Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepreg
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 132/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — SAKIMIN Bin SAMPAN (Alm) (TERDAKWA)
73 — 21
  • BantuanStimulan Perumahan Swadaya;e Bahwa untuk penentuan lokasi dan calon penerima bantuan :=>=>Ada usulan Lokasi Desa dari Bupati yang ditujukan kepadaMenteri ;Kemudian SAT KER melukan pemeriksaan dan evaluasipersyaratan Desa yang diusulkan apakah memenuhipersyaratan atau tidak ;Setelah itu SAT KER mengusulkan kepada Deputi melaluiAsisten Deputi Bidang Perencanaan ;Selanjutnya dilakukan survey penerima bantuan yangdilakukan oleh Pihak Ketiga, yang ditunjuk oleh PPKberdasarkan Tender Terbuka sesuai KEPPRES
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 222 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 12 Mei 2016 — H. IDIT MUJIJAT TULKIN, SE., M.SI.
94 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • MANDALA DHARMA KRIDA dengan hargapenawaran sebesar Rp 11.240.000.000,00 dan menandatangani kontrak pekerjaandengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor : KU.003/1/PPKHAN/2012Tanggal 21 Januari 2012, adalah berjalan sesuai prosedur dan ketentuan yangberlaku sesuai Keppres No. 80 Tahun 2003 dengan keterkaitan dengan peraturanpelaksanaannya pengadaan barang / jasa sama sekali TIDAK TERDAPATPERSEKONGKOLAN sehingga tidaklah memenuhi syarat hukum untuk diterapkanketentuan Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP atas
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 22-05-2019 — Putus : 24-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN JAMBI Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jmb
Tanggal 24 September 2019 — Penuntut Umum:
1.INSYAYADI
2.I Putu Eka Suyantha,SH.MH
Terdakwa:
FIRDAUS, ST BIN SUARDI
97 — 41
  • Sertifikat Pengadaan Barang dan jasa pemerintah (Keppres No.80 tahun2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4).Halaman 51 dari 166 Putusan Nomor. 20/Pid.SusTPK/2019/PN.Jmbb. Sertifikat Training of Trainer (ToT) Audit Bantuan Luar negeri di PusatPendidikan dan pelatihan Badan pengawas Keuangan dan pembangunan(BPKP) tahun 2007.c. Sertifikat pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) tahun 2010.d.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2016 — Putus : 12-04-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 122/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst
Tanggal 12 April 2017 — Pidana Korupsi - ZAINAL ABIDIN SUPI
116 — 46
  • Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Bab huruf F angka 1.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 154 /Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg
Tanggal 21 Maret 2016 — Ir. ROSYADI, M.P Bin ( Alm ) ABDULATIF (TERDAKWA)
84 — 94
  • mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perbuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanoa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - KAMSUDIN, SH., MH
103 — 43
  • Januari 2013 sebagai Kepala Sub Direktorat Kementerian/ Lembaga BUMN, & KPS pada Direktorat Monitoring & Evaluasi LKPP diJakarta.Sejak Januari 2013 s.d. sekarang sebagai Kepala Bagian Keuangan padaBiro Umum dan Keuangan, Sekretariat Utama LKPP di Jakarta.Riwayat keahlian, sesuai Sertifikat yang berkaitan dengan keahlian mengenaiprosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu :Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No.80 Tahun2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);Sertifikat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-01-2017 — Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 2/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.Pst
Tanggal 24 Mei 2017 — Pidana Korupsi - RIMAWATI, SH
631 — 171
  • Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No.80 Tahun2003) tahun 2007 lulus dengan memuaskan (L4);Sertifikat Training of Trainer (TOT) Audit Bantuan Luar Negeri di PusatPendidikan dan pelatihan Badan Pengawasan Keuangan' danPembangunan (BPKP) tahun 2007;Sertifikat Pendidikan dan pelatihan pembentukan saksi ahli di LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Tahun 2010;.
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 26-01-2015 — Putus : 13-05-2015 — Upload : 29-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 4/PID.SUS-TPK/2015/ PN Mdn
Tanggal 13 Mei 2015 — - ANTONIUS SURYA NATA, A.MD
55 — 20
  • Tigabinanga Kabupaten KaroTahun Anggaran 2013 adalah menyisip lobang jalan, serta memasang ratalapisan penetrasi lapen untuk memperbaiki kegiatan yang sebelumnya.e Sepengetahuan saksi pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Periodik JalanJurusan Kuta BangunSukajulu Sepanjang 3 KM x 3 M (12) Kec.Tigabinanga Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2013 tunduk pada aturan := Keppres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan terhadap KeppresNomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb
Tanggal 25 April 2016 — SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T
116 — 39
  • karenainprosedural.Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa adalah benar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalahbadan yang memperoleh wewenang konstitusional maupun wewenang atribusisebagaimana diatur dalam UndangUndang tentang Badan PemeriksaKeuangan (Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006) sehingga karenakewenangan yang diberikan tersebut BPK berwenang untuk melakukanperhitungan terhadap adanya kerugian keuangan Negara ;Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Keppres
Pengadilan PT KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG
Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
257 — 198
  • Bahwa terhadap prosedur pengadaan tanah yang dilakukan olehPemerintah/Pemda, Presiden Republik Indonesia telah menerbitkanKeputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentangPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk KepentinganUmum..
    Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan,pengadaan tanah untuk kepentingan sekolah perikanan tersebut,pemerintah Kabupaten Manggarai melakukan pengadaan tanah diKaranga/Toroh Lemma Batu Kallo, Kelurahan Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai (Ssekarang Manggarai Barat) tidakberdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan TanahBagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sehinggabukan merupakan barang yang berasal dari perolehan lainnya yangsah sebagaimana
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-04-2017 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN SAMARINDA Nomor 77/Pdt.G/2016/PN Smr
Tanggal 27 April 2017 — PEMERINTAH KOTA SAMARINDA MELAWAN 1. Hj. NORSIAH, 2. Drs. H. NADJAMUDDIN, M.Si., 3. RUSNANI, 4. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA.
213 — 147
  • Polder) Melalui Penyelesaian Dampak Sosial Pembangunan Infra StrukturPutusan Nomor 77/Padt.G/2016/PNTrg Halaman 71 dari 217Kota Di Lokasi Gang Indra Jalan Pangeran Antasari Di Kelurahan Air PutihKecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda dimana dalam konsideransMenimbang :a. bahwa pengadaan tanah Jahan untuk sarana penanggulangan banjirberupa kolam (POLDER) adalah merupakan salah satu dari 14 (empatbelas) kegiatan pembangunan yang bersifat untuk kepentingan umumsebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 Keppres
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 116/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
Drs. TETEN EFFENDI
145 — 72
  • dengan perbuatan jahatbagaimana bila tidak ada perbuatan jahat maka berarti tidak masukkedalam perbuatan hukum pidana, kemudian terkait dengan dokumenyang isinya tersebut tidak benar, tidak benar dengan palsu merupakandua hal yang berbeda;Bahwa dalam suatu surat ada diatur mengenai jangka waktu, tetapijangka waktu tersebut masih diperdebatkan, sebagai contoh adalahJaksa Agung Hendarman Supanji yang berakhir masa jabatannya padatanggal 20 Oktober 2004 tetapi beliau masih tetap menjabat tanpaadanya Keppres
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-10-2018 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 19-04-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bgl
Tanggal 14 Desember 2018 — RICO DIANSARI
251 — 451
  • Pada tahu 2016 saya memang ada kasih ayuk uang sebesar Rp.100 Juta, pada waktu Ayuk sekeluarga akan pergi ke Amerika ;Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi, saksi menyatakantetap pada keterangannya semula.22.Ridwan Mukti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut :Bahwa saksi masih menjabat sebagai Gubernur Bengkulu priode 2016202, dasar saksi menjabat yaitu Keppres nomor berapa lupa tahun2017 dan pada waktu itu saya dilantik di Istana Negara;Bahwa tugas pokok saksi adalah
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2014 — Putus : 06-05-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 116/Pid.sus-TPK/2014/PN.Kpg
Tanggal 6 Mei 2016 — FRANSISKUS GREGORIUS SILVESTER
90 — 39
  • Terima Pekerjaan Pertama (PHO) bertanggungjawabterhadap kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktitersebut sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 18 Ayat (3) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dimana seharusnyaterdakwa selaku PPK tidak menandatangani Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Pertama (PHO) karena realisasi pekerjaan belum mencapai 100%tetapi terdakwa tetap menandatangani Berita Acara PHO tersebut, hal inibertentangan dengan Pasal 12 Ayat (2) Keppres
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-01-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 118/Pid.Sus-TPK /2015/PN. Smg
Tanggal 27 Januari 2016 — CHOYUM MUFIDAH, SE binti SULAIMAN (TERDAKWA)
121 — 32
  • mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perobuatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kKebisaaan atau suatu kepatutan, tanoa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila seseorang dipandangmelanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk di dalamnyamelanggar Keppres
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Umum
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak
Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
171 — 150
  • jahat maka berarti tidak masukHalaman 126 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakkedalam perbuatan hukum pidana, kemudian terkait dengan dokumenyang isinya tersebut tidak benar, tidak benar dengan palsu merupakandua hal yang berbeda;Bahwa dalam suatu surat ada diatur mengenai jangka waktu, tetapijangka waktu tersebut masih diperdebatkan, sebagai contoh adalahJaksa Agung Hendarman Supanji yang berakhir masa jabatannya padatanggal 20 Oktober 2004 tetapi beliau masih tetap menjabat tanpaadanya Keppres
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-11-2014 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN Dps
Tanggal 16 Maret 2015 — Drs. I KETUT MANTARA GANDI, M.Si
84 — 40
  • KETUT GARA,S.IP karena saksi memandang yang bersangkutan memiliki kecakapandalam bidang pengadaan barang.Bahwa tujuan dilakukan survey untuk bahan dalam rangka penyusunan HPSyang dipersyaratkan oleh Keppres tentang pengadaan barang dan jasa.Bahwa berdasarkan tugas pokok dan fungsi KPA, pejabat yangbersangkutan menetapkan HPS yang didasarkan atas hasil survey dari tigaperusahaan yang telah dilakukan oleh Drs.
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2014 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 28 Januari 2015 — dr. Warta Siritoitet
46 — 21
  • Bahwa sanggahan dikirim melalui anggota Panitia dan ada juga yang diterimamelalui email;Bahwa sanggahan dibalas setelah diterimanya sanggahan tersebut tepatnyatanggal 25 September 2012;Bahwa Laporan ada ke PPK tapi PPK tidak menerima karena masalahnyamengenai TL tapi tetap kami teruskan dan kami tetap mengadakan klarifikasipemenang;Bahwa PPK ada mengirimkan surat kepada saya mengenai TL;Hal 56 dari 165 halaman Putusan No: 34/Pid.SusTPk/2014/PN.PdgJawaban saya Proses Pelelangan sudah sesuai dengan Keppres
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
421 — 280
  • Keputusan PresidenHalaman 26 dari 233 halaman Putusan Nomor: 5/G/LH/2021/PTUN.KPG Vi.Vil.Vil.Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang PenetapanCekungan Air Tanah (Keppres No.27/2011):Bahwa Pasal 24 ayat (1) UU No.17/2019 berbunyi: Konservasisumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaandaya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air;Bahwa Pasal 24 ayat (4) UU No.17/2019 berbunyi: Perlindungan danpelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikanSumber
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-02-2011 — Upload : 22-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1392 K/PID.SUS/2010
Tanggal 21 Februari 2011 — DR. dr. H. UMAR ZEIN, DTM & H.Sp.PD.KPTI
65 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sembilan ribusepuluh rupiah) tidak disetor ke Kas Negara dan tidak ada di dalam KasBendahara Pengeluaran atau tidak ada disimpan oleh Terdakwa maupun RUDYSUNARTO PUTRA, SE. alias RUDY SUNARTO, SE. atau tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan uang tersebut, di mana telah dipergunakanuntuk kegiatankegiatan yang tidak tercatat pada APBD TA 2008 (RKA DPA) ;Sehingga perbuatan Terdakwa bersama RUDY SUNARTO PUTRA, SE. aliasRUDY SUNARTO, SE. bertentangan dengan Keputusan Menteri Keuangan: 541/KMK/2008 dan KEPPRES
    ribusepuluh rupiah) tidak disetor ke Kas Negara dan tidak ada di dalam KasBendahara Pengeluaran atau tidak ada disimpan oleh Terdakwa maupun RUDYSUNARTO PUTRA, SE. alias RUDY SUNARTO, SE. atau tidak dapatdipertanggungjawabkan keberadaan uang tersebut, di mana telah dipergunakanuntuk kegiatankegiatan yang tidak tercatat pada APBD TA 2008 (RKA DPA);Sehingga perbuatan Terdakwa bersama RUDY SUNARTO PUTRA, SE. aliasRUDY SUNARTO, SE. bertentangan dengan Keputusan Menteri KeuanganNomor : 541/KMK/2008 dan KEPPRES