1/Pid.Pra/2024/PN Sbg

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pid.Pra/2010/PN.Ab., tanggal 12 Mei 2010 ; -----------------21. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 01/Pid.Pra/2010/PT.MAL, tanggal 26 Mei 2010, ------------------22. Kwitansi Pengembalian Uang dari LUKAS UWURATUW kepada MICHAEL O. PENINLAMBIR, tanggal 8 Juni 2003 ; -------------23. Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2010/PN.Ab., atas nama Terdakwa Ir. PIET NORIMARNA,MS. dan Ir. FRANGKY HITIPEUW,MSi.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri AmbonNomor 02/Pid.Pra/2010/PN.Ab., tanggal 12 Mei2010 (diberi tanda T1),C. Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 01/Pid.Pra/2010/PT.MAL, tanggal 26 Mei 2010,d. Kuitansi Pengembalian Uang dari LUKASUWURATUW kepada MICHAEL O. PENINLAMBIR,tanggal 8 Juni 2003 (diberi tandae, Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2010/PN.Ab., atas nama Terdakwa Ir. PIET84NORIMARNA,MS. dan Ir, FRANGKYHITIPEUW,MSi.

FRENGKYHITIPEUW,dkk. dari Kejaksaan Tinggi Maluku; 20.Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 02/Pid.Pra/2010/PN.Ab., tanggal 12 Mei 2010 ; 21.Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor 01/Pid.Pra/2010/PT.MAL, tanggal 26 Mei 2010, 22.Kwitansi Pengembalian Uang dari LUKAS UWURATUWkepada MICHAEL O. PENINLAMBIR, tanggal 8 Juni 2003 ;11823.Putusan Perkara Pidana Nomor 158/Pid.B/2010/PN.Ab., atasnama Terdakwa Ir. PIET NORIMARNA,MS. dan Ir.

., MH, JOHNNETTANA, SH, HARREL SALHUTERU, SH, dan OSCARANTARANI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02Januari 2019 yang telah di daftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon tanggal 02 Januari 2019, untuk selanjutnyadisebut sebagai :Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN AmbTERMOHONPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri AmbonNomor : NOMOR ; 11/Pid.PRA/2018/PN Amb tanggal 18 Desember2018 tentang penunjukan Hakim;Setelah membaca penetapan

Hakim tanggal 18 Desember 2018tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan memeriksa buktisuratsurat yang diajukan ke persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal14 Desember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon register Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Amb tanggal 18Desember 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan denganalasanalasan

Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ;Atau :Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang berpendapatlain : memutuskanperkara ini dengan seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugattersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 30 Agustus 2018 yang pada pokoknyasebagai berikut:Adapun Duduk Perkara :1.Pada hari Rabu tanggal 4 April 2018 Pengadilan Negeri Palembang Kelas IAKhusus telah Memutuskan Perkara Pra Pradilan No.8/Pid.Pra/2018/

2015/Reskrim tanggal 31 Januari 2015 atas dasar laporan Polisi Nomor :LP/720/X/2014/SPKT tanggal 6 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi(T20);Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Panggilan Nomor : SP/68/I/2015/Reskrim tanggal 31 Januari 2015 atas dasar laporan Polisi Nomor :LP/720/X/2014/SPKT tanggal 6 Oktober 2014 atas nama Pelapor Jayadi(T21);Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kuasa No.001/SK.HK.PP/2015tanggal 4 Pebruari 2015 (T22);Fotocopy sesuai dengan aslinya Permohonan Pra Peradilan No.1/Pid.Pra

/2015/PN.Sbw tanggal 4 Pebruari 2015 (T23);Fotocopy sesuai dengan aslinya Relas Panggilan kepada KuasaPemohon No.1/Pid.Pra/2015/PN.Sbw pada hari Kamis tanggal 5 Pebruari2015 (T24):Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penangkapan Nomor :Sp.Kap/20/II/2015/Reskrim tanggal 6 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa II(T25);Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah Penahanan Nomor :Sp.Han/19/I/2015/Reskrim tanggal 7 Pebruari 2015 terhadap Terdakwa II(T26);Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Perintah

Selain itu, objek permohonan a quo juga merupakan permasalahanhukum yang sudah dan sedang diajukan gugatan/upaya hukum, yaitu:1) Permohonan praperadilan Nomor 8/Pid.Pra/2018/PN.SDA tanggal 5Desember 2018 yang telah ditolak permohonannya; 2) Permohonan praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN.SDA tanggal 9Januari 2019; 3) Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri SidoarjoNomor Nomor 9/Pdt.G/2019/PN.SDA tanggal 9 Januari 2019, yangdiajukan Pemohon melawan PT Ocean Petro Energy (Tergugat 1),Edwin

Bahwa terhadap perkara tuntutan ganti rugiserupa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Nomor76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL dalam putusannya pada pokoknyamenyatakan bahwa hak menuntut ganti kerugian Para Pemohon gugurkarena daluarsa dan menolak permohonan para pemohon seluruhnya;9.Bahwa adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri JakartaSelatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL halaman107 alenia 7 dan halaman 108 alenia 1 berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa jika dihitung

Bahwa terdapat juga putusan Perkara Praperadilan di PengadilanNegeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019pada halaman 36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolaktuntutan ganti rugi yang dimohonkan oleh Pemohon.

Fotocopy Salinan Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN Skltanggal 25 April 2017 diberi tanda bukti T1;2.

Atmoko dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh faktahukum bahwa benar ditemukan bungkusan ganja dari tangan kiri Terdakwa;Menimbang, bahwa saksi Munandar dan saksi Mustafa, SHmenerangkan di persidangan bahwa barang bukti ganja ditemukan ditanganTerdakwa, maka barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa :Fotocopy Salinan Putusan Praperadilan Nomor : 1/Pid.Pra/2017/PN SklI tanggal25 April 2017 yang diberi tanda bukti T1, dan Fotocopy

amar putusan menyatakan Menolak Permohonan Pra PeradilanPemohon:Bahwa dasar Penghentian Penyidikan perkara adalah lokasi tanamansengon (lokasi obyek sengketa saat ini) yang diakui milik Pelapor(Penggugat) yang dinyatakan dicuri oleh Terlapor (Tergugat II) beradapada letak tempat dan lokasi yang berbeda dengan sertifikat No.35 a/nNaise (Penggugat), hal ini merupakan jawaban dari pihak KepolisianResort kabupaten Probolinggo dalam perkara Pra peradilan naise yangtercantum didalam putusan perkara No.4/Pid.Pra

tetap dan pasti : in kracht van gewjsde zaak atau menyimpulkantelahterjadi kesalahan atau penyalahgunaan kewenangan seorang direktur/direksi, yang sangat menyudutkan dan merugikan kepentingan hukum Pengugat, dan akibat keterangan Tergugat tersebut, dijadikansalah satu dasar bagi Tergugat Il baik dalam kualitas selaku Penyidikdan dalam kualitas sebagai Tergugat Ill menetapkan Penggugatsebagai tersangka pelaku tindak pidana penggelapan meskipunberdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor1/Pid.Pra

semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi SECARA TEGAS ODIHADAPAN PENYIDIK POLDA BALI tanggal 3 April 2018menerangkan bahwa INGGRID TAWIKA selaku Terbandingll masih menguasai uang PT TSM sebesar Rp. 207.325.254,(dua ratus tujuh juta tiga ratus dua puluh lima ribu dua ratus limapuluh empat rupiah) pada rekening pribadinya atas namaINGGRID TAWIKA;(Vide Bukti T IV24 Terlampir);Bahwa bukti T IV22, T IV23 dan Bukti T IV24 TELAHDIPERIKSA DAN DICOCOKAN DENGAN ASLINYA DALAMPERSIDANGAN PRAPERADILAN NO:15/PID.PRA

dan lengkap sebagaimana disebutkan dalam amar putusan selaperkara aquo, sehingga dengan demikian dalil pembelaan Penasehat Hukumterdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwaberpendapat Terdakwa harus dibebaskan secara hukum oleh karena dalamproses perkara aquo telah terjadi berbagai hal MAL ADMINISTRASI;Menimbang, bahwa tentang dalil Penasehat Hukum Terdakwa tersebut,pengadilan negeri telah menjatuhkan putusan sebagimana dalam putusanpraperadilan nomor 1/Pid.Pra

/2018/PN Crp, Putusan praperadilan nomor2/Pid.Pra/2018/PN Crp, Putusan praperadilan nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp,sehingga dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, makaMajelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakanJaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dalam dakwaan subsidair danoleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana

keberatan dan tidak sependapat karena faktahukum yang terungkap di persidangan di Pengadilan Negeri Simalungun,Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan Terdakwa menguasaiNarkotika Golongan bukan tanaman, karena Terdakwa tidak pernahmengakui barang bukti tersebut miliknya apalagi menguasainya, jadi JaksaPenuntut Umum menuntut Terdakwa berdasarkan Asumsi semata danpendapat saja;Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Facti tidak memperhatikan dan tidakmempertimbangkan putusan perkara Praperadilan No.06/Pid.Pra

Sudah tidak ada tersangka/terdakwanya karena PutusanPraperadilan No. 02/Pid.Pra/2016/PN Tahun tanggal 23 September 2016 telahmenyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan pemohon selakutersangka adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum. Selengkapnya amar putusanperkara praperadilan perkara dr. Agnes Theresia.

Perkara : PDS02/R.1.18/FL 1/09/2016 tanggal 16September 2016 sudah tidak ada tersangka/terdakwanya karena putusanpraperadilan No. 02/Pid.Pra/2016/PN.Tahuna tanggal 23 September 2016telah menyatakan bahwa perbuatan termohon yang menetapkan termohonselaku tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum. Selengkapnya amarputusan perkara praperadilan perkara dr. AGNES THERESIA MOTULO(pemohon) lawan Kepala Kejaksaan Negeri Melonguane (termohon) berbunyisebagai berikut:MENGADILI:1.1.

Terhadap materi Alasan keberatan / Eksepsi kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat:Bahwa materi eksepsi Penasehat Hukum terdakwa point 1 sampai dengan point 5terkait dengan Putusan Parperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2016/PN.Tahuna tanggal23 September 2016 telah menyatakan bahwa perbuatan termohon yangmenetapkan termohon selaku tersangka adalah tidak sah dan cacat hukum,sehingga uraian dakwaannya menjadi tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkapmengenai tindak pidana yang dilakukan dengan menyebutkannya tempat

Perubahan Kedua Atas Peraturan PemerintahNomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndangHukum Acara Pidana (PP 92/2015) Pasal 7 ayat (1) berbunyi :Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulanterhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.Bahwa terhadap perkara tuntutan ganti rugi serupa, Pengadilan NegeriJakarta Selatan dalam perkara Nomor 76/Pid.Pra

/2019/PN.JKT.SELdalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwa hak menuntutganti kerugian Para Pemohon gugur karena daluarsa dan menolakpermohonan para pemohon seluruhnya.Bahwa adapun pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatandalam perkara Nomor 76/Pid.Pra/2019/PN.JKT.SEL halaman 107 alenia7 dan halaman 108 alenia 1 berbunyi sebagai berikut :Menimbang, bahwa jika dihitung sejak tanggal penerimaan petikanputusan tersebut, yaitu tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggalpermohonan ganti

Putusan Perkara Praperadilan di Pengadilan Negeri LhoksukonNomor 1/Pid.Pra/2019/PN.Lsk tanggal 4 Maret 2019 pada halaman36 paragraf 2, yang amarnya pada pokoknya menolak tuntutan gantirugi yang dimohonkan oleh Pemohon.

pertimbangannya dalam putusan tingkat pertama padaparagraf terakhir halaman 120121yang menyatakan:Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, artinya bahwa terlepaspermohonan praperadilan pemohon (in casu Penggugat) dikabulkan atautidak, terdapat fakta yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja olehMajelis Hakim yaitu pada saat Penggugat (pemohonpraperadilan)mengajukan permohonan praperadilannya tertanggal 16 Mei 2015 yangkemudian didaftarkan pada tanggal 19 Mei 2015 dengan register perkaraNomor 02/PID.PRA

;Bahwa bilamana Judex Facti di tingkat pertama dengan cermatmemperhatikan permohonan praperadilan sebagaimana dimuat dalamputusan Nomor 02/PID.PRA/2015/PN.SRG, maka jelas dalam permohonantersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat mengetahui adanyaobjek sengketa perkara in litis berdasarkan pernyataan Kejaksaan NegeriSorong di media massa koran harian lokal yang beredar di Kota Sorong,sebagaimana dinyatakan dalam permohonan praperadilan, huruf C.

Bukti T30 telah cukup memberikankeyakinan pada Majelis Hakim bahwa pada saat Penggugat mengajukanpermohonan praperadilan perkara Nomor 02/PID.PRA/2015/PN.SRG., padatanggal 19 Mei 2015, maka mutatis mutandis pada saat itu juga tindakanPenggugat sudah cukup menunjukkan bahwa ada kepentingannya yangdirugikan;Bahwa Judex Facti telah keliru menerapkan rumusan angka V ayat (3) SuratEdaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1991 tentang PetunjukPelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UndangUndang Nomor 5

Pen.Prap/2016/Pn.PSB,tanggal 11 Februari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah memeriksa dan meneliti suratsurat bukti yang diajukan keduabelah pihak di persidangan;Setelah mendengar kedua belah pihak di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukanpermohonan Praperadilan tertanggal O09 Februari 2016 yang diterima dandidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Rabutanggal 10 Februari 2016, dengan Register Perkara Nomor: 01/Pid.Pra

Bahwa dalam praktek nya sudah ada beberapa perkara yang menyangkut masalahtentang sah atau tidaknya penetapan Tersangka yang Sudah berberapa kali diputusoleh hakim, sebagai contoh Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatandalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.pra/PN.JakSel. Yang pada pokoknyamenyatakan Penetapan Tersangka oleh Pemohon dapat dibatalkan. Serta putusanPerkara Praperadilan No. 04/Pid.Pra/PN.Jaksel. Yang dikabulkan oleh hakim dalammembatalkan penetapan Tersangka.

Bahwa Turut Tergugat juga telah mengirimkan saksi ahli dalammemberikan keterangan ahli di Polda Metro Jaya sehubungandengan laporan Polisi dari Penggugat Nomor LP/611/II/2011/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 19 Februari 2011, sebagaimanadapat dilihat dalam halaman 56 poin 16 Putusan PraperadilanNomor 42/Pid.Pra/2013/PN.Jkt.Sel.

7/Pid.Pra-LH/2024/PN Lbp

6/Pid.Pra-LH/2024/PN Lbp