Bukti P.Il17 : Foto copy Invoice No. 053/DNISLS/XI/20018, tertanggal6 November 2018;61. BuktiP.ll18 : Foto copy FakturPajak No 011.00418.86045599,tertanggal 8 November 2018;62.

mengajukan permohonan upaya hukum bandingdihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 31 Januari 2020,sebagaimana Akte Pemyataan Permohonan Banding Nomor 219/Pdt.G/2018/PN Arm ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembandingsemula Tergugat I, Il dan Ill tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksamakepada Terbanding semula Penggugat , Il dan Ill tanggal 8 April 2020, sebagaimanaRelaas Pemberitahnuan Pernyataan Banding Kepada Kuasa Terbanding/PenggugatNomor 219/Pdt.G/20018

/PN Arm, kepada Turut Terbanding semula Tergugat IV, TurutRebanding II semula Tergugat V, dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat masingmasing tanggal 8 April 2020, dan kepada Turut Terbanding IV semula TurutTergugat Il tanggal 7 April 2020, sebagaimana masingmasing Relaas PemberitahuanPernyataan Banding Nomor 219/Pdt.G/20018/PN Arm;Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Pembandingsemula Tergugat I, Il dan Ill dalam perkara a quo, Pembanding semula Tergugat , IIdan Ill telah

Rahman alias Djenda Malemkepada Alm Tama Ginting pada tanggal 11 Djuli 1958 yang diketahui olehKepala Kampung Sekip Kecamatan Medan Barat dan ada suratPermohonan Izin Usaha tanggal 13 November 1972 yang diketahui olehKepala Kampung Sekip dan Asisten Wedana Kecamatan Medan Berat danPelawan juga telah mendapatkan surat rekomendasi Persetujuan prinsippemanfaatan bagian dari tanah sertifikat HPL No. 2/Kelurahan sekip dengannomor 593/20018 tertanggal 28 November 2001 yang ditandatangani olehDrs.H.Abdillah.AK.MBA

Bahwa Peraturan Presiden No.11 Tahun 20018 telah memberi defenisidan pengertian yang jelas dan tegas tentang Rumah Negara GolonganIll, yaitu Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan dan GolonganIl yang dapat dijual kepada penghuninya, tidak terdapat kata kataditempati oleh PNS, sehingga dengan demikian pendapat MahkamahAgung yang menyatakan bahwa karena Pemohon PK sudah pensiunharus mengosongkan rumah dinas Golongan Ill yang ditempatinya,tidak relevan, keliru dan bertentangan dengan peraturan yang

Gubernur Syarkawi Kelurahan Gambutberdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 23/593.2/KGII/20018 tanggal 12Februari 2018, tidak disebutkan ukuran dan luas tanah, Penggugat hanyamenyebutkan batasbatas saja yang dikuasai sejak tanggal 21 Februari 2018ganti rugi dari Rahmadi. dan Rahmadi dari Ahmad K. (Alm).

Gubernur Syarkawi Kelurahan Gambutberdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 23/593.2/KGII/20018 tanggal 12Februari 2018, tidak disebutkan ukuran dan luas tanah, Pengggugat hanyamenyebutkan batasbatas sajayang dikuasai sejak tanggal 21 Februari 2018ganti rugi dari Rahmadi. dan Rahmadi dari Ahmad K (Alm). sejak tahun 1984berdasarkan Hak Milik No. 15/II/KG1I/1984, juga tidak disebutkan ukuran luasdan batasbatas tanah.

Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri BalikpapanNomor 177/Pdt.G/2018/PN Bopp tanggal 13 Nopember 2019 dan suratsuratyang bersangkutan;TENTANG DUDUK PERKARA:Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan suratgugatannya tanggal 27 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Balikpapan tercatat dalam register perkara Nomor177/Pdt.G/ 20018/PN Bpp tanggal 28 Nopember 2018 dan telah dilakukanperbakan gugatan sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal

Cipta Mas Gema Nusantara 9 Januari s/d Februari 60.000.000,01.839.333.0024.000 20018. PT. Tongkat Gading Sejati 9 Januari s/d Februari 50.022.000,01.988.965.8003.000 2001TOTAL 110 1.008.213.427 Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalampasal 39 (1) huruf c Jo.

Cipta Mas Gema Nusantara 9 Januari s/d 60.000.000,01.839.333.0024.000 Februari 20018. PT. Tongkat Gading Sejati 9 Januari s/d 50.022.000,01.988.965.8003.000 Februari 2001TOTAL 110 1.008.213.427 Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalampasal 39 (1) huruf a Jo.

., dalam hal ini selaku Direktur dan/ atau PengurusPerseroan Komanditer CV Jonggol, berkedudukan di Jakarta,beralamat di Batu Ampar, RT 017/ RW 002, Kelurahan Batu Ampar,Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebutTermohon PKPU II;Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut;Setelahn membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan NiagaJakarta Pusat, tanggal 15 Januari 2019, Nomor 14/Pdt.SusPKPU/20018/PN.Niaga.Jkt.Pst., tentang Penunjukan Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara Permohonan

,Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Wajo, BeralamatKantor di Jalan Andi Lantara No.38 Sengkang, KabupatenWajo, Provinsi Sulawesi Selatan, Berdasarkan SuratKuasa Nomor: 292.a/60073.13/IX/20018 tanggal 17September 2018 dan Surat Kuasa Nomor: 29/60073tanggal 16 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;: BUPATI WAJO;: Jalan Rusa No.17 Sengkang;Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama:Halaman 1 dari 30 halaman Putusan NO. 78/G/2018/PTUN.Mks1

No. 53/Pdt.G/2018/PN.PsoMenimbang, bahwa selain dari pada hal tersebut diatas prosespenghibahan sertifikat dari orang tua penggugat kepada penggugat yang terjadipada tahun 20018, dimana sebelumnya sejak sertifikat nomor : HM. 513diterbitkan sejak tahun 1983 tidak terlihat dalam dalil gugatan penggugat bahwaorang tua penggugat pernah berkeberatan atau mempermasalahkan penguasaanobjek sengketa oleh tergugat;Menimbang, bahwa sebagaimana telah didalilkan dalam bantahantergugat bahwa antara orang tua

Mesin : 1NZZ197090Selanjutnya mohon dalam gugatan ini disebut sebagai MobilAdapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:1.Bahwa sekitar tanggal 12 Februari 20018, Penggugat mendapat info dariteman Penggugat, bahwa Tergugat akan menjual sebuah mobil, yaitusebuah mobil Toyota Yaris tahun 2015 AD 9110 ZD, Warna putih, dansetelah ketemu Tergugat , Baru Penggugat mengetahui mobil tersebutbenar berwarna Putih dan bernapol AD 9110 ZD, yang diakui oleh Tergugatsebagai miliknya

berbeda, dalam arti perkara keperdataan tidakbergantung dari perkara pidana oleh karenanya dalil eksepsi dari Tergugat Illtentang gugatan Penggugat Prematur diatas tidaklah beralasan menuruthukumdan oleh karenanya haruslah ditolak;DALAM POKOK PERKARA:Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 19Nopember 2018, pada pokoknya mendalilkan halhal sebagai berikut: Bahwa sekitar tanggal 12 Februari 20018

dakwakan oleh Penuntut Umum dalam DakwaanPrimair telah terpenuhi, maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa SUJONO S.Pdtelah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umursebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telahterbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dakwaanselanjutnya;Menimbang, bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa SUJONOS.Pd secara tertulis pada tanggal 19 Febuari 20018

sesuai lalu diberi tanda P.1;Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 269/16/VII/1999 tanggal 10Juli 1999 atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yanghalaman 18 dari 42 halamanputusan Perkara nomor 1932/Pdt.G/2018/PA.Bglaslinya dikeluarkan dan ditandatangani olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang KabupatenLamongan, yang bermeterai cukup, dicocokan dengan aslinya danternyata sesuai lalu diberi tanda P.2;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7134/TLB/VIII/2008tanggal 12 Agustus 20018

terlebin dahulu(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi;13.Menghukum pula kepada Turut Tergugat agar turut menaati isi putusandalam perkara ini;14.Menghukum kepada Tergugat agar membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIR : Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranyaputusan yang seadiladilnya.Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri PolewalliNomor : 13/Pdt.G/20018

Bahwa berdasarkan uraianuraian dari faktafakta tersebut diatas maka akta jualbeli No. 94/2008 dan No. 95/2008 tertanggal 10 Juli 20018 dapat dibatalkankarena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yangmenyatakan Perikatan harus dilaksanakan dengan itikad baik dan menurutYurisprudensi tanggal 6 Agustus 1973 No. 633K/Sip/1971 yang fatwanyamenyebutkan Jual Beli tanah meskipun telah memenuhi ProsedurPerundangundangan Agraria dinyatakan batal kerena didahului denganitikad buruk atau

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatPeradilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp 2.000, (dua riburupiah) ;Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 88/Pid/2018/PT.BNADemikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Senin tanggal 14 Mei 20018 oleh kami Asnahwati,S.H, M.H Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku KetuaMajelis, Aswijon S.H, M.H dan Eris Sudjarwanto S.H, M.H.masingmasingsebagai hakim Anggota yang ditunjuk

., tanggal 9 Mei 2018 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengancara seksama kepada : Kuasa Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Mei 2018; Turut Terbanding semula Tergugat II pada tanggtal 21 Mei 2018 ; Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 23 Mei 2018; Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 23 Mei 2018; Turut Terbanding IV semula Tergugat V pada tanggal 21 Mei 2018; Turut Terbanding V semula Turut Tergugat pada tanggal 11 Juli 20018; Kuasa

turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II pada tanggal 21 Mel2018;Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor :121/Pdt.G/2017/PN Bpp masing masing untuk : Kuasa Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat II tanggal 21 Mei 2018; Kuasa Pembanding semula Tergugat tanggal 25 Juni 2018 ; Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tanggal 7 Juni 2018; Turut Terbanding semula Tergugat II tanggal 22 Mei 2018; Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 23 Mei 20018; Turut Terbanding

Yang mana hal ini jelas bertentangan dengan hukum apalagiisian dokumen pemilihan tersebut bertentangan dengan SuratEdaran Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 tanggal 21 Oktober 2020;Bahwa kewenangan Pokja selain diatur dalam PerMen PUPR No. 14tahun 2020, juga diatur dan dibatasi dalam pasal 44 ayat (9)Peraturan Presiden No. 16 tahun 20018 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021tentang Perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018 yangmenyatakan Pokja Pemilihan dilarang

Peraturan Presiden No. 16 tahun 20018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah jo Peraturan Presiden No. 12 tahun 2021 tentang Perubahanatas Perpres No. 16 tahun 2018;2. Surat Edaran Menteri PUPR No. 22/SE/M/2020 yang diterbitkan tanggal 21Oktober 2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi DokumenPenawaran Pengadaan Jasa Konstruksi ;3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 tahun 2020 tentang Standar danPedoman Pengadaan Jasa Konsiruksi melalui Penyedia pada huruf K;4.

Elfi, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi di hadapkan kepersidangan ini terkait dengan perkarapenganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan olehTerdakwa terhadap anak kandung saksi;Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Juni 20018 sekira pukul 04.00wib yang berempat didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jorong BonjoAlam Nagari Ampang Gadang Kec.IV Angkek Kab.Agam;Bahwa awal mulanya saksi mengetahui kejadian kekerasan yang dialamioleh anak saksi setelah

BAYU Alias BAYOK sebanyak 3 ( tiga) kali padahari,tanggal lupa, bulan maret 2018 dan terakhir pada tanggal 14April 20018 sebanyak 3 (tiga ) jenis YARINDO Tik isi 10(sepuluh) butir per tik, dengan harga Rp30.000,00 (Tiga puluhribu rupiah ) per tik ;d. Sdr.