama sekali, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi;Menimbang, bahwa dalam Posita para Penggugat mendalilkanmengenai bagi hasil/sharing profit terhadap uang yang dipinjamkan paraPenggugat kepada Tergugat dan para Penggugat juga mengalami kerugianakibat tidak dipenuhinya prestasi yang merupakan kewajiban Tergugat

Tergugat memberikan sharing profit kepada Penggugat sebesar15% tiap bulan;3.

Tergugat memberikan sharing profit kepada Penggugat sebesar15% tiap bulan;4.

Tergugat memberikan sharing profit kepada Penggugat sebesar7% tiap bulan;5. Bahwa jumlah modal yang telah disetorkan Penggugat kepadaTergugat dalam kontrak kerjasama ini sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah);6. Bahwa hasil keuntungan kontrak kerjasama antara Penggugat danTergugat sebelumnya lancar, akan tetapi mulai bulan Februari sampaidengan sekarang Penggugat tidak pernah mendapat hasil sharing profitldari Tergugat ;7.

Bahwa sharing profit berdasarkan Surat Perjanjian Nomor974/SNBSK/I/2017 adalah:a)Bulan Februari 2017 sebesar 15% x Rp400.000.000,00 =Rp60.000.000,00b)Bulan Maret 2017 sebesar 15% x Rp400.000.000,00 = Rp60.000.000,00c)Bulan April 2017 sebesar 15% x Rp400.000.000,00 = Rp60.000.000,00d)Bulan Mei 2017 sebesar 15% x Rp400.000.000,00 = Rp60.000.000,00Jumlah sharing profit Rp240.000.000,009.

Suyamto sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah),dan dari modal tersebut, Penggugat berhak mendapat sharing profitsebagaimana telah diperjanjikan antara Penggugat dan Sdr.

adalah kabupaten/kota hams menyediakanterlebih dahulu dana sharing/pendamping minimal 25 % dari danablock grant dan dana sharing tersebut dapat berupa dana, bangunan yang sudahdikerjakan, bahan atau tenaga dan ketika pembangunan fisik tersebut sudahdikerjakan claim tahapan 25% pembangunan maka dana biockgrant tersebutdapat dicairkan dalam tahap pertama sebesar 50 "70 dari jumlah yangditerima oleh sekolah penerima bantuan blockgrant;21Bahwa benar adaptm jumlah dana sharing yang saksi keluarkan adalahJunilahnya

. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah); fo22Bahwa benar adapun yang langsung menerima dana Sharing tersebut adalahkepala sekolah yang juga menjadi ketua panitia pembangunan pada saat ituadalah Kepala Sekolah SMAN 2 yaitu Sdr.

Sharing dapat berupa dana,bangunan yang sudah dikerjakan, bahan dan atau tenaga. Dalam ha) inipenyediaan sharing dalam bentuk dana APBD harus sudah dialokasikanpada tahun anggaran berjalan sebagai bentuk tanggung jawab dankeseriusan Pemda Kabupaten/ Kota bersangkutan. Dana BlockGrant tidak akan dicairkan sebelum Pemda melaksanakanpembangunan awal USB dengan41menggunakan dana Sharing tersebut.

Melaksanakan Pembangunan Fisik USB secara Swakelola, balkuntuk dana yang berasal dari Block Grant maupun dana sharing.

Amin sedangkanyangmembuat laporanpertanggungan jawaban dana Sharing adalah Sdr.

Hal ini sesuai dengan Akta Pernyataan Kesepatan Bersamayang dibuat di hadapan Notaris Sulistyawati SH., M.Kn.7 Bahwa sesuai dengan isi kesepakatan bersama tersebut, Tergugat I telahberjanji kepada Penggugat untuk mengembalikan dana/aset yang telahditerimanya beserta keuntungan/sharing profitnya yaitu. sebesar Rp.2.241.000.000, (dua milyar dua ratus empat puluh satu rupiah), selambatlambarnya pada tanggal 15 September 2014, yang harus dibayar tunai/lunasseketika dan sekaligus kepada pihak Penggugat

Bahwa mengenai perhitungan sharing profit yang akan dituangkan dalamkerjasama diketahui atau diatur oleh syaa (tergugat 2) dan tergugat 1;8. Bahwa benar tergugat 1 secara terangterangan menyatakan danmenerangkan bahwa Sertipikat Tanah yang menjadi objek kerjasamadan jaminan (dalam point 3) masih dalam proses splitsing di BPN KotaMalang.9.

Pada1621point 3 dan point 4, disebutkan sebagai penyertaan modal PENGGUGATmenyerahkanRp. 1 M rupiah dan SHM No.3116/Tulusrejo senilai Rp. 800juta dan akan menerima profit sharing Rp. 750 juta (sehingga total nilaipenyertaan dan profit sharing adalah Rp. 2.250.000.000,) Namun dalamPoint 7 Gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT I selambatlambatnya padatanggal 15092014 diminta PENGGUGAT mengembalikan dana penyertaandan profit sharing Rp. 2.241.000.000, (dengan rincian SHM No. 3116/Tulusrejo senilai Rp. 800 juta

Selain itudalam jawabannya TERGUGAT II juga mengakui kebenaran semua gugatanPENGGUGAT, sehingga secara hukum sewajarnyalah TERGUGAT IIdihukum membayar kerugian dan pengembalian dana seluruhnya (penyertaanmodal dan keuntungan atau sharing profit) secara tunai dan seketika kepadaPENGGUGAT.

Padspoint 3 dan point 4 disebutkan sebagai penyertaan modal PENGGUGATmenyerahkan Rp. 1 M rupiah dan SHM No. 3116/Tulusrejo senilai Rp. 800juta dan akan menerima profit sharing Rp.750 juta ( total nilai penyertaan danprofit sharing adalah Rp. 2.250.000.000,), Haman karena PENGGUGATtelah menarik kembali penyertaan modal berupa SHM No. 3116/Tulusrejosenilai Rp. 800 juta, sehingga sisa dana yang harus dikembalikan Rp.1 Mrupiah ditambah profit sharing Rp. 750 juta sehingga total dana yang harusdikembalikan

Liu Song diberikan wewenyang berkaitan dengan Production Sharing Contract dan bukan masalah perpajakan;iv. Pada surat penunjukan tersebut tidak terdapat legalisir KBRI setempat (loditandatanganinya surat penunjukan); danv. Pada surat penunjukan tersebut tidak dibubuhkan meterai .bahwa terhadap alasan atau pertimbangan yang dijadikan dasar oleh Tergugat utmenyatakan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan, Majelis berpendapat seb:berikut:1. Surat keberatan Wajib Pajak ditandatangani oleh Mr.

Malacca Petroleum Ltd merupakan perusatkontraktor yang bergerak dalam pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang beropedi Indonesia berdasarkan Kontrak Kerjasama Bagi Hasil (Production Sharing Cont.PSC) antara Pemerintah Indonesia dengan Penggugat;bahwa Penggugat bukan merupakan perusahaan atau badan yang didirikan di Indonberdasarkan Hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi Penggugat merupzperusahaan yang didirikan di luar negeri berdasarkan hukum yang berlaku di luar nesoleh karena itu keberadaan

Liu Song diberiwewenang yang berkaitan dengan Production Sharing Contract dan bumasalah perpajakan;bahwa secara eksplisit Tergugat memahami dan mengakui bahwa isi surat penunjuMr. Liu Song oleh Direksi perusahaan adalah memberikan kewenangan penuh kepMr. Liu Song untuk mengelola dan menjalankan operasional perusahaan dalam ranProduction Sharing Contract di Indonesia;bahwa Tergugat mempermasalahkan bahwa kewenangan Mr.

Liu Song di Indonhanya terbatas pada pengelolaan/pengurusan pelaksanaan Production Sharing ContracIndonesia, tetapi tidak mengatur kewenangan Mr.Liu Song berkaitan dengan perpajakbahwa dengan adanya penunjukan tersebut Majelis berpendapat sesuai dengan ketentyang diatur dalam Pasal 32 ayat (4) Undangundang KUP, Mr.

Merry Nurmariyah, SH. selanjutnya saksi korbanEva Fadilah mentrasfer kembali uang sebesar Rp. 2.816.000.000,00 (duamiliyar delapan ratus enam belas juta rupiah) dengan profit sharing perbulan Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan selama tiga bulanbelum dikembalikan modal dan profit sharing nya;Pada tanggal 25 Juli 2018 saksi korban Eva Fadilah datang bersama saksiHj.

bukan diperoleh dari hasil Keuntungan usaha cateringmelainkan profit sharing diambilkan dari penyisihan uang investor itu sendiriatau dengan cara investor lama mendapatkan Profit sharing dari uanginvestor baru tanpa sepengetahuan masingmasing investor;Halaman 15 dari 111 Putusan Nomor 85/Pid.B/2019/PN Pwk Profit sharing yang di janjikan hanya dibayarkan dimuka sebagai pancinganatau rangsangan dan hanya dibayarkan kepada sebagian kecil investorsehingga kemudian menimbulkan efek atau akibat supaya

Merry Nurmariyah, SH. selanjutnya saksi mentransfer kembaliuang sebesar Rp. 2.816.000.000,00 (dua miliyar delapan ratus enambelas juta rupiah) dengan profit sharing per bulan Rp.400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) dan selama tiga bulan belum dikembalikanmodal dan profit sharing nya;Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 saksi datang bersama saksi Hj.

Merry Nurmariyah, SHbilang Beliau mau meminjamkan uang kepada kita tapi secara parsial" laluTerdakwa tanya sharing Profinya bagaimana bu* dan dijawab oleh Sdri.

bukan diperoleh dari hasil Keuntungan usahacatering melainkan profit sharing diambilkan dari penyisihan uang investoritu sendiri atau dengan cara investor lama mendapatkan Profit sharing dariuang investor baru tanpa sepengetahuan masingmasing investor;Bahwa benar, Profit sharing yang di janjikan hanya dibayarkan dimukasebagai pancingan atau rangsangan dan hanya dibayarkan kepadasebagian kecil investor sehingga kemudian menimbulkan efek atau akibatsupaya sebagian besar investor semakin yakin dan

Bahwa dalam memberikan putusan yang tercantum dalam putusanPengadilan Pajak Nomor Put.27360/PP/M.IV/15/2010, Majelis HakimPengadilan Pajak berkesimpulan:Bahwa perjanjian Kontrak Production Sharing yang meliputi Blok B adalahperjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemohon Bandingtanpa melibatkan Asamera Oil Ltd;Bahwa pembagian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemohon Bandingtermasuk perpajakannya sudah diatur secara rinci dalam perjanjian KontrakProduction Sharing (85% : 15% setelah

pajak);Bahwa pembayaran Pemohon Banding kepada Asamera adalah kegiatan diluarperjanjian Kontrak Production Sharing dan jika pembayaran Asamera dibiayakanPemohon Banding akan mempengaruhi perjanjian Kontrak Production Sharing;Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas pembayaran Asamera sudahsesuai dengan perjanjian Kontrak Production Sharing sehingga koreksiTerbanding dipertahankan;Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan KembaliAlasan pengajuan permohonan peninjauan kembali adalah karena PutusanPengadilan

Asamera adalahkegiatan diluar perjanjian Kontrak Production Sharing dan jikapembayaran Asamera dibiayakan Pemohon Banding akanmempengaruhi perjanjian Kontrak Production Sharing;8.

dalam perjanjian KontrakProduction Sharing (85% : 15% setelah pajak);e Bahwa, pembayaran Pemohon Banding kepada Asamera adalah kegiatan diluarperjanjian Kontrak Production Sharing dan jika pembayaran Asamera dibiayakanPemohon Banding akan mempengaruhi perjanjian Kontrak Production Sharing;e Bahwa dengan demikian koreksi Terbanding atas pembayaran Asamera sudahsesuai dengan perjanjian Kontrak Production Sharing sehingga koreksiTerbanding dipertahankan;Dalil Pemohon Peninjauan Kembali : Pemohon Peninjauan

antara Pemerintah Republik Indonesia denganPemohon Banding, sehingga koreksi Terbanding tetap dipertahankan;e Production Sharing Contract antara Pemohon Peninjauan Kembali dahuluPemohon Banding dengan Pemerintah Republik Indonesia tidak melibatkanAsamera Oil Ltd ;e Bahwa dalam Production Sharing Contract telah diperinci hak dan kewajibanPemohon Peninjauan Kembali termasuk kewajiban perpajakannya, oleh karenaitu pembayaran kepada Asamera Oil Ltd diluar Production Sharing Contract,dengan demikian

Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014, PENGGUGATmenyerahkan uang tambahan secara tunai untuk investasi sebesar Rp.20.000.000 ( dua puluh juta rupiah) dan telah di buatkan Surat PerjanjianInvestasi Profit Sharing yang kemudian di tandatangani oleh kedua belahPihak.5.

Bahwa gugatan salah pihak (Error in persona) dengan alasan : Bahwa perjanjian investasi profit sharing dimaksud dibuat dandisepakati oleh AGUNG SANTOSO dengan PT.

Foto copy Surat perjanjian Investasi Profit Sharing dari PT MilleniumPenata Futures (Oscar Bramantyo) yang mewakili kepada AgungSantoso sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 09Juni 2014 Notaris DELY CAHYONO,SH diberi tanda P1 ;2. Foto copy Surat perjanjian Investasi Profit Sharing dari PT MilleniumPenata Futures (Oscar Bramantyo) yang mewakili kepada AgungSantoso sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) tertanggal 24September 2014 diberi tanda P 2 ;3.

Foto copy Surat perjanjian Investasi Profit Sharing dari PT MilleniumPenata Futures (Oscar Bramantyo) yang mewakili kepada AgungSantoso sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) tertanggal 28September 2014 diberi tanda P3 ;4. Foto copy Surat perjanjian Investasi Profit Sharing dari PT MilleniumPenata Futures (Oscar Bramantyo) yang mewakili kepada AgungSantoso sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) tertanggal 17Pebruari 2015 diberi tanda P4 ;5.

belah pihak dimana kebenaran isi dari perjanjiantersebut telah disepakati dan dibenarkan oleh kedua belah pihak ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 diperoleh faktahukum di persidangan bahwa perjanjian profit sharing dalam kegiataninvestasi forex trading tertanggal 9 April 2015 telah di waarmerking padatanggal 20 April 2015 oleh saksi Dely Cahyono selaku Notaris denganmaksud perjanjian profit sharing tertanggal 9 April 2015 ditandai dandimasukkan ke dalam buku daftar yang disediakan untuk

Kedua,terlepas dari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku fax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara ekuilibrium di mana PSC secara mutatis mutandisakan mengadopsi P3B

Ketiga, dalam postulat hukum bahwaProduction Sharing Contract walaupun selama ini merupakan perjanjianatau kesepakatan atas usaha patungan yang mengatur bagi hasilproduksi di bidang pertambangan. Sedangkan P3B mengatur bahwapembebanan atas pemberlakuan pembagian perpajakan secaraseimbang sehubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban yangmelekat dari perjanjian yang berasal dari kegiatan business profit, yangsudah barang tentu mempunyai yuridiksi dan tunduk pada regulasikonvensi internasional.

Keempat, in casu Branch Profit Tax, memilikiketerkaitan hubungan hukum (innerlijke samenhang) antara KontrakBagi Hasil (Production Sharing Contract) dengan P3B Indonesia Inggrissebagaimana yang dimuat dalam Article 10.7 yang menyatakan bahwa:Not with standing any other provisions of this Agreement, where acompany which is a resident of a Contracting State, having a permanentestablishment in that Contracting State, derives profits through of thepermanent establishment, such profits may be taxed (in

perusahaan yang merupakan penduduk dari Negaralainnya tersebut) sesuai dengan undangundang Negara lainnya tetapitingkat yang dikenakan tidak akan melebihi 10% (sepuluh persen) darijumlah laba setelah dikurangi dengan pajak penghasilan dan pajakpajaklainnya yang dikenakan atas penghasilan di Negara lainnya tersebut);Kelima, Selanjutnya Pasal 10 ayat (8) antara P3B IndonesiaInggrismenyatakan bahwa: The provisions of paragraph 7 of this Article shallnot affect the provisions contained in any production sharing

No. 1802 K/Pid.Sus/2012dana sharing atau pendamping kegiatan Pemberdayaan UsahaAgribisnis Pedesaan (PUAP) sebesar Rp171.240.000,00 (seratustujuh puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiridari:a. Belanja Pegawai sebesar Rp91.250.000,00;b. Belanja Barang & Jasa sebesar Rp68.990.000,00;c.

(Bendahara) untuk merealisasikanpencairan dana sharing tersebut dengan membuat Nota Pencairan DanaNo. Ku.900/131/2008, tanggal 9 September 2008 dan oleh saksi Usman,S.P.

(Bendahara)kepada Terdakwa Sulaiman Damin bin Damin di ruangan kerjaTerdakwa, terhadap dana sharing kegiatan Pengembangan UsahaAgribisnis Perdesaan (PUAP) sebesar Rp171.240.000,00 (seratus tujuhpuluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagian tidakdipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya di dalam BelanjaPegawai:a.

beras, dengan metode sharing beras dimanainvestasisebanyak 1 (satu) Lot = 2500 kg seharga Rp.15.000.000,00 (lima belas jutarupiah) akan mendapatkan hasil sebesar 1Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah),selain itu bahwa perusahaan yang menaungi usaha ini adalah PT.

Menyatakan barang bukti berupa: 2 (dua) lembar Sharing Beras tanggal 06 Oktober 2015 yang di tandatangani oleh IMAABIDIN;1 (satu) lembar bukti transfer Bank Artha Graha ke No. Rek.0163209314 atas nama MUSLIMAH ZA sebesar Rp. 75.000.000,00( tujuh puluh lima juta rupiah ) tertanggal 03 Nopember 2014; 1 (Satu) lembar bukti transaksi Bank BNI ke No. Rek. : 2805196391 atasnama MUSLIMAH ZA sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas jutarupiah ) tertanggal 03 Nopember 2013;Hal.7 dari 13 hal.

Rek. : 0236090087 atas nama SOFYANSYARIEF;1 (satu) lembar audit penerimaan dan pembayaran sharing beras atasnama YUNI RATNANINGSIH, SE; 1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank BNI No.Rek.: 2805196391 atas nama MUSLIMAH ZA; 1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank BCA No.Rek.: 68602051556 atas nama MUSLIMAH ZA; 1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank ArthaGraha No.

Menetapkan barang bukti berupa:2 (dua) lembar Sharing Beras tanggal 06 Oktober 2015 yang di tandatangani oleh IMA ABIDIN;1 (satu) lembar bukti transfer Bank Artha Graha ke No. Rek.0163209314 atas nama MUSLIMAH ZA sebesar Rp. 75.000.000,00( tujuh puluh lima juta rupiah ) tertanggal 03 Nopember 2014;1 (Satu) lembar bukti transaksi Bank BNI ke No.

Rek. : 0236090087 atas nama SOFYANSYARIEF;1 (Satu) lembar audit penerimaan dan pembayaran sharing beras atasnama YUNI RATNANINGSIH, SE;1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank BNI No.Rek.: 2805196391 atas nama MUSLIMAH ZA;1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank BCA No.Rek.: 68602051556 atas nama MUSLIMAH ZA;1 (Satu) bendel rekeing koran dari tahun 2014 s/d 2016 Bank ArthaGraha No.

Bahwa puncak masalah tepatnya hari Jumat tanggal 19 Desember 2015saya pulang larut malam karena bekerja membawa nasabah ke Kantoruntuk mengikuti sharing memperkenalkan Produk CSI Group perbulan bagihasil 5 % dengan penyertaan modal minimal Rp.50.000.000, dan sharingtersebut diadakan rutin 1 minggu sekali setiap hari jumat pukul 08.00 01.00wib di kantor yang beralamatkan di Perumahan Puri Teluk Jambe TimurKab.Karawang, Bahkan saya jarang mengikuti sharing karena saya isterisaya bekerja shiff dan saya

pun belum ada nasabah yang bisa dibawa keKantor.Saya bekerja masuk jam 08.00 s.d 17 .00 wib. pada hari Jumat sayamembawa nasabah, dipastikan saya mengikuti sharing dan pulang pastilarut malam.Pada saat itu Hari Jumat tanggal 19 Desember 2015 setelah pulang absenPukul 17.00 saya tidak pulang ke rumah, karena isteri masuk siang 14.0021.00 wib dan anakanak sudah saya titipkan ke orang tua saya dlPerumahan Karang Indah, dari hari Kamis saya sudah bilang ke isteri akanmengikuti kegiatan sharing di kantor

karena membawa nasabah danresponnya biasa saja dan ada kata ya /tidak, hari Jumat tanggal 19Desember 2015 kurang lebih siang siang saya memberi kabar ke Isteri,bahwa saya membawa nasabah dan mengikuti sharing di Kantor,dikarenakan di rumah Bintang Alam tidak ada siapasiapa dan jawabannyamenolak, setelah isteri saya memberi kabar lewat BBM sudah sampai diHalaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 2474/Pdt.G/2015/PA.Krwrumah, isteri Saya menanyakan kabar saya pulang kapan, dan sayamenjawab sekitar pukul

23.00 wib lewat dan kodisi sharing sedangberlansung dan belum masuk Season Tanya jawab, sekitar pukul 00.00isteri saya BBM saya dan saya tidak menjawab, karena saat itu sayasedang menjawab pertanyaan nasabah saya, dan pada saat itu juga ister!

Suami saya menjawab segajadikarenakan sedang berbicara dengan rekan kerja, pada hal waktu sayatelpon pada pukul 00.30 wib sharing (presentase) sudah selesai, dan sayaTanya ulang pertanyaan saya, tapi Suami menjawab Ya saya denganperempuan., puas?, perempuan mana yang tidak marah seperti itu?, benarsaya mengakui melempar HP suami saya .sesudahnya suami sayamenjawab yang tersebut, kKemudian suami saya melakukan kekerasandalam rumah tangga KDRT dengan mendorong saya ke tembok dan lemariTV.4.

permohonan peninjauan kembailidari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali danKontra Memori Peninjauan Kembali juncto Putusan Pengadilan Pajak a quo,pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbandingtentang koreksi tarif PPh Pasal 26 ayat (4) UndangUndang PajakPenghasilan terkait dengan kegiatan pertambangan Minyak dan Gas Bumiberdasarkan Production Sharing

;Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah adalah perbedaaanpenafsiran hukum atas dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4)Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC), apakah berdasarkan ketentuanHalaman 6 dari 10 halaman.

Putusan Nomor 1462/B/PK/Pjk/2021UndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding karena Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Bandingmerupakan wajib pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berdomisili pajak diKerajaan Inggris Raya, Production Sharing Contract (PSC) Berauditandatangani pada tahun 1987, di dalam Production Sharing Contract(PSC) Berau telah disepakati bahwa mengenai Pajak Penghasilan

(PPH)dan Pajak Bunga, Dividen, dan Royalti (PBDR)/Branch Profit Tax (BPT)sehubungan dengan Production Sharing Contract (PSC) didasarkan padaperaturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, dan pada saat pajakterutang timbul terdapat Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)IndonesiaInggris yang telah diakui keberlakuannya oleh Otoritas PajakIndonesia dan Inggris knususnya mengenai Tarif Persetujuan PenghindaranPajak Berganda (P3B) yang diterapkan oleh Wajib Pajak yang bergerakdalam bidang Minyak

dan Gas Bumi, maka Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding berhak untuk menggunakan tarif Branch ProfitTax (BPT) sebesar 10% sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda(P3B) IndonesiaInggris, sSedangkan menurut Termohon PeninjauanKembali/Terbanding bahwa dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat(4) Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC) adalah UndangUndang PajakPenghasilan, sehingga terjadi inkonsistensi penerapan tarif pajak

Transaksi J.O. dengan pemilik proyek = PPN tidak terutang sesual PP42/1995.Bahwa dalam Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S244/PJ.531/1999mengenai perlakuan PPN terhadap revenue sharing J.O.kepada anggota J.O. dalam pelaksanaan ProyekPemerintah yang dibiayai dari hibah/pinjaman luarnegeri diatur sebagai berikuta. Atas transaksi dari anggota anggota J.O. kepadaJ.O. = tidak dipungut PPN.Hal ini mengindikasikan bahwa J.O. adalah anggotaanggota J.O. tersebut (J.O. anggota J.O.).b.

(revenue sharing), haruslah dilaporkan di dalam SPTTahunan PPh Badan dari anggota J.O. tersebut;Bahwa sehingga jumlah total peredaran usaha PemohonBanding terdiri dari 2 komponen yaituHal. 11 dari 33 hal. Put. No.159/B/PK/PJK/201011.1.

(revenuesharing) harus dilaporkan di dalam SPT Tahunan PPhBadan Anggotanya, maka Pemohon Banding melaporkanrevenue sharing sebesar jumlah yang sama. Atas revenuesharing yang telah dipungut PPNnya melalui J.O. danuntuk kepentingan pelaporan di dalam SPT Tahunan PPhBadan anggotanya tidak dapat dikenakan PPN dua kali.Menurut kami, Terbanding telah melakukan kekeliruandengan mengenakan PPN dua kali (double) atas satupenghasilan yang secara jelas telah dibayarkan PPNnya.

Sebagai informasi, Terbandingjuga mengenakan sanksi denda administrasi melalui STPNo. 00037/107/04/056/06 tanggal 28 Maret 2006 sebesarRp. 482.330.982,00 yang dihitung dari 2% x Rp.1224.116.549.114,00 (revenue sharing milik J.O.) denganalasan faktur pajak tidak diterbitkan atas transaksiyang bukan milik PemohonBanding sehingga Pemohon Banding sangat tidak setujudengan Surat Tagihan Pajak ("STP") yang diterbitkanoleh Terbanding berkaitan dengan hal ini;12.

Atas pembagian pendapatan (revenue sharing) dariJ.O. kepada anggota anggota J.O. tidak terutangPPN.F.33.Bahwa Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor : S244/PJ.531/2000 mengenai perlakuan PPN terhadapRevenue Sharing Joint Operation (J.O) kepadaanggota Joint Operation (J.O) dalam pelaksanaanProyek Pemerintah yang dibiayai darihibah/pinjaman luar negeri telah jelas yang akanPemohon Banding uraikan sebagai berikuta.

Kedua, terlepas dari Production Sharing Contractmerupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnya secara umumberlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law, namun di sisi lain sepanjangperjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannya Branch ProfitTax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam arti P3B akanmeredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secara equilbriumdimana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3B

a quo.Ketiga, dalam postulat hukum bahwa Production Sharing Contractwalaupun selama ini merupakan perjanjian atau kesepakatan atas usahapatungan yang mengatur bagi hasil produksi di bidang pertambangan.Sedangkan P3B mengatur bahwa pembebanan atas pemberlakuanpembagian perpajakan secara seimbang sehubungan dengan timbulnyahak dan kewajiban yang melekat dari perjanjian yang berasal darikegiatan business profit, yang sudah barang tentu mempunyai yuridiksidan tunduk pada regulasi konvensi internasional

Keempat, in casuBranch Profit Tax, memiliki keterkaitan hubungan hukum (innerlijkesamenhang) antara Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract)dengan P3B Indonesia Inggris sebagaimana yang dimuat dalam Article10.7 yang menyatakan bahwa : Notwithstanding any other provisions ofthis Agreement, where a company which is a resident of one of the twoStates has a permanent establishment in the other State, the profits ofthe permanent establishment may be subjected to an additional tax inthat other

Berikut kutipannya:"Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwasesuai Surat Menteri Keuangan No.S604/MK.017/1998 tanggal 24November 1998 maka pembebanan overhead dari Kantor Pusat KontraktorBagi Hasil/Production Sharing Contract (PSC) ke Pemohon Banding tidakada kewajiban Pemohon Banding untuk membayar PPN";"Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwakoreksi Terbanding sebesar Rp.100.973.603.456, tidak dapat dipertahankan";Halaman 11 dari 43 halaman

Berikut kutipannya:"Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat sebagai berikut:1.PPN yang harus dibayar oleh Kontraktor Production Sharing adalah PPNatas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak di dalamnegeri, yang atas pembayaran PPN tersebut selanjutnya dapatdimintakan pengembalian melalui reimbursement sebagaimana diaturdalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK 02/2005;Bahwa biaya Overhead Allocation yang terdiri dari General andAdministrative Cost dan Biaya Tidak

;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian Overhead Allocationadalah biaya administrasi dan umum, selain biaya langsung, yang dapatdialokasikan pada operasi ini (production sharing) hares didasarkan padastudy yang rinei, dan metode yang ditetapbkan berdasarkan basil studytersebut hatus diterapbkan secara konsisten setiap tahun.

Putusan Nomor 303/B/PK/PJK/2017dialokasikan pada operasi ini (production sharing) hares didasarkan padastudy yang rinei, dan metode yang ditetapkan berdasarkan basil studytersebut hatus diterapbkan secara konsisten setiap tahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa koreksi DPP PPNatas Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean kedalam Daerah sudah benar dan sudah sesuai denganProduction Sharing Contract dan peraturan perpajakanyang berlaku sehingga seharusnya koreksi PemohonPeninjauan Kembali tetap dipertahankan dan tidakdibatalkan oleh Majelis;3.4.

Menimbang, bahwa yang dipertentangkan oleh Pemohon PeninjauanKembali dan Termohon Peninjauan Kembali adalah adalah perbedaaanpenafsiran hukum atas dasar hukum pengenaan tarif PPh Pasal 26 ayat (4)Minyak dan Gas Bumi Masa Pajak bagi BUT pelaksana Kontrak BagiHasil/Production Sharing Contract (PSC), apakah berdasarkan ketentuanUndangUndang Nomor Pajak Penghasilan atau berdasarkan PersetujuanPenghindaran Pajak Berganda (P3B);Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali/PemohonBanding, Pemohon

Putusan Nomor 1460/B/PK/Pjk/2021ini (tahun 2014), Production Sharing Contract (PSC) untuk blok NorthSumatra Offshore (NSO) antara Pertamina dan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Banding masih berlaku, sedangkan menurut TermohonPeninjauan Kembali/Terbanding bahwa Production Sharing Contract (PSC)antara Pemerintah Republik Indonesia/Pertamina dengan PemohonPeninjauan Kembali/Pemohon Banding untuk kontrak area North SumateraOffshore ditandatangani tanggal 26 Agustus 1992 dan berlaku sejak tahun16 Oktober

1998 sampai 15 Oktober 2018, maka ketentuan yang berlakuadalah UndangUndang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan danKeputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor458/KMK.012/1984;Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Kontrak Bagi Hasil atau Production Sharing Contract antaraPertamina

Pemohon Banding tidak pemembawa dalam persidangan mengenai:Buktibukti bahwa telah dipilih pembanding nilai imbalan jasa dari transindependen,Kondisi transaksi yang dijadikan pembandingKesebandingan kondisi transaksi pembanding dengan transaksi Pemohon BandinsPenerapan prinsip kewajaran sehingga menghasilkan nilai imbalan jasa.bahwa pada saat pemeriksaan, agreement yang Terbanding terima dan dimasukkan dilaporan audit adalah Service Agreement, sedangkan yang baru saja Terbanding teadalah Cost Sharing

Dendemikian, biayabiaya tersebut seharusnya dapat mengurangi penghasilan bruto urmenghitung penghasilan kena pajak;bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan buktibdan dokumen yang meliputi:e Software Running and Maintenance/Support Cost Sharing Agreemente Email tentang Database CARAT tanggal 22 September 2007e Note De Debit No. 90687894bahwa pada saat pemeriksaan, agreement yang Terbanding terima dan dimasukkan dilaporan audit adalah Service Agreement, sedangkan yang baru

saja Terbanding teadalah Cost Sharing Agreement.

Dengan demikian, biayabiaya tersebut seharusnya d.mengurangi penghasilan bruto untuk menghitung penghasilan kena pajak;bahwa dalam sidang yang diselenggarakan Pemohon Banding menyerahkan buktibdan dokumen yang meliputi:e Master Insurance PolicyCost Sharing Agreemente Allianz Insurance Policye = Perincian Cost Allocation Dibandingkan Dengan Tagihan Yang Sesungguhnyae Note De Debit No.90685250bahwa pada saat pemeriksaan, agreement yang Terbanding terima dan dimasukkan dalaporan audit adalah Service

Agreement, sedangkan yang baru saja Terbanding teradalah Cost Sharing Agreement.